Polisi Serahkan Bantuan Paket Sembako Untuk Warga Dusun Sumberlangsep

Lumajang, Merdekanews.id Anggota Polsek Candipuro bersama Polres Lumajang memberikan bantuan sembako kepada warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jumat (16/12/2022).

Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada warga Dusun Sumberlangsep bersama TNI, Banser  dan relawan.

Bantuan diberikan kepada warga Dusun Sumberlangsep karena akses jalan menghubungkan Jugosari terisolasi karena jalan terputus tergerus aliran awan panas guguran Semeru dan lahar dingin pada hari Kamis 15 Desember 2022.

Kapolsek Candipuro AKP Sajito mengatakan, bantuan beras dan sembako dari BPBD Lumajang untuk warga Dusun Sumberlangsep yang terisolasi akibat banjir lahar dingin gunung Semeru.

"Bantuan paket sembako yang distribusikan ada 137 berupa beras dan sembako kepada warga Dusun Sumberlangsep," katanya.

Sajito menyampaikan, bantuan berupa 137 paket beras dan sembako dari BPBD Kabupaten Lumajang untuk warga Dusun Sumberlangsep dengan  jumlah 137 KK atau 470 jiwa.

"Sampai saat ini warga Dusun Sumberlangsep masih belum bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya," ucapnya.

Menurut Kapolsek, bantuan paket sembako sejumlah 137 berupa beras dan sembako di turunkan dari kendaraan truck di atas jembatan penghubung Dusun Sumberkajar dan  Sumberlangsep.

"Bantuan di turunkan secara estafet karene akses jalan terputus sehingga droping bantuan tidak bisa langsung ke lokasi warga di Sumberlangsep," ujar Sajito.

Ia berharap bantuan sembako ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang terdampak banjir.

"Mudah-mudahan bantuan sosial berupa beras dan sembako dari pemerintah Lumajang bisa bermanfaat berguna bagi seluruh warga dusun sumberlangsep," pungkasnya.

Pererat Soliditas dan Sinergitas, Diklat Integrasi TNI-Polri Digelar

Polri melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) integrasi Dikmaba dan Diktukba Polri. Adapun waktu pelaksanaan diklat integrasi kampus kebangsaan TNI-Polri ini dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 12 hingga 16 Desember 2022.

Kalemdiklat Polri Komjen Rycko Amelza Dahniel dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakapolda Kalimantan Tengah Irjen Ida Oetari Poernamasasi mengatakan, dasar kegiatan diklat integrasi kampus kebangsaan TNI-Polri ini merupakan tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri, yang dituangkan dalam naskah kerja sama pendidikan dan pelatihan integrasi semua jenis dan jenjang pendidikan TNI-Polri.

"Maksud dan tujuan utama dari diklat ini adalah mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bhayangkara Polri sejak dari masa pendidikan sehingga terbentuk kebersamaan, kekompakan dan ikatan moral," kata Ida.

Ida menambahkan, TNI-Polri yang solid artinya tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba dan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam menjaga keutuhan NKRI.

Lalu TNI-Polri yang sinergi artinya bekerja secara fungsional dalam satu sistem NKRI, saling mendukung, saling memperkuat, bahu-membahu dan bukan bekerja sendiri-sendiri, dalam menjamin terwujudnya pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun materi yang diberikan pada diklat integrasi ini yaitu pertama pengenalan doktrin satuan TNI-Polri. Kedua pengenalan matra TNI dan tugas pokok Polri. Ketiga perbantuan TNI kepada Polri. Keempat kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan kelima membangun soliditas TNI-Polri.

Ida menuturkan, dalam diklat integrasi ini dilaksanakan di 13 satdik Polri, 11 satdik TNI AD, 1 satdik TNI AL dengan jumlah peserta didik sebanyak 7.306 orang, yang terdiri dari dari Polri sebanyak 4.346 laki-laki dan 503 wanita. Dari TNI AD sebanyak 1.452 laki-laki dan 170 wanita. Semantara dari TNI AL sebanyak 765 laki-laki dan 50 wanita dan dari TNI AU sebanyak 20 wanita.

Secara khusus pada tahun ini diklat integrasi pada bintara wanita dapat dilaksanakan secara bersama-sama di Sepolwan Polri yang diikuti oleh peseeta dari bintara Polwan Polri, Kowas, Kowal dan Wara.

"Diklat integrasi pada bintara TNI-Polri ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan secara serentak," katanya.

PEMKOT MOJOKERTO GELAR SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI BAGI CAMAT DAN LURAH SE-KOTA MOJOKERTO

Kota Mojokerto-Merdekanews. id-Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, utamanya terkait peredaran rokok ilegal di masyarakat, Kamis (15/12). Sosialisasi bertempat di Gedung Pertemuan

Kelurahan Jagalan tersebut diikuti oleh para camat dan lurah se-Kota Mojokerto.

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari yang turut hadir membuka sosialisasi tersebut, menekankan jika para camat dan lurah memiliki peran penting dalam peredaran rokok ilegal, terutama dengan menjaring masyarakat yang melakukan produksi rokok ilegal.

“Panjenengan adalah sosok-sosok yang dekat dengan warga, sehari-hari berbaur dan berinteraksi langsung dengan warga. Jadi seharusnya tau siapa-siapa saja yang biasa ngelinting rokok sendiri,” ungkap wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini.

Lebih lanjut, jika mendapati kasus tersebut, para camat ataupun lurah kemudian harus bisa meyakinkan kepada warga terlibat untuk bersikap kooperatif dengan pemerintah. Sebab, ke depan Pemkot Mojokerto berpeluang untuk membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kalau perlu lakukan pendekatan personal. Jelaskan kalau itu bukan pelanggaran, ada cara untuk menjadikannya legal, yaitu KIHT. Kalau data pengakuan di masyarakat tidak ada, maka tidak bisa KIHT dibangun,” tutur Ning Ita.

Sebagai konsekuensi pembentukan KIHT, nantinya Pemkot Mojokerto tidak hanya menyiapkan anggaran pembangunan gedung tempat produksi, melainkan juga anggaran bantuan modal dan perijinan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sehingga

rokok yang diproduksi oleh warga tersebut dapat dikategorikan rokok legal.

Dengan KIHT diharapkan, tidak hanya menekan peredaran rokok ilegal, melainkan justru dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga.

Sebagai informasi, pada sosialisasi tersebut juga turut menghadirkan langsung narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sidoarjo. yn

Hentikan Truk Mengambil Pasir Lokasi Erupsi, Warga Kajarkuning Ucapkan Terima Kasih Kepada Polisi

Lumajang, Merdekanews.id Kapolsek Candipuro AKP Sajito bersama Iptu Imam Supardi Polres Lumajang memberikan himbauan kepada armada truk pasir di Dusun Kajarkuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro untuk tidak melakukan aktivitas tambang pasir.

Anggota Polres Lumajang mendatangi lokasi bencana erupsi gunung Semeru setelah mendapatkan laporan dari warga masyarakat adanya truk yang mengambil pasir.

Kasubsi Penmas Subbag Humas Polres Lumajang Aipda Eko Budi Laksono mengatakan, Setelah mendapatkan laporan dari warga adanya truk yang mengambil pasir di lokasi bencana erupsi kemudian ditindaklanjuti polisi langsung mendatangi lokasi untuk menghentikan aktivitas penambangan.

"Polisi datang dan memberikan himbauan untuk sementara tidk melakukan aktivitas penambangan karena situasi saat ini masyarakat Dusun Kajar Kuning masih berduka," terangnya.

Sementara itu, Warga Dusun Kajarkuning mengucapkan rasa terimakasih atas respon dan tanggapan dari Kapolsek Candipuro atas adanya laporan dari warga yang ada Armada mobil dam truck mengambil pasir di area bencana di dusun kajar kuning.

Dengan cepat Polisi datang dan memberikan himbauan dan teguran kepada truk pasir agar tidak mengambil pasir. Semoga ini tidak di ulangi lagi sebelum kondisi aman.

"Saya atas nama masyarakat kajar kuning mewakili warga sangat puas dengan pelayanan dari Kapolsek sama imam Supardi dari polres Lumajang," ungkapnya.

Kapolres Lumajang 'Nambang Pakai Mesin Sedot Itu Melanggar Aturan'

Lumajang , Merdekanews.id Kepala Kepolisian Resor Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H, tegas meminta agar para penambang pasir yang menggunakan mesin atau alat sedot, menghentikan kegiatannya.

Tegas, orang nomer satu di Kepolisian Resor Lumajang itu, akan menindak tegas jika masih ada pihak baik perorangan atau kelompok, yang dinilai membandel tak mengikuti aturan.

Hal itu ia sampaikan melalui saluran seluler, didengarkan langsung oleh puluhan orang ( pelaku penambangan menggunakan mesin sedot -red ), saat menggelar aksi mendatangi kantor tambang LJS di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Jum'at (9/12/2022).

Saat itu mereka bermaksud meminta kejelasan. Sebab, sudah tiga hari lamanya tidak diperbolehkan beraktivitas, yang menurut mereka sudah ada kesepakatan berkegiatan, di lahan tambang berizin milik LJS. 

Dikawal oleh Kasi Propam Polres Lumajang dan anggota Kepolisian Sektor Pasirian, aksi mereka berjalan aman dan tertib. Bahkan, merekapun secara tidak langsung memperoleh pencerahan hukum dari Kapolres Lumajang, mengenai aturan pertambangan. Prinsipnya, tidak ada aturan manapun yang membenarkan menambang pasir menggunakan masin atau alat sedotan.

Ada yang menarik, Kapolres Lumajang menunjukkan rasa sayangnya pada warga melalui ucapannya. Ia tidak menginginkan warganya terbelit hukum atas kegiatannya yang semata - mata ingin menafkahi masing - masing keluarganya.

"Namanya manual, tidak menggunakan sedotan, alat. Manual yang saya tahu menggunakan tangan, serokan atau sekop atau tenaga. Kalau menggunakan alat sedotan ini melanggar, maka tentu akan saya tangkap. Tidak ada dalam aturan tambang manapun yang menggunakan sedotan," ucap Kapolres. 

Senada meminta untuk dimengerti, jika nambang pakai sedotan yang disedot itu air ada pasirnya. Maka yang diangkut dalam kondisi basah, mempengaruhi batas angkut, bahkan bisa - bisa merusak badan jalan yang afiliasinya merupakan bangunan pemerintah bagi masyarakat umum. Belum lagi timbulnya kerusakan di areal tambang itu sendiri.

Disisi lain, jika para penambang manual mau tertib dan benar - benar beraktivitas menambang dengan sejatinya manual ( tidak menggunakan sedotan ), pihaknya berkenan memberikan fasilitasi akses rekomendasi pada pemilik tambang yang berizin.

Disisi lain, Kapolres Lumajang tidak ingin pihaknya dikategorikan melakukan pembiaran terhadap adanya suatu pelanggaran. Senada meminta, para penambang yang menambang dengan memakai sedotan, untuk mau melihat dan menghargai orang atau pihak yang selama ini sudah mau tertib dan mengikuti aturan.

"Ini negara, negara hukum. Tolong ikuti dan taati aturan hukum yang berlaku," i

Pasca menerima penyampaian dari kapolres, para penambang itu akhirnya menyadari dan berkenan taat menghindari tersangkut permasalahan hukum. Merekapun dipersilahkan beraktivitas akan tetapi dengan catatan, tidak menggunakan alat yang dimaksud.

KPUD Kab. Mojokerto GelarUji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dalam Pemilu 2024

Mojokerto, Merdekanews.id Pelaksanaan Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dalam Pemilu 2024 yang diadakan oleh KPUD. Kabupaten Mojokerto dihadiri tidak kurang dari 50 orang lebih dan sebagai penanggung jawab adalah Muslim Bukhori selaku ketua

Pelaksanaan acara Uji Publik ini dilaksanakan di Hall Multifunction Hotel Grand Whizp Trawas Jl. Raya Trawas,  Dusun Jibru Desa Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto pada Selasa, 13/12/2022

Ketua KPUD dalam sambutannya menyampaikan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan perlu adanya usulan dan rancangan dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab. Mojokerto dalam Pemilu tahun 2024, dengan adanya usulan dari para undangan bisa disepakati untuk rancangan yang akan diajukan kepada KPU sedangkan usulan yang disampaikan harus dilampiri dengan kajian sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara legal dan bisa menjadikan keputusan yang terbaik dalam hal penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD. Terangnya.

 

Tanpak hadir pada acara tersebut adalah semua komisioner KPU Kab.Mojokerto,

Dandim 0815/Mojokerto diwakili Letda Inf Sutopo (Danunit Inteldim 0815/Mojokerto).

2. Kapolres Mojokerto diwakiili  AKP Yuli Riyanto (Kasat Intelkam Polres Mojokerto).

3. Kapolres Mojokerto Kota diwakili Ipda Suhartanto (Kanit I Intelkam Polres Mojokerto Kota).

4. Drs. Nugraha Budhi Sulistya, SH., M.Si (Kapala Bakesbangpol Kab. Mojokerto).

5. Bpk Amat Susilo, MM (Kadispendukcapil Kab. Mojokerto).

6. Bpk Muslim Bukhori Ketua KPUD Kab. Mojokerto, beserta Sekretaris KPUD Kab. Mojokerto Bekti Rochani, Bawaslu Kab. Mojokerto, Ketua Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024 Kab. Mojokerto, Lembaga/Ormas MUI, NU, Muhammadiyah dan FKUB, Perwakilan Mahasiswa Universitas STIE Al Anwar, Unim, IAI Uluwiyah, dan IKHAC, Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia serta Pemantau Pemilu.

Ditempat yang sama Arif selaku Divisi Teknis KPU Kab. Mojokerto memaparkan  terkait dengan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kab. Mojokerto "Bahwa kegiatan uji publik adalah untuk menguji sejauh mana tanggapan dari semua elemen yang ada di Kab. Mojokerto terkait dengan rancangan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD, apakah tetap menggunakan rancangan seperti tahun 2019, Bahwa untuk saat ini sudah ada 3 rancangan yang diusulkan oleh elemen masyarakat Kab. Mojokerto terkait dengan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kab. Mojokerto, hasilnya akan diumumkan oleh KPU RI pada tgl 18 Desember 2022 dan untuk saat ini jumlah alokasi yang tersedia untuk DPRD Kab. Mojokerto ada 50 kursi berdasarkan pembagian dari jumlah penduduk diatas 1 Juta, dan jumlah kursi tersebut masih relevan untuk digunakan dan yang terakhir 3 usulan Dapil dan Alokasi kursi DPRD Kab. Mojokerto yang sudah diterima oleh KPUD Kab. Mojokerto, sebagai berikut :

1) Usulan dari PDIP mengulkan agar Dapil dirubah dari 5 Dapil menjadi 6 Dapil.

2) Bawaslu tidak ada usulan perubahan Dapil hanya kajian untuk pemantapan, sehingga tetap menggunakan 5 Dapil sesuai Pemilu 2019.

3) Usulan dari PPP yang intinya ada selisih kursi dari masing-masing Dapil yag tidak berimbang namun tidak ada kajian secara baku yang disampaikan dari PPP.

Sedangkan paparan dari Wabarozalia Ritona, S.E. (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab. Mojokerto), bahws kajian usulan Dapil dan perolehan kursi DPRD Kab. Mojokerto untuk Pemilu 2022 tidak perlu ada perubahan Dapil maupun perolehan kursi DPRD Kab. Mojokerto.

Begitu juga usulan dari Eka dari Partai Gelora bahwa tidak perlu adanya penambahan Dapil dan partai Gelora tetap menginginkan 5 Dapil karena sudah sesuai dengan 7 unsur prinsip penetapan Dapil.

Dan usulan yang terakhir dari Imam Sutarso dari Partai PKS bahwa untuk Dapil tidak perlu adanya penambahan dan masih relevan digunakan 5 Dapil dalam Pemilu 2024. (Heni)

PT Cheil Jedang Indonesia Ploso Jombang Luncurkan ESG (Enviromental Sosial and Governance Dan Gerakan Jombang Lestari

Jombang, Merdekanews.id – Menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) Ploso, meluncurkan Gerakan Jombang Lestari dan Environmental Social and Governance (ESG) di lapangan Desa Wonosalam, Senin (12/12/2022) pagi.

Peluncuran program ini, ditandai dengan penanaman pohon yang dipimpin Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan diikuti Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Forkopimda Kabupaten Jombang, secara serentak.

Sedangkan dari PT Cheil Jedang Indonesia Ploso, tampak hadir Vice President Director, Hwang In Seok beserta Devision Head, Mulyono.

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan bulan Desember sebagai Bulan Menanam Pohon Nasional (BMPN).

"Tujuannya, untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman," katanya.

Menurutnya, kegiatan penanaman ini bekerjasama dengan PT Cheil Jedang Indonesia melalui programnya yaitu Environmental Social and Governance (ESG).

"Salah satu dari program ini adalah penanaman dan pemberian bantuan bibit tanaman kepada pemerintah dan masyarakat," sambung Mundjidah Wahab.

Dijelaskan, pohon mempunyai peran sangat penting bagi makhluk hidup. Juga berfungsi menjaga suhu bumi tetap dingin, menyerap karbon dan menyaring polusi udara. 

"Selain itu, pohon juga memitigasi bencana alam dengan mengatur cuaca, menstabilkan tanah, melindungi tanaman dan mengurangi peluang penyebaran patogen antara hewan dan manusia," papar Bupati.

Sementara itu, Devision Head, Mulyono mengatakan, PT CJI Ploso hingga saat ini tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus peduli terhadap lingkungan di Indonesia, khususunya di Jombang.

Menurutnya, penanaman pohon memiliki banyak manfaat untuk generasi mendatang. Selain meminimalisir bencana alam seperti banjir dan longsor, hasilnya juga bisa dirasakan masyarakat. 

Untuk komitemen tersebut, lanjutnya, PT CJI menyerahkan sebanyak 50 ribu bibit tanaman, berupa bibit pohon trembesi, palem, mahoni dan nangka. 

"Saya berharap, agar kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan yang ada," pungkasnya

Dalam kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang juga menyiapkan sebanyak 2.900 bibit tanaman, di antaranya berupa bibit durian, alpukat, sawo, aren, pohon kepuh di empat desa di Wonosalam sebagai upaya penguatan sumber mata air. 

 

Selanjutnya, Bupati Mundjidah menyerahkan bibit tanaman dan pemberian penghargaan kepada Kader Konservasi dan Kelompok Tani Hutan terbaik, Sekolah Adiwiyata Nasional dan Kabupaten, serta penghargaan kampung beriman.

 

"Saya berharap, kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat, bahwa memanfaatkan alam juga harus diimbangi dengan menjaga dan melestarikan lingkungan alam untuk melindungi generasi masa depan," harap Mundjidah Wahab.

Selain Bupati dan Forkopimda Jombang serta pihak PT CJI Ploso, kegiatan ini tampak dihadiri Wabup Sumrambah, Kepala DLH Miftahul Ulum, sejumlah Kepala OPD dan Administratur Perum Perhutani KPH Jombang, Camat dan Forkopimcam setempat.