Doakan Calon Tamu Allah SWT, Wabup Timbul Gelar Safari Haji

PAITON, Merdekenews.id

Dalam rangka mendoakan dan memulyakan calon tamu Allah SWT, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko kembali melakukan safari haji ke sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Jum’at (9/6/2023).

Turut serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Untuk hari kedua ini, safari haji dilaksanakan di 3 (tiga) orang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Safari haji ini diawali di kediaman Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo Yahyadi di Desa Gebangan Kecamatan Krejengan.

Kemudian dilanjutkan ke kediaman Sekretaris Kecamatan Paiton Abdul Bari di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk dan kediaman Sekretaris Kecamatan Kotaanyar Ahmad Taufik di Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton.

Seperti yang terlihat di kegiatan safari haji di kediaman Sekretaris Kecamatan Kotaanyar Ahmad Taufik di Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton. Safari haji ini diawali dengan pembacaan sholawat untuk haji yang dibacakan oleh Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Probolinggo H. Mahbub Maliki yang diikuti oleh seluruh tamu dan undangan.

Ahmad Taufik menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Probolinggo dan rombongan dalam rangka untuk mendoakannya dalam melaksanakan rukun Islam yang ke-5 yaitu menunaikan ibadah haji.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati serta rombongan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada kami sekeluarga. Kami juga mohon doa, semoga kami mendapatkan haji yang mabrur dan kami juga berdoa agar para tamu dan undangan semoga dipanggil oleh Allah SWA untuk mendapatkan panggilan melaksanakan ibadah haji,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko dalam sambutannya mengharapkan semoga Ahmad Taufik dan keluarga dilancarkan dalam melaksanakan ibadah haji.

“Mari kita doakan Bapak Ahmad Taufik beserta keluarga dalam melaksanakan ibadah haji, semoga berangkat dalam keadaan sehat dan pulang juga dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang sempurna dan mabrur,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, jarang-jarang kita berkumpul bersama dalam acara yang seperti ini. Semoga semua yang hadir disini juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibada haji.

“Saya berharap, semoga kita yang hadir pada ziarah haji atau safari haji ini disegerakan mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh ke tanah suci Mekah,” pungkasnya.

Diduga Dikorupsi Pengganti TKD Desa Karangjati Berujung Kadesnya dilaporkan ke polisi

Probolinggo, 

Bermain main dengan Tanah Kas Desa (TKD) seorang kepala Desa yang berada di Desa Karang Jati kec Kraksaan menjadi sorotan warganya sendiri yang menduga kepala Desanya memainkan tukar guling TKD Nya yang diduga tidak wajar dan beraroma aroma korupsi

Tak pelak pegiat Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) AMPP H Lutfi Hamid melaporkan/mengadukan oknum kepala desa kandang jati wetan berinisial A L , kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo Jumat tgl 9/6/2023 .

Dengan No surat laporan / pengaduan 011/6/2023/Probolinggo tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi tanah pengganti tanah kas desa TKD desa kandang jati wetan seluas 1,7 Hektar  yang akan dibangun jalan tol probo - wangi 1, pihak pejabat pembuat komitmen ( PPK ) pengadaan tanah ruas jalan tol tersebut , memberikan ganti rugi sekitar 6,7 Milyat atas tanah kas desa ( TKD ) tersebut .

Pemerintah desa kandang jati wetan melakukan pembelian tanah kas desa sebagai pengganti yang telah dibeli oleh PPK pengadaan ruas jalan tol probo - wangi tersebut , namun penggantinya tersebut jauh level kelasnya ,yang dibeli PPK masuk level kelas 1 ,sedangkan tanah penggantinya level kelas 3 dan tidak layak sebagai pengganti .

Oknum kepala desa kandang jati wetan berinisial AL dibantu dengan suaminya H satromin untuk memuluskan aksinya , diduga untuk memalsukan kwitansi pembelian tanah sebagai pengganti seolah olah nilai pembelian tanah sesuai dengan nilai pengadaan tanah operasional pengadaan tanah , 

Intinya oknum kepala desa dan suaminya H satromin bermain dengan " selisih " harga pembelian tanah kas desa pengganti .

Ya benar kami telah melaporkan oknum kepala desa kandang jati wetan berinisial AL , atas dugaan tindak pidana korupsi dan bermain dengan "selisih" harga tanah kas desa pengganti , kami berharap kepada Kapolres Probolinggo atau bagian terkait agar segera melakukan penyelidikan terhadap semua perangkat desa dan anggota BPD beserta jajaran ASN pemerintah kabupaten Probolinggo yang terlibat ," tegas H Lutfi Hamid kepada media ini .

Menanggapi adanya laporan / pengaduan ketua LSM AMPP tersebut Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arya Khadafi melalui kasat Reskrim polres Probolinggo Achmad Doni Meidianto ,STK  ,Sik , MH , saat dihubungi media ini mengatakan akan segera menindak lanjuti laporan tersebut ," pungkasnya .(Tim ).

Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Menerima Penghargaan PBB-P2.

Lumajang, merdekanews.id

Sebanyak 48 desa di Kabupaten Lumajang menerima Piagam Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2023. Piagam tersebut diberikan sebagai apresiasi Pemkab Lumajang kepada desa yang telah lunas PBB-P2 pada Periode I, per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

“Terima kasih kepada kepala desa yang sudah menuntaskan kewajibannya di bidang pajak bumi dan bangunan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono usai menyerahkan Piagam Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2023 di Ruang Narrarya Kirana, Kamis (8/6/2023).

Agus Triyono juga menyampaikan, bahwa desa sebagai relawan pembangunan. Karena sektor pajak menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

“Panjengan relawan pembangunan Kab Lumajang, meskipun Pemkab Lumajang belum bisa memberi imbal balik, tetapi tata kelola keuangan terus kita perbaiki,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Endhi Setyo Arifianto menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi dan pemahamam kepada seluruh perangkat untuk memungut PBB-P2, agar rangkaian PBB-P2 Tahun 2023, dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan, jika per 31 Mei 2023 ada 49 Desa Lunas dan 11 desa Realisasi pungutan PBB-P2 diatas 60 – 86 persen.

“Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan PAD menunjang peningkatan penerimaan, selain memberikan BKK pada desa yang lunas tetapi juga piagam penghargaan bagi desa yang lunas sebelum jatuh tempo. 

Selanjutnya"'Sari,Kepala Desa Tunjung,Kecamatan Gucialit, salah satu penerima penghargaan piagam Desa Lunas PBB - P2. sangat berterima kasih banyak kepada masyarakat Desa Tunjung yang telah taat membayar pajak. Tanpa adanya kerja sama pemerintah Desa dengan masyarakat tidak mungkin desa kita bisa mendapatkan piagam dari pemerintah daerah.

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain, memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembangberkembang. ujarnya. ( Arifin)

Desa Kenongo Penerima Penghargaan Piagam di antara 48 Desa Penerima Piagam Desa Lunas PBB.

Lumajang, merdekanews.id

Sebanyak 48 desa di Kabupaten Lumajang menerima Piagam Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2023. Piagam tersebut diberikan sebagai apresiasi Pemkab Lumajang kepada desa yang telah lunas PBB-P2 pada Periode I, per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

“Terima kasih kepada kepala desa yang sudah menuntaskan kewajibannya di bidang pajak bumi dan bangunan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono usai menyerahkan Piagam Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2023 di Ruang Narrarya Kirana, Kamis (8/6/2023).

Agus Triyono juga menyampaikan, bahwa desa sebagai relawan pembangunan. Karena sektor pajak menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

“Panjengan relawan pembangunan Kab Lumajang, meskipun Pemkab Lumajang belum bisa memberi imbal balik, tetapi tata kelola keuangan terus kita perbaiki,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Endhi Setyo Arifianto menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi dan pemahamam kepada seluruh perangkat untuk memungut PBB-P2, agar rangkaian PBB-P2 Tahun 2023, dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan, jika per 31 Mei 2023 ada 49 Desa Lunas dan 11 desa Realisasi pungutan PBB-P2 diatas 60 – 86 persen.

“Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan PAD menunjang peningkatan penerimaan, selain memberikan BKK pada desa yang lunas tetapi juga piagam penghargaan bagi desa yang lunas sebelum jatuh tempo. 

Selanjutnya"'Slamet Triono,Kepala Desa Kenongo,Kecamatan Gucialit, salah satu penerima penghargaan piagam Desa Lunas PBB - P2. sangat berterima kasih banyak kepada masyarakat Desa Kenongo yang telah taat membayar pajak. Tanpa adanya kerja sama pemerintah Desa dengan masyarakat tidak mungkin desa kita bisa mendapatkan piagam dari pemerintah daerah. ( Arifin)

Antusias Warga Pojok Klitik Plandaan Dalam Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, dan Penutupan TMMD ke 116

 

JOMBANG, Merdekanews.id Merdekanews.id - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Satpol-PP Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kediri menggelar Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang dikemas dalam Pagelaran Seni Budaya Campur Sari (Guyon Maton Cak Precil CS) di lapangan Voli Dsn. Klitih, Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan, pada Rabu (07/06/2023) malam.

Kegiatan Sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kantor Pelayanan Bea Cukai Kediri untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Jombang, utamanya di wilayah Utara Brantas ini diapresiasi oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

"Sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal. Saya harap dengan pemahaman yang benar terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka masyarakat akan dapat mengidentifikasi legalitas atas barang-barang kena cukai yang beredar di masyarakat. Jangka panjangnya barang kena cukai ilegal akan berkurang dan bahkan menghilang dari peredaran sehingga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat terjamin legalitas dan keamanannya", tutur Bupati Mundjidah Wahab.

"Alhamdulillah, Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat dengan Pagelaran Seni Budaya Campur Sari bersama Cak Precil CS tahun ini, dilaksanakan di Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan. Kegiatan ini sekaligus juga menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 116 di Pojok Klitih. Untuk itu saya mewakili masyarakat Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan program pembangunan fisik dan non fisik yang telah selesai dilaksanakan dalam sebulan ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada Desa Pojok Klitih menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tolong dipelihara dan dijaga jalannya jangan sampai dilewati kendaraan yang tidak sesuai kelasnya, untuk Musholanya semoga menjadi fasilitas yang manfaat dan dimakmurkan dengan kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ", tutur Bupati Mundjidah Wahab.

Sebagaimana disampaikan oleh Dandim 0814 Letkol Inf Muhammad Hanafi bahwa seluruh program TMMD Ke 116 di Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan telah selesai 100 persen dan siap diserahkan."Alhamdulillah seratus persen bangunan fisik berupa MCK, Rumah, Mushola, Jalan dan Jembatan telah selesai dan malam ini ditutup dengan kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang dikemas dalam Pagelaran Seni Budaya Campur Sari (Guyon Maton Cak Precil CS). Sedangkan untuk Upacara Penutupan dan Penyerahan Hasil Pembangunan dari Kodim 0814 ke Pemerintah Daerah akan dilaksanakan besok pagi", tutur Dandim 0814 Letkol Inf Muhammad Hanafi yang akan pindah tugas ke Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Bupati Mundjidah Wahab juga berkesempatan mengundi hadiah utama berupa Lemari Es bagi masyarakat yang hadir dilokasi. Dan yang beruntung adalah Sumarni Pojok Klitih. "Alhamdulillah, matur nuwun saya belum punya kulkas", tutur Sumarni yang mengaku gembira menerima hadiah Utama dari panitia.

Pada acara yang disiarkan secara live streaming di YouTube Channel JOMBANGKAB TV tersebut selain Bupati Jombang juga hadir Forkopimda Jombang; Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, para Camat di wilayah Utara Brantas, tokoh agama, tokoh masyarakat; narasumber dari pelayanan bea dan cukai; Kepala Desa Pojok Klitih; warga Kecamatan Plandaan dan sekitarnya.

Dalam sosialisasi tersebut masyarakat mendapatkan materi dan wawasan apa itu rokok ilegal, rokok tanpa cukai yang tidak ada pajaknya yang disampaikan oleh Rudi dari Bea Cukai Kediri.

(*Admin/Mac)

Selama ini banyak siswa berkendaraan ke sekolah karena itu mmengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Merdeka News id.

Karimun 08/06/2023.

Aturan larangan membawa kendaraan ke sekolah bagi siswa tingkat SD dan SMP di Kabupaten Karimun, disambut baik oleh banyak pihak.

Disdikbud Karimun diketahui mempertegas larangan siswa membawa kendaraan roda dua maupun roda empat melalui surat edaran yang diterbitkan per tanggal 5 Juni 2023.

Resmi Berlaku, Siswa SD-SMP di Karimun Dilarang Bawa Kendaraan ke Sekolah.

Hal itu sebagai tindaklanjut atas fakta di lapangan bahwa selama ini banyak siswa yang embawa kendaraan ke sekolah karena mengalami kecelakaan dan meninggal duniam.

“Kami mendapat informasi bahwa siswa SD dan SMP dilarang membawa kendaraan ke sekolah, kami sopir angkot sangat menyambut baik,” ujar Hamdan Ketua Persatuan Sopir Angkot Rute Balai-Tebing, Rabu (7/5/2023).

Hamdan mengatakan, mereka menyambut baik karena pada dasarnya siswa tingkat SD dan SMP tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan.

“Siswa SD dan SMP ini belum boleh memiliki Surat Izin Mengemudi karena dibawah usia 18 tahun, maka jelas artinya mereka tidak boleh membawa kendaraan apalagi ke sekolah.

Ia juga menyambut baik atas imbauan Disdikbud Karimun agar para siswa wajib diantar oleh orang tua dan keluarga atau memilih menggunakan angkot untuk pergi ke sekolah.

“Sebelum adanya imbauan ini juga siswa ada yang naik angkot untuk berangkat sekolah, baik diantar orang tua atau naik angkot sama saja karena demi keselamatan siswa itu sendiri.

Ahmat menjelaskan bahwa angkot merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi para siswa yang hendak berangkat ke sekolahnya.

Pihaknya juga selama ini sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang dari kalangan siswa atau pelajar.

“Kami sopir angkot selalu memperhatikan kenyamanan dan keselamatan para siswa, termasuk memudahkan mereka untuk berangkat dan pulang sekolah.

Penulis,LBS.

*Bentuk Satgas TPPO, Kapolres Lumajang: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Menumpas Kejahatan yang Merusak Nilai Kemanusiaan*

Lumajang , Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson S., S.H., S.I.K., M.H., menyebut pemberantasan jaringan dan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus dilakukan dengan cara-cara yang terstruktur, termasuk lewat upaya-upaya preemtif dan preventif. Hal ini disampaikan AKBP Boy Jeckson saat meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polres Lumajang.

"Untuk bisa memerangi tindak pidana perdagangan orang secara lebih masif, khususnya dalam rupa pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia, penindakan hukum tegas memang harus dilakukan. Itulah sebabnya kami membentuk Satgas TPPO untuk menutup ruang serta memberantas sindikat maupun jaringan TPPO yang ingin beraksi di wilayah Kabupaten Lumajang," katanya. 

"Satgas TPPO ini merupakan perpanjangan bentuk kehadiran Negara di tingkat lokal. Inilah bagian dari upaya Negara melindungi hak-hak saudara-saudara sebangsa yang ingin mencari peruntungan serta penghidupan layak sebagai pekerja di luar negeri," ujar AKBP Boy Jeckson.

Hanya, AKBP Boy Jeckson juga menyebut bahwa upaya preemtif dan preventif juga mesti dilakukan agar upaya pemberantasan TPPO bisa lebih efektif. 

"Lewat Satgas TPPO ini, Polres Lumajang ingin berperan lebih aktif menghilangkan segala bentuk kontribusi Kabupaten Lumajang bagi kantong-kantong penempatan PMI ilegal. Nantinya, Satgas TPPO juga akan bergerak pada upaya preemtif serta preventif, seperti amplifikasi informasi hingga pendampingan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri secara legal," kata AKBP Boy Jeckson. 

Eks Kapolres Nganjuk ini juga menyebut bahwa jajarannya sebelumnya juga sudah aktif memerangi tindak pidana penempatan PMI ilegal. Pada awal Maret lalu misalnya, Polres Lumajang dan Polda Jawa Timur menggerebek rumah penampungan PMI ilegal dan berhasil menggagalkan pengiriman 17 perempuan asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tiga tersangkat diamankan dan perkara tersebut terus didalami untuk menangkap pihak-pihak lain yang disinyalir terlibat. 

"TPPO merupakan tindak pidana luar biasa atau _extra ordinary crime_ yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak bersama menumpas kejahatan ini dalam segala rupanya, termasuk pengiriman PMI ilegal," kata AKBP Boy Jeckson.