Konsep Pajak Abu Yusuf dan Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian

MerdekanewsID-  Ya’kub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad Al-Anshari Al-jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi atau yang dikenal dengan nama Abu Yusuf. Seorang ulama masyhur di zaman dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini lahir di Kufah pada tahun 113 H (731M) dan meninggal dunia di Baghdad pada 182 H (798M). Sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, keterbatasan kemiskinan tidak menjadi penghalang Abu Yusuf untuk tetap menuntut ilmu pengetahuan terutama pemahaman hukum.


Dari beberapa literatur Abu Yusuf menimba ilmu dai banyak ulama di Kufah dan Madinah. Kota Kuffah yang ketika itu merupakan pusat peradaban islam dan tempat para cendikiawan muslim untuk saling bertukar pemikiran tentang berbagai bidang keilmuan menjadi faktor lingkungan yang sangat mendukung Abu Yusuf dalam menuntut ilmu. Abu Yusuf menimba ilmu kepada banyak ulama, ia murid Abu Hanifah selama 17 tahun hingga menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi pada masa itu. Selain itu seperti Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A;masy, Hisyam bin Urwah dan masih banyak lagi. Aktifivitas utama Abu Yusuf adalah mengajar dan birokrasi, namun Abu Yusuf sering meluangkan waktunya untuk menulis, hingga akhirnya jadilah sebuah kitab yang fenomenal yaitu Kitab Al-Kharaj. Gagasan-gagasan dalam kitab ini masih relevan dengan kondisi saat ini. Dalam karyanya itu Abu Yusuf menuliskan bahwa uang negara bukanlah milik khalifah, akan tetapi amanah yang dititpkan Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Penulisan kitab Al-Kharaj didasarkan pada perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai perpajakan. Selain itu membahas tentang pendapatan lainnya seperti, ghanimah, fai, kharja, usr, jizyah dan shodaqoh. Kekuatan pemikiran utama Abu Yusuf dalam masalah keuangan publik, Abu Yusuf menguraikan bahwa ada permasalahan yang harus di adopsi bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan cara bagaimana mendapatkan sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka Panjang, contohnya membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran. Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf telah mengingatakan bahwa hendaknya ditujukan demi mewujudkan kesejahteran masyarakat, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa pendistribusian harta itu harus dilakukan secara adil dan tidak menumpuk ditangan segelintir orang saja, berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf mengutip pernyataan Khalifah Umar bin Khatab. ”Bahwasannya Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah dan digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah.”  

Dalam perpajakan Abu Yusuf telah menjelaskan prinsip-prinsip yang jelas, lebih dulu sebelum ekonom dunia yang mencetuskannya. Yang dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai Conons of taxation. Yaitu kesangggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankan.    

Pemikiran Abu Yusuf dalam menetapkan pajak cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberi kemudahan dan fasilitas dalam menggarap tanahnya. Artinya di zaman ekonomi kekinian konsep Abu Yusuf lebih merekomendasikan penggunaan sistem proporsional tax atau Muqasamah  dibandingkan sistem fixed tax atau Misahah yang sudah berlaku di masa Khalifah Umar bin Khottob hingga awal pemerintahan dinasti Abasiyah.

Masalah administrasi keuangan pun tidak luput dari perhatian Abu Yusuf, ia mempunyai pandangan berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan bagaimana hal itu memberi dampak terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak yang berpusat pada penilaiannya yang kritis terhadap Lembaga qobalah. Qobalah yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak penjamin yang menjadi penjamin serta membayar pajak secara lumpsum kepada negara, sebagai imbalannya penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan pajak petani tersebut. Abu Yusuf melihat hal itu langsung memberikan penolakan karena sistem qobalah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengabaikan kemampuan membayar si pembayar. Abu Yusuf meminta langsung agar pemerintah segera memberhentikan praktik qobalah tersebut sehingga pajak dapat dipungut langsung dengan cara yang adil tanpa perantara para penjamin. Karena jika dibiarkan dapat menyengsarakan para petani dan dapat menimbulkan tindakan eksploitatif dan penindasan terhadap para petani serta menyebabkan efek negative terhadap pendapatan pajak. Lebih jauh, Abu Yusuf menegaskan penentangannya terhadp pengenaan tingkat pajak yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para pemungut pajak. Oleh sebab itu, Abu Yusuf menyatakan secara pasti bahwa tidak ada seorang administrator pajak yang diberi wewenang untuk membebaskan seseorang dari kewajiban kharaj tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya. Meskipun menekankan perlunya suatu administrasi pajak yang efisien dan jujur, Abu Yusuf menyarankan agar dilakukan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.  Untuk melindungi para pembayar pajak dan menjamin pendapatan negara, Abu Yusuf meminta untuk melakukan survey secara berkala terhadap tanah dan nilai barang yang dikenakan pajak. Menurutnya pajak harus ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

Relevansi pemikiran Abu Yusuf tentang pajak pertanian yaitu dikenal dengan istilah kharaj sedangkan yang diterapkan di Indonesia yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dikenakan untuk semua jenis tanah, baik yang digunakan untuk pertanian maupun bangunan. Perbedaannya terletak pada pembayarannya, kharaj dalam islam asalnya pajak yang diberlakukan untuk orang kafir, apabila ia punya tanah diwilayah islam maka akan dikenakan kharaj. Apabila orang islam memiliki tanah tersebut maka yang dipungut bukanlah kharaj tetapi Usyr yaitu zakat pertanian.   
Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menyuburkan praktek korupsi pajak, sebab menggunakan sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Terbukti saat ini di Indonesia kasus korupsi pajak semakin meningkat. Maka sebuah sistem yang ditawarkan Abu Yusuf masih sangat relevan diterapkan pada ekonomi sekarang, karena beliau menolak sistem qobalah yang menimbulkan kedzaliman. Pendapat Abu Yusuf mengenai kriteria petugas pajak sangat relevan diterapkan, diantaranya baik agamanya, aman, menguasai ilmu fiqh, cakap, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani dan mampu membela kebenaran, mempunyai orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, berprilaku jujur dan tidak dzalim terhadap diri sendiri dan orang lain.
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bawha para ulama klasik telah berkontribusi besar terbukti tidak hanya berkutat pada permasalahan agama saja, akan tetapi mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat, bahkan ada indikasi yang jelas teori-teori konvensional modern merupakan adopsi dari hasil pemikiran ekonom muslim.
  
Penulis : Lulu Rizkia Fajrin
Sumber : Azwar Karim, Adiwarman, Sejarah pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, Ed. 3

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel