ABK kapal KM Berkah IIIahi yang terjatuh di pelabuhan Indora telah ditemukan dan pmeninggal dunia

Karimun , Merdekanews.id

Anak Buah Kapal KM Berkah Illahi 01 bernama Wahyu (21), yang dikabarkan hilang karena terjatuh di Pelabuhan Indora Tanjungbatu Kecamatan Kundur, kini sudah ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (14/9/2022).

Korban warga Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat itu, ditemukan tak jauh dari lokasi tempatnya terjatuh, atau sekitar 500 meter di Pelabuhan Indora Tanjungbatu, kira kira pukul 16.40 WIB ditemukan oleh tim SAR.

Kepala Pos Basarnas Tanjungbalai Karimun, Khairul Nazri mengatakan, setelah jenazah Wahyu ditemukan langsung dibawa ke RSUD Tanjungbatu untuk dilakukan utopsi.

Korban langsung dibawa kerumah duka untuk disemayamkan,” ujar Wahyu, yang merupakan ABK KM Berkat Ilahi 01 dikabarkan hilang, di Perairan Pelabuhan Indora Kecamatan Kundur, Selasa pagi (13/9/2022) pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, Kasat Polairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir mengatakan, setelah selama lebih kurang dua hari melakukan pencarian, akhirnya tim SAR berhasil menemukan korban, tak jaug dari pelabuhan tempat korban hilang.

Binsar juga menghimbau agar para pengguna sarana angkut laut baik penumpang maupun kapal lainnya, termasuk crew yang ada di atas kapal dalam beraktifitas di laut, untuk memperhatikan aspek keselamatan dengan selalu menggunakan alat keselamatan atau lift jaket.

“Perlunya waspada guna menghindari hal-hal yg tidak di inginkan. 

Karena belakangan ini cuaca di beberapa daerah khususnya Kepri selalu berganti-ganti dan tidak dapat di prediksi. 

Penulis LBS.

'KOMPAK' Dukung Polres Lumajang Berantas Premanisme dan Mafia Tanah

 

Lumajang   Merdekanews.id Puluhan mahasiswa mengatasnamakan KOMPAK ( Kelompok Mahasiswa Penegak Hukum ) Kabupaten Lumajang, menggelar aksi damai di perempatan Adipura Jalan PB. Sudirman Kecamatan / Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (8/9/2022) malam.

Mereka bermaksud mendukung Polres Lumajang, mengusut tuntas para mafia tanah dan premanisme, yang dinilai berbuat jahat serta merugikan masyarakat bahkan pembodohan.

Menyalakan lilin sebagai gambaran menaruh harapan pada Polri ditengah gelap ( ketidaktahuan masyarakat ), untuk diselamatkan dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.

Naufal Koordinator Lapangan menegaskan dukungannya pada polisi. "Usut tuntas premanisme dan mafia tanah khususnya di Kabupaten Lumajang. Karena itu merupakan suatu kejahatan," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H., merespon baik. Ia berjanji akan lebih gencar lagi diwaktu ke depan.

"Mendapatkan dukungan dari adik - adik mahasiswa tentu kami termotivasi untuk lebih gigih lagi, lebih tegas lagi dalam menindak premanisme dari mafia tanah yang mungkin akan merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang terutama yang di pelosok - pelosok desa," ungkap Kapolres.

Kapolres manambahkan, masyarakat di kawasan pelosok cenderung belum mengetahui bagaimana cara mengurus tanah, sehingga memperoleh hak milik.

"Dengan adanya aksi ini, kami akan lebih gencar lagi keliling pada masyarakat, agar tidak ada masyarakat yang tertipu," imbuhnya.

Disinggung berapa banyak, kasus berkaitan dengan tanah yang ditangani, AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H., mengutarakan banyak. 

"Sebelumnya ada salah satunya ada dua belah pihak saling klaim kepemilikan,itu merupakan masalah tanah biasa. Namum kita selesaikan setiap hal yang sifatnya baik itu diadukan atau dilaporkan sampai tuntas," tukasnya.

Ia menegaskan, saat ini menyoroti kelompok - kelompok yang kerap mengaku sebagai wahad yang bisa menguruskan tanah untuk masyarakat. 

"Mungkin masyarakat diajak untuk merambah ( kawasan hutan -red ), kemudian disampaikan nanti akan diuruskan, itu yang kita kejar. Kami sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), Perhutani, Taman Nasional, agar masyarakat yang tertipu ke depannya," terang dia menjelaskan.

Lebih jauh diharapkan, masyarakat akan lebih mengetahui bagaimana mengurus sertipikat kepemilikan tanah. Tidak perlu melalui kelompok - kelompok yang mengaku - ngaku bisa menguruskan. 

"Apalagi meminta uang kepada masyarakat, sehingga nanti bisa diuruskan oleh kelompok - kelompok tertentu. Sekarang bisa urus sendiri, salah satunya bisa melalui online, itu saja bisa dilalui dari pada mengurus lewat kelompok - kelompok yang mengaku - ngaku bisa mengurus dengan mengutip uang. Ini yang harus kita waspadai," pungkasnya.

Kapolres Lumajang : Terimakasih Sudah Tertib dan Kondusif

Lumajang , Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K pimpin langsung pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM, di kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (7/9/2022) kemarin.

Saat itu, aksi penolakan dalam bentuk penyampaian aspirasi ke Dewan Perwakilannya Rakyat Daerah Lumajang, dilakukan oleh PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) dan HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam ) Kabupaten Lumajang.

Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas, situasi tetap aman, tertib dan terkendali. Hingga aspirasi yang disampaikan, diterima sepenuhnya oleh anggota DPRD dan akan ditindak lanjuti dengan diteruskan ke pemerintah pusat.

"Kami apresiasi adik - adik mahasiswa, yang sudah berkenan menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib. Apa yang disampaikan akan diteruskan ke pemerintah pusat, dan menjadi satu pandangan baru dan tercapai," kata Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka, S.I.K M.H, dikonfirmasi melalui Kasubsipenmas Aipda Eko Laksono.

Sebagai informasi, guna menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban giat penyampaian aspirasi para mahasiswa saat itu, Polres Lumajang menerjunkan 100 personil Polres Lumajang dari berbagai satuan dan polsek jajaran, bergabung dengan 25 Personel TNI, Satpol PP 20 personil dan 10 personil dishub.

"Dari pagi sampai siang tadi situasi aman lancar dan terkendali. Baik aksi yang dilakukan oleh adik - adik dari PMII dan HMI semua kondusif, tidak ada kegaduhan dan kekisruhan," imbuh Kapolres.

Diakuinya sempat ada seperti aksi dorong, karena demonstran ingin masuk ke Gedung Dewan. Namun pasca diizinkan oleh dewan, demonstran dipersilahkan masuk dengan tetap dilakukan pengawalan sampai dengan menyampaikan aspirasinya usai.

Asosiasi Kepala Desa ( AKD ) Kabupaten Lumajang, Menolak Mundurnya Kepala DPRD.

Lumajang. Merdekanews.id

, Atas mundurnya kepala DPRD. Kabupaten Lumajang yang sempat viral di mensos. mendapat respon dari asosiasi  kepala desa. menggelar aksi orasi dalam halaman DPRD.

Perwakilan AKD",Suhanto menyampaikan pendapatnya atas mundurnya kepala DPRD. karena pak Anang Apkhmad Syaifuddin

orangnya baik di semua mata kepala desa. Kalau tidak ada pak ketua terus bagaimana kekosongan ketua DPRD lumajang.

Antok", selaku ketua AKD kabupaten Lumajang. selang orasi diwawancari beberapa media. Mengatakan kalau selama ini pak ketua baik kepada seluruh kepala desa, selalu memberikan saran kepada kepala desa.

Kami beserta seluruh perangkat desa ( AKD ).beserta Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ).kabupaten lumajang mengelar orasi atas kepedulian kita selaku pemerintah desa. Atas mundurnya pak ketua membuat kita semua sedih katanya.

Dalam aksinya, mereka meminta supaya Anang Akhmad Syaifuddin tetap menjadi Ketua DPRD hingga selesai masa jabatannya. “Kami juga minta seluruh fraksi DPRD di Lumajang menolak mundurnya bapak Anang Akhmad Syaifuddin dan tetap menjadi Ketua DPRD Lumajang. Dan seluruh fraksi kami minta untuk tidak mengamini kemundurannya”, ujar Suhanto, Ketua AKD Kabupaten Lumajang dalam orasinya.

Sementara itu",Suara Sorakan dari semua kepala desa menyampaikan, bahwa Anang merupakan sosok Pancasilais yang sejati. Sebagai warga negara dan sebagai pejabat negara Anang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. “Bahwa kami tidak bermaksud menghalangi beliau dan menghormati beliau. Tidak mungkin belia menjilat ludahnya sendiri. Tapi kami tetap meminta agar beliau tidak mundur dari Ketua DPRD Lumajang karena masih layak dan pantas untuk memimpin Ketua DPRD Lumajang”, paparnya. ( Arifin )

MPOB MEMINTA LAPORAN MASYARAKAT DI KEJARI OKU JANGAN BERJALAN DI TEMPAT.

Merdekanews.id OKU.Saat di temui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri OKU Johan Ciptadi,SH mengatakan, akan menindak Lanjuti lapdu Masyarakat Peduli OKU Bersatu (MPOB) terkait indikasi Korupsi yang terjadi di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Baturaja, sebagaimana laporan yang telah disampaikan di Kejari OKU pada tanggal 9 Juni 2022 lalu. Hal itu diungkapkan nya kepada Media ini dan dihadapan perwakilan MPOB di ruang kerjanya Selasa (12/09/22).

Menurutnya, terkait pemeriksaan lapor Nomor :04/LP/SS/XX/MPOB/VI/2022 tertanggal 9 juni 2022 Seprinnya sudah turun  dari Kepala Kejaksaan Negeri OKU sejak 3 hari setelah MPOB menyampaikan Lapdu.

" Dua Minggu setelah sprin turun saya telah memanggil dan memeriksa Pak Iswandi untuk dimintai keterangan. Untuk itu saya meminta  suport dan dukungannya terkait lapdu tersebut dan akan menindak lanjuti laporan tersebut karena menyangkut masyarakat banyak. Akan tetapi saya minta rekan-rekan bersabar mengingat banyaknya perkara yang saat ini ditangani Kejari OKU", jelas Johan Ciptadi kepada Portal ini.

Dia menambahkan, sehubungan dengan laporan kawan-kawan MPOB sudah dilakukan klarifikasi ke Kepala PLN ULP Baturaja Iswandi. Menurutnya, sebagai informasi awal terkait Indikasi tersebut banyak laporan yang masuk ke Pidsus, bukan hanya laporan MPOB saja melainkan ada 3 bahkan 4 Laporan yang telah mereka terima dengan bunyi yang sama.

" Terkait lapdu kawan-kawan sudah kami baca dan kami klarifikasi, rupanya kalau terkait dengan kegiatan pelaksanan itu ada di ULP OKU, kalau terkait dengan segala macam administrasinya itu di Lahat. Untuk di OKU sementara belum kita perdalam. Sebagaimana klarifikasi dari Iswandi mereka mengerjakan apa yang menjadi droping dari Lahat itu yang mereka kerjakan. Terkait bagaimana mekanismenya, pemilihan waktu droping itu ada di Lahat, misalnya terkait gardu meledak. Pergantiannya itu semua ada di Lahat yang menentukan. Terkait dana kompensasi bagi masyarakat umum penentuan nya juga di Lahat", papar Joni.

Disinggung terkait permintaan jawaban tertulis atas perkembangan penanganan laporan sebagaimana surat tertulis MPOB dengan Nomor 05 yang telah disampaikan beberapa hari lalu. Joni berkilah sebaiknya surat tersebut tidak perlu dijawab secara tertulis dengan alasan jajaran Pidsus saat ini lagi sibuk mengingat banyaknya laporan yang harus diselesaikan.

" Maaf, sebaiknya surat teman-teman saya jawab langsung, karena takutnya mengganggu pekerjaan rekan-rekan Pidsus lain, Karena teman-teman pidsus yg lain sekarang ini lagi sibuk dan banyak laporan-laporan yang harus diselesaikan, saya harap rekan-rekan maklum, apalagi ini akhir tahun , ada kasus -kasus yang harus segera di selesaikan. Jadi lebih baik teman-teman sekalian langsung datang temui saya dan lebih enak saya menjelaskan apa yang teman-teman ingin tanyakan", ujar Kasi Pidsus

Sebelumnya media ini bermaksud ingin mengkonfirmasi langsung ke Kepala Kejaksaan Negeri OKU terkait penanganan Laporan MPOB yang dinilai lamban. Namun Kepala Kejaksaan Negeri OKU belum berhasil untuk ditemui. Selanjutnya oleh staf Portal ini diarahkan ke Kasi Pidsus. MPOB meminta Kasi Pidsus Kejari OKU dapat bekerja secara sungguh-sungguh transparan dan akuntabel dalam menangani laporan pengaduan masyarakat.(jon/tim)

Wisata Randu Alas Park MNT Gondang -

Mojokerto  Merdekanews.id bukanlah wadah politik. Berawal dari kedatangan gerombolan pemuda Gondang yang datang di lokasi proyek wisata desa Randu Alas Park yang tanpa ijin dan tidak membawa surat ijin masuk langsung memaksa supir truk yang kebetulan sedang kirim material batu bata ringan dan tanah taman bunga untuk keluar dari lokasi proyek. 

Hal ini yang membuat geram dan marah besar Ketua Umum Multidaya Nusantara Tiga ( MNT ) dan Ketua Dewan Pembina  Lembaga Investagasi Negara (LIN) Robi Irawan Wiratmoko atau Akrab Di Panggil Gus ROBI 

Pasalnya gerombolan pemuda itu betul-betul tidak tahu  aturan danArogan seenaknya sediri memasuki kawasan proyek tanpa ijin dan mengantongi surat surat semestinya. Kalau ada persoalan tentu harus memenuhi prosedur.

“Jangan arogan dan ngawur apalagi sampai sampai berani mengusik dan memaksa sopir. Kejadian itu terjadi kemarin Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 5 sore pada saat sepi dan libur kerja. Saat itu ada Pak Teguh yang bertugas dilokasi proyek. Pak Teguh menjelaskan 10 orang pemuda itu masuk dan marah marah mau menyandera truk, bahkan Pak Teguh sempat mau dihajar. Pak Teguh seorang diri sore itu dan hanya diam awalnya, ketika Pak Teguh bicara, 10 orang pemuda itu langsung marah-marah,” ungkap Teguh saat di Datangi Mesia Selasa (13/9/2022).

Saat di Konfirmasi Gus Robi posisi di Bali dan cuma Bilang Pulang Jawa saya laporkan dan Segera di Tindak 

Berbeda dengan pengakuan Pj dan Sekdes Gondang disaat dimintai tanggapan tentang kejadian aksi gerombolan 10 pemuda yang mengusir dan mau menyandera truk.

“Maaf mas saya baru tahu hari ini tindakan itu. Kalau prosedur Desa ada mekanismenya mas. Mestinya tidak bersikap seperti itu. Pihak Koperasi MNT sudah koordinasi sama Desa bahwa mulai tanggal 12-14 September pekerjaan proyek libur karena ada Pilkades di Desa Gondang. Libur disini artinya tidak semuanya kegiatan libur, mengingat di lokasi proyek ada suatu tanaman bunga dan pohon yang harus dirawat untuk menyirami tanaman bunga dan rumput pohon kelapa dan lain-lain,”jelas Sekdes Gondang.

 

Lebih lanjut dikatakannya, jadi tidak harus libur total. Mestinya 10 pemuda itu harus lebih dewasa dan jangan gegabah. Proyek itu tidak ada kaitannya dengan dinamika politik.

 

“Proyek itu untuk semua warga Desa Gondang demi masa depan anak cucu kita. Siapapun Kades Gondang yang terpilih tetap ikut andil menikmati. Soal 10 pemuda gerombolan yang sudah diketahui identitasnya kita serahkan pada ketua Dewan Pembina Lembaga Investagasi Negara ( LIN ) dan Koperasi MNT yaitu Gus Robi. Pilkades Gondang tidak ada kaitannya dengan Proyek Wisata Randu Alas. Semua itu cuma salah faham saja,” papar Sekdes Gondang.

Disisi lain, Perwakilan Koperasi MNT, zaki Kurniawan mengatakan bahwa ia mewakili Koperasi MNT untuk audiensi di Kantor Desa Gondang pada tanggal 10 September 2022.

“Saat itu kita membuat kesepakatan bahwa kegiatan proyek pada tanggal 11-13 September 2022 harus berhenti tapi tidak semuanya pekerja seperti apa yg disampaikan diatas tadi. Kejadian kemarin sore itu sangat saya sesalkan. Pesan saya pada warga Gondang, Randu Alas jangan dikaitkan dan dibawa-bawa ke arah politik. Itu tidak benar, ini murni kegiatan Koperasi MNT dengan misi ekonomi kerakyatan membangun desa dan negara. Siapapun yang menghalangi pembangunan desa bisa dikenakan UU Makar,” tegas zaki Kurniawan dan Perbuatan tidak menyenangkan

 Segera Kita laporkan 10 Pemuda Tersebut, siapa Dalang dibelakang Kejadian itu Pungkas  Gus Robi di Hubungi lewat selulernya (Edy/Gus Robi)

Syukuran Sekaligus, Menerima Posko Pengaduan Tentang Masalah Yang Dihadapi Anggota KPRI Budi Arta Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto.

Merdeka News,.id Mojokerto - 

Pemotongan Tumpeng secara simbolis,itu dilakukan dalam rangka acara Kegiatan Syukuran dalam menempati kantor   baru KPRI Budi Arta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Pimpinan Ustadi Rois,yang sebelumnya di tempati oleh pengurus lama  pimpinan Malikan. 

Pengurus baru Koperasi KPRI Budi Arta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mulai membuka kantor Koperasi sejak setelah Wahyu Widyawati Alias Yayuk menyerahkan kunci kantor sekitar pukul 20.00 WIB hari Jum'at tanggal 9 September 2022 yang diterima oleh pengacara Koperasi Budi Arta, Herlambang

Ketua koperasi Budi Arta yang baru Drs. Ustadzi Rois , M.Si mengatakan pada awak media " hari ini tasyakuran dan doa bersama dengan pengacara dan dihadiri oleh calon tim audit eksternal bersertifikat dari Kementerian Keuangan atas mulai dibukanya kartor koperasi Budi Arta oleh kepengurus baru periode 2022- 2024" Sabtu, 10/10/2022 sore.

Herlambang Siswandi, SH M.Hum dari LBH. Unimas selaku advokat koperasi yang hadir mengatakan  Perkara koperasi Budi Arta ini banyak dilakukan terlapor untuk gentle mengakui semua perbuatannya atad dugaan pinjaman fiktif, pemalsuan tanda tangan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Wahyu Widyawati alias Yayuk dan sudah kita laporan ke polres dan sudah direspon oleh bapak Kanit Polres Mojokerto dan tadi malam terlapor sudah menyerahkan kunci kantor,  ini langka pertama pengurus baru yang sah agar berhasil dalam masalah tabungan manasuka, pinjaman fiktif, Dituduh utang padahal tidak utang

Mereka semua guru termasuk guru kami dan kami sedih, mereka sudah tua dan punya anak harus menanggung beban.

Paidi Widodo, SH mengatakan saya dari pengacaranya Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) yang tergabung dalam tim LBH. Unimas ini utk mendampingi perkara yang ada di KPRI koperasi Budi Arta, tadi sudah disampaikan oleh pak Herlambang tentang kasus dan saya tentang legalitas pengurus yang baru ini bahwa Pengurus ini sudah sah berdasarkan UU. 25/1992 tentang Perkoperasian."

Lanjut Paidi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, maka anggota sebagai pemilik koperasi punya kewenangan untuk menggelar Rapat Anggota Luar biasa dan rapat khusus, dan bagus itu sudah dilakukan yang disaksikan oleh Dinas Koperasi mewakili pemerintah dan juga sebagai pembina dan pengawas serta disaksikan oleh DEKOPINDA.

Masih Paidi " kita akan membuka posko untuk menerima aduan dari para anggota manakala ada penyimpangan atau masalah baru untuk kita tindaklanjut.

Masih Paidi, tolong ini disebarkan agar mereka guru-guru tahu kalau koperasi KPRI Budi Arta membuka posko pengaduan dan saya berharap setiap hari harus ada pengurus yang ada di kantor, pungkasnya.eni