Wujudkan Herd Immunity, Ratusan Pelajar SMAN 1 Antusias Ikuti Vaksinasi Yang Digelar Polres Lumajang

LUMAJANG-Untuk mewujudkan Lumajang herd Immunity, Polres Lumajang menggelar vaksinasi merdeka TNI Polri untuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kali ini kegiatan vaksinasi untuk pelajar dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Lumajang, Kamis (19/8/2021).

Ratusan pelajar SMA Negeri 1 Lumajang tampak antusias mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk tahap pertama.

 

Sebelum divaksin, para pelajar diskrining, ditensi terlebih dahulu dan dicek suhu tubuhnya, kemudian dilakukan suntik vaksinasi.

Dimana keikutsertaan siswa sekolah SMAN 1 Lumajang sebagai langkah mendukung program pemerintah meningkatkan kekebalan terhadap Covid-19 juga untuk mempersiapkan program pembelajaran tatap muka apabila kondisi pandemi sudah kondusif. 

Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K., M.Si ketika meninjau vaksinasi di SMAN 1 Lumajang, mengatakan vaksinasi untuk pelajar tentunya untuk meningkatkan herd Immunity khususnya pelajar yang bersekolah di SMAN 1 Lumajang.

"Kegiatan ini kami Polres Lumajang berkolaborasi dengan SMAN 1 Lumajang untuk melaksanakan vaksinasi merah putih memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan," ujarnya.

Saat ini ada 266 siswa SMAN 1 Lumajang yang sudah menerima suntikan vaksinasi.

"Kita harapkan nanti kedepannya bertambah lagi siswa-siswi yang bisa kita vaksin untuk pencegahan covid-19 di Kabupaten Lumajang," jelasnya.

Sementara itu, Paur Subbag Humas Polres Lumajang Ipda Andrias Shinta mengajak seluruh masyarakat Lumajang yang belum divaksin bisa datang ke gerai vaksin di setiap Polsek terdekat.

"Mari kita tingkatkan Imun tubuh kita, tetap jaga Protokol kesehatan. Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh,” tandasnya. (Polres Lumajang)

Diskominfo.kota Mojokerto.Gelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau bagi awak media

 

MOJOKERTO, merdekanews.net Bertempat di Pendopo Sabha Mandala Tama Kota Mojokerto, Pemerintah kota Mojokerto melalui Diskominfo kota Mojokerto megelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau bagi awak Media dan Infuencer kota Mojokerto dengan tema “Gempur Rokok Ilegal”. Kamis (19/8/2021)

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Mojokerto Moch. Imron S.sos, MM dalam pembukaanya menyatakan kegiatan ini bisa terselengara dengan adanya Dana DBHCT di kota Mojokerto.Dan saya mewakili ibu Walikota yang tidak bisa hadir disini karena ada Vidcom dengan bapak Presiden di Madiun hari ini dan beliau berpesan pada awak media untuk menyajikan sebuah informasi di masa pandemi Covid-19, untuk bisa memberikan informasi bisa membuat ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat Mojokerto

“Melalui kegiatan ini harapan saya, kita bisa sebagai contoh bagi masyarakat dalam membrantas Rokok Ilegal. Dan ikut partisipasi menangkal peredaran Cukai ilegal di Masyarakat kota Mojokerto khususnya” kata Moch. Irmon

Selanjutnya paparan di sampaikan oleh narasumber dari Kantor Bea Cukai Sidoarjo Tita Puspita Undiana,Dalam materinya dirinya berharap kepada awak media yang ada di kota Mojokerto itu ikut berpatisipasi untuk mensosialisai tetang cukai ilegal dan rokok ilegal ke masyarakat.

Dan disini saya akan menerangkan tentang Cukai, Cukai adalah pungutan pajak dari negara untuk Rokok dan Minuman, fungsi dari cukai adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap sebuah produk rokok ataupun minuman yang beralkohol terkait kadar racun Nikotin maupun alkohol terhadap sebuah produk dan disamping itu Cukai juga sebagai pemasukan bagi pendapatan Negara

” Hasil dari pendapatan Negara dari Cukai nantinya 2 % kembalikan lagi ke Masyarakat melalui DBHCT ” jelasnya

Lebih lanjut ia menerangkan, dirinya berharap peran Media untuk bisa meidentifikasi Cukai dan rokok ilegal di masyarakat, Ciri-Ciri rokok ilegal ada 5 macam yang petama rokok yang pada kemasanya tanpa dilekati pita cukai, rokok.(SRI.H)

Bupati Bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto Gelar Rakor Evaluasi Penanggulangan Covid-19

 

Mojokerto - Menurut Inmendagri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, level 3 dan level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa Bali, Kabupaten Mojokerto tergolong zona merah bersma dengan 16 kota dan kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, KabupatenTrenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Mojokerto,

Ada 20 kabupaten kota yang tergolong level 3 yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan.

Satu saja yang tergolong pada level 2 yaitu kabupaten Sampang Madura.

Guna menurunkan Kabupaten kepada level 3 perlu dilakukan upaya perbaikan penanganan pandemi covid-19 di kabupaten Mojokerto. Untuk itu Bupati Mojokerto bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mojokerto melaksanakan Rapat Koordinasi terkait kendala teknis dalam langkah penanggulangan Covid-19 di Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto, Rabu (18/8) siang.

Beberapa hal yang disorot guna dilakukan evaluasi secara mendalam adalah terkait sinkronisasi, ketepatan dan kecepatan data Covid-19. Mulai data vaksinasi, data kasus aktif bahkan data kematian.

Dandim 0815 secara tegas mengatakan bahwa semua pihak harus meninggalkan ego sektoral. Dandim menggaris bawahi, bahwa persoalan data adalah hal yang sangat krusial karena menjadi muara penilaian kerja penanganan Covid-19.

“Vaksin harus didata dan direkap, karena kita termasuk kurang maksimal di Jawa Timur. Samakan jumlah vaksin agar sinkron dengan datanya. Termasuk kekurangannya berapa, untuk berapa orang, dll. Harus ada data real dan satu sumber. Ke depan, tracing harus dimasifkan. PPKM kita cepat turun level. Tinggalkan ego sektoral, semua wajib kerja dan kerja sama-sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander memberi saran agar semua pihak bekerjasama, tanpa perlu menunggu karena tersendat peraturan baku. Dony menilai bahwa pandemi Covid-19 merupakan musibah, yang tidak bisa lagi menunggu untuk segera ditangani.

“Saya tahu semuanya lelah. Tapi ini adalah tugas kita bersama. Isoman sudah tidak boleh, saya tegaskan itu. Semua harus isoter. Entah itu isoter kecamatan atau punya kabupaten yang di Claket. Saran saya, tidak semua harus ada dasar hukum. Negara sedang memanggil. Kita bisa ambil relawan, mungkin ditaruh lini ke tiga, empat bahkan lima,” ungkapnya.

Lanjut Dony, terkait sinkronisasi data, ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah muara akhir yang harus terus dipenuhi dalam usaha pengendalian pandemi ini.

“Laporan data hasil kerja kita yang dinilai. Sinkronisasi data itu hal krusial dalam kerja kita sekarang. Tinggal palymakernya bagaimana di lapangan. Jangan sungkan untuk saling berkomunikasi,” terangnya. (Anik)

Presiden Jokowi Didampingi Forkompimda Jatim Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Door To Door

 

Forkopimda Jawa Timur dampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo, di Madiun, dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Merdeka di Jawa Timur, pada Kamis (19/8/2021).

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, serta Pejabat Utama Polda Jatim, mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo, bersama Kepala BIN Budi Gunawan di Jawa Timur. 

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi melakukan pengecekan vaksinasi merdeka didampingi oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Mejayan, mulai dari tahap pendaftaran, Skrining, Vaksinasi dan Observasi. 

Usai melakukan pengecekan pelaksananaan vaksinasi, Presiden Jokowi juga melakukan Video Conference (Vicon) dengan beberapa sekolah di Indonesia, yang juga melaksanakan vaksinasi. Diantaranya, SMAN 1 Medan (Sumut), Ponpes Madrasah Arifah Gowa (Sulsel), SMA 1 Batang Anai (Sumbar), Madrasah Aliyah Negeri Bontang (Kalteng), SMPN 11 Depok (Jabar), SMPN 5 Kota Semarang (Jateng), Ponpes Pandanaran Sleman (DIY), SMA 5 Pekanbaru (Riau) dan Ponpes Al Mubarok Serang (Banten). 

Sementara, dalam pelaksanaan vaksinasi merdeka yang berlangsung di SMPN 3 Madiun ini, hanya di peruntukkan pelajar SMPN 3 Madiun saja, dan baru melakukan vaksinasi tahap ke l. 

Sebanyak 2250 dosis ditargetkan dalam pelaksanaan vaksinasi ini, dan dibantu tenaga kesehatan dari Dinkes kabupaten Madiun, dengan tenaga vaksinator sebanyak 15 Tim. 

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, serta mendukung percepatan vaksinasi dan terbentuknya Herd Immunity di Provinsi Jawa Timur. 

Usai melakukan pengecekan di SMPN 3, rombongan Presiden Jokowi bersama Forkopimda Jatim melanjutkan pengecekan vaksinasi secara door to door di Kampung Pesilatan Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan jarak sekitar 3,4 Km, dari lokasi sebelumnya. 

Pelaksanaan vaksinasi secara door to door di Kampung Pesilat ini dilakukan dari rumah ke rumah warga di sekitar kampung pesilat, dengan vaksinator sejumlah 13 tenaga kesehatan dari puskesmas Mejayan, RS DKT Madiun dan Kesdam V/Brawijaya. 

Di kampung pesilat ini, Presiden Jokowi didampingi Kepala BIN dan Forkopimda Jatim memberikan bantuan sosial dari Badan Intelijen Negara (BIN). 

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengatakan, program yang dilakukan oleh BIN ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di provinsi-provinsi yang telah dilaksanakan pada hari ini, tetapi di hari-hari yang akan datang juga bisa dilakukan. 

"Terutamanya saya sangat mengapresiasi program door to door ini, karena memang ini adalah jemput bola, mendatangi masyarakat datang ke kampung, kemudian langsung divaksin dirumah masing-masing, ini sebuah pelayanan yang sangat baik pada masyarakat, yang ingin vaksinasi, " tandasnya Presiden Jokowi saat berkunjung di Kampung Pesilat Madiun.  

"Kita harapkan dengan program vaksinasi untuk anak-anak betul-betul bisa mengurangi penyebaran covid-19 di negara kita," tambahnya Presiden Jokowi didampingi Kepala BIN, Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim.

Kapolres Lumajang Hadiri Tasyakuran Selesainya Pembangunan Jembatan Gantung Kaliregoyo

 

LUMAJANG-Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K., M.Si bersama Forkopimda melaksanakan tasyakuran selesai pembangunan jembatan gantung Kaliregoyo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Kamis (19/8/2021).

Kegiatan tasyakuran ini adalah dengan selesainya jembatan gantung Kaliregoyo yang menghubungkan Desa Jugosari dengan Dusun Jobong dan Dusun Kajar Kosong Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.

Hadir dalam tasyakuran ini, Wakil Bupati Lumajang Hj Indah Amperawati M.si, Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Andi. A Wibowo, S.Sos.,M.I.Pol, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, SIK.M.Si, Wakil ketua DPRD kab Lumajang Oktaviani, Forkopimca Candiouro dan Staf Desa Sumber Wuluh serta Desa Jugosari.

Wakil Bupati Lumajang Hj Indah Amperawati M.si. mengatakan jembatan gantung kali regoyo ini sudah selesai dimana proyek ini dimulai bulan oktober 2020 dan selesai pada bulan Juli 2021.

"Saya berharap dengan pembangunan jembatan ini dapat memudahkan akses pendidikan,kesehatan dan Ekonomi warga," ujarnya.

Wabup menjelaskan, tepat hari kemerdekan RI yang ke 76 pembangunan jembatan ini selasai dan dapat dibuat sebagai Lambang Kemerdekaan Masyarakatan jugosari dan Sumberwuluh.

"Mudah-mudahan masyarakat bisa merawat jembatan ini jangan sampai kotor, dan kumuh," ujar

Diketahui Jembatan yang menghubungkan dua desa ini memiliki panjang 150 meter dengan lebar 2 meter dikerjakan oleh PT Dwi Mulyo Lestari dibawah supervisi Dirjen Bina Marga Balai besar pelaksana jalan Nasional Jawa Timur- Bali kementrian PUPR RI.

"Kita tidak meresmikan Jembatan ini, karena jembatan ini dibangun dana APBN mestinya yang meresmikan adalah kementrian PU. Kita hanya tasyakuran saja, Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini bisa membuat masyarakat bahagia," jelas Wabup

Sementara itu, camat Candipuro Agni Magatra mengatakan, terbangunnya jembatan gantung kali regoyo dimana sudah menyelamatkan 350 jiwa warga Dusun Jobong desa Sumberwuluh dimana dahulu warga harus bersusah payah menyebrangi sungai.

"Alhamdulilah jembatan gantung ini sudah membantu dan memudahkan masyarakat beraktivitas dan memudahkan anak bersekolah.," ujarnya. (Humas Polres Lumajang)

Security dan Petugas K3 PT.Santoso Shafanara Graha Larang Wartawan Meliput Kecuali Ada Surat Izin dari Kepala Dinas Kesehatan

 

 Pasuruan,MERDEKA.NEWS – Kendati dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, aturan tentang ketentuan pers, termasuk ketentuan umum, asas bahkan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers serta ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Namun di lapangan masih ada juga pihak pihak yang mencoba menghalang-halangi tugas wartawan dalam menggali dan memperoleh informasi.

Seperti halnya yang dilakukan oleh security dan pengawas K3 PT. Santoso Shafanara Graha. Petugas security dan K3, pembangunan proyek RSUD Grati, berdalih ini perintah atasan, pimpinan proyek bernama Yusuf mengatakan harus mengantongi izin, untuk meliput proyek pembangunan RSUD tersebut.

Sementara versi petugas K3 PT.Santoso Shafanara Graha bernama Yoga, mengatakan bahwa harus seizin Kepala Dinas Kesehatan, Kendati bisa mengakses masuk lokasi proyek.

“Tidak bisa masuk, Bapak-bapak harus ada surat izin dari Kepala Dinas Kesehatan baru bisa masuk liputan di proyek ini,” kata Yoga saat dimintai izin oleh ke tiga wartawan untuk liputan di seputar proyek pembangunan RSUD Grati yang nilainya mencapai Milyaran rupiah, Jumat (06/08/2021).

Saat ditanya apa dasar aturan yang mengharuskan wartawan agar memiliki izin dari Kepala Dinas untuk bisa liputan seputar proyek pembangunan RSUD Grati.

Yoga petugas K3 berdalih jika hal tersebut merupakan perintah pimpinan.

“Ini perintah pimpinan pak,” cetusnya.

Demikian halnya, Yoga yang mengaku pengawas K3 proyek pembangunan RSUD Grati, juga bersikukuh melarang wartawan untuk masuk ke area lokasi proyek sebelum ada izin dari Kepala Dinas Kesehatan.

Setelah mendapat penjelasan dari petugas K3 Yoga jika mau masuk area proyek harus ada izin dari Kadin Kesehatan. seketika itu pula awak medianasional.id, menghubungi kepala Dinas kesehatan Pasuruan Ani Latifa via telepon selulernya namun tidak diangkat, selanjut awak media mencoba lagi mengirim pesan WhatsApp juga tidak dibalas padahal sudah dibaca, ini menimbulkan sebuah pertanyaan ada apa dibalik semua itu?

Menanggapi hal tersebut Ismail Maky ketua LSM Format wilayah timur menegaskan, “Proyek yang menggunakan Sumber dana APBD atau APBN harus bersifat terbuka, peran serta masyarakat dalam pengawasan sudah di atur dan dilindungi oleh UU, jika hal tersebut di halang-halangi maka adalah perbuatan yang melawan hukum,” tegasnya.

Lanjut Ismail Maky, dirinya juga akan segera melayangkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan untuk meminta penjelasan dan kebenaran apa yang telah disampaikan sec@.yusuf.bakar. ( AUN )

Aturan Baru Isoman Baru Tidak Boleh Dirumah tapi Harus di tempat Isolasi Terpusat

MOJOKERTO – merdekanews.net Forkopimda Mojokerto, menyatakan secara tegas melarang warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah. Merujuk aturan Pemerintah Pusat, warga positif Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang, harus dirawat di tempat isolasi terpusat (isoter) demi keselamatan bersama.

Instruksi ini disampaikan Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto Bupati Ikfina Fahmawati, saat memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pemindahan isoman ke isoter di wilayah Kab/Kota Mojokerto, Rabu (18/8) sore di halaman kantor Pemkab Mojokerto. Apel dihadiri Dandim 0815 Letkol Inf Beni Asman, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria.

“Perpanjangan PPKM, menunjukkkan perbaikan khususnya di Mojokerto. Kita berdoa semoga kasus Covid-19 makin berkurang. Tujuan apel ini, untuk menyatukan langkah kerja pengendalian Covid-19 oleh 3 pilar yakni Pemda, TNI dan Polri. Kita akan bergerak cepat melakukan sosialisasi aturan isoter bagi warga terkonfirmasi covid, dengan status OTG. Saya tegaskan lagi, sekarang sudah tidak ada lagi isoman,” tegas bupati.

Untuk tempat isoter selain puskesmas dan Gedung Diklat Kecamatan Gedeg, bupati mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan segera mengoperasikan “Pondok Sehat Terpusat Covid-19” di Desa Claket Kecamatan Pacet. Gedung yang berada di kaki Gunung Welirang tersebut, memiliki 202 bed siap pakai dengan berbagai fasilitas memadai dengan dukungan nakes profesional.

 

“Untuk teknis pemindahan, kita target seminggu ke depan. Pasien saya jamin akan diperlakukan sangat baik, manusiawi, dan tanpa memaksa. Selain 3 Pilar, nanti juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Senin pekan depan, Pondok Sehat Terpusat Covid-19 di Claket akan kami operasikan dengan 202 bed siap pakai. Lengkap dengan alkes memadai, fasilitas pendukung dan tentunya nakes profesional. Kita merawat juga dengan treatment lebih santai, tidak seperi orang sakit. Bahkan seolah-olah seperti sedang mondok,” tambah bupati.

 

Sebelum apel, Forkopimda Mojokerto terlebih dulu melaksanakan rapat khusus membedah semua kemungkinan kendala teknis dalam langkah penanggulangan Covid-19. Beberapa hal yang disorot untuk divealuasi secara mendalam adalah terkait sinkronisasi, ketepatan dan kecepatan data Covid-19. Mulai data vaksinasi, data kasus aktif bahkan data kematian..(jekyridwan)