MK Pertimbangkan soal "Perekaman Ilegal" yang dilakukan oleh Baiq Nuril

Iklan Semua Halaman

Iklan

MK Pertimbangkan soal "Perekaman Ilegal" yang dilakukan oleh Baiq Nuril

Minggu, 07 Juli 2019
Merdekanews.id - Merdekanews.id - Baiq Nuril yang dinyatakan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta dikarenakan sudah melakukan perekaman ilegal. Dalam kontruksi hukum bahwa, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan bahwa status perekaman ilegal atau lebih dikenal dengan penyadapan.


Keputusan MK itu diketuk atas permohonan Ketua DPR Setya Novanto. Pangkalnya obrolan tertutup antara Setya Novanto dan Riza Chalid-Ma'ruf Sjamsudin direkam oleh Ma'ruf dan dibuka oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke publik. Setya Novanto menilai perekaman ilegal itu merugikan dia dan juga menilai Sudirman Said tidak berwenang membukanya ke publik karena bukan aparat penegak hukum.

Lantaran hal tersebut, Setya Novanto meminta MK untuk memberikan kejelasan perihal konstitusionalnya atas UU ITE, khususnya Pasal 5 Ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 44 huruf b UU Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).