01/01/2022

*Antisipasi Kerumunan di Malam Pergantian Tahun, Forkopimda Jatim Cek Pos Pengamanan*


Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar bersama Plh Sekda Prov Heru Tjahjono, Pejabat utama Kodam V/Brawijaya dan pejabat utama Polda Jatim melaksanakan Pengecekan Pos Pengamanan Tahun Baru, di Pos Pantau Jembatan Suramadu dan Pos Pengamanan Taman Bungkul, Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat dalam menyambut malam pergantian tahun 2021 ke tahun 2022.

Gubernur Jatim mengatakan, ada kecenderungan masyarakat kemudian menyongsong tahun baru dengan kerumunan, ada euforia, ada keramaian.

"Jadi yang biasa ramai-ramai, trek-trekan, tolong menahan diri semuanya, kita jaga proses penyambutan tahun baru dengan tetap tinggal di rumah, ini untuk kebaikan kita bersama," kata Khofifah saat melakuakan pengecekan di Pos Suramadu, Jum'at (31/12/2021). 

Khofifah juga mengatakan, saat ini ada virus varian omicron, dan itu semua artinya kita tetap harus membangun kewaspadaan bersama, kewaspadaan berganda. 

"Apalagi ada kecenderungan tanggal 1 Januari biasanya ada kecenderungan ke tempat-tempat wisata, maka tempat wisata semuanya juga harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Pembatasan jumlah yang masuk area wisata juga betul-betul harus ditegakkan oleh penyelenggara wisata yang bersangkutan," tambahnya 

"Jadi kita ingin memastikan pergantian malam tahun baru 2021 ke 2022. Semua berjalan aman, semua berjalan kondusif dan menjadi sesuatu yang bisa memberikan bahagia memasuki 2022," pungkasnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

OKNUM KADES - KADES OKU MENGGAKANGGI INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2021.


OKU,Merdeka News-Bermula surat pengaduan salah satu LSM di kabupaten oku terhadap desa yang berada di kecamatan lubuk batang ,dengan kejadian tersebut makalah desa- desa di kabupaten oku yang memiliki Forum kepala Desa kabupaten OKU ( FKD ) Yang di ketua Flando ( kepala desa Blatung kecamatan Lubuk Batang ) terkait dengan pengaduan LSM tersebut FKD  akan melakuan tindakan untuk adakan aksi ujuk rasa.  pemberitaun aksi damai dengan surat nomor : 007/FKD/XII/2021 dan dalam surat  pemberitaun aksi damai tersebut FKD akan menurun kan masa 1064 ( seribu enam puluh empat ) personil, peserta aksi dari 144 ( seratus empat puluh empat ) desa. Surat pemberitauan aksi damai tersebut di tujukan kepada KAPOLRES OKU,dan dengan tebusan surat kepada: BUPATI kabupaten OKU, DPR Kabupaten OKU,KEJARI OKU dan PMD Kabupaten OKU.
Terkait dengan beredar nya di media sosial ( medsos )surat pemberitaun aksi damai dari FKD tersebut ,maka salah satu awak media pada tgl 28/12/21 kopirmasi  terhadap Kapolres Oku dan beliau menjawab "Bahwa besok tidak jadi melaksanakan Demo apalagi dalam jumlah tersebut karena akan melanggar Intruksi mendagri No.66 tanggal 9 Desember 2021.
Perwakilan forum tsb beraudensi dengan unsur pimpinan Pemkab Oku " jelas nya lewat whats app ( WA ) .Pada tgl 29/12/21 sekitar jam 9.30 Apa yang di sampai kan Kapolres tersebut tidak sesuai dan bertentanggan dengan kejadian di lapangan karena di halaman pemda oku telah di penuhi /berjejal nya para kades - kades dan perangkat nya, Forum Kepala Desa yang di ketuai Plando  di halaman pemda oku tetap  melaksanakan aksi unjuk rasa nya (Demo/Berorasi ) jadi sangat jelas apa yang di lakukan oleh para oknum kades-kades ini tidak sesuai dengan apa yang di sampai kan Kapolres oku kemarin dan apa yang diperbuat/
lakukan Forum Kepala Desa ( FKD )kabupaten OKU Provinsi Sumatra-Selatan Menggakangi INTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2021.Tentang pencegahan dan penangulangan CORONA VIRUS DISEASE 2021.pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022.yang dikeluarkan tgl 9 Desember 2021.pada KESATU huruf g :"membatasi kegiatan masrakat pada tgl 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 january 2022" .
Dan pada huruf g angka 2. "Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan Protokol Kesehatan serta di hadiri tidak lebih dari 50( lima puluh )orang".
Kegiatan aksi unjuk rasa Forum Kepala Desa (FKD)tgl 29/12/21,tidak mentaati dan seolah -olah tidak memperdulikan Intruksi Menteri dalam Negeri nomor 66 tahun 2021tersebut. (AK/JN)

Forkopimda dampingi Menhub cek Kesiapan Penanganan Kedatangan PPLN di LPMP Jatim*


SURABAYA,- Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, didampingi Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Jawa Timur, Marsma TNI Rudy Iskandar, Jumat (31/12/2021) siang, melakukan pengecekan Kesiapan Penanganan Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri di Wilayah Jawa Timur di Isoter LPMP Jatim dan Hotel Cleo Jemursari serta Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat, Dirjen Perhubungan Darat, General Manager Bandara Internasional Juanda, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim serta Kepala OPD Provinsi Jatim.

Kegiatan diawali dengan pengecekan tempat isolasi terpusat di LMPM Ketintang, Surabaya didampingi Kasubsatgas Repatriasi Dandim Surabaya Selatan. 

Meninjau meliputi tahap saat PPLN tiba di lokasi, tahap pengecekan serta kesiapan sarana prasarana yang akan digunakan oleh PPLN. 

Sebanyak 134 Bed yang disiapkan dengan total kamar sebanyak 67 kamar yang terdiri dari 54 kamar untuk PPLN dan 13 kamar untuk Tenaga kesehatan. 

Berikutnya, Menhub juga melakukan pengecekan tempat isolasi terpusat di Hotel Cleo Jemursari, Surabaya. Didampingi GM Hotel Cleo Jemursari meninjau kesiapan kamar yang akan digunakan untuk PPLN melaksanakan isolasi terpusat apabila lokasi isoter di Asrama Haji dan LPMP Ketintang telah penuh.

Hotel Cleo Jemursari terdapat 112 kamar yang mampu menampung 224 PPLN dengan penerapan protokol kesehatan penuh. 

Usai melakukan pengecekan di dua lokasi, menhub bergeser melakukan pengecekan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, didampingi General Manager Bandara Internasional Juanda.

Disini menhub juga melakukan pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang akan digunakan Penanganan kedatangan PPLN. Para pelaku perjalanan luar negeri setelah turun dari pesawat akan melaksanakan pemeriksaan identitas dan PCR test sebelum mengambil barang bawaan lalu menuju tempat karantina.

Tinjau Vaksinasi Serentak di 34 Provinsi, Kapolri: Lebih Baik Kumpul Keluarga di Rumah saat Tahun Baru


Sulsel - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Celebes Convention Center, Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (31/12/2021). Selain vaksinasi di Makassar, Kapolri juga memantau pelaksanaan vaksinasi serentak di 6.006 titik di 34 provinsi.

Pelaksanaan vaksinasi serentak di 34 provinsi ini dilakukan guna mencapai target 70 persen angka vaksinasi pada akhir tahun untuk mencapai kekebalan komunal, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Sigit mengatakan, perlu kerja keras dan sinergi stakeholder terkait untuk mencapai target 70 persen vaksinasi. Sebab menurutnya, vaksinasi adalah salah satu langkah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian omicron yang saat ini sudah masuk di beberapa negara, termasuk Indonesia.

"Kita harapkan makin ditingkatkan semangat masyarakat yang belum vaksin, kemudian bisa berbondong-bondong karena kita dihadapkan dengan varian baru omicron yang mau tidak mau, harus kita jaga bersama. Salah satunya adalah gimana melakukan akselerasi vaksinasi untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah," kata Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini mengimbau agar masyarakat untuk tidak berkumpul di luar rumah dan lebih baik di rumah saja saat perayaan akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama varian omicron.

"Kita imbau kepada masyarakat untuk akhir tahun ini perayaan yang biasa dilaksanakan kita hindari dulu. Lebih baik berkumpul bersama keluarga di rumah, tidak berkumpul di luar rumah," ujar Sigit.

Ia pun berharap Indonesia bisa melewati akhir tahun dan awal tahun dengan kondisi pertumbuhan laju Covid-19 bisa terkendali. Sebab, jika angka Covid-19 bisa terkendali maka akan berdampak dengan segala macam aktivitas, terutama peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Mantan Kapolda Banten ini meminta masyarakat mematuhi segala yang diatur pemerintah, terutama penguatan protokol kesehatan (prokes) dalam segala kegiatan. Selain itu, ia pun kembali mengingatkan bahwa akselerasi vaksinasi perlu ditingkat di wilayah yang belum mencapai 70 persen.

"Kita harapkan semua bisa lakukan akselerasi, lakukan langkah dan strategi sehingga kita bisa mengejar target yang diberikan pemerintah. Ini semua kita lakukan agar kita betul-betul bisa kendalikan Covid-19 dengan baik," ucap Sigit.

Dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini, sasaran vaksinasi sebanyak 1.108.052 orang yang terdiri dari tenaga pendidik, lansia, pelajar dan masyarakat umum. Sebanyak 69.999 vaksinator gabungan dari TNI-Polri, Dinkes dan relawan dikerahkan dalam vaksinasi massal di 34 provinsi.

Kapolri juga menyempatkan berdialog dengan beberapa Polda terkait capaian vaksinasi dan kendala yang dihadapi dalam akselerasi vaksinasi di wilayah. Ia pun meminta jajarannya memaksimalkan waktu akhir tahun untuk mencapai target vaksinasi 70 persen.

"Kalau masalah stok vaksin bisa diminta jika kurang. Untuk masalah masyarakat tak mau vaksin yakinkan bahwa vaksin aman dan lakukan langkah-langkah bersinergi dengan forkopimda guna mempercepat capaian vaksinasi," tutur Sigit.

Selain akselerasi vaksinasi, Sigit juga menitipkan pesan untuk jajarannya melakukan langkah-langkah pengendalian Covid-19 di wilayahnya, terutama menghadapi varian omicron yang memiliki penularan lima kali lebih cepat.

"Maksimalkan waktu akselerasi vaksinasi karena ini salah satu cara mencegah penyebaran laju Covid-19, selain pengetatan protokol kesehatan (prokes)," tutup Sigit.

Kapolda Jatim Pimpin Apel Gelar Pasukan Persiapan Perayaan Tahun Baru 2022


Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta memimpin Apel Gelar Pasukan Persiapan Perayaan Tahun Baru 2022 di halaman Mapolda Jawa Timur, Jumat (31/12/2021) Pagi. Apel ini diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) beserta seluruh personel Polda Jatim. 

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan bahwa nanti malam seluruh personel Polda Jatim  agar siap siaga bila dilibatkan dalam pengamanan perayaan tahun baru. 

"Saya minta kepada para PJU agar memploting anggotanya beserta Kasubdit atau Kasatker-nya untuk terlibat dalam Pam tahun baru 2022. Sementara yang tidak terlibat agar tetap stay di mako bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengamanan," kata kapolda. 

Nico juga meminta dalam pengaman tahun baru nanti malam agar anggotanya mengedepankan  sisi humanis saat menghimbau masyarakat sehingga semuanya berjalan lancar. 

"Perayaan Tahun baru ini biasanya banyak terjadi mobilitas masyarakat di tempat-tempat umum, oleh karena itu harus kita antisipasi namun tetap dengan mengedepankan sisi humanis," tuturnya. 

Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap berada di rumah mengingat virus Covid-19 di Indonesia masih ada, bahkan muncul varian baru yakni Omricon. 

"Karena data menunjukkan bahwa Indonesia sangat baik dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu harus kita jaga bersama sehingga kita semua terlindungi," ucap Nico. 

Apel gelar pasukan ini juga akan dilaksanakan kembali pada pukul 15.00 WIB.

Hadiri Gebyar Ekspor Tutup Tahun, Kapolri Tegaskan Kawal Seluruh Strategi Wujudkan Ketahanan Pangan


Sulsel - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021, di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menggali potensi ekspor di wilayahnya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Menurutnya, hal itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia

"Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan saya kira semua tahu ini bagian dari strategi dan program dari Kementan. Tidak hanya ketahanan pangan tapi bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang berkelanjutan dengan lima strategi yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Ini yang harus betul dikawal adalah pengembangan pertanian dan gerakan tiga kali lipat ekspor," kata Sigit dalam sambutannya. 

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, mantan Kapolda Banten tersebut juga memaparkan bahwa, saat ini, Pemerintah bersama dengan TNI, Polri dan Stakeholder lainnya juga mengembangkan kawasan Food Estate berbasis korporasi petani. Yang dimana, pengembangan itu diarahkan sebagai sistem agrobisnis yang kuat di pedesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adat ataupun lokal sesuai dengan kekayaan alam yang kita miliki. 

"Itu semua bisa berhasil manakala terjadi sinergitas dan soliditas antara pemangku kepentingan untuk melakukan aksi satu tekad dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder dan fungsi Kementerian terkait serta salah satunya Polisi," ujar Sigit. 

Terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri itu memastikan bahwa, seluruh Polda jajaran telah diinstruksikan guna mendukung dan mengawal seluruh program ketahanan pangan nasional. 

"Alhamdulilah pak Mentan, beliau sampaikan dan saya baru tahu maksudnya selama ini di setiap beliau keliling daerah beliau selalu menghubungi kami untuk bisa menghubungi para Kapolda dan Kapolres untuk mendampingi beliau. Saya kira ada apa ini tapi rupanya, hari ini terjawab itu dilakukan dalam rangka mengawal program. Alhamdulilah hasilnya yang tadi sudah disampaikan," ucap Sigit.

Menurut Sigit, sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polri untuk diberikan kepercayaan dalam hal mengawal, menjaga dan mendampingi seluruh agenda nasional terkait mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor. 

Dalam hal ini, Sigit menekankan, jajaran Polri selalu menyerap segala permasalahan yang dirasakan para petani. Seperti, tengkulak, kelangkaan pupuk bersubsidi, mafia. Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan berkurangnya tingkat nilai tukar petani. 

Menyadari hal itu, Sigit menegaskan, Polri telah berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan dengan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementan, guna memberikan pendampingan dan pengawalan serta penegakan hukum atas segala permasalahan yang dihadapi oleh para petani. 

"Kita lakukan MoU dan beberapa diperbaiki disertai 11 perjanjian kerjasama dimana di dalamnya mengikuti pengamanan dan penegakan hukum terkait dengan kegiatan strategis dan barang milik negara, pendampingan pengamanan kegiatan fasilitas dan diikuti pengembangan holtikultura, penegakan hukum di bidang strategis holtikultura, pendampingan dan pengamanan  juga penegakan hukum penyaluran pupuk dan peredaran pestisida, pendampingan dan pengamanan pengendalian pemotongan hewan ternak dan pendampingan intelijen dalam pemotongan hewan ternak," papar Sigit.

Dengan begitu, Sigit memastikan bahwa, kedepannya Polri bakal terus meningkatkan dukungan dan pengawalan di sektor pertanian. Ia juga menyambut baik, ajakan dari Mentan terkait polisi menanam jagung. 

"Penting dan wajib kita untuk mendorong petani, peternak untuk bisa terus meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mengawal dan menjaga. Sehingga produk pertanian bisa unggul, nilai petani bisa kita jaga, petani bisa dapat nilai cukup bahkan lebih pada saat menjual hasil pertanian dan peternakan. Sehingga itu semua tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Bagaimana kita mampu mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan, kita mampu mencukupi kebutuhan pertanian dengan hasil pertanian kita dan sisanya bisa kita ekspor, ini cita-cita kita bersama dan kita ingin masa kejayaan pertanian kita kembali dan itu kita harapkan dan saya yakin bisa terjadi di era saat ini," tegas Sigit.

Di tengah Pandemi Covid-19, Sigit menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia sempat terdampak. Namun, kata Sigit, peran di sektor pertanian, telah memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,24 persen.

"Ini angka besar, tahun 2021 saat pertumbuhan nasional naik di angka 3,31 persen, sektor pertanian 12,92 persen ini adalah angka menggembirakan dan kita harapkan bisa dipertahankan. Kita harus optimis, kerja keras dan modernisasi di bidang pertanian. Sehingga pelan-pelan kebutuhan kita terhadap impor bisa kita kurangi, semua kebutuhan kita, bisa kita lengkapi dari hasil pertanian dan peternakan kita dan ke depan kita harapkan ekspor kita menguasai dunia," harap Sigit.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat mengapresiasi Kapolri Jenderal Sigit karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Menurutnya, selama ini, jajaran Polri telah ikut mendukung segala program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Terima kasih pak Kapolri sudah datang dan mohon pengarahan serta sekaligus melepas. Ditempat ini Presiden melepas ekspor sama-sama saya sebelum dia menjadi Presiden. Persis ditempat ini gitu pak, saya masih Gubernur (Sulsel), beliau (Presiden) masih Gubernur DKI. Kami tandatangan MoU disini. Jadi seperti itu mudah-mudahan ini mengenergi seluruh Indonesia," kata Syahrul. 

Lebih dalam, selain meminta seluruh Polres jajaran menanam jagung, Syahrul juga berharap, adanya peran Polri dalam rangka karantina bagi pangan yang masuk maupun ke luar Indonesia. Hal itu mencegah terbawanya hama yang dapat merusak sektor pertanian. 

"Saya titip karantina saya pak Kapolri. Insya Allah bersama pak Kapolri sukses selalu. Kepolisian tidak hanya jaga keamanan sekaligus jaga makannya rakyat. Subhanallah," tutup Syahrul.

31/12/2021

Forkopimda Jatim dan Kepala BNPB gelar rapat kordinasi Kesiapan Penanganan Pelaku Perjalanan Luar Negeri di Bandara Juanda


SURABAYA,- Forkopimda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Plh Sekda Prov Heru Tjahjono bersama para pejabat utama Kodam V dan pejabat utama Polda Jatim serta stakeholder terkait, Kamis (30/12/2021) sore, melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan kesiapan penanganan kedatangan Pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) baik PMI dan Non PMI yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandara III Juanda, yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Ada beberapa pembahasan yang disampaikan oleh kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terkait dengan kesiapan penanganan PPLN baik PMI dan Non PMI.

Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, di Indonesia saat ini terdapat 68 orang yang sudah terkonfirmasi Positif Covid-19 jenis Omicron dan semua itu terjangkit dari perjalan Internasional sehingga perlu dilakukan penanganan dan persiapan secara matang.

"Pelaksanaan karantina PMI dilaksanakan selama 10 hari, sedangkan penanganan karantina PMI yang ada di Jakarta dapat dijadikan referensi oleh Provinsi Jatim," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto.

Lebih jauh dijelaskan, dibukannya Bandara Juanda terkait menerima kedatangan PPLN. Diharapkan dapat mengurangi beban penanganan PMI yang ada di Jakarta. Kedatangan PMI di Bandara Juanda akan dilakukan secara bertahap dengan menerapkan kedatangan 1-2 fligh/hari dan semua PMI dan non PMI wajib dilakukan karantina.

"Pelaksanaan karantina mandiri PMI dapat dilaksanakan dengan mempedomani SE No. 26 Satgas BNPB," pungkas jenderal TNI berbintang tiga yang juga mantan Pangdam V/Brawijaya.

Pada kesempatan yang sama Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Nurchahyanto, mengatakan, Satgas Penanganan PMI telah melaksanakan gladi terkait mekanisme dari kedatangan sampai pelaksanaan karantina. 

"Sedangkan akomodasi sarana dan prasarana juga telah disiapkan dan pihak Hotel yang akan menampung kedatangan PMI telah diberikan sosialisasi terkait penanganan karantina PMI," kata Pangdam V Brawijaya.

Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, manyampaikan, Forkopimda Provinsi Jatim, telah merencanakan melakukan koordinasi dan mempersiapkan terkait penanganan PPLN di bandara Juanda Surabaya.

"Diantaranya dengan menyiapkan personil, sarana dan prasarananya. Sedangkan di Provinsi Jatim, telah dibuat grup Whatsapp untuk memonitoring dan Laporan terkait PPLN yang datang di bandara Juanda Surabaya," ungkap Irjen Nico.