MASYARAKAT PEDULI OKU BERSATU PERTANYAKAN KEJELASAN PERKEMBANGAN LAPORAN Di KEJARI OKU

 BATURAJA ,Merdekqnews.id Masyarakat Peduli OKU Bersatu gabungan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat pada kamis 9/9/2022 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri OKU. 

Tujuan Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat ini mendatangi kantor Kejari OKU, bertujuan untuk mempertanyakan perihal tindak lanjut perkembangan penanganan laporan pengaduan Indikasi Korupsi Dana pemberian Konpensasi jika ada gangguan kelistrikan yang terjadi pada PLN unit layanan pelanggan yang telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri OKU  melalui Kasi Intelijen usai aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejari OKU beberapa bulan lalu dengan Nomor 04/LP/SS/XX/MPOB/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022. 

Kedatangan mereka diterima oleh Kasi Intelijen Variska Ardinata Kodriansyah, SH.,MH. Menurut Variska Laporan Masyarakat Peduli OKU Bersatu telah diteruskan penanganan nya ke Kasi Pidsus Johan Ciptadi,SH,MH. 

" Laporan Pidsus yang menangani. Kami tidak mengetahui tentang itu. Kalau demo itu kasi Intel yang  ngadapi itu judulnya, Karno kami ini sesuai dengan Tupoksi lipanggal, pengamanannya memang dikami, kami yang ngadapi demo, tapi kareno dikajaksaan ini ado duwo yang bisa  menangani laporan pengaduan ini bisa Intel bisa juga pidsus PLN kemarin diturunkanlah ke pitsus langsung ke pak Umar" Jelas Variska kepada Portal ini.

Terkait apakah sudah ada panggilan terhadap terlapor. Variska mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut, di karenakan banyaknya pekerjaan bagian Intelijen dan mereka tidak lagi turut campur berkenaan dengan laporan tersebut. 

" Tanyola dengan Kasi Pidsus" jelas Kasi Intelijen diruang kerjanya.

Sedangkan Kasi pidsus Johan tidak dapat di temui .

Ditempat terpisah, Hipzin Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi Sumsel (MARKAS) menerangkan kepada awak media , adapun laporan Indikasi korupsi Dana pemberian Konpensasi jika ada  gangguan kelistrikan yang terjadi pada PLN unit layanan pelanggan yang telah mereka sampaikan di Kejari OKU beberapa bulan lalu dengan Nomor 04/LP/SS/XX/MPOB/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022. 

Disamping mempertanyakan laporan  secara lisan, Masyarakat Peduli OKU Bersatu juga menyampaikan surat resminya terkait mempertanyakan laporan indikasi korupsi dengan Nomor 05/TLL/SS/XX/MPOB/IX/2022 prihal Mempertanyakan perkembangan laporan tertanggal 5 September 2022.jelas Hipzin. ( JON / Tim )

Anggota Fraksi PDI P Dewan Banyuwangi Temui Unjuk Rasa Mahasiswa "Tolak Kenaikan Harga BBM"

Banyuwangi, Merdekanews.id

Menanggapi aksi unjuk rasa Mahasiswa dalam menolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor DPRD Banyuwangi , Senin (5/09/2022) , salah satu anggota dewan dari fraksi PDI-Perjuangan,sebut saja Eko Hariyono, naik ke mobil komando pengunjuk rasa, dan ikut mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa. Langkah dia mewakili DPRD Kab Banyuwangi. 

Bahkan dirinya secara tegas siap mendukung dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa.

"Pertama kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang mengawal kepentingan rakyat. Kami siap untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintahan yang lebih tinggi," tegas Eko saat naik di mobil komando.

Menurutnya, kenaikan harga BBM dinilai belum tepat. Sebab pertumbuhan ekonomi masyarakat belum stabil pasca pandemi Covid-19. Kenaikan BBM ini akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat sehingga bisa menjadi salah satu perhatian di depan mata.

"Oleh karenanya, sekali lagi kami siap mengawal. Kami juga siap memfasilitasi mahasiswa dalam ruang sidang untuk pembahasan lanjutan teman-teman," tegasnya.

Sebelumnya Korlap Aksi, Aris Rahmatullah dalam orasinya menambahkan setidaknya ada 8 tuntutan . Paling teratas adalah terhadap kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah pada Sabtu (3/09) kemarin.

"Pemerintah menaikkan harga BBM ini sama sekali tak relevan dengan kondisi Indonesia yang hari ini masih berupaya untuk bangkit dan pulih dari keterpurukan pandemi Covid-19. Kami terus memperjuangkan agar kenaikan BBM dibatalkan," tegas Aris.

Selain menolak kenaikan harga BBM, soal mafia migas , melalui DPRD Banyuwangi, Mahasiswa mendesak agar pemerintah segera memberantas mafia migas.

"Terakhir kami meminta agar DPRD Banyuwangi melakukan sidang secara terbuka, dalam rangka mengawal seluruh pertanyaan kami," ucap Aris.

Berikut tujuh yang disuarakan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi yakni menolak keras kenaikan harga BBM, Evaluasi SKK dan BPH Migas, Berantas mafia migas, Copot Menteri ESDM, Revis Perpres No. 191 Tahun 2014, Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 dan mendesak DPRD Banyuwangi mengawal Mahasiswa. (anw)

Forkopimda Lumajang Duduk Bareng Para Ketua Paguyuban, Sikapi BBM Naik*

Lumajang, Merdekanews.id Malibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, duduk bareng paguyuban sopir dan para buruh, di ruang eksekutif Polres Lumajang.

Sikapi keputusan pemerintah yang resmi menaikkan harga BBM ( Bahan Bakar Minyak ), sejumlah elemen masyarakat diajak dewasa menyikapi, dan satu komitmen menjaga wilayah tetap kondusif.

Selain jajaran forkopimda, kegiatan turut menghadirkan berbagai pihak diantaranya kepala OPD lingkup Pemkab Lumajang, pihak pertamina, paguyuban sopir, serikat buruh migran Indonesia, PG Jatiroto, Sarbumusi Kabupaten Lumajang, SPAI FSPMI Kabupaten Lumajang dan SPSI Kabupaten Lumajang, dihadiri masing ketua.

Dikatakan oleh Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H, kegiatan tersebut dilaksanakan dan secara matang di gelar jelang kenaikan BBM Kamis kemarin. Ungkap dia, penting dalam hal mengantisipasi serta mencegah terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan.

"Kamis kemarin, kita diskusi dan komunikasi terkait situasi di wilayah Kabupaten.Lumajang terwujud dalam keadaan kondusif, kamtibmas kondusif yang tentu merupakan hasil dari kerja bersama antara TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah. Tentu tidak akan kami lakukan saat itu saja. Kita tidak bisa menunggu setelah adanya kejadian. Maka kita perlu waspadai menjelang terjadinya suatu kejadian, sehingga dapat di minimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan," ucapnya, pada awak media, Senin (5/9/2022).

Orang nomer satu di Polres Lumajang itu, menggambarkan situasi saat ini, tengah terjadi perang antara dua negara yaitu Ukraina dan Rusia, yang sangat berdampak pada ekonomi di dunia.

"Pasca naiknya harga BBM, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak berupa bantuan dan lain - lain," imbuhnya.

Sebagai pimpinan, ia berlaku bijak kalaupun ada unjuk rasa, harus ada kegiatan yang bermanfaat dengan cara duduk bersama hingga mencapai keputusan yang tepat dan saling menguntungkan.

Rangkaian kegiatan saat itu, turut mendengar aspirasi dan masukkan dari berbagai pihak yang hadir, utamanya yang mewakilinya masyarakat khususnya pekerja. Ia berharap, dengan adanya masukan dari perwakilan pekerja buruh dapat di dengar oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dengan segera mencarikan solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat.

"Prinsipnya, kita menyelesaikan masalah tanpa membingungkan orang lain," tukas Kapolres Lumajang.

Senada diwaktu yang sama, Dandim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra Y.T S.T M.M mengajak semua pihak khususnya yang hadir, pasca naiknya harga BBM, tidak timbul gejolak di Kabupaten Lumajang.

"Mari kita utamakan diskusi mencari solusi khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang. Tunjukkan kalau kita ini matang, dewasa dalan menyikapi situasi dan berpegang teguh pada prinsip keguyuban," ucap Dandim.

Sementara Ketua Hiswana Migas Kabupaten Lumajang Supratikto menerangkan, 17 SPBU yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang, terkecuali Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Ranuyoso.

Kata Supratikno, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai harga baru BBM, menurutnya masih meringankan beban masyarakat. "Sehingga saya berharap tidak terjadinya panic buying. Sehingga meminimalisir terjadinya aksi penimbunan yang merupakan pelanggaran/ kegiatan ilegal," kata dia.

"Sesungguhnya pertamina akan membuat ketentuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya pembelian menggunakan QR Code (Barcode)," imbuhnya.

Serta dijelaskan olehnya, adapun cara menggunakan atau mendaftar QR Code langsung mendatangi SPBU di Wilayah Kabupaten Lumajang, dan ditegaskan petugas siap membantu masyarakat.

"Harga BBM di Negara Indonesia masih merupakan harga BBM yang murah, dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah pusat, sehingga menekan harga BBM di wilayah seluruh indonesia. Sementara penggunaan dari BBM non subsidi yaitu meminimalisir kerusakan pada mesin kendaraan, sehingga menjadi awet dibandingkan dengan BBM Subsidi," imbuh dia.

"Terkait pendaftaran kendaraan roda 2 tidak dilakukan pendaftaran sehingga masih bebas mengisi tanpa QR Code," pungkasnya.

Pasca duduk bersama, mengupas tuntas situasi dan saling mendengarkan dan menanggapi aspirasi berkaitan dengan BBM merupakan kebutuhan yang mendasar, kegiatan dilanjutkan dengan sidak di SPBU Labruk Lor Kecamatan / Kabupaten Lumajang, bersama dengan Dandim 0821 Lumajang dan Perwakilan dari Pemerintah Daerah.

Polres Lumajang Lakukan Siaga Patroli di SPBU , Lumajang Relatif Kondusif

Lumajang, Merdekanews.id Pasca pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, hampir secara keseluruhan area SPBU di Kabupaten Lumajang, ada pada situasi kondusif.

Terpantau masih sama rata dengan seperti hari - hari biasa. Meski ada sedikit penambahan antrean, itupun relatif sama dengan momen akhir pekan hari sebelumnya, dimana lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di Kabupaten Lumajang, mayoritas berada di jalur menuju kawasan wisata.

Menyikapi hal tersebut, Kepolisian Resor Lumajang bersinergi dengan personel TNI dan lintas sektoral, tidak underestimate. Polsek jajaran tetap mengantisipasi lonjakan, dengan bersiaga mengamankan obyek vital di kawasan masing - masing.

"Sesuai arahan Kapolres Lumajang, antisipasi tetap kami lakukan. Pada dasarnya wilayah harus kondusif. Seluruh polsek jajaran Polres Lumajang bersinergi dengan instansi terkait, melakukan pengamanan dan patroli, memantau dan mengamankan agar aktivitas terjamin aman lancar," kata Kasubsipenmas Aipda Eko Budi Laksono, meneruskan ucap Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H, Minggu (4/9/2022).

Senada masyarakat dirasa sudah menganggap, kenaikan harga BBM menyikapi situasi dan kondisi tertentu, merupakan hal yang biasa dan lazim. 

Selebihnya, Eko mengutarakan apresiasi pada warga yang dinilai matang menyikapi suatu keadaan. 

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemarin mengumumkan BBM bersubsidi terbaru per 3 September 2022 jam 14 : 30 wib, yakni :

Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Polantas Lumajang Siaga di Akses Keluar Masuk SPBU

 

Lumajang,Merdekanews.id Guna memastikan arus lalu lintas di ruas jalan nasional di wilayah Polres Lumajang, anggota Satlantas Polres Lumajang bersiaga di akses keluar masuk SPBU, Sabtu (3/9/2022).

Kegiatan menitikberatkan pada antisipasi antrean kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBB. 

Kasatlantas Polres Lumajang AKP Radyati Putri Pradini, S.I.K dikonfirmasi melalui Kasubsipenmas Aipda Eko Budi Laksono mengatakan, SPBU di jalan Gatot Subroto dan Jalan Sukarno Hatta menjadi lokasi kegiatan.

Eko menyampaikan, hingga sore tadi situasi terpantau aman lancar. Diakuinya, ada beberapa kendaraan mengantri akan tetapi masih dalam kategori wajar. Tidak berdampak pada aktivitas lalu lalangnya kendaraan di jalan nasional.

"Kegiatan serupa dilakukan di area SPBU, terutamanya yang berada di tepi jalan nasional. Tentu kami sikapi setiap situasi, pada prinsipnya pengguna jalan harus merasa aman dan nyaman. Dengan kata lain, tidak terjadi kepadatan lalu lintas di jalur nasional," kata dia, pada awak media.

Selain memantau, personil juga mengatur laju kendaraan yang keluar masuk ke area SPBU. 

Diwaktu yang sama Kasubsipenmas juga mengimbau pada pengendara kendaraan bermotor, untuk tetap hati - hati dan waspada. Utamakan keselamatan dengan menaati peraturan lalu lintas yang sudah diterapkan.

Polisi Tetapkan Satu Tersangka, Sita Ratusan Liter BBM Solar.

 

Lumajang, Merdekanews.id Kepolisian Resor Lumajang Jawa Timur, berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah.

Bermula Selasa kemarin, polisi mendapatkan informasi jika ada pengisian bahan bakar minyak jenis solar disalah satu tempat pengisian BBM di Wilayah Kecamatan Ranuyoso. Bertepatan saat polsek setempat melakukan patroli, didatangi dan benar adanya. 

Solar saat itu dimasukkan ke dalam tandon berkapasitas 500 liter. Usai dilakukan pengecekan, angkutan berikut tandon dan juga sopir, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H mengatakan, keterangan diperoleh jika yang bersangkutan akan menjual kembali solat tersebut ke tingkat pengecer. Dari harga beli sebesar Rp. 5.150 per liter, akan dijual kembali seharga Rp. 5.485 per liter. Juga dalam kemasan jirigen akan jual seharga Rp. 192.000 dengan kapasitas 35 liter.

"Dalam kasus ini, kami amankan seorang pria inisial 'S' (39) warga Desa Tegalsari Kecamatan Ranuyoso. Berikut barang bukti diantaranya 1 unit kendaraan angkutan jenis pickup, 2 tandon kapasitas 500 liter, yang satu berisikan solar 500 liter sementara yang satunya kosong dan 2 lembar struk pembelian solar," kata Kapolres, Jum'at (2/9/2022).

Dari serangkaian pemeriksaan, 'S' saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolres Lumajang. Ia terancam dijerat pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi. 

Tersangka diduga menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah.

PENYERAHAN SHORT CUT “YEH OTAN” , TINGGAL TUNGGU UJI LAIK DAN PEMBEBANAN

Bajra, Merdekanews.id

Proyek Short Cut Tukad Yeh Otan, Desa Antap Kecamatan Bajra Kabupaten Tabanan, Bali senilai 59 Milyar lebih , di pastikan dalam waktu dekat akan segera bisa di manfaatkan oleh masyarakat .  progress nya hampir 100 % , jika di amati tinggal perbaikan sisi jalan sebelah timur jembatan itu. Di konfirmasi kebenaran di lapangan itu Kasatker PJN I BPJN Wilayah VIII Jawa – Bali,  Izzudin tidak menampik ,  hanya saja kata dia untuk penyerahan proyek tersebut menunggu hasil uji laik dan uji pembebanan.  “tinggal menunggu uji laik dan uji pembebanan saja ,  lalu akan di serahkan ke kami “ ungkap Izzudin melalui sambungan whatsap nya, kepada merdeka news Bali pada Rabu siang (7/09/2022) . 

Masih menurut Kasatker PJN I , bahwa proyek itu sempat di terjang musibah banjir bandang pada 2021 silam yang membuat Pek Pilar Jembatan porak poranda lalu di terjang kenaikan harga bahan material , solar,  aspal meroket . “akibatnya , proyek yang bersumber dari dana APBN itu tidak tepat waktu alias molor “ tandas Izzudin . Dia pun menegaskan pihak nya tetap memberlakukan denda sesuai aturan main dalam UU Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak penyedia jasa (PJ) imbuh Izzudin seperti PT Modern Surya Jaya dan PT Pramana Arta Raharja selaku KSO bertanggung jawab . “ jangan khawatir PJ siap tanggung jawab “ tandas nya. Saat di desak info denda di hitung sejak tanggal dan bulan berapa , Izzudin memilih tidak berkomentar,  dia hanya menggaris bawahi bahwa sejak banjir bandang dan Pek Pilar Jembatan itu hancur,  penyedia jasa hanya mengajukan perpanjangan waktu.  

Sekedar mengingatkan bahwa proyek shot cut “ Yeh Otan “ merupakan salah satu ide Kementrian PUPR Pusat untuk memangkas akses jalan yang memang cukup  membahayakan pengendara R2 maupun R4. Selain fisik jalan yang menanjak dan menukik serta bergelombang, sepanjang jalan Bajra itu memiliki tikungan tikungan. Tak pelak sepanjang jalan itu sering terjadi laka lantas dan memakan korban jiwa.

Tidak hanya itu, sering kali truk bermuatan berat saat menanjak acap kali mogok. Sehingga membuat kemacetan mengular. Itulah beberapa permasalahan yang terjadi di sepanjang jalan Bajra, Tabanan.

Maka untuk memecah masalah jalan Bajra yang kerap membuat miris, Pemerintah Pusat melalui sumber dana APBN 2021 dan 2022 sebesar Rp59 Milyar lebih, membuat Pembangunan Jembatan Denpasar – Gilimanuk (TK. Yeh Otan). Pembangunan ini di garap oleh rekanan PT Modern Surya Jaya dan PT Pramana Arta Raharja selaku KSO dengan Konsultan supervisi PT Tata Guna Patria, PT Eskapindo Matra dan PT Gaharu Sempana.

Saat itu Menurut Kasatker PJN Wilayah I Provinsi Bali, Agung Sanjaya , sebelum di jabat Izzudin mengatakan kepada awak media bahwa proyek pembangunan Jalan pintas itu tergolong multi years dan di prediksi proyek itu akan rampun pada awal Juni 2022 . Jembatan itu di buat, untuk mempermudah akses jalan TK. Yeh Otan, Bajra, di nilai sangat mengkhawatirkan.

“shortcut itu dibuat untuk mempermudah akses dan mempersingkat waktu tempuh bagi pengguna jalan,” kata pria yang akrab di panggil Gung Ajik kala itu .

Namun hingga kini Short Cut Yeh Otan sepenuhnya belum rampung . berdasarkan pengamatan merdeka news Bali, Selasa(6/09/2022) proyek itu tinggal menunggu hasil uji laik dan uji pembebanan . jika hasil nya sesuai dengan harapan Pemerintah otomatis proyek dengan nilai 59.474.469.000 dengan masa pelaksanaan 420 hari kalender bisa secepat nya di rasakan masyarakat . (anw)