PROBOLINGGO, Merdekanews.id Sorotan tajam Forum Wartawan Probolinggo (F-Wamipro) terhadap anggaran kegiatan seni “Harjakapro” Tahun 2026 sebesar Rp130 juta tidak dijawab dengan data rinci, melainkan pernyataan normatif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Alih-alih membuka detail penggunaan anggaran, pihak dinas justru menekankan bahwa Harjakapro merupakan agenda rutin tahunan yang “selalu ada” dan dianggap lazim dilakukan oleh daerah lain. Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi kritik soal transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Ketua F-Wamipro, Suhri, sebelumnya menyoroti dua paket pengadaan dalam sistem pemerintah, yakni jasa event organizer senilai Rp100 juta dan belanja konsumsi Rp30 juta. Ia mempertanyakan kejelasan output kegiatan serta indikator keberhasilan yang hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan memberikan penjelasan yang cenderung umum. Ia menyebut kegiata...