Seorang Perangkat Desa di Jombang Mengeluh, Pesanan Websitenya Tak Kunjung Jadi

Jombang Merdekanews.id  – Seorang perangkat desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengeluhkan ulah seorang pria berinisial B. Dia menilai, pria yang disebut-sebut sebagai oknum wartawan itu diduga telah melakukan wanprestasi.

Pasalnya, hingga sekitar lebih 8 bulan-an, website desa yang dipesan S, sang perangkat desa di wilayah Kecamatan Sumobito, Jombang tersebut, tak kunjung jadi. 

Padahal, S sudah menyetor uang kepada B sebesar Rp 7,7 juta. Apalagi, menurut S, dana tersebut bukan milik pribadinya. Namun, diambilkan dari APBDesa.

S menceritakan, sekitar awal Maret 2022, dirinya ditawari B membuat website desa. Tawaran itu disambut baik S, bahkan S tergiur dengan tawaran B tersebut meskipun harganya cukup tinggi. Mengingat, S pingin desanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan, berbasis teknologi. 

"Saat ditawari itu, saya tanya apakah website itu bisa untuk pelayanan umum kepada masyarakat. Dia menjawab bisa. Karena ada fasilitas itu, saya tertarik. Kalau harga tawarannya cukup tinggi, seingat saya, tawaran harganya Rp 25 juta," kata S di kantornya kepada JombangNetwork.com, Kamis (1/12/2022).

Kemudian, pada September 2022, dirinya mengaku mentrasfer uang sejumlah Rp 7,7 juta. Jumlah tersebut, berdasarkan surat tagihan tertanggal 19 September 2022, 

Di surat tagihan itu, terinci harga website desa tersebut sebesar Rp 7 juta dan Rp 700 ribu sebagai PPN 10 persen. Juga tercantum nama domain, dan tanggal tayang website desa selama satu tahun, yakni 01-02-2022 sampai 01-02-2023.

"Saya sudah transfer berdasarkan tagihan itu sebesar Rp 7,7 juta. Tapi, hingga saat ini website desa tersebut tidak ada kejelasannya Yang bikin pusing lagi, dana itu merupakan anggaran desa atau APBDes," ungkap S.

Dirinya mengaku telah beberapa kali menanyakan kejelasan website tersebut kepada B. Bahkan S juga bolak-balik meminta username dan password untuk bisa login ke website desa yang dia pesan. Namun, S mengaku tidak ada jawaban dari pihak B.

"Sampai saat ini, saya juga nggak pernah dikasih password agar bisa masuk website desa yang kami pesan," lanjutnya. 

Dia berharap, B lebih baik mengembalikan dana tersebut, jika memang B tidak sanggup menyelesaikan website desa yang ditawarkan kepadanya, Apalagi, masa tayang domain sebagaimana tercantum di tagihan itu, tinggal 2 bulan sudah habis.

"Ya saya pingin uang itu kembali saja. Apalagi, Pemkab Jombang sudah menyediakan website gratis untuk desa," tandasnya.

Berdasarkan pantauan, Kamis (1/12/2022), domain yang tercantum di tagihan tersebut, ketika dikunjungi sudah menampilkan "Domain Expired".

Sebenarnya, lanjut S, perihal seperti ini terjadi tahun 2021 lalu. Hanya saja, katanya, pada tahun 2021, biaya pembuatan website desa ini, menggunakan dana pribadinya. Besaran dananya, S mengaku, sebesar Rp 7 juta.

"Kalau tahun 2021 itu pakai uang saya pribadi. Nah, yang tahun 2022 ini dari APBDes," ucapnya.

S menceritakan, saat 2021 lalu itu, dirinya sempat menolak tawaran pembuatan website desa, lantaran tidak ada alokasi anggaran dari desa. Meski begitu, S sempat tergiur tawaran tersebut lantaran dia pingin desanya lebih maju dan melek teknologi.

"Memang tidak ada anggarannya. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan website desa itu. Kemudian, saya menyetor uang pribadi secara bertahap dalam hitungan beberapa hari, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 3 juta dan Rp 1 juta lagi. Tapi alasan dia, pinjam," paparnya.

Selang beberapa waktu, pihaknya kembali dimintai B untuk menyetor dana. Kali ini, S menolak. "Saat itu, saya sedang tidak ada dana. Akhirnya, ya saya tagih websitenya. Baru bisa saya bayar lunas," paparnya.

Sejak itu, lanjut S, dirinya kerap menanyakan perkembangan pembuatan website tersebut. Karena tak jelas jluntrungnya, S kemudian meminta B untuk mengembalikan dana tersebut. 

"Dana itu akhirnya dikembalikan, secara bertahap juga. meskipun masih kurang. Sekali lagi, kalau yang tahun 2021 adalah dana saya pribadi. Sedangkan pada tahun 2022, pakai anggaran dari desa," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Sumobito, Mustaghfirin mengatakan, sempat ada sosialisasi pembuatan website desa di kantor Kecamatan Sumobito. Sosialisasi itu, dihadiri sejumlah kepala desa di wilayah kecamatan tersebut.

Hanya saja, dia tidak ingat secara pasti pelaksanaan sosialisai itu terselenggara pada tanggal, bulan berapa.

"Saat itu, saya menyampaikan jika semua keputusan pembuatan website itu mutlak ada di pihak Pemerintah Desa (Pemdes) masing-masing. Kami tidak ada intervensi," kata Mustaghfirin, Kamis (1/12/2022) yang saat itu, kebetulan berada di desa ini. (Tim)

Peresmian Kantor SUBGARTAP Mojokerto

Mojokerto-Merdekanews.id                                                     Danrem 082/CPYJ  dampingi Dankogartap III/Surabaya Mayjen TNI  Nurchahyanto, M. Sc.  Meresmikan kantor  Subgartap 0815/ Mojokerto.          Komando garnisun tetap (DANKOGARTAP) adalah satuan pelaksana Mabes TNI di daerah yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

Memang selama ini masyarakat hanya yang belum mengetahui tentang peran dan tugas Supgartap di dalam jajaran tubuh di TNI.

Peresmian kantor baru SUBGARTAP  0815/ Mojokerto yang lokasinya di Desa Blooto kecamatan Prajurit Kulon,Kota Mojokerto yang bersebelahan dengan  SATPAS kota Mojokerto  Jawa Timur, Rabu (30/11/2022).

" Setiap SUBGARTAP beranggotakan dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan tugasnya adalah untuk membantu menertibkan anggota TNI yang nakal.

Karena tugasnya menertibkan anggota TNI yang maka setiap anggota SUBGARTAP harus menjadi teladan dahulu, ibaratnya kalau mau menyapu ,satunya harus bersih dulu, agar yang disapuJuga bersih,"terangnya.

Selamat menempati kantor baru semoga dengan kantor yang baru menambah semangat dalam menjalankan tugas dan mampu menambah motivasi dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

" Meskipun kantor yang baru ini tepatnya di dalam tetapi letaknya sangat setrategis,karena berdekatan dengan kantor SATPAS Kota Mojokerto.(heni)

Besaran Pagu ADD Menurun Para Kades Mojokerto Resah, Janji IKBAR Tidak di Tepati

Mojokerto – Merdekanews.i                                                     Hari Kamis yang lalu tanggal 24 Nopember 2022 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten telah menetapkan Perda tentang RAPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023. Disana terdapat Pagu ADD masing-masing desa se-Kabupaten Mojokerto, yang ternyata banyak desa yang pagu ADDnya turun, walau ada juga yang naik.

Kondisi banyak desa yang pagu ADDnya turun, membuat resah para Kapala Desa. Curhat, kritikan, mengkritisi, penolakan dan ketidak setujuan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Bupai Ikfina ramai dibicarakan. Baik melalui WA Group, WA Japri, by phone dan tatap muka.

Perlu diketahui, bahwa dana yang bersumber dari ADD itu peruntukannya atau priortas penggunaannya diantaranya adalah untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jadi gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa nilainya tergantung dari berapa besarnya ADD yang diterima Desa pada Tahun Anggaran tertentu.

Kemarin Selasa, ( 29/11/2022 ).                      beberapa Kepala Desa bertemu membicarakan adanya problema beberapa Desa yang pada tahun anggaran 2023 nanti ADDnya turun, di kediaman Kepala Desa Pandanarum. Setelah berdiskusi dan bemusyawarah cukup lama, maka Kades Pandanarum Kecamatan Pacet Endik Sugiyanto ditunjuk menjadi juru bicara untuk menyampaikan hasilnya kepada pers.

Kepada para wartawan Endik mengatakan : “ Ini saya sampaikan dengan harapan semua mendengar, terutama Bupati Ikfina sebagai decision maker Pemerintah Kabupaten Mojikerto. 

Bahwa kebijakan Bupati Mojokerto membuat Pagu ADD menurun itu menimbulkan potensi kegaduhan di Aparatur Desa. Menjadikan potensi gaduh di Aparatur Desa “. ( 29/11/2022).

Selanjutnya Endik menyampaikan.

"Landasan dasarnya visi misi Ikbar itu ADD perdesa minim Rp. 600.000.000,00. Ini gak main-main lho. Sedangkan Kabupaten Situbondo saja yang PADnya terkecil, ternyata ADDnya sudah mencapai pada nilai Rp. 700.000.000,00, sambung Endik.

Mas, sumber keuangan desa itu ada ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, PAD. Kalau DD dikurangi 100 juta atau ditambah 1 M itu logikanya gak masalah. 

Karena desa hanya sarana dilewati saja sebab masing-masing pengeluarannya sudah ada nomenklaturya. Kalaupun ada yang dipotong-potong itu oknum saja.

Sedangkan ADD itu plotingnya untuk gaji atau siltap aparatur desa. Jadi siltap aparatur desa itu hanya bersumber atau berasal dari ADD saja. Sehingga kalau ADD yang dterima desa menurun, maka gaji aparatur desa pasti menurun bertambah kecil, ujar Endik.

Masih kata Endik. Di Pacet, kalau ADD Rp. 400.000.000,00 maka Siltap aparatur desa itu ada yang hanya Rp. 2.100.000,00. Masih jauh dan kalah dengan gaji pegawai pabrik yang UMK Kabupaten Mojokerto Rp. 4.300.000,00. Jika ADD sesuai visi misi Bupati Mojokerto Ikfina atau Ikbar Rp. 600.000.000 itu Namanya baru merangkak menyentuh UMK. Jadi sejahterakanlah aparatur desa. Barulah pacu profesional kerja menuju desa-desa Mandiri. Kan begitu logika dasarnya.

Makanya hasil dari penetapan ADD kemarin itu, ada yang naik signifikan dan ada yang turun signifikan. Indikatornya tidak jelas. Ada yang menyampaikan indikator kepada saya, saya tolak. Kalau ngomong indicator ya setarakan dengan UMK, pelan-pelan mendekati UMK gitu saja, Dengan ADD turun, maka otomatis menjadi blunder bagi Pemerintah Desa. Kenapa ? Besuk Januari 2023 turun, tentu yang asalnya terima gaji 2jt maka gajinya akan turun dibawah 2 jt. Dimana etikanya mas, kok ada gaji pegawai turun. Ini kan kegaduhan, kedunguan, gaji kan seharusnya naik minimal tetap. Silahkan ADD ada yang naik, tapi jangan menurunkan ADD yang kemarin, lanjut Endik.

Yang layak Saudara pahami. DD mau naik atau turun ataupun gak ada itu gak ngefek. ADD harusnya tetap atau naik. Karena apa, menyangkut kwalitas dan kwantitas gaji, kesejahteraan atau siltap aparatur desa. Yang selama ini menerima upah dibawah nilai kelayakan," kata Endik.

Siltap itu baru ada sejak tahun 2014. Dulu perangkat desa itu sepertinya Kerja bhakti saja, kasihan kayak nggak dihargai. Baru kemudiaan ganjaran ditarik masuk PAD dan apartur desa mendapat siltap. Yang kemudian Presiden mengarahkan bahwa siltap nanti dapat disetarakan dengan UMK. Lho kenapa di Kabupaten Mojoketo hal itu tidak dipikirkan malah diturunkan," pungkas Endik.                                                    

                                        Atas pertanyaan seorang wartawan : “ Apa yang menjadi keberatan dengan adanya ADD yang naik dan ada juga yang turun untuk tahun anggaran 2023 ?” Jawab Endik : “ Andai kata Kebijakan Bupati menetapkan pagu ADD ada yang naik bagi desa yang dikehendaki, tidak turun silahkan. Tetapi yang menjadi sumber kegaduhan adalah ada ADD yang turun. 

Karena ADD itu menyangkut pendapatan, kesejahteraan atau gaji pokonya aparatur desa. Sehingga logiknya apa baru pertama terjadi gaji aparatur pegawai atau aparatut desa ataupun aparatur daerah juga aparatur negara itu turun, sedangkan kebutuhan naik. Padahal awalnya tidak sesuai dengan visi dan misi Ikbar saat kampanye pilkada dulu dibaca oleh para Kepala Desa minimal ADD sebesar Rp. 600 jt – Rp. 800 jt, agar bisa mengcover kesejahteraan mendekati UMK sebagai pegawai desa. Visi dan Misi Ikbar itu terlihat omong kosong hanya tinggal janji saja. 

Kami sebagai  Kepala Desa tidak mempersoalkan DD, BK dan lain segainya itu tidak ada efek bagi Desa. Mohon maaf bagi saya pribadi sebagai Kepala Desa. Contoh Tidak pernah dapat BK tidak protes, tidak pernah dapat alokasi bantuan  dana A, B, C apapun tidak protes. Tetapi ini adalah menyangkut isi perut Aparatur Desa ADD itu. 

Yang harus digaris bawahi ADD adalah kuwajiban dan tanggung jawab NKRI yang diwenangkan kepada Daerah sebagai sarana mensejahterakan Pemerintah Desa. Karena Pemerintah Desa itulah yang dinamakan NKRI itu. Ini jangan terus kemudian dibuat main-main. Walau semua Kepala Desa di Mojokerto  tahu, bahwa ADD terkecil diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur adalah Kabupaten Mojokerto. Coba cek itu “.Pertanyaan Wartawan berikutnya : “ Apa langkah-langkah yang diambil dalam menentang kebijakan Bupati yang kurang pro Desa dalam soal adanya ADD yang turun ?” Jawab Endik :” Sebenarnya kata menentang itu gak pas, meluruskan saja. Seperti yang sudah saya katakan. Ikbar ya, Ikfina-Barra berjanji kelak kalau terpilih mensejahterakan Pemerintah Desa, Aparatur Pemerintah Desa dengan ADD Rp, 600 jt, sekarang saya luruskan, ini tidak dinaikkan malah diturunkan. 

Maka langkah kami tentu sebagai Kepala Desa harus santun, harus prosedur ya memperjuangkan ini, kami akan mendatangi Wakil Rakyat kita. Sudah saatnya Wakil Rakyat bisa menterjemahkan keinginan dan kebutuhan rakyatnya secara adil. Kami akan bersurat minta audensi, khususnya kepada Banggar ( Badan Anggaran ) DPRD Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui kenapa Banggar menurunkan ADD buat desa, itu yang kami tanyakan. Jawaban itu nanti akan kami jadikan data untuk kami teruskan kepada Bupati,

Pertanyaan terakhir : “ Jika Langkah audensi dengan DPRD dan sikap Bupati menunjukkan uapaya ini gagsgl. Apa ada rencana turun kejalan ? Jawab Endik : “ Bisa jadi begitu. Bisa jadi kami turun tentu saja aspirasi kami lewatkan  langsung ke eksekutif. Kami nyatakan bahwa Bupati betul-betul gagal memimpin Mojokerto, Karena apa ? 

Sebetulnya kalai mas tahu. Yang dipimpin Bupati itu  siapa sih ? Desa. Hirarkhi itu Bupati memimpin desa, mengikat desa-desa. Indikator keberhasilah Bupati adalah apa ? Menjadikan desa-desa itu mandiri. Desa-desa itu berbasis kompetensi masing-masing, berbinneka tunggal ika agar bisa meningkakan PADnya masing-masing. Nah itu. Memimpin Desa bukan yang lain-lain. 

Kalau nanti Bupati tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami anggap Bupati sudah keluar dari tuposinya ( tugas pokok dan fungsinya ). Apa itu ? Desa.

Beberapa desa yang dinformasikan ADDnya turun di Pacet ada lima desa, kemudian di kecamatam Trawas, kecamatan Jatirejo dll.

Sekretaris Daerah Kabupaten  Mojokerto Teguh Gunarko,  ketika dikonfirmasi melalui WA japri, memberikan jawaban terkait persoalan turunnya ADD di beberapa Desa tahun anggaran 2023. Bahwa ADD di APBD 2023 sama dengan PAPBD tahun 2022. Tidak ada penurunan sedikitpun. Angka-angka yang beredar diluaran merupakan konsep perhitungan dari DPMD. Bukan merupakan Surat Keputusan Bupati. Mengapa diributkan ? ADD 2023 besarannya sama dengan ADD 2022, itu hasil rapat hari ini. Monggo dilihat di Perda APBD 2023 yang sekarang sudah dikirim ke Gubernur Jawa Timur, tidak ada perubahan. Nilainya sekitar Rp. 139 M.(eni)

OPERASI PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL KEMBALI DIGELAR DI KOTA MOJOKERTO

 

 

Kota Mojokerto - Merdekanews. id-Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) atau rokok ilegal kembali digelar di Kota Mojokerto.

Sebelum operasi dimulai, tim gabungan terdiri dari Pemerintah Kota Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri, Kodim 0815, Polres, dan Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo menggelar rapat koordinasi di Lynn Hotel, Jl. Empunala No. 87 Kota Mojokerto, Senin (28/11).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuturkan bahwa pemberantasan barang kena cukai ilegal (rokok ilegal) harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat harus faham bahwa menjadi tugas bersama dalam pemberantasan tersebut.

"Kegiatan seperti ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Tahun 2021 kita sudah melakukan dua kali, pada bulan Oktober dan November. Di tahun 2022 ini tentu tidak hanya kegiatan dalam bentuk pemberantasan, tapi sosialisasi secara masif sudah kami lakukan," ungkap Ning Ita, sapaan wali kota.

Melalui sosialisasi yang masif, diharapkan bisa menjadikan Kota Mojokerto kedepan sebagai kota yang bebas dari rokok ilegal. "Semakin banyak rokok yang resmi, semakin banyak pula pendapatan dari negara kita, termasuk Pemerintah Kota Mojokerto. Anggaran tersebut akan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat," terangnya.

Ia mencontohkan salah satu manfaat yang sudah dinikmati warga Kota Mojokerto secara langsung melalui DBHCHT adalah jaminan kesehatan gratis. Seluruh warga kota Mojokerto sudah mendapatkan JKN/BPJS Kesehatan gratis.

"Itu semua gratis juga salah satunya di danai dari DBHCHT. Selain mengcover JKN, DBHCHT juga kita gunakan untuk kegiatan inkubasi wirausaha yang telah berjalan di Kota Mojokerto," ungkapnya.

Petinggi Pemkot Mojokerto ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Mojokerto. Hal ini agar kedepan Kota Mojokerto bebas dari rokok ilegal.

Hadir dalam rakor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, Modjari, Pasandi Kodim 0815/Mojokerto, Lettu Inf Purwono, Kanit Reskrim Polres Mojokerto Kota, Ipda Muklisin, Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto, Joko Sutrisno, dan Kasi Penindakan Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, Arif Yoga Utama.

Usai melaksanakan rakor, tim gabungan tersebut kemudian bergerak menyisir toko yang menjual rokok di sekitar Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto. yn.

Gotong Royong Masyarakat Dan Dinas PUPR Palembang Terus Dilakukan Ditempat Rawan Banjir

Palembang,Merdekanews.id

Dinas PUPR Palembang bersama masyarakat terus melakukan gotong royong pembersihan ditempat rawan banjir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu Tokoh Pemuda pergerakan sosial kemasyarakatan, Hendriyanto saat dimintai keterangannya lewat pesan Whatsapp, pada Senin 28/11/22, mengatakan bahwa beberapa petugas lapangan dari Dinas PUPR Palembang bersama masyarakat melakukan pembersihan parit-parit di Lorong Bening Sari, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.

"Gotong royong bersama pembersihan parit-parit ini sebagaimana sebagai antisipasi banjir ketika hujan datang dengan tiba-tiba. Kita tahu bahwa daerah disini merupakan salah satu tempat rawan banjir karena banyak terdapat sampah yang menumpuk didalam parit-parit. Oleh itulah atas inisiatif masyarakat dan koordinasi dengan Kepala Dinas PUPR Palembang, maka kita lakukan gotong royong ini," ujar Hendriyanto.

Hendriyanto menambahkan bahwa masyarakat yang dibantu oleh puluhan tim lapangan dari Dinas PUPR Palembang bahu membahu bersihkan parit-parit dari sampah plastik dan menggangkat sendimen lumpur dari dalam parit tersebut supaya nantinya ketika hujan air dapat mengalir. 

"Ketua Tim Lapangan dari Dinas PUPR Palembang, Pak Samson bersama timnya dan masyarakat tampak antusias gotong royong membersihkan aliran parit. Semoga kegiatan ini juga dapat dilakukan di tempat lain yang dinilai rawan banjir dan genangan air, " kata Hendriyanto.

Selain itu, Hendriyanto berharap kalau bisa kegiatan gotong royong masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang ini terus dilakukan untuk mengatasi genangan air dan  mengantisipasi banjir di Kota Palembang. Karena permasalahan banjir dan genangan air ini merupakan masalah kita bersama dan perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintahan.

"Sekiranya Pemerintah Kota Palembang agar dapat untuk menghimbau masyarakat atau memberikan pelatihan khusus untuk penanganan banjir, supaya masyarakat dapat dengan siap dan siaga ketika datangnya hujan. Kalau masyarakat sigap dan didukung oleh reaksi yang cepat dari Pemerintah, saya rasa kota Palembang yang kita cintai ini bebas dari genangan air dan banjir," tambah Hendriyanto.( Jhony )

"FASILITASI PELATIHAN MARKETPLACE, WALI KOTA MOJOKERTO DUKUNG PEDAGANG BENPAS BERDAGANG

 

Kota Mojokerto-Merdekanews. id-Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar pelatihan pemasaran melalui marketplace bagi puluhan pedagang Pasar Benteng Pancasila di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Senin (28/11).

Para pedagang tidak hanya mendapatkan materi, melainkan juga pendampingan langsung untuk mendaftar toko online dari para perwakilan masing-masing marketplace yang ditunjuk Pemkot Mojokerto.

"Eranya sekarang adalah era digital. Tidak perlu punya lapak, tapi bisa dapat omset ratusan juta. Ini adalah tuntutan perubahan jaman. Sudah semestinya panjenegan juga mengikuti perkembangan jaman. Dengan harapan bisa menambah omset panjenengan," ujar Wali kota Ika Puspitasari.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. "Kami ingin memberikan wawasan bahwa penjualan tidak hanya offline, tetapi harapan juga dapat memanfaatkan potensi pasar online. Sehingga pasar pedagang kini bisa lebih luas," ungkap Ani Wijaya.

Selain di berbagai marketplace milik swasta, pelaku UMKM juga didorong untuk membuka toko di marketplace milik pemerintah atau E-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Nantinya UMKM akan dapat bermitra dengan pemerintah untuk keperluan pengadaan barang/jasa.

"Kami mengupayakan bagaimana pemerintah kota ini melalui berbagai program kegiatan itu senantiasa berpihak kepada pelaku usaha kecil menengah," tambah Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini.

Mengingat kegiatan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto lebih banyak didominasi oleh keberadaan UMKM, dibandingkan jumlah pabrik atau industri besar.

Sehingga dengan program yang berfokus pada UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Kota Mojokerto, yang kemudian berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kota Mojokerto.

Sebagai informasi, pelatihan bagi pedagang Benpas terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, bagi pedagang eks Joko Sambang, pada 21-24 November. Tahap kedua, bagi pedagang eks Alun-alun, pada 25-28 November.yn.

Tragedi Kanjuruhan Dari Kacamata Ahli Psikologi

Jakarta ,Merdekanews.id  Ahli Psikologi Prof. Dr. Suryanto angkat bicara perihal tragedi Kanjuruhan dari kaca mata psikologi. 

Kata Suryanto, yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan tersebut adalah Collective Mind, dimana suatu massa berkumpul memberikan semangat satu dengan yang lain lalu menimbulkan kerusuhan, (aggressive) maupun dalam bentuk hinggar binggar dalam aspek positif bernyanyi.

"Dalam hal ini kesadaran individual berkurang dan lebih pada kesadaran kolektif," kata Suryanto.

Hal itu disampaikannya saat diskusi bertema "Pertanggungjawaban Pidana Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang" di Kampus B UNAIR Surabaya, Jumat kemarin.

Sebagai contoh, katanya, flare satu penonton di ikuti oleh yang lain, bahkan dari flare menjadi pelemparan botol dan seterusnya. "Perbuatan itu kecil terjadi jika dilakukan sendirian, namun dalam tragedi Kanjuruhan massive karena collective mind," sebutnya.

Menurutnya, individu yang berada di dalam kelompok bersifat mudah tersugesti/provokasi, mereka berani melakukan apapun karena anomim atau kehilangan identitas. 

Dalam perubahan individu yang masuk dalam kelompok karena colletive mind, suuggestable, serta anonim yang menimbulkan sikap bermacam macam (destructive dll). Berpendapat apakah bisa diterapkan hukum pidana baik untuk aparat Kepolisian, hingga penonton. 

"Berpendapat pemberitaan haruslah berimbang, karena tidak bisa hanya aparat kepolisian yang disalahkan, atau justru hanya penonton. Karena tidak semua penonton melakukan pelemparan dll," jelasnya.

Oleh karenanya, lanjutnya, menyoroti stimulan sebab akibat, sebelum terjadi tragedi maka perlu mendalami siapa penyebab awal terjadinya kerusuhan. "Sehingga memicu sikap aggressive-represive yang berujung chaos dan tragedi kematian massal," tandasnya.