07/12/2023
29/01/2022
LSM machradji.machfud siap hadapi pangilan surat dari polres Mojokerto dengan tenang
27/01/2022
Sosialisasi UU pesantren, Komisi VllI DPR RI hadiri di pondok pesantren Amanatul,ummah Mojokerto
Mojokerto,.merdekanews.id - Pondok Pesantren unggulan dan ternama Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet Mojokerto Jawa Timur kedatanngan tamu penting. Sabtu, 22 Januari 2022.
Rombungan delegasi Komisi VIII DPR RI datang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Dalam Rangka Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
Tepat sekali Ponpes Amanatul Ummah dipilih sebagai lokasi tempat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Jawa Timur tersebut. Karena Sang Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Romo Prof. DR. KH. Asep Syaifuddin Chalim, MA telah menyiapkan tempat dan akomodasi yang memadai dan terhormat. Yaitu di Guest House (GH) milik Kampus IKHAC jalan Tirtowening Bendunganjati Pacet Mojokerto, yang tidak lain ownernya adalah Romo Kyai Asep sendiiri.
Tamu para anggota Komisi VIII DPR RI itu diterima di sebuah ruang tamu yang lux sebelah Barat sendiri dengan fasilitas akomodasi yang deluxe yang biasa digunakan tamu-tamu istimewa termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Setelah ditunggu lama sejak jam 08.00 Wib rencana kedatangannya, akhirnya Delegasi Komisi VIII DPR RI itu hadir juga jam 11.00 Wib. Dipimpin lagsung oleh Ketua Komisi VIII yang tugasnya diantara membidangi masalah Agama, Yandri dengn delegasi total sebanyak 8 orang. Yaitu Yandri PAN, Muslik Zaenal Abidin PPP, Bukhari Yusuf PKS, Pariono PDIP, Tina Amelia PDIP, Umar Bashori PDIP, Anisa Syakur PKB dan Ahmad Fadhil Marzuqi Nasdem.
Untuk serap aspirasi dari berbagai Pondok Pesantren ( Ponpes ) Kyai Asep mengundang beberapa Kyai dan Nyai pengasuh ponpes yang ada di Mojokerto sekitar 40 orang. Tampak Hadir KH.Abdul Ghofur Mojosari, KH. Wachid Rozaq Ngoro, KH. Abdul Adhim Alwi yang juga sebagai PC NU Mojokerto, KH.Ahmad Mutadlo Ponpes Darut Taqwa, KH. Zainul Ibad Ponpes Uluwiyah Mojosari, dan KH.Sholahuddin ponpes Darul Ma’arif Tinggarbuntut Bangsal.
Prof.DR.KH. Asep Syaifuddin Chalim, MA dalam sambutnnya menyampikan bahwa Alhamdulillah kita para Kyai dan bu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren yang hadir dalam majelis ini dapat bertemu dengan para anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi Agama termasuk Pesantren. Sehingga bisa berkenalan, tukar menukar nomor HP, berkomunikasi, tukar pikairan untuk kebaikan dankemajuan pesantren kita.
"Saya kira implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentng Pesantern saya lihat tidak ada masalah. Bila memang menurut para Kyai ada masalahm atau berbeda pendapat ya bisa bicara dengan baik-baik, kita bisa selesaikan", kata Kyai Asep.
"Hanya saja ada yang krusial menurut para kyai. Yaitu perihal pembentukan Dewan Masyayikh. Kenapa harus dibentuk oleh Pemerintah, para kyai tidak berkenan. Ya sebaiknya diserahkan saja pembentukannya kepada para Kyai di pesantren- pesantren lalu dikonsultasikan dengan pemerintah dalam hal ini Depag. Kata mereka para kyai. kok seperti dijaman penjajahan saja", lanjut Kyai Asep.
Dalam lanjutan pidatonya kyai Asep masih ada kesenjangan. Kalau nanti undang-undang Pesantrem telah diundangkan maka Pesantren yang tidak mau nurut aturan undang-undang itu ya tidak akan diberi bantuan.Ya jangan begitulah pemerintah itu, Kan masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Masih banyak lho pesatren yang tidak mengharapkan bantuan dari pemerinrah.
Selanjutnya, Romo Kyai Asep bercerita terkait perjalanan Ponpes Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet yang diasuhnya, sebuah sejarah beririnya ponpes sangat menarik dan patut menjadi teladan tekad dan ketekunannya dalam mendirikan pesantren dengan konsep dan gagasan yang matang dan yakin.
Ponpes Amanatul Ummah Pacet didirikan pada tahun 2006. Hanya ada satu ruang berlajar dengan jumlah murid 48 orang siswa. Disaat itu ramai-ramainya orang mendirikan RMBI dan RSBI, saya lain malah mendirikan MBI ( Madrasah Bertaraf Internasional).
Lullusan MBI Amanatul Ummah saat ini terbukti kemajuannya dengan diterima diberbagi Perguruan Tunggi Negeri terkemuka dalam Negeri maupun luar negeri. Mereka diterima di UI, ITB, Unair, Unbraw, UGM, di China, Sovyet, Inggris, Amerika, Jerman, Kanada, Maroko, Mesir, dan Arab Saudi.
Ada ulama dari Jakarta yang mempunyai 8 Ponpes di Jakarta berlokasi ditengah tengah pemukiman penduduk, mencemooh Ponpes Amanatul Ummah didirikan di Pacet yang sepi jauh dari pemukiman penduduk ini apa ga salah. Tempatnya di desa, digunung, sepi jauh dari kota apa laku ? Apa ada yang mau sekolah di sini. Apa yang sekolah nanti monyet-monyet yang berkeliaran dijalan itu ?
Tapi anehnya 3 tahun kemudian Lembaga Pendidikan Ulama itu melakukan study banding ke Amantul Ummah.
Tekad saya semakin mantab setelah mendapat referensi bahwa Allah mencintai orang-orang yang bercita-cita dan punya urusan yang tinggi.
Saya tahu konsepnya bahwa lembaga Pendidikan yang mau besar dan tinggi haruslah berpijak kepada guru dan sistimnya. Maka saya pilih guru-guru yang baik dan sistim yang baik pula serta kompetitif.
Tekad saya dan cita-cita saya saat itu, Amanatu Ummah Harus menjadi Lembaga Pendidikan yang paling maju di Indonesia; Amanatul Ummah harus menjadi qiblat dunia, kata Kyai Asep. Alhamduliillah terkabul, muridnya sekarang ada 10.000 santri.
Tahun 2017 baru 11 tahun kemudian cita-cita saya sudah tercapai. Ada yang memberi penghargaan atau award kepada ponpes Amanatul Ummah sebagai The most faovrite school in Indonesia ( Sekolah terfaforit di Indonesia). Tahun 2018 mendapat award sebagai The best tutoring system school in Indonesia (Sekolah terbaik sistim pendidikannya di Indonesia ). Bahkan di tahun 2019 mendapat award Pondok Pesantren Moderen Inspiratif Nomor satu di Indonesia.
Kompetetornya adalah Pondok Modern Gontor, Pondok Darun Najah Jakarta dan pondok Al-Amin Perinduan Madura. Tetapi yang nomor satu ponpes Amanatul Ummah.
Kedepan nantinya setelah mendirikan IKHAC dengan S1 dua tahun kemudian 2017 mendirikan S2 dan dua tahun setelahnya mendirikan S3. Akan didikan pula Intrnational Univercity disepanjang 2 Km dibelakan tembok dari sini sampai ponpes Amanatul Ummah di atas.
Kami cepat berkembang karena kami punya visi yaitu untuk Agama dan untuk Indonesia.Visinya untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, bertaqwa kepada Allah Swt. Dan berakhaqul karimah guna kejayaan dan kemulyaan Islam dan kaum muslimin, kemulyaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan.Tujuan peruntukan lulusan adalah :
- Menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia.
- Untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang senantiasa berupaya terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan utamanya di NKRI.
- Untuk menjadi para konglomerat besar yang akan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteran bangsa Indonesia.
- Untuk menjadi para professional yang berkwalitas dan beranggunng jawab.
Terwujudnya visi Indonesia maju adil dan Makmur harus ditopang dengan 4 pilar tersebut di atas, menurut teori itu. Negara akan maju apabila ditopang oleh ilmuwan, ulama yang jujur dengan keilmuannya yang jadi referensi para birokratnya, ditopang oleh birokrat yang adil yang mementingkan kepentingan rakyat, ditopang oleh para konglomerat yang loman utamanya kepada guru-gurunya, gurunya bukan hanya dijadikan sebagai obyek eksploitasi tetapi gurunya dipandang sebagai kelompok yang memberikan kesejahteraan kepada mereka dan buruh-buruhnya dan orang-orang miskinnya akan senantiasa berdoa karena mendapatkan kepedulian dari komponen-komponen lainnya. Tetapi disini digantikan oleh kelompo-kelompok yang professional.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Mojokerto H.Muhammad AlBarraa, Lc., M.Hum dalam sambutannya mengatakan , Pemerintah Kabupaten Mojokerto menindak lanjuti keluarnya UU no. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, telah menerbitkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren".
"Setelah saya baca berulang-ulang, ini menurut saya bahwa UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren isinya atau pint-pointnya sangat mendukung bagi perkembangan pesantren", kata Wabup AlBarraa.
Masih kata AlBarraa yang akrab disapa Gus Barra, dengan adanya Undang-undang tentang pesatren itu, Negara hadir memberikan kepedulian dan bantuan untuk kebaikan, perkembangan dan kemajuan pesantren.
Sementara, Yandri Susanto ketua Komisi VIII DPR RI dalam sambutan menyampaikan, Bahwa kehadiran Komisi VIII ini untuk evaluasi implentasi Undang-undang Pesantren tersebut setelah dua tahun berjalan".
"Kami minta para Kyai pimpinan ponpes untuk berkenan memberikan usulan, masukan dan pendapatnya terkait undang-undang ini. Karena undang-undang ini buatan manusia pasti banyak bolong-bolongnya sehingga terbuka lebar untuk dilakukan revisi", lanjut Yandri.
Selanjutnya, Yandri mengatakan, kami hadir disini untuk melihat, mendengar, meramu dan mengemasnya menjadi sebuah usulan revisi berangkat dari aspirasi yang disampaikan. Oleh karenanya kami mohon usulan, komentar dan pendapatnya dari para Kyai yang hadir dalam sesi dialog nanti".
"Apa yang disampaikan Wabup Gus Barraa tadi benar adanya. Karena dengan terbitnya UU nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pesantren diakui negara sebagai sebuah Lembaga Pendidikan resmi. Sebelumnya tidak ada itu baik dalam undang-undang tentang Pendidikan nasional. Nah, sekarang Negara hadir untuk ikut mengembangkan dan membesarkan pesantren karena sudah ada payung hukumnya", ujar Yandri.
"Meski Pemerintah memberikan bantun lalu kemudian dengan se-enaknya bisa mengatur-atur Pondok Pesantren. Masak dengan bantuan yang Rp. 20.000.000,- pertahun, maka dengan mudah mengatur pesanter". Pungkas ketua Komisi VIII itu.
Dalam sesi dialog ada tiga orang Kyai yang memberikan usulan dan masukan. Yang pertama adalah KH. Ahmad Murtadlo dari Ponpes Darut Taqwa Ngoro Mojokerto dengan 3 masukan :
- Bagaimana menjaga setelah ada aturan UU Pesantren agar Sebuah Pesantren tidak berubah kulturnya. Ada kearifan lokal kultur. Karena pesantren itu punya kekhususan kulturnya. Misalnya ada pesantren dengan kultur kitab kuning, ada kitab-kitab modern, ada salafiyah dll.
- Fasilitasi yang dimaksud dalam Undang-undang itu apakah ya fasilitasi, apresiasi apa dana abadi bagaimana jelasnya;
- Harapannya mumpung ketemu, kalua ada bantuan atau kepedulian kepada Pesanttren yang cepat saja realisasinya. Kita tidak mencarai masalah, melihat saja kepada kebaikan dan manfaat UU Pesantren tersebut, jadi gak lama-lama. Segera saja realisasinya.
KH.Zainul Ibad Pesanren Uluwiyah Mojosari Mojokerto, juga mengusulkan yaitu Naskah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tolong dibagi-bagikan kepada pondok-pondok Pesantren,
Karena undang-undang ini masih baru, tolong ditentukan waktunya kapan bisa direvisi, apa 3 tahun apa 5 tahun kemudian. Ini supaya dimasukkan dalam undang-undang.
Dewan Mashayyikh yang 9 orang itu ada yang tidak sependapat. Lho iku apa gak radikal ta ? Seyogyanya ada perwakilan mashayyikh tiap kabupaten. Ini penilaian yang seeneaknya tadi disampaikan ada pondok yang melakukan pelecehan seksual kepada santrinya, Itu kan oknum bukan pondoknya yang buruk.Tapi banyak yang menilai seenaknya yok opo pondokmu iku ?
Ketiga oleh KH. Sholahuddin dari ponpes Darul Ma’arif mengusulkan Hendaknya bantuan untuk pesantren itu tidak pakai proposal. Yang penting merata bukan besarnya sehingga adil. Kalau pakai proposal yaitu yang dapat ya dapat terus karena punya link dengan DPR dan lain-lain. Yang gak punya link yang gak pernah dapat batun terus. Apalagi pondok-pondok yang di des a itu gak bisa buat proposal, atau proposalnya salah terus gak bisa naik, ya selamanya gak akan terima bantuan. Apa lagi bantuan yang Rp.20.000.000,- lewat DPR itu dipotong segala sampai 30 % atau 40 % sehingga diterima tidak utuh.
Jadi senenarnya yang penting bantuan itu merata semua pondok dapat, bukan besarnya semata.
Setelah masukan yang ada ditanggapi oleh para anggota Komisi VIII dan disimpulkan oleh Ketuanya maka ceremonial kunjungan kerja berakhir. Diteruskan meninjau dari dekat kondisi Ponpes Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet yang jaraknya sekitar 2 Km dari GH tempat acara naik ke Selatan.
Untuk diketahui, tampak hadir dalam acara kunjungan tersebut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur H.Khusnul Maram dan Kantor Kementerian Agama Kanupaten Mojokerto H. Barozi.(SRI)
Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad AlBarraa Terima Dengan Baik Audensi Aliansi LSM Bersatu (ALU
24/01/2022
Membangun Generasi Qur’an Yang Berkarter Dan Bersinergi Untuk Negeri
Mojokerto, merdekanews.id - Pengurus ( JHQ ) Kabupaten - Kota Mojokerto – DR. H. M. Fatih Masrur, M.Pdi. ( Gus Fatih ) resmi pimpinn Jam’iyyah Hamalatil Qur’an (JHQ) masa khidmat 2022-2027. Bersama Sekretaris Umum Ust. Luqman, S.Hi., S.Pd. dan bendahara umum Ust. H. Luqman Hakim telah dilantik, dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus JHQ Kab-Kot Mojokerto Masa Khidmat 2022-2027 bertempat di Masjid KH.Abdul Chalim Kampus IKHAC jalan Tirtowening Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Sabtu, 21 Januari 2022.
Gus Fatih dilantik menjadi Ketua Umum JHQ itu dibantu oleh jajaran Ketua Zainul Asrori, M.Pd., Abdul Wahab Musthofa, SE., Sholiihinn, S.Pd.I. Di jajaran sekretaris ada H.Samiadi, S.Pd.I, Abdul Ghofur dan Abdul Rohim. Adapun pada jajaran Bendahara diisi H.M.Khotib Sapranni dan M.Syakirin, M.Pd.I.
Posisi Dewan Kehormatan diisi oleh KH. Khusein Ilyas, Prof.DR.KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, KH. Muslihuddin, KH.Muthohharun, Lc.,M.Hi, Ketua PC. NU Kbupaten Mojokerto dan Ketua PC.NU Kota Mojokerto. Duduk pada Dewan Penasehat Ketua KH. A. Faqih Usman, Lc., Wakil Kerua KH. Achamad Bashori dan Penulis KH. Nur Muhammad serta beberapa Anggota para Kyai dari berbagai Kecamatan.
Ada pula dalam kepengurusan JHQ di atas para Koordinator Wilayah. Wilayah Barat kec. Trowulan, Sooko, Puri dan Jatirejo Ust. Ja’faron, Wilayah Timur Ngoro, Pungging, Mojosari, Bangsal dan Mojoanyar Ust. Imam Fakhruddin, Wilayah Utara Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong Ust. Zainuri Rifa’I dan Wilayah Selatan Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Pacet dan Trawas Ust.Bustomi.
Giat Pelantikan dan Rapat Kerja JHQ di Pacet itu digelar dengan tema sentral “ Bersinergi Membangun Generasi Qur’ani Yang Maju Dan Berkarakter Untuk Keberkahan Negeri “ dihadiri oleh sekitar 200 undangan yang antara lain para Kyai, Pengurus, PC NU dan MWC NU se-Kabupaten Mojokerto.
Dalam sambutannya Ketua PC. NU Kabupaten Mojokerto KH. Abdul Adhim Alwy, banyak memberikan nasehat kepada Pengurus JHQ Kab-Kot Mojokerto yang baru dilantik agar berhasil dalam mencapai visi dan misi organisasi dan juga memberrikan penghormatan dan penghargaan kepada para pengurus JHQ juga para anggotanya yang merupakan para penghafal Al-Qur’an ( hafidz/hafidzul qur’an).
Kyai Adhim mengatakan : “ Anggota dan Pengurus JHQ harus bisa dan mampu menjadi contoh dan teladan bagi ummat khususnya tentang akhlaqul karimah “.
“Pengurus yang baru dilantik harus giat bekerja, aktif dalam memutar roda organisasi untuk mewujudkan program-program kerja yang telah disiapkan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan Bersama. Jangan manuk gelatik cucuke biru, mari diilantiik terus turu. Tapi ya Manuk Gelatik cucuke abang, mari dilantik terus berjuang “.
Sedanngkan Sang Ketua Umum Gus Fatih dalam sambutannya mengatakan : “ Kita harus bisa menjadi teladan bagaimanna akhlaq yang baik. Karena dalam sebuah hadits nabi sahih Riwayat Imam Muslim. Hisyam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, "Akhlak Nabi SAW adalah Alquran" ( كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ Kaana Khuluquhu Al-Qur’an) (HR Muslim) “.
Selanjutnya dalam sesi wawancara Gus Fatih menjelaskan bahwa seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam raker nanti yang di kelompokkan dalam berbagai bidang, semuanya merujuk kepada visi dan misi organisasi dan tema pokok diatas. Yaitu “ Bersinergi Membangun Generasi Qur’ani Yang Maju Dan Berkarakter Untuk Keberkahan Negeri “.
Gus Fahmi mengaku saat ini telah memiliki anggota resmi para Penghafal Al-qur'an sebanyak 1400 orang.
Sebelum meninggalkan tempat acara, para undangan diberikan cindera mata berupa Tas berisi sarung dan uang transport dan dipersilahkan makan dahulu. Sebelmnya Ketika hadir para undangan dipersilahkan makan pagi dan dibagikan snack serta makan siiang. (Sirh)
23/01/2022
Laporan LSM Machradji Machfud ,Dalam 10 hari ditindak Lanjuti
Mojokerto, merdekanews.id - Relatif cepat Saktreskrim Polres Mojokerto telah secara nyata, menindaklanjuti Laporan Polisi yang dilakukan oleh Aktivis Senior LSM Mojokerto Machradji Machfud sebagai korban atas perbuatan H.M. Rifa’I, Supriyo dkk diduga melakukaan Tindak pidana Permbuatan Tidak menyenangkan sebagaimana diatur daalam KHHP pasal 335.
Menurut informasi yang diterima media ini dua orang Saksi mendapat panggilan untuk di Mapolres Mojokerto Satreskrim terkait laporan polisi di atas. Mereka adalah Machradji Machfud dan Drs. Kartiwiadji.
Machradji sendiri mengaku kepada para wartawan bahwa benarr telah mendapat surat panggilan dari Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, SH.,SIK., M.Si yang diterima pada hari Jum’at tanggal 21 Januari 2022.
"Ya benar saya telah mendapat surat panggilan dari Kasatreskrim Polres Mojokerto. Saya diminta hadir pada hari Kamis, 27 Januari 2022 jam 09.00 Wib., menghadap kepada Iptu Ali Sadikin, SH., MH. Atau Aipda Yoki Prawidi , SH. Di ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto".
"Demi supremasi hukum dan penegakan hukum maka saya pastikan, bahwa saya akan memenuhi undangan tersebut di atas. Dan saya akan menyampaikan apa adanya sesuai fakta kejadian yang menimpa saya saat belangsung unras di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis 6 Januari 2021 yang lalu", ujar Machradji. (22/01/2022).
Machradji menambahkan bahwa Negara kita NKRI tercinta ini adalah Negara Hukum. Hukum sebagai Panglimanya. Tidak boleh seorang warga negarapun yang main hakim sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah.
Lanjut Machradji, Alhamdulillah hanya dalam waktu sekitar 10 hari sejak saya melapor ke Polters Mojokerto tanggaal 12 Januari 2022 dan telah mendapat bukti Lapor nomor : LP/B/15/I/2022/SPKT/POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR. Saya tidak ada maksud buruk dan jahat kepada siapapun. Semata-mata hanya penegakan hukum saja.mengkhabarkan kepada khalayak umum bahwa perbuatan krimunal atau pidana ada sangsi hukum. Jadi tidak baik main hakim sendiri.
Machradji mengatakan : "Saya merasa malu, kecewa dan merasa terhina serta dinjak-injak kehormatan saya serta dirampas hak asasi saya, sehingga terpaksa saya mengajukan laporan ke Poles Mojokerto".
Menurut catatan yang ada pada redaksi, adanya saurat panggilan dari Kasatreskrim Polres Mojokerto itu merupakan buntut dari Pembubaran paksa oleh sebuah LSM di Kabupaten Mojokerto atas unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM kemudian Machradji bergabung.(heni)
Al Barra Yang Akrap Di Pangil Gus Barra Terpilih Sebagai (DPD HKTI) Kabupaten Mojokerto 2022 - 2026
Muscab DPD HKTI Kabupaten Mojokerto,Gus Barra Terpilih Sebagai Ketua Masa Bhakti 2021-2026
22/01/2022
Bupati Ikfina Fahmawati Memutasi 23 Pejabat di Lingkungan Pemkab Mojokerto
Mojokerto, merdekanews.id - 21 / 01 / 2022 Resmi di Lantik 23 pejabat Oleh Bupati Ikfina Fahmawati di dampingi Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara resmi melantik sebanyak 23 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Jum’at, (21/01) siang, di Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto.
Penandatanganan berita acara pelantikan dan sumpah jabatan, diwakili oleh Bambang Wahyuadi dan Arie Jacob Manuhutu.
23 pejabat yang dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, masing-masing terdiri 12 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 orang administrator, dan 7 orang Camat.
Dalam sambutannya, Bupati Ikfina meminta para pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan semangat yang tinggi dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan instansi masing-masing.
“Tunjukkan kinerja terbaik, Dedikasi dan Loyalitas dalam bekerja untuk memberikan layanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi kepada tim penilai kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP SDM) Kabupaten Mojokerto, beserta panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melaksanakan seluruh prosedur dengan melalui seleksi terbuka.
“Semoga pejabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan peran barunya dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi maksimal dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam segala bidang,” ungkapnya.
Lanjut Ikfina, untuk melanjutkan Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto, perlu adanya sinergitas antar berbagai pihak dilingkup Pemkab Mojokerto, menurutnya, tantangan pembangunan Pemkab Mojokerto semakin berat, terlebih pada masa pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu saya mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari pejabat yang hari ini dilantik dalam rangka terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ikfina juga mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik untuk menghindari sikap dan perbuatan tercela yang menyimpang dari kejujuran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tanggung jawab para pejabat memang berat, namun saya yakin semua melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, dalam kegiatan prosesi mutasi dan rotasi kali ini, Ikfina menegaskan, tidak ada pemungutan uang dalam bentuk gratifikasi atau suap.
“Apabila ada yang meminta panjenengan yang dilantik hari ini, saya mohon integritas untuk berani bersikap dan menolaknya, karena kita bersama-sama berkomitmen untuk bisa mencegah terjadinya korupsi dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.
Berikut, daftar lengkap beberapa nama pejabat yang dilantik di lingkungan Pemkab Mojokerto. Antara lain :
- Amat Susilo dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) beralih menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
- Bambang Wahyuadi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralih menjadi Sekretaris DPRD.
- Arie Jacob Manuhutu dari Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat beralih menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- Muhammad Ridwan dari Camat Mojosari beralih menjadi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari).
- Poedji Widodo dari Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat beralih menjadi Inspektur.
- Rahmat Suharyono dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah beralih menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2).
- Rinaldi Rizal Sabirin dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda beralih menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Siswadi dari Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat beralih menjadi Asisten Administrasi Umum.
- Try Raharjo Murdianto dari Camat Ngoro beralih ke Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
- Ulum rohmat rokhmawan dari Direktur RSUD. RA. Basoeni beralih menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Yudha Akbar Prabowo dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beralih menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
- Zaqqi dari Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Setda beralih menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- Amsar Azhari Siregar dari Camat Mojoanyar beralih menjadi Camat Pungging.
- Dedy Muhartadi dari Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat beralih menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Setda.
- Agus Subyapto dari Camat Trawas beralih menjadi Camat Pacet.
- Mokh. Malik dari camat Pacet beralih menjadi Camat Mojoanyar.
- Mujib dari Camat Pungging beralih menjadi Camat Mojosari.
- Sugeng Nuryadi dari Camat Bangsal beralih menjadi Camat Ngoro.
- Liyantoro Sugeng Wijaya dari Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) beralih menjadi Camat Bangsal.
- Sugondo dari Sekretaris Kecamatan Dlanggu beralih menjadi Camat Trawas.
- Yuni Laili Faizah dari Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) beralih menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.
- Yudiansyah dari Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, beralih menjadi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
- Malik Ridwan dari Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Pangan dan Perikanan beralih ke Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan yang di Lantik Bupati ikfian fahmawati dan wakil bupati Al barra siang tadi (srih)
20/01/2022
Sidang perdana kasus Tindak Pidana Pencucian UANG (TPPU), Mantan Bupati Mojokerto MKP di Dakwa Terima Uang Rp.48 Milyar dari Jual Beli Jabatan dan Fee Proyek.
Sidang dengan agenda Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang di kordinatori oleh Arif Suhermanto S.H, M.H tersebut mengajukan dua perkara sekaligus yaitu dalam persidangan hari ini.
Dalam dakwaanya yang bacakan secara bergantian tersebut, bahwa selama Mustofa Kamal Pasa S.E menjabat bupati Mojokerto sejak tahun 2010 hingga 2018. Telah menerima uang sebanyak Rp. 48 Milyar 192 juta, dengan rincian dari jual beli jabatan pegawai negeri sipil di lingkup kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 31 Milyar serta dari rekanan/ pengusaha di kabupaten Mojokerto sebesar Rp.16 Milyar 320 juta.
Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di tempat di pringgitan rumah dinas Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.3 Milyar 750 juta dari SYT Komanditer Aktif CV. DUA PUTRI sebagai Fee paket proyek pekerjaan Dinar PUPR, Pengairan dan Dinas Pertanian.
Serta penerimaan uang sebesar Rp. 1 milyar 250 juta dari direktur CV PRESTASI PRIMA, ABL sebagai Fee Proyek.
Selain itu, semua pejabat di lingkup kabupaten Mojokerto yang mendapat promosi atau naik jabatan saat Bupati Mojokerto MKP tidak gratis semua ada nominalnya, seperti pada tanggal 8 juli 2017 bertempat di pringgitan Rumdis Bupati Mojokerto, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50 juta dari Joedha Hadi Soewigno untuk mempertahankan jabatanya sebagai Kadis pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kabupaten Mojokerto.
Pada bulan September 2017 di rumah Sutrisno desa Tawar, Kec Gondang. Terdakwa terima uang dari Suhari sebesar Rp. 200 juta untuk kepentingan Promosi jabatan sebagai camat Jatirejo.
"Terdakwa Selaku Bupati Mojokerto yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintan Daerah dan pasal 76 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah” ujar salah satu JPU KPK dalam dakwanya.
Selesai Persidangan Arif Suhermanto SH, MH mengatakan bahwa hari ini adala sidang perdana perkara Mustofa Kama Pasa mantan Bupati Mojokerto, yang mana kami mendakwa dua perkara sekaligus.
"Yang pertama adalah gratifikasi dan kasus TPPUnya", kata Arif Suhermanto.
Lebih lanjut di katakan, terkait dengan gratifikasi kita mendakwa sekitar Rp.48 Milyar sekian, dan juga dakwaan TPPU terkait dengan pembelanjan pembelian beberapa aset, berupa tanah maupun kendaraan serta Jer Ski.
"Jadi tadi yang kami bacakan globalnya saja,kami akan membuktikan secara rinci dalam persidangan nanti" pungkasnya.
Untuk menguatkan dakwaanya JPU KPK telah menyiapkan sekitar 600 saksi-saksi, sementara itu untuk melawan dakwaan dari JPU KPK. Mustofa Kamal Pasa didampingi 10 Penasehat Hukum.(yn).
Mustofa Kamal Pasha (MKP) Mantan Bupati Mojokerto hari ini Divonis 1,4 tahun penjara karena terbukti Korupsi Normalisasi
Mojokerto, merdekanews.id - "Mengapa ini harus terulang kembali - Terluka lagi, tersiksa lagi - Haruskah derita yang s'lalu ku alami - Di dalam hati, tiada akhir”. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Derita Tiada Akhir.
Dan mungkin seperti lirik lagu ini pulalah yang saat ini dirasakan oleh Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Mantan Bupati Mojokerto di periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang hari ini (Rabu, 19 Januari 2020) di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN Surabaya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Koruspi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
Tetapi besok (Kamis, 20 Januari 2022) MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 akan kembali diadili sebagai Terdakwa dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp48 miliar, dimana MKP saat ini berstatus Terpidana 8 tahun pejara dalam perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.2 miliar terkait pemberian 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.
Derita yang dialami Si MKP ini ternyata lebih lama dari kenikmatan yang dirasakan saat duduk dikursi singgah sana sebagai Bupati Mojokerto periode tahun 2010 – 2015 dan 2015 – 2020.
Bayangkan, Si MKP yang seharusnya duduk dikursi Bupati Mojokerto selama 10 tahun (2 periode) ternyata hanya 8 tahun (2010 – 2015 dan 2015 sampai 2018). Karena tahun 2018, Si MKP ‘tergelicir sendiri’ alias masuk penjara. Sementara hukuman penjara yang saat ini dijalaninya selama 9 tahun dan 4 bulan (8 tahun + 1.4 tahun) belum lagi ditambah hukuman dalam perkara yang ketiga (Gratifikasi dan TPPU)
Sehingga apa yang dialami Si MKP ini ibarat judul lagu “Derita Tiada Akhir”. Derita yang datang silih berganti. Belum selesai menjalani hukuman yang pertama sebagai Terpidana 8 tahun, sudah dihukum (Vonis) lagi 1 tahun dan 4 bulan penjara dalam perkara kedua. Baru sehari setelah di Vonis, diadili lagi dalam perkara ke Tiga. Lalu masih adakah keempat dan seterusnya?
Sebagai informasi. Yang diadili dan dihukum dalam perkara Korupsi ‘Normalisasi Sungai’, bukan hanya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto melainkan Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto yang sudah di Vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada tahun lalu (Kamis, 10 Desember 2020). Sehingga kerugian negara tidak lagi dibebankan terhadap Si MKP.
Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Raabu, 19 Januari 2022) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH JPU Kejari Kabupaten Mojokerto maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa Mustofa Kamal Pasa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Porong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)
Dalam surat putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 juncto 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Majelis Hakim mengatakan, bahwa kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 belum mendapat kajian teknis, gambar rencana dan tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016
Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Dengan alasan karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.
Dari hasil normalisasi/restorasi Sungai berupa batu matrial, dilakukan penagihan oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi keada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika dengan membawa bukti penimbangan setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional
Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995
“Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ucap Majelis Hakim
“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun an empat (4) bulan; 3 (tiga). Menghukum Terdakwa Mustofa Kamal Pasa untuk membayar denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya.
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama dau (2) tahun denda sebesar Rp100 juta subsider tiga (tiga) bulan kurungan.
Dan atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Mustofa Kamal Pasa lengsung mengatakan “menerima”. Sedangkan JPU Gio, pikir-pikir. “Kita masih pikir-pikir. Tuntutan kan dua tahun, denda seratus juta subsider tiga bulan. Jadi kita masih pikir-pikir,” kata Gio. (yn).
12/01/2022
Kisruh Demo Di gedung DPRD dilaporkan Resmi Aktivis Machradji Machfud
Mojokerto, merdekanews.id - Sekitar jam 10:00 pagi Aktifis Senior Machradji Machfud mendatangi Polres Kabupaten Mojokerto untuk mengajukan Laporan Polisi (LP) atas peristiwa penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan serta melanggar HAM. Rabu 12 januari 2022.
Adapun yang terlapor adalah HM Rifai, Supriyo DKK. HM Rifai dan Supriyo adalah ketua dan sekretaris LSM Mojokerto watch yang main hakim sendiri, tidak sopan, membubarkan secara paksa unjukrasa didepan Gedung DPRD Mojokerto yang diikuti Machradji sebagai Korlap.
"Saat awak media ini mewawancarai Machradji mengatakan, saya datang langsung ke SPKT saya di suruh ke ruangan reskrim, Di ruangan Reskrim saya ditemui Danar (unit tipikor/piket dan Edi (unit tipiter) untuk dilakukan konseling, maksudnya mengorek apa dan mengapa melapor.
"Setelah itu Pak Danar menyuruh saya bukti bukti foto dan Video untuk dimasukkan satu file dalam satu Flasdisc, Danar meminta untuk menunggu kehadiran Pawas Bayu Kanit Resmob, karena dialah yang merekomendasi layak tidaknya laporan pidana untuk diterbitkan lP (Laporan Polisi). Bayu masih ada kesibukan ujian disertasi, nanti kalau sudah selesai akan kesini, "ungkap Machradji waktu menghadap unit Polres kabupaten.
Machraji Machfud, Aktivis LSM senior Mengatakan "Tindakan ini bisa merusak citra LSM sebagai kontrol sosial bagi masyarakat yang seharusnya berfungsi sebagai penyampai aspirasi dari warga Masyarakat,Kalo ini terjadi lagi di Mojokerto, bisa merusak Citra bagi LSM dan fungsinya, Yang berpegangan HAM bisa kandas akibat ulah LSM yang kurang menerapkan tujuan dan fungsi dari LSM bagi Negara Indonesia yang kita Cintai ini, "Tegasnya.
Sekitar pukul 14:00 Pak machradji diterima Pak Bayu, ditanya laporan apa?. Bagaimana kejadiannya? Bukti-buktinya apa?setelah machradji menjelaskan kejadian dan kronologinya serta bukti-buktinya, disuruh menunggu Oleh pak Bayu selaku Kasat Reskrim. Satu jam kemudian Danar memanggil Pak Machradji untuk dilakukan wawancara resmi dan dibuat berita acara. Setelah itu Danar mengajak Machradji untuk menghadap ke bagaian SPKT (Sentra Pelayanan Kdpolisian Terpadu).
Sekitar jam 17:05 Machradji keluar dari ruang SPKT dengan membawa STTLP ( Surat Tanda Terima laporan Polisi) nomer : TBL/B/15/1/2022/SPKT/POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR. (Heni)
27/12/2021
Tim LBH Djawa Dwipa Dan Paguyupan Pagar Jati Perduli Warga Terdampak Erupsi Semeru
Mojokerto, merdekanews.id - Kepedulian Paguyuban arek jawa timur (Pagar Jati) berbagi menyalurkan bantuan sosial kepada Saudara-saudara korban terdampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu ( 04 Desember 2021).
23/12/2021
KANTOR DESA GUNUNGSARI DAWAR BLANDONG , TELAH DI RESMIKAN
Mojokerto Merdeka news .22 / 12 / 2021
Tepatnya di desa gunungsari kecamatan dawar blandong kabupaten mojokerto provinsi jawatimur hari ini telah di resmikan kantor pemerintah desa (PEMDES) oleh bupati mojokerto ikfina fatmawati pada hari ini rabu tanggal 12 desember 2021
Kantor desa Gunungsari yang begitu mewah dan megah , yang di lengkapi taman ,dan pagar
Di lengkapi juga taman makin terlihat asri,pasalnya di lengkapi ,kolam mini air terjun mini , di tambah dengan rumput hijau yang sangat sejuk di lihat
keindahan dan ke asrian tersebut tak lain dan tak bukan kepala desa(KADES) gunungsari ingin ,warganya nya , nyaman dan tidak sungkan untuk datang ke kantor desa jelas kepala kepala desa (KADES)gunungsari kepada beberapa awak media yang hadir
Hadir dalam acara tersebut bupati Mojokerto dr . IKFINA FAHMAWATI M.SH. ,Babinsa dan bhabhinkamtibnas gunung sari -dawar Dawar blandong dan OPD terkait.
kehadiran bupati makin terlihat hikmat dan meriah karena kehadiaran nya disambut dengan tari tarian khas adat jawa timur oleh warga gunungsari.
Sangat untuk patut diapresiasikan kinerja bapak kepala desa Gunungsari .untuk membangun kantor desa yang tidak tangung tanggung untuk dana desa ,di fokus kan untuk warga nya
Juga telah di rencanakan lagi oleh bapak kepala desa , akan di bangun lagi gedung bertingkat lantai 2 sampai 3 Bapak kepala desa Gunungsari yang di temui oleh awak media . Begitu besar harapan perubahan kantor Desa Gunungsari Dawar blandong kabupaten Mojokerto ini
Perlu di contoh untuk kantor kantor Desa yang lain . Pembangunan di utamakan karna ini semua wujut dari tangung jawab menjadi seorang kepala desa terhadap semua masyarakat nya , pembangunan harus di utamakan (Rep.Sri H )
22/12/2021
Ning Ita Resmikan Ipal Komunal Kolektif Di Lingkungan Ngaglik
Kota MOJOKERTO-Merdekanews. net
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PRKP) setempat sudah menuntaskan tahapan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di pemukiman padat penduduk.
IPAL komunal dibangun di pemukiman padat penduduk itu demi terwujudnya masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan menuju Kota Mojokerto Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
“Program pembangunan sanitasi adalah bagian dalam rangka Kota Mojokerto agar bebas buang air besar sembarangan atau istilahnya ODF (Open Defecation Free”, kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meresmikan IPAL komunal kolektif di Lingkungan Ngaglik Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan. Senin (20/12/2021).
Wali Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, Kota Mojokerto tahun lalu sudah mendapatkan predikat ODF dan juga STBM dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena telah melaksanakan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat yaitu IPAL komunal, septik komunal dan jamban keluarga atau jamban sehat
“Artinya, bahwa Kota Mojokerto ini sanitasinya sudah baik", jelas Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto ini.
Ning Ita berharap, dengan dibangunnya IPAL komunal, septik komunal dan jamban yang sehat, tidak ada lagi warga Kota Mojokerto yang buang air besar di sungai.
“Saya berharap, perilaku atau kebiasaan masyarakat sudah berubah. Kalau buang air besar harus ke WC atau ke jamban, tidak lagi di sungai atau saluran irigasi”, harap Ning Ita.
Ning Ita menegaskan, bahwa ODF merupakan salah-satu tolok-ukur Kota Mojokerto agar bisa mendapatkan predikat sebagai Kota Sehat.
“Sehat itu, artinya tidak hanya sehat masyarakatnya bebas dari penyakit, tapi termasuk sehat lingkungan. Sehat lingkungan adalah salah-satunya tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan”, tegas Ning Ita.
“Jadi, STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) memang anggaran untuk pembangunannya dari pemerintah, tapi yang melaksanakan masyarakat”, tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PRKP Pemkot Mojokerto Mashudi menjelaskan, IPAL komunal tahun ini dibangun di tujuh titik dengan anggaran sebesar Rp. 3,3 miliar lebih. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1.4 miliar dan selebihnya dari APBD Kota Mojokerto Tahun Anggara 2021 sebesar Rp. 1.9 miliar.
“Pembangunan Ipal komunal yang bersumber dari DAK dilaksanakan di 7 (tujuh) titik di 3 (tiga) kelurahan. Yakni di Kelurahan Kedungsari serta Prajurit Kulon Gang 8 dan Balong Cangkring 2. Sedangkan yang dari APBD pembangunan dilaksanakan di Suratan, Ngaglik gang Gotong Royong, Trenggilis, Rusunawa Cinde dan Kelurahan Blooto", jelas Kepala Dinas PUPR-PRKP Pemkot Mojokerto Mashudi.
Mashudi menegaskan, dalam proyek ini Dinas OUPR hanya sebagai fasilitator. Adapun pelaksananya adalah swakelola masyarakat. Maka proyek tersebut merupakan tanggung-jawab masyarakat.
“Kami hanya fasilitator. Pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan KSM, swakelola masyarakat. Termasuk pelaksanaan dan pasca konstruksi. Proyek ini menjadi tanggung jawab masyarakat, demikian juga terkait penyedotan lumpur tinja dan perbaikan komponen yang rusak sesuai sistem yang terbangun”, tegasnya.yn.
15/12/2021
Peringati HKN ke 57, Kabid Dokkes Polda Jatim Dapat Penghargaan
Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 Tahun 2021, yang berlangsung di Ballroom Ayola Hotel, Mojokerto pada Senin (13/12/2021). Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol Erwinn Zainul Hakim bersama pemerintah daerah lain, mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, atas upayanya dalam menangani Pandemi Covid-19 di Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, seluruh penghargaan tersebut, merupakan sebuah bentuk reminder. Bahwa dalam upaya penanganan covid-19 di Jatim adalah sebuah kerjasama yang kuat.
"Kita bisa sampai diposisi sekarang adalah hasil dari strong partnership kita semua," tandaanya.
Adapun Penanganan Covid-19 terbaik di Provinsi Jatim kategori Pemerintah daerah diberikan kepada Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.
Penghargaan Penanganan Covid-19 Terbaik di Jatim terdiri dari beberapa kategori. Untuk kategori Tim Penanganan Covid-19 bidang kesehatan diberikan kepada Ketua Gugus Kuratif Satgas Penanganan covid-19 Jatim Dr. Joni Wahyuadi, Ketua Gugus Tugas Tracing Satgas Penanganan covid-19 Jatim dr. Kohar Hari Santoso, Ketua Gugus Tugas Vaksinasi Satgas Penangan Covid-19 Jatim Dr. Herlin Ferliana, Ketua Gugus Tugas Logistik Satgas Penangan Covid-19 Jatim Suban Wahyudiono, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim dr. Erwinn Zainul Hakim.
Sedangkan untuk kategori TNI diberikan penghargaan kepada Kodim Banyuwangi, Kodim Lamongan, Kodim Situbondo.
Untuk Kategori Polri diberikan penghargaan kepada Polrestabes Surabaya, Polres Tuban, Polres Situbondo.
Selanjutnya, untuk kategori RS Rujukan Kelas A diberikan kepada RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Saiful Anwar Kota Malang, RSPAL Dr Ramelan Kota Surabaya. Untuk RS Rujukan Kelas B diberikan kepada RS Universitas Airlangga, RSUD Sidoarjo, RS TK.II dr. Soepraoen Kota Malang.
Untuk RS Rujukan Kelas C penghargan diberikan kepada RSUD Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, RSU Universitas Muhammadiyah Malang, RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.
Untuk RS Rujukan Tipe D penghargaan diberikan kepada RSUD Mohammad Noer Kabupaten Pamekasan, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, RSUD Dungus Kabupaten Madiun.
Selanjutnya untuk Kategori RS Darurat/Lapangan milik Provinsi diberikan kepada Kepala Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Surabaya, Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang, Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun, Rumah Sakit Lapangan Bangkalan.
Untuk Kategori RS Darurat/Lapangan milik Pemerintah Kota/Kabupaten penghargaan diberikan kepada Kepala Pondok Observasi dan Rehabilitasi Pasien Covid-19 Kabupaten Gresik, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Rusumawa & Mahad IAIN Kabupaten Tulungagung, Rumah Sakit Darurat Panggul Kabupaten Trenggalek, Rumah Sakit Darurat Agro Techno Park (ATP) Ngrambe Kabupaten Ngawi.
Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada tenaga teladan berprestasi Tingkat Nasional dalam penanganan covid-19 di Jatim diberikan dalam dua kategori. Untuk kategori pertama yakni Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Puskesmas yang diberikan kepada Badriatus Solichatin asal Puskesmas Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk kategori Sopir Ambulance RS diberikan kepada Sigit Bantomo Putro asal RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya.
Juga diberikan kepada Ka Dinas Prov Jatim atas Penanganan Covid-19 terbaik di Jatim sekaligus menerima penghargaan RS Darurat/Lapangan Bangkalan.
13/12/2021
Pembukaan Pendidikan dan Latihan Integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri TA 2021
Mojokerto, Merdeka News - Sekolah Polisi Negara (SPN). Senin (13/12/2021) pagi, menggelar upacara Pembukaan Pendidikan dan Latihan Integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri TA 2021. Yang dilaksanakan di SPN Polda Jatim. Dalam upacara tersebut, dibuka secara langsung oleh Brigjen TNI R. Edi Setiawan S.H, selaku Dirren Kodiklat AD, dan didampingi Brigjen Pol Drs. Mujiono S.H, M.Hum, selaku Katim Integrasi Lemdiklat Polri.
Upacara ini merupakan awal dimulainya rangkaian kegiatan Diklat Integrasi TNI-POLRI dalam bentuk latihan kolaborasi untuk peserta didik Dikmaba TNI AD dan peserta didik Diktukba POLRI. Yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari di seluruh Satdik Polri dan di 14 lembaga pendidikan TNI AD.
"Kegiatan diklat integrasi TNI-POLRI merupakan implementasi tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara TNI AD dan POLRI. Nomor: PKS/29/2021 DAN NOMOR: PKS/39/IX/2021 tanggal 15 September 2021. Tentang penyelenggaraan kegiatan terintegrasi pada pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama," jelas Brigjen TNI R. Edi Setiawan, saat membacakan amanat, Senin (13/12/2021) pagi.
Pendidikan pengembangan atau pendidikan pembentukan perwira dan pendidikan pengembangan umum. Sebagai tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang baik dapat diwujudkan dengan melaksanakan integrasi pendidikan di semua tingkat pendidikan TNI-POLRI.
"Pelatihan sinergitas yang dilaksanakan menitik beratkan pada ketrampilan perorangan dalam berkomunikasi, memotivasi diri, kemampuan memecahkan permasalahan, kerjasama tim dan kepemimpinan yang memiliki jiwa samapta," lanjutnya.
Untuk mendapatkan ketrampilan perorangan perlu dilaksanakan pelatihan sinergitas sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan terbangunnya rasa kebersamaan dan Esprit De Corps. Antara peserta didik Dikmaba TNI AD dan Diktuk Bintara Polri yang meliputi penanaman dan sikap tata nilai jiwa sinergitas, pengetahuan pendukung dan implementasi nilai nilai sinergitas yang meliputi:
Ketrampilan komunikasi efektif, kemampuan membangun sinergitas dan membentuk fisik yang samapta, kemampuan membangun rasa kesetiakawanan dan menumbuhkan rasa kepedulian serta solidaritas antar sesama, kemampuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kerjasama dalam tim peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketrampilan mengasah kemampuan diri dalam bidang seni, kemampuan memahami sejarah TNI-POLRI dan kemampuan memahami tugas pokok TNI-POLRI.
"Kegiatan tersebut diharapkan mampu menguatkan sinergitas antara TNI-POLRI. Sebagai komponen yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan Nasional," lanjut dia.
Pelaksanaan kegiatan latihan kolaborasi antara peserta didik Dikmaba TNI AD dan Diktukba POLRI. Yang sedang berlangsung di Satdik Polri dan Rindam TNI AD. Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik Dikmaba TNI AD maupun peserta didik Dittukba POLRI.
"Sehingga terjalin Silaturahmi dan sinergitas antara TNI AD dan POLRI. Yang dimulai dari lembaga pendidikan sampai nantinya bertugas di satuan masing masing," harapnya.
Kegiatan diklat integritas TNI-POLRI. Pada level pendidikan pembentukan Bintara, merupakan kali pertama dilaksanakan secara serentak di seluruh Satdik Polri dan lembaga pendidikan TNI AD. Kedepan, dapat menjadi agenda rutin untuk pelaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan.
Kepada peserta didik, laksanakan dan ikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan keikhlasan, jalin persahabatan dengan rekan rekan TNI dan POLRI. Sehingga mampu meningkatkan peran yang nyata dalam kerjasama dan kolaborasi antara TNI dan POLRI.
Kegiatan kolaborasi ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan sinergitas melalui kegiatan kegiatan yang membangun rasa kebersamaan, kekompakan dan kesetiakawanan.
11/12/2021
LSM GMBI Mojokerto Raya Salurkan Bantuan Korban Gunung Semeru Lumajang
JJ Mojokerto | Peduli terhadap korban erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Mojokerto Raya saluran bantuan berupa makanan, sembako, obat-obatan dan di Kabupaten Lumajang. Sabtu (11/12/2021).
Syaiful Bahri Ketua LSM GMBI Distrik Mojokerto Raya yang memimpin rombongan dalam penyaluran bantuan ke tempat korban bencana di Lumajang mengatakan, Penyaluran bantuan ini adalah bentuk kepedulian dari keluarga besar LSM GMBI dari Distrik Mojokerto Raya terhadap saudara- saudara kita yang lagi kena musibah Erupsi gunung Semeru di Lumajang
Dan bantuan ini sendiri murni berasal dari para anggota LSM GMBI Mojokerto Raya terdiri dari pengurus DPD serta dari jajaran KSM yang ada di 18 Kecamatan Wilayah Mojokerto.
"lni adalah murni bentuk kepedulian dari anggota LSM GMBI Mojokerto Raya tidak mengalang dana ke masyarakat umum" kata Syaiful
Lebih lanjut Ketua LSM GMBI Distrik Mojokerto Raya menuturkan, Bantuan yang dikirim ke korban erupsi gunung di Lumajang oleh Panitia LSM GMBI Distrik Mojokerto Raya adalah 350 Kg beras, air mineral 11 Dos, Mie instan 32 Dos, Susu Dancow 2 pack, Sabun mandi dan Cuci 2 Dos, pasta gigi 3 slop, telur ayam 3 peti, pakaian layak pakai 3 karung serta obat-obatan.
"Semoga bantuani ini bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban saudara kita yang menjadi korban erupsi gunung Semeru yang ada di Lumajang" tutur Syaiful Bahri.
Sesampainya di Lumajang, Bantuan langsung diserakan ke Posko Bencana di Lumajang untuk di salurkan ke korban erupsi gunung Semeru. (Heni)
-
Probolinggo - Polres Probolinggo intensif melakukan pengecekan ketersediaan tabung oksigen medis untuk pasien Covid-19, untuk menghindari ad...
-
Merdekanews.net Sosok pocong dan kuntilanak berkeliaran di jalur protokol yang menjadi akses menuju Kota Mojokerto. Kedua sosok hantu itu me...
-
Sidoarjo.merdekanews.net Perhari, resto yang berada di Jalan Raya Komplek Perumahan Taman Pinang Indah, Sidoarjo ini menyediakan 20 porsi ma...
