LUMAJANG BERUBAH STATUS JADI ZONA KUNING COVID-19

LUMAJANG, Kabarejember.com  --Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai Zona Kuning Corona Virus Desease (COVID-19) oleh Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M.ML., saat Konferensi Pers di ruang Lobby Kantor Bupati, Senin (08/06/2020).


Bupati mengungkapkan, bahwa sebelumnya, Kabupaten Lumajang termasuk Zona Merah, kemudian dinyatakan menjadi daerah Zona Kuning.

Perubahan status sebagai daerah Zona Kuning, artinya tingkat resiko penularan COVID-19  menurun. Jika semula saat berstatus Zona Merah memiliki  resiko tinggi, kini menjadi beresiko rendah.

"Ini patut kita syukuri, karena tingkat kesembuhan pasien meningkat, dan di sisi lain pertambahan pasien Positifnya menurun," ujar Bupati Thoriq.

Berdasarkan infografis Satuan Gugus Tugas COVID-19, kriteria Zona Kuning, setidaknya memenuhi empat hal.Pertama, daerah tersebut terdapat beberapa kasus penularan lokal, tanpa kelompok penularan komunitas. Kedua, Menerapkan Protokol Kesehatan. Ketiga, Mengeluarkan himbauan keselamatan pribadi, seperti cuci tangan pakai sabun, maupun etika bersin. Dan, keempat, mendesak warga menghindari pertemuan di ruang tertutup, dan memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga medis.

Data terbaru untuk Kabupaten Lumajang, tingkat kesembuhannya sebanyak 28 pasien. Sedangkan, penambahan pasien baru, hanya satu orang, sehingga jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi Positif COVID-19 adalah 47 pasien.

Sementara itu, jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 102 dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) sebanyak 389 orang.

Kendati Kab. Lumajang telah dinyatakan menjadi daerah Zona Kuning, namun Bupati tetap berharap, agar masyarakat tetap disiplin dengan ketentuan protokol kesehatan yang disosialisasikan Pemerintah Kab. Lumajang melalui Satuan Gugus Tugas selama ini.

Guna menjaga status Zona Kuning agar tidak kembali pada Zona Merah, Bupati dengan Satuan Gugus Tugasnya akan melakukan operasi pendisiplinan kepatuhan terhadap ketentuan protokol kesehatan COVID-19, utamanya penggunaan masker.

"Kami tidak ingin Zona Kuning ini berubah lagi menjadi Zona Merah. Bahkan, kalau bisa secepatnya berubah menjadi Zona Hijau," jelasnya.

Lebih jauh Bupati mengungkapkan, operasi pendisiplinan protokol kesehatan itu, akan melibatkan instansi terkait yang masuk dalam Satuan Gugus Tugas COVID-19, yaitu, Polres, Kodim 0821, Yonif 527, dan anggota Satuan Gugus Tugas lainnya.

Sasaran operasi pendisiplinan tersebut, lebih  difokuskan pada pusat-pusat kegiatan meramaian, seperti pasar tradisional, pertokoan, mall, tempat tongkrongan anak muda/ warga dan sebagainya.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepada Satuan Gugus Tugas di bawah, terutama desa Kampung Tangguh, agar makin meningkatkan pengawasan terhadap pendatang maupun pengawasan terhadap obyek wisata yang ada di wilayahnya.

Selain Kabupaten Lumajang yang ditetapkan sebagai Zona Kuning oleh Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 adalah Kota Madiun, Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi.

Sedangkan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur yang masih berstatus Zona Merah meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Malang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Magetan, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Sampang, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, dan Kab. Kediri. Selebihnya,  berstatus Zona Orange.
Reporter : Suatman

Polsek Pasirian Bekuk Residivis 'Kambuhan'

Lumajang,Kabarejember.com
--- Kepolisian Sektor Pasirian Polres Lumajang Jawa Timur, tangkap dua pelaku perampokan yang tak lain, keduanya residivis.
Kedua pelaku tersebut diantaranya 'EP' (31) warga Desa Selok Awar - Awar Pasirian dan 'MN' (25) warga Desa Oro - Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
Informasi dihimpun dari pihak kepolisian, kedua pelaku tersebut bukanlah pelaku baru dalam dunia kriminalitas, melainkan residivis yang pernah menjalani hukuman diwaktu sebelumnya.
Kapolsek Pasirian Iptu Agus Sugiharto berkata, keduanya kembali ditangkap atas aksinya berupa pencurian dengan kekerasan / perampokan dirumah warga tepatnya Dusun Timur Persil Desa Selok Awar - Awar Pasirian pada April lalu.
"Semula kami menangkap 'EP', setelah kami lakukan introgasi dia mengaku melakukan aksinya bersama inisial 'MN'. Mendapat pengakuan tersebut, kami bersama anggota menuju dimana tempat Nasir berada," kata Iptu Agus dikonfirmasi media ini, Sabtu (6/6/2020).
Mirisnya, saat didatangi petugas, 'MN' kedapatan sedang berpesta miras. Petugaspun mengamankan, dan saat diintrogasi, 'MN'pun juga mengakui jika kala itu dirinya bersama 'EP' melakukan aksinya tempat yang sama.
"Dia memberikan pengakuan yang senada dengan pelaku yang kami amankan sebelumnya," imbuh Agus.
Dari tangan keduanya, disita barang bukti berupa dua kendaraan bermotor diantaranya Vixion dan Fino.
Keduanyapun diperiksa secara intensif untuk mengungkap dugaan pelaku lain, hingga dugaan melakukan ditempat lain.
Untuk diketahui, 'EP' merupakan residivis kasus curas 365 KUHP dan sudah ditahan sebanyak 5 kali.
Sementara 'MN', merupakan residivis 351 dan 363 KUHP juga pernah ditahan sebanyak 2 kali.
Reporter : Suatman

Bupati Faida Sidak Pasar Tanjung untuk Menuju New Normal

Jember,Kabarejember.com
--Bupati Jember dr. Faida MMR, lakukan sidak di pasar Tanjung Sabtu malam 6/6/2020 bersama dinas terkait, Bupati Faida sempat berbincang dengan para pedagang.

Saat ditemui awak media Bupati dr. Faida MMR  mengatakan, pasar Tanjung  ini sudah ditata dengan rapi, ada yang jualan sore dan malam hari dan  bahkan dilakukan pembagian shif.

Sebelumnya, pasar ini banyak  mobil dan roda dua yang keluar masuk untuk kali ini sudah tidak ada lagi, bahkan kalau malam ada lampu penerangan, selain itu pedagang telah menempati tenda- tenda yang telah disiapkan Pemda.

" Jadi pedagang yang menempati tenda- tenda ini adalah pedagang lama dan telah terdata sebelumnya, juga termasuk ada pedagang yang masih baru," tandas Bupati Faida.

Faida mengatakan  untuk menuju kebiasaan baru atau New Normal semua pedagang dan pembeli  harus selalu mengikuti aturan yang telah di tetapkan, dengan jaga jarak , pakai masker dan sering cuci tangan

Bupati menambahkan, untuk penataan pasar tradisional di Jember ini memakai nggaran BTT karena ada kaitan dengan Pandemi Covid-19 untuk  mencegah penyebaran dan  penularan Covid-19," pungkasnya. ( Red / tim )

Gastrodiplomasi, Bentuk Diplomasi Yang Out of Box

Jember, kabarejember.com
--Gastrodiplomasi, diplomasi melalui makanan atau tata boga diyakini menjadi salah satu bentuk diplomasi khususnya soft diplomacy yang efektif dalam menjalin hubungan baik antar negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Tantowi Yahya, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga dalam webinar bertema “Gastrodiplomasi:Membangun Citra Bangsa Melalui Promosi Kuliner” yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember bekerjasama dengan Keluarga Alumni Universitas Jember (Kauje) hari Sabtu (6/6). Bahkan menurut Tantowi Yahya, gastrodiplomasi adalah bentuk diplomasi yang out of box.
Pria yang juga dikenal dulunya sebagai presenter ini lantas menceritakan kegiatan gastrodiplomasi yang digelar oleh KBRI di Selandia Baru. “Kami pernah menggelar festival makanan Indonesia di Samoa, salah satu negara di kawasan samudera Pasifik yang menjadi salah satu wilayah kerja kami. Festival menampilkan makanan khas Indonesia seperti gethuk lindri, lupis hingga gudeg. Sengaja kami menampilkan makanan yang bahan bakunya ada di Samoa. Ternyata sambutan pemerintah dan masyarakat Samoa sangat positif, salah satunya karena umumnya masyarakat Samoa dan negara di kawasan samudera Pasifik sudah tak asing lagi dengan bahan makanan yang kita sajikan seperti singkong, talas adan sayur mayurnya. Kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi mereka,” tutur Tantowi Yahya.
Samoa dan negara-negara di kawasan samudera Pasifik menjadi perhatian KBRI di Selandia Baru mengingat beberapa kelompok dan organisasi di sana mendukung keberadaan Organisasi Papua Merdeka. “Bagi saya dalam menjalankan diplomasi, jika sudah mendapatkan penerimaan yang baik maka itu artinya lima puluh persen tugas kita sudah terpenuhi, tinggal bagaimana kemudian menyampaikan pesan-pesan kita selanjutnya. Dalam kasus negara-negara di samudera Pasifik, bagaimana mereka mengakui integritas NKRI termasuk Papua sebagai bagian integralnya. Melalui gastrodiplomasi pemahaman ini dibangun, ibaratnya melalui lidah yang kemudian turun ke hati. Gastrodiplomasi sama efektifnya seperti bentuk soft diplomacy lainnya seperti science diplomacy dan help diplomacy,” ungkap Tantowi Yahya.
Duta besar yang piawai bernyanyi ini lantas memberika contoh bentuk gastrodiplomasi lainnya. “Kami mengundang korps diplomat, pengusaha, akademisi dan tokoh di Wellington. Kami sajikan makanan khas Indonesia seperti sup buntut sebagai makanan utamanya. Bahannya dari sapi Selandia Baru yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, tapi bahan lainnya dan cara pengolahan tetap ala Indonesia. Ternyata banyak yang suka, mereka tidak mengira jika buntut sapi Selandia Baru ternyata dapat diolah menjadi masakan yang nikmat. Sebab umumnya warga Selandia Baru jarang mengkonsumsi buntut sapi,” kata Tantowi Yahya yang tak asing dengan bidang gastronomi karena lulusan sebuah sekolah tinggi perhotelan ini.

Selain rutin menggelar acara festival makanan Indonesia, KBRI di Selandia baru juga melakukan promosi makanan Indonesia termasuk gencar memperkenalkan kopi Indonesia, dan mendorong diaspora Indonesia di Selandia Baru untuk membuka usaha restoran Indonesia.

 “Menurut saya ada empat keuntungan melaksanakan gastrodilomasi, yakni meningkatkan kesadaran akan Indonesia melalui makanan. Membuka lapangan kerja baru misalnya usaha restoran Indonesia atau usaha ekspor bahan makanan khas Indonesia.
 Meningkatkan angka kunjungan turis ke Indonesia, dan alat diplomasi yang out of box,” kata Tantowi Yahya. 

Pembicara kedua adalah Agus Trihartono, dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Menurutnya Indonesia harus memanfaatkan gastrodiplomasi mengingat Indonesia banyak memiliki potensi makanan khas, yang layak ditampilkan di tingkat internasional. Agus Trihartono menjelaskan ada dua bentuk gastrodiplomasi, pertama high culture food seperti yang sudah dilakukan oleh KBRI yang mewakili negara Indonesia dan sarat akan identitas nasional. 

Klow culture food, yang umumnya dilakukan oleh aktor non negara, yang lebih banyak memperkenalkan aneka ragam makanan khas suatu negara sebagai sebuah pengetahuan dan pengalaman baru.

“Gastrodiplomasi patut dikembangkan sebagai bagian dari soft diplomacy karena tidak sekedar menampilkan makanan saja, tapi ada identitas budaya di baliknya yang menarik bagi masyarakat internasional,” jelas Agus Trihartono.

Oleh karena itu, peneliti gastrodiplomasi ini menganjurkan agar pemerintah Indonesia memadukan peran aktor negara dan aktor non negara dalam menjalankan gastrodiplomasi Indonesia. Aktor negara diperankan oleh Kemenlu, Kemenpar dan lembaga pemerintah lainnya, sementara aktor non negara diantaranya adalah pengusaha dan potensi 7,8 juta orang diaspora Indonesia di seluruh dunia. “Tantangan dan peluang gastrodiplomasi kita adalah memiliki banyak jenis makanan, misalnya saja ada 64 macam soto dari soto Bandung hingga Coto Makkasar, tetapi juga menjadi tantangan sebab kita lantas akan fokus pada makanan apa? Kedua harus ada identifikasi, menjaga dan merawat makanan Indonesia sebab ada makanan kita yang mulai diaku oleh negara lain. Ketiga harus memperkuat kerjasama antar lembaga dan aktor non negara dalam mengembangkan gastrodiplomasi Indonesia,” imbuh Agus Trihartono.
Webinar juga menampilkan pembicara Rendra Wirawan, pelaku usaha UMKM makanan khas Jember dengan dimoderatori oleh Eko Wahyu Tawantoro, jurnalis Kompas TV. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember, yang dalam sambutannya mendukung Universitas Jember sebagai pusat kajian gastrodiplomasi di Indonesia, mengingat kajian ini belum banyak dikembangkan. Sementara itu dalam penjelasannya, M. Sarmuji, Ketua Umum Kauje, berharap webinar dengan tema gastrodiplomasi akan memperkokoh posisi Universitas Jember sebagai perguruan tinggi yang memberikan perhatian pada pengembangan pangan. “Webinar akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tema-tema menarik lainnya,” pungkas M. Sarmuji. (mia/iim/hms).

Pemkab Jember Siapkan Rapid Test Bagi Santri

Jember,Kabarejember.com
--Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru Covid-19 salah satunya di pondok pesantren dan
menjamin kesehatan dan keselamatan para santri yang akan kembali menimba ilmu di pondok pesantren  dengan melaksanakan rapid test.

Lingkungan pondok untuk menuntut ilmu pun diharapkan aman bagi mereka dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah.

Menurut Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief,
Pondok pesantren, adalah sebuah tempat komunitas yang berkumpul selama 24 jam.

“Apabila kesehatan santri tidak disiapkan, maka saat kembali ke pondok pesantren dengan keadaan tidak benar-benar sehat, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi,” ujarnya. (5/6/2020)

Wabup sangat mengharapkan pengasuh pondok pesantren, pengurusnya, dan para santri untuk bisa mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku.

 “Bukan untuk kepentingan Pemkab, tetapi kepentingan mereka,” ujar wabup.

Terkait rencana rapid test untuk santri, wabup menyatakan pemeriksaan itu harus dilaksanakan di luar pondok. Ini supaya santri yang kembali ke pondok betul-betul sudah dalam kondisi sehat dan tidak menjadi klaster baru.

Santri baru maupun santri lama harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu pula dengan orangtua yang mengantar santri baru, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pondok.  Santri baru itupun harus ditempatkan di tempat khusus.

“Maka, prosedur kesehatan harus ketat dan dikontrol secara berkelanjutan oleh pihak pondok pesantren,” tandas wabup usai rapat koordinasi secara virtual untuk persiapan rapid test bagi santri.

Rapid test akan dilakukan sesuai permintaan pihak pesantren, dengan mengumpulkan data santri secara lengkap sehingga rapid test dapat tepat sasaran.

" Data santri dapat dilaporkan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember, baik santri dari dalam kabupaten maupun dari luar Kabupaten Jember," pungkasnya. ( Red / tim )

Layanan Mudah Dispendukcapil Dimasa Pandemi Corona

Jember,Kabarejember.com
–Dispendukcapil ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) selalu memberikan kemudahan bagi warga yang mengurus dokumen administrasi kependudukannya.

Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini memberikan layanan prima melalui sistem daring, mulai dari aplikasi pesan whatsapp, media sosial, hingga website.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono menjelaskan, ada banyak nomor untuk layanan tersebut.

“Dispendukcapil menyediakan beberapa nomor WA, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” terang Gatot, Jum’at, 05 Juni 2020.

Pelayanan KTP dan KIA melalui nomor 0811 3118 1185. Untuk pengurusan KK dan surat pindah di nomor 0811 3118 1184. Memerlukan akta kelahiran melalui nomor 0811 3118 1180.

Jika perlu legalilsir dokumen adminduk, warga bisa ke nomor 0811 3118 1187.

Tidak sebatas pelayanan kebutuhan. Dispendukapil juga menyediakan nomor jika warga memiliki masalah data. Nomornya yaitu 0811 3118 1182.

Layanan berbasis website juga disediakan, yakni dengan mengunjungi website layanan di alamat https://sipdispendukcapiljember.id

Kondisi masyarakat yang beragam membuat Dispendukcapil membuka layanan semi manual, yakni melalui kantor kecamatan setempat.

Pemohon adminduk yang tidak memiliki ponsel android bisa mengajukan permohonannya melalui kantor kecamatan setempat.

Pemohon akan dilayani petugas kecamatan yang mengajukan permohonan adminduk melalui jaringan online Lahbako.

Bagaimana dengan layanan di kantor Dispendukcapil di Jalan Jawa?

Gatot menerangkan, layanan di kantor dikhususkan untuk perekaman KTP-el serta layanan legalisir.

Pelayanan tatap muka di kantor Dispendukcapil ini menerapkan protokol kesehatan. Pemohon dan petugas wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, maupun menjaga jarak satu meter saat mengantri.



Petugas pun wajib melakukan pengecekan suhu badan pada pemohon yang datang. Sementara petugas perekam wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap.

Jika sudah mengajukan permohonan adminduk melalui sarana yang ada, pemohon bisa mengetahui hasilnya melalui media sosial.

Apa saja sosmednya? Warga bisa berteman di sosmed Dispendukcapil agar selalu terhubung dengan layanan.

Di facebook dengan akun dispendukcapiljember. Di Twitter dengan akun DisdukcapilJember. Sedang di Instagram dengan akun DispendukcapilJember.



Pengumuman pencetakan juga melalui website resmi yang dimiiki Pemkab Jember. Diantaranya website Pemkab Jember di http://www.jemberkab.go.id. Website Diskominfo di https://www.kominfo.go.id/. Dan website Dispendukcapil di http://dispendukcapil.jemberkab.go.id.

Jika sudah mengetahui dokumen tercetak, lalu bagaimana? Nah, ini yang paling ditunggu. “Petugas Pendopo Express yang mendistribusikannya,” terang Gatot.

Dokumen adminduk yang tercetak didistribusikan oleh petugas pendopo express ke rumah masing-masing sesuai jadwal.

Saat menerima dokumen baru, penerima dokumen wajib mengembalikan dokumen lama, baik KTP atau kartu keluarga ke Dispendukcapil melalui petugas pendopo express yang datang ,enak kan ?.9 (tim/Red)

Bupati dan wakil Bupati Jember Ikuti Rapat Persiapan Pilkada 2020

Jember,Kabarejember.com
---Jelang Pelaksanaan pesta demokrasi pilkada serentak 2020, persiapan segala sesuatunya mulai dilakukan, terkait hal tersebut
Bupati Jember, dr. Faida, MMR., bersama Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengikuti rapat secara daring dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian 5/6/2020.
Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember nanti.

Usai rapat, Wabup menyampaikan bahwa rapat diisi dengan saran dan usulan dari berbagai kepala daerah.


Saran itu diantaranya mempersingkat masa kampanye pada saat situasi pandemi. Masa kampanye yang 71 hari diminta dipersingkat untuk mengurangi potensi kerawanan.


“Maka, masa kampanye tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diusulkan dan sudah tinggal menunggu pengesahan dari Menkumham,” ujarnya.

Untuk tahun pilkada tahun ini tentunya ada penambahan lainnya dikarenakan situasi pandemi Covid-19 pastinya alat yang dibutuhkan berbeda.

Misalnya, perlu penambahan TPS, alat kesehatan, alat cuci tangan, dan sebagainya

“Maka, hal seperti ini akan ditangani oleh satgas. Kemungkinan satgas akan memenuhi kebutuhan yang semacam itu,” jelasnya.

Namun, pemenuhan itu belum final. Sebab, bisa saja KPU melakukan efesiensi. Seperti bimtek tidak dilaksanakan, maupun mempersingkat sosialisasi.

“Dengan efisiensi dana itu, bisa digunakan untuk memenuhi alat kesehatan. Tergantung nanti perbincangan antara Pemkab dengan KPU,” pungkasnya..( tim/red )