*Polres Lumajang Kerahkan 571 Personel Siap Amankan Pemilu Tahun 2024*

Lumajang, Merdekanews.id Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, mengerahkan sebanyak 571 personel dalam pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 

"Kami telah melaksanakan Apel Pergeseran pasukan PAM TPS, ada 571 personel yang kami siapkan," ucap Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur Rofik, S.I.K. di Alun-alun Lumajang pada Senin, 12 Februari 2024.

 

Menurutnya, apel pergeseran pasukan pengamanan TPS ini, merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses Pemilu 2024 di lumajang.

 

"Kami berharap dukungan dan sinergi antara semua pihak terkait, dalam menyukseskan Pemilu 2024, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, damai dan sejuk," tegasnya.

 

Kapolres Lumajang juga menegaskan Polri khususnya Polres Lumajang dan jajarannya, akan tetap bersikap netral dalam mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024.

 

" Dengan profesionalitas  dan integritas tinggi, Polres Lumajang siap mengawal pelaksanaan pemilu 2024, agar tetap berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Mari kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif selama masa pemilu. Siapapun pilihannya, apapun partainya, mari bersama-sama wujudkan Pemilu damai di kabupaten lumajang," pungkasnya.

Setelah Apel Pergeseran pasukan (serpas), di lanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi personel yang akan melakukan PAM TPS di seluruh Kabupaten Lumajang.

*Cek 5 Gudang Logistik PPK, Kapolres Lumajang Pastikan Sistem Keamanannya*

Lumajang  Merdekanews.id  Logistik Pemilu 2024 telah didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh kabupaten Lumajang. 

Untuk memastikan keamanan Logitik Pemilu tersebut, Kapolres Lumajang bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Lumajang melakukan patroli dan pengecekan di Kantor dan Gudang Penyimpanan Logistik PPK beberapa Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Pengecekan tersebut dilakukan di 5 Kecamatan, yaitu Sukodono, Kedungjajang, Klakah, Ranuyoso, dan Gucialit. 

Saat di minta keterangan di sela kegiatannya, Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur Rofik, S.I.K., mengungkapkan bahwa kegiatan patroli dan pengecekan ini, dilakukan untuk memastikan sistem keamanan di gudang penyimpanan logistik pemilu milik PPK dalam keadaan baik.

"tadi kami sudah melihat dan cek secara langsung, sistem keamanan di gudang-gudang penyimpanan logistik milik PPK,"ucapnya 

menurutnya, dalam penyimpanan logistik pemilu diperlukan tempat yang benar - benar aman dari segala gangguan, baik itu kriminalitas maupun hal-hal lain yang dapat memicu kotak suara dan surat suara rusak.

"Kondisi Cuaca yang tak menentu ini, perlu pegamanan Ekstra guna mencegak kotak suara dan surat suara mengalami kerusakan,"ujarnya.

Sebagai orang nomor satu di jajaran Polres Lumajang, beliau mengungkapkan bahwa keberhasilan pemilu kali ini, bergantung pada sinergitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik itu penyelenggara, pengawas pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih serta aparat yang bertugas mengamankan.

"Sinergitas seluruh komponen yang terlibat dalam tahapan pemilu 2024, menjadi penentu keberhasilan pesta demokrasi kali ini," Pungkasnya.

Masih dengan Kapolres Lumajang, pihaknya akan cek seluruh Gudang logistik milik PPK yang ada di kabupaten Lumajang, untuk memastikan seluruh kotak dan surat suara dalam kondisi aman.

Pada perhelatan pesta demokrasi kali ini, Polres Lumajang menerjunkan 7.420 personil gabungan untuk mengamankan seluruh Tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Lumajang

Kapolres Lumajang Cek Langsung Pergeseran Logistik hingga kecamatan.

 

Lumajang - pesta pemokrasi yang tinggal beberapa hari lagi. Proses persiapan sudah mencapai tahapan pendistribusian logistik ke masing-masing PPK kecamatan di kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan ini Kapolres Lumajang turun langsung cek pergeseran logistik ke kantor kecamatan Yosowilangun.

Memastikan tahapan pendistribusian logistik pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar, Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur Rofik, S.I.K. turun langsung mengecek proses pendistribusian ke masing - masing kecamatan berapa hari yg lalu.

"Pergeseran surat suara yang akan  dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Februari 2024,  akan di kawal oleh anggota Polres Lumajang hingga logistik tersebut dapat sampai di kecamatan dalam keadaan aman," kata Kapolres Lumajang 

Melihat kondisi cuaca yang berubah-ubah, Kapolres Lumajang pastikan logistik pemilu yang sudah sampai kecamatan dalam keadaan baik mengingat terbuat dari kardus.

"Kami, akan pastikan saat penurunan sampai selesai, logistik tetap dalam keadaan baik," ungkapnya.

Harapannya dalam proses pendistribusian logistik pemilu kali ini, dapat berjalan dengan aman dan logistik dapat sampai tujuan dalam keadaan baik.( Ab/Hms40)

*Polres Lumajang Ajak Insan Pers Lumajang Sukseskan Pemilu 2024*

Lumajang - Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di gelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Lumajang. Dalam pelaksanaan puncak peringatan Hari Pers Nasional di kabupaten Lumajang tersebut selain tasyakuran, juga dilaksanakan deklarasi pemilu damai.

Peringatan HPN yang digelar di rumah makan Istana Kuliner tersebut, dihadiri sejumlah pejabat seperti Sekda Lumajang, perwakilan Kejaksaan, BNN, dan sejumlah perwakilan kampus di Lumajang.

Dalam kesempatan ini Kapolres Lumajang yang diwakili kasat Intelkam Polres Lumajang Iptu Andhi Indra Septa S.H, mengatakan bahwa dalam perhelatan pesta demokrasi tentunya tinggal menghitung hari, dibutuhkan peranan pers sebagai bagian dari penyeimbang dalam menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan pemilu di 14 februari 2024 besok.

“Kami mengajak kepada insan pers tentunya dapat bertukar informasi agar setiap penyelenggaraan kegiatan yang ada di masyarakat dapat kita ketahui dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar” ucapnya.

Beliau berharap, pelaksanaan kegiatan pemilu damai dapat terlaksana khususnya di wilayah kabupaten Lumajang, besar juga harapan kami bahwa melalui deklarasi ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi pelaksanaan kegiatan Pemilu damai nantinya.

Sementara itu Mujibul Choir, Ketua PWI Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa insan pers di Lumajang siap mensukseskan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. Media juga akan mengambil peran untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan. 

“kami selaku pilar demokrasi akan ambil bagian dalam pengawasan pemilu 2024 agar bisa Jurdil dan Luber sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

*Cooling System, Kapolres Lumajang Sambang Tokoh Adat Suku Tengger di Desa Ranupani*

Lumajang ,Merdekanews.id Jelang Pencoblosan,  Berbagai Upaya di lakukan Polres Lumajang, guna menjaga kondusifitas di kabupaten lumajang.

Kali ini Kapolres Lumajang bersilaturahmi ke Kediaman Mbah Kerto, yang merupakan salah satu tokoh adat di Desa Ranupani Kecamatan Senduro.

Pertemuan yang dibalut dengan kehangatan dan kekeluargaan ini, di hadiri juga oleh PJU, Danramil Senduro dan Camat Senduro.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Lumajang Akbp Mohammad Zainur Rofik, S.I.K., Menyampaikan Kegiatan silaturahmi ini bertujuan untuk membangun komunikasi antara kepolisian dengan Tokoh adat yang ada di Lumajang, serta sebagai upaya cooling system jelang perhelatan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari.

“Kegiatan silaturahmi seperti ini merupakan sarana komunikasi dan cooling system menjelang pelaksanaan Pemilu 2024,” Kata Akbp Zainur Rofik kepada awak media.

Menurutnya, para Tokoh adat memiliki peran penting, dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang ada di kabupaten lumajang.

“kami meminta dukungan dari para Tokoh Adat untuk sama-sama menjaga kondusifitas, sehingga pemilu kali ini bisa berjalan dengan aman dan damai,” ujarnya.

Tak hanya itu, Orang nomor satu di jajaran polres lumajang itu,  juga menuturkan agar para tokoh dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mudah tersulut dengan berita  provokatif, yang dapat memecah belah kerukunan masyarakat yang sudah ada.

“Mari kita menjaga kondusifitas, dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang dapat memcah belah kerukunan masyarakat," Pungkasnya.

Untuk di ketahui menjelang pemilu 2024 ini, Kapolres lumajang gencar melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan para tokoh baik Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh lintas agama yang ada di lumajang.(ab/hms40)

*Kapolres Lumajang Cek Beberapa lokasi TPS Di perbatasan Kabupaten Lumajang*

Lumajang , Merdeka Jelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, polres lumajang berupaya agar seluruh TPS yang berada di kabupaten lumajang dapat menjalankan proses pemungutan suara tanpa ada kendala.

Salah satu upaya yang di lakukan adalah mengecek kesiapan TPS-TPS yang berada di wilayah terjauh dari pusat kabupaten lumajang, seperti yang berada di desa Ranupani kecamatan Senduro.

Kapolres Lumajang Akbp Mohammad Zainur Rofik, S.I.K., mengatakan bahwa pihaknya akan upayakan dalam Tahapan pemungutan suara, semua TPS di Lumajang sudah Tidak ada Kendalam dalam pelaksanaannya.

"Kami Upayakan sebelum Hari pelaksanaan, Semua TPS sudah dalam keadaan siap," Ungkanya.

Akbp Zainur Rofik menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan Ratusan personel untuk mengamankan Proses pemungutan suara nanti, baik di TPS yang terdekat di pusat kabupaten maupun daerah daerah yang berada diperbatasan wilayah lumajang.

"Kami sudah menyiapkan personel Dari Polri serta di bantu TNI dan Linmas, untuk mengamankan TPS yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut Kapolres juga menambahkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan petugas KPPS, agar  dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti, untuk tetap berkomunikasi dengan pihaknya jika mengalami hambatan, sehingga dapat di antisipasi segala kemungkinan gangguannya.

“kami berkomunikasi lebih awal agar  nanti dalam persiapannya, dapat di maksimalkan, sehingga kumungkinan yang akan menjadi kendala dapat di antisipasi,” imbuhnya.

Polisi juga melakukan komunikasi, Khususnya di Lumajang ini kita sudah lakukan juga komunikasi dengan pada tokoh-tokoh agar supaya pemilu nanti juga berjalan dengan lancar dan tertib.(ab/hms40)

Warga Kabupaten Probolinggo Gusar, Minta KPK Tuntaskan Kasus TPPU dan Gratifikasi Mantan Bupati

PROBOLINGGO, Merdekanews.id 

Lambatnya KPK  tangani kasus TPPU dan Gratifikasi Mantan Bupati Probolinggo, sejumlah masyarakat dan pegiat antikorupsi kompak memasang banner dukungan di jalur pantura Probolinggo-Situbondo, tepatnya di jalan raya Desa Curahsawo, Kecamatan Gending dan di sejumlah titik yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. 07/02/2024.

Kurang lebih sebanyak lima belas banner dukungan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia. untuk segera menuntaskan kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas terdakwa mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Diketahui dua terdakwa, yakni mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, suaminya sekaligus mantan anggota DPR RI divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan dan uang pengganti Rp20 juta subsider 6 bulan.

 

Vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada tanggal , 2/6/2022 setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas kasus jual beli jabatan Pj Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“ Ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat kepada kami sebagai pegiat antikorupsi agar KPK segera menuntaskan kasus Gratifikasi dan TPPU yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kami berharap agar KPK segera menyidangkan kasus ini,” kata Pegiat Antikorupsi Kabupaten Probolinggo " . Samsudin.

Sebab menurut Samsudin, pasca vonis kasus jual beli jabatan Pj Kades di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di tahun 2022 lalu. hingga saat ini belum tuntas kasus gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Probolinggo dan suaminya itu. Jadi kami sebagai pegiat antikorupsi korupsi menilai KPK sangat terkesan lambat. Kasus yang sudah sekian tahun belum tertuntaskan, bahkan sampai hari ini belum disidangkan dari kasus TPPU dan gratifikasinya,” ungkap Samsudin.

OTT KPK di daerah-daerah berbeda, lanjut Samsudin, seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda proses kasus gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Probolinggo dan suaminya sampai kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya terhitung sejak OTT KPK di Probolinggo.

“ Silakan kalau mau OTT ke daerah-daerah lainnya karena itu memang fungsi dari KPK. tapi jangan sampai kasus-kasus sebelumnya termasuk kasus mantan Bupati Probolinggo dan suaminya". Imbuhnya,(suh)