DPRD OKU GELAR SIDANG PARIPURNA, MASA PERSIDANGAN KE 2 TAHUN 2023."

Baturaja, Media Merdeka News'Id Oku.12/06/2023 Bertempat di ruang Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengelar rapat Paripurna masa persidangan ke 2 tahun sidang 2023 pada hari Senin (12/06/2023).

Adapun agenda sidang Paripurna yaitu pembukaan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2023.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKU, Ir H Marjito Bachri yang didampingi oleh Wakil Ketua II, Yoni Risdianto SH dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati OKU, H Teddi Meilwansyah, SSTP, M. SI, M Pd serta dihadiri Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda).

Dalam sambutan pembukaannya Ketua DPRD OKU, Ir H Marjito Bachri selaku pimpinan rapat mengatakan, Sesuai dengan jadwal rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pengantar penyampaian Raperda atas usulan Eksekutif oleh Pj Bupati OKU dan pidato pengantar penyampaian Raperda atas usul inisiatif DPRD OKU.

“Kami berharap mudah-mudahan pembahasan Raperda ini akan berlangsung lancar dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kabupaten OKU,” kata Ketua DPRD OKU.

Sementara itu Pj Bupati OKU dalam penyampaian Raperda mengatakan terdapat 5 Raperda yang diusulkan Pemerintah OKU untuk disahkan sebagai payung hukum daerah.

Adapun ke 5 Raperda tersebut diantaranya, Raperda tentang sarana prasarana dan fasilitas umum perumahan, Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Raperda tentang pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raja, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten OKU menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.

“Mudah-mudahan yang telah dan akan kita laksanakan pada masa-masa mendatang demi kemajuan negara, bangsa utamanya bagi Bumi Sebimbing Sekundang,” kata Pj Bupati OKU.

Sementara itu, mewakili Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD OKU, Ferlan Yuliansyah ID Murod yang juga anggota BPPD DPRD OKU membacakan pengantar Raperda inisiatif DPRD OKU yang diberi judul ‘Produk Unggulan Daerah Kabupaten OKU’

Dikatakannya, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan ekonomi.

“Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberikan kesempatan kerja, mendapatkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki proses untuk meningkatkan produktivitas dan investasi,” ucap Ferlan.

Usai mendengarkan pengantar Raperda dari Pj Bupati yang mengusulkan 5 Raperda, serta pengantar dari BPPD DPRD OKU terkait Raperda inisiatif DPRD OKU, rapat Paripurna dilanjutkan dengan rapat pembentukan Pansus Raperda tahun 2023 dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten OKU tahun 2023."    (Jhony) media merdeka news id.

Mewakili Kapolres Lumajang, Kapolsek hadiri Pengajian Ngaji Kebangsaan dan Penguatan Aswaja

Lumajang, Merdekanews.id Kapolsek Pronojiwo Iptu Wahono Puji Santoso menghadiri pengajian ngaji kebangsaan dan penguatan Aswaja dengan tema pencegahan Dini intoleransi , radikalisme dan terorisme.

Pengajian tersebut dilaksanakan di Masjid Jami' Miftahul Jannah, Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, beberapa hari yg lalu dengan penceramah Gus Islah Bahrawi.

Gus Islah Bahrawi dalam sambutannya menyampaikan, Bahwa sampai dengan saat ini di Negara Negara Islam masih menerapkan hukum Islam dalam menjalankan hukum pemerintah, sehingga cenderung menimbulkan ketakutan yang cukup tinggi bagi warga negara yang masih menganut hukum Islam tersebut.

"Di Indonesia mengapa kita tidak menggunakan hukum Syariat Islam yang digunakan dalam Undang Undang Negara, sehingga para tokoh Nasionalisme kita jaman dulu," ujarnya. 

Ia meminta kepada Kyai dan Tokoh Agama merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara di Indonesia, karena di Indonesia menganut beragam Agama dan Suku Bangsa.

"sehingga untuk mengikat hak dan kewajiban beragam suku bangsa dan agama ini dirumuskan dengan dasar Pancasila yang terdiri dari 5 sila dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," jelasnya.

Kapolsek Pronojiwo Iptu Wahono Puji Santoso  mengatakan, dalam menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, bila kecintaan terhadap tanah air dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka setiap umat muslim pun berkewajiban mencintai tanah air. Wujud cinta kita terhadap tanah air adalah membuat pilpres 2024 mendatang dengan damai, aman dan nyaman.

“Kegiatan berlangsung lancar dan situasi dalam keadaan aman,” jelas

Menyambut HUT Bhayangkara ke-77, Polres Lumajang Salurkan Air Bersih Ke Ponpes Unwahun Falah

Lumajang, Merdekanews.id Dalam menyambut Dirgahayu Hari Bhayangkara ke 77 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli 2023, Polres Lumajang melaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial.

Bakti sosial yakni menyalurkan air bersih bertempat di Pondok Pesantren Unwahun Falah, di Dusun Kapuran, Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakapolres Lumajang Kompol I Komang Yuwandi Sastra S.H. S I.K .

Wakapolres Lumajang Kompol I Komang Yuwandi Sastra S.H. S I.K  mengatakan, pemberian bantuan Menyalurkan air bersih di Tandon penampungan air yg ada di Pondok Pesantren  Unwahun Falah dengan menggunakan kendaraan water cannon.

"Selain itu kami memberikan memberikan 5 Jerigen, Ember 10, gayung 10 biji, dan beras 5 sak @5kg," ujarnya.

I Komang menyebutkan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati dan merayakan HUT Bhayangkara ke 77 tahun 2023 yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan mengedepankan presisi.

“Dengan dilakukan kegiatan bakti sosial tersebut diharapkan bisa menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang selalu mengedepankan presisi kepada masyarakat,” ungkapnya

Menyikapi ini, Pengurus Ponpes Habib Muhammad al-Hadad sangat megapresiasi dan terimakasih atas kepedulian pihak Kepolisian Polres Lumajang yang sudah melaksanakan penyaluran Air bersih di Ponpes  Unwahun Falah.

“Luar biasa kepedulian Aparat Kepolisian yang begitu sangat bersinergi, dalam memperhatikan kerangnya air bersih untuk kegiatan Wudhu untuk kami di Ponpes Usman Bin Affan,” katanya.

Menurutnya, ini akan sangat bermanfaat bagi Santri dan Santriwati yang akan melaksanakan Wudhu, maupun bersih-bersih.

“Perhatian ini juga bentuk keseriusan Pihak Kepolisian , hingga jauh-jauh sampai di Ponpes Unwahun Falah, mewakili Santri dan Santriwati kami ucapkan terimakasih atas kepedulian yang telah diberikan”, ujarnya.

Atasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, DPD PAPDESI Jatim Gandeng Distributor Pupuk Non Subsidi Jatim.

MOJOKERTO, Merdekanews.id Dalam rangka mengatasi kelangkaan Pupuk bersubsidi,  Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Jawa Timur (DPD PAPDESI Jatim). Menggandeng Distributor Pupuk Non Subsidi Jatim & Bank BPR UMKM Jatim. 

Langkah tersebut, diambil sebagai bentuk komitmen DPD PAPDESI Jatim yang berusaha terus  memperjuangkan Kesejahteraan petani . 

Ketua DPD PAPDESI Jatim Bambang Juriyanto,SH mengatakan, Langkah penyaluran pupuk  yang mana setiap Dewan Pengurus Cabang (DPC ) yang berada di tiap  Kabupaten akan menjadi agen pupuk non subsidi,  kemudian pupuk non subsidi tersebut,  langsung disalurkan kepada Pengurus Anak Cabang ( PAC)  di setiap Kecamatan  yang siap menjadi kios – kios  pada akhirnya  sampai ke desa, melalui Bumdes.

 “ Dalam penyaluran Pupuk Non Subsidi, nanti setiap Kabupaten ada tempat dan menegementnya, lalu disalurkan ke pengelola tingkat kecamatan, pada akhirnya sampai pada kios – kios yang ada di Desa, bisa dikelola BUMDes masing masing Desa, “ terang Bambang Jurianto.

Lanjut dikatakan Bambang Juriyanto,  dalam pembiayaan  pupuk non subsidi yang disalurkan ke petani desa, pihaknya bekerjasama denga  Bank.

 “ Untuk pembiayaan mengelola pupuk Non Subsidi tersebut, kami bermitra dengan Bank BPR UMKM Jatim, “ pungkas Juriyanto. 

Sebagai informasi tambahin, kelangkaan pupuk sering dikeluhkan petani karena alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan atau diminta oleh kelompok tani.

Sehingga, keberadaan kios komersil yang menjual pupuk Non Subsidi   bisa menjadi alternatif menambah pasokan pupuk, meskipun harga Pupuk Non Subsidi itu lebih mahal dari Pupuk Bersubsidi. ( Edi)

Buka Bimtek KHA 2023, Habib Hadi Ajak Semua Pihak Penuhi Hak Anak

PROBOLINGGO,Merdekanews.id 

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengajak semua pihak terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini diungkapkan kala membuka bimtek Konvensi Hak Anak (KHA) di Ombas Café and Resto mulai tanggal 12-13 Juni 2023.

“Yang terpenting adalah bagaimana cara agar anak mendapatkan tempat yang nyaman untuk berinteraksi, tidak takut menyampaikan sesuatu. Tentunya peran penting dari semua pihak juga dibutuhkan dalam memberikan masukan terutama pada anak yang memiliki permasalahan,”terangnya.

Habib Hadi juga menyinggung terkait pemberitaan khususnya di media sosial. Kewaspadaan menjadi upaya dalam memberikan perlindungan dan edukasi bagi anak agar terarah dalam menggunakan media sosial. Sehingga mata rantai pemberitaan yang tidak baik dapat terputus.

“Ketika ada permasalahan di sekolah, ada anak yang melanggar sebisa mungkin teratasi sehingga tidak di blow up di media sosial. Karena media sosial saat ini sangat luar biasa, banyak hal yang tidak bisa kita bendung. Mudah-mudahan adanya forum ini bisa kita kuatkan,”bebernya.

Mantan anggota DPR-RI ini terus memberikan semangat kepada peserta bimtek agar membuat sebuah gerakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam permasalahan anak-anak. Habib Hadi mengingatkan agar tidak terlena atas capaian Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak kategori utama. Justru problematika dan dinamika akan tetap ada seiring dengan semakin berkembangnya teknologi.

“Saya yakin semua yang ada disini paham tentang kendala dan problematikanya. Kita tidak boleh merasa terus puas, tetapi terus mengupdate diri tentang perkembangan dinamika yang ada. Kalau perlu disini dibentuk wadah atau tempat yang bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak,”imbuhnya.

Habib Hadi juga meminta Dinas Sosial P3A bersama jajaran penegak hukum yaitu Polres Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk merumuskan regulasi dalam mengawal anak-anak yang memiliki permasalahan. Sehingga anak-anak tersebut memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.

“Alhamdulillah, tantangan dan dinamika di Kota Probolinggo relatif terjaga dibandingkan daerah lainnya. Saya yakin dan percaya kita semua mampu mengawal dan mewujudkan harapan ini. Jangan cepat berpuas diri, kita kembangkan dan kita gandeng yang lainnya untuk menyempurnakan apa yang menjadi tantangan ke depan,”pesannya.

Selama 2 hari kegiatan Dinas Sosial P3A ini diikuti oleh peserta dari LBH, Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri, perangkat daerah terkait, TKSK Kecamatan, PATBM, Kampung Ramah Anak (KRA), dan sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Probolinggo.

Sementara Kepala Dinas Sosial P3A, Rey Suwigtyo mengatakan, tujuan acara ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan harapan semakin meningkatnya pelayanan dalam perlindungan anak. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, koordinasi lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan dan penguatan kelembagaan serta sistem yang sesuai dengan konvensi hak anak.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan inovasi daerah, termasuk memberikan solusi-solusi dalam permasalahan. Kami juga sudah punya rumah aman bagi masalah kekerasan dalam rumah tangga termasuk anak, dan 2 shelter untuk ODGJ dan Napza sebagai salah satu upaya kita yang akan banyak mendongkrak KLA,”ujarnya.

Salah satu narasumber dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, Arie Cahyono menginginkan, agar peserta bimtek mampu memahami terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, mulai dari anak dengan kondisi rentan, anak dengan ketergantungan dan anak yang sedang berkembang.

“Selain menjadi kewajiban untuk menyelesaikan indikator KLA, apa yang menjadi vocal pointnya harus benar-benar dipahami tentang Konvensi Hak Anak, yang standarnya setiap tahun harus meningkat. Diharapkan dari bimtek ini, mereka paham tentang dasar hukum perlindungan anak yang mengharuskan memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak,”urainya.

Senada dengan Wali Kota Probolinggo, Arie juga memberikan saran bagi Pemerintah Kota Probolinggo yang telah meraih Kota Layak Anak dengan kategori utama agar tidak cepat berpuas diri. “Karena masih ada kategori KLA yang harus diwujudkan yaitu dengan membangun sebuah sistem yang berkolaborasi dengan semua stakeholder. Pentahelik itu penting, bukan hanya berbicara satu sektor tetapi semua pihak. Baik dari pemerintah, pelaku usaha, NGO, LSM, media dan masyarakat,”harapnya.

Pemkab-Pemprov Teken Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik SuKMa E-Jatim

PROBOLINGGO, Merdekanews.id 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan (teken) komitmen replikasi inovasi pelayanan publik aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa e-Jatim) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (12/6/2023).

Penandatanganan komitmen ini dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Ramliyanto didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan bimbingan teknis (bimtek) penerapan aplikasi SuKMa e-Jatim yang diikuti oleh 240 orang terdiri dari Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, UPT dan rumash sakit masing-masing didampingi operator. Sebagai narasumber berasal dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi menyampaikan penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik SuKMa e-Jatim antara Pemkab Probolinggo dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur.

“SuKMa e-Jatim merupakan bentuk wujud core value birokrasi yang berakhlak (berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif). Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hasil survey kepuasan masyarakat sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja sebagai penyelenggaraan pelayanan,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Ramliyanto memberikan apresiasi karena Kabupaten Probolinggo sudah berkomitmen untuk menerapkan aplikasi SuKMa e-Jatim. Sebenarnya aplikasi ini sangat sederhana dan tidak perlu bimbingan yang terlalu lama sudah bisa menerapkan.

“Yang kita harapkan sebenarnya konsistensi penggunaannya dan tindak lanjutnya. Tolak ukurnya ada 9 indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PANRB mulai dari waktu pelayanan, persyaratan pelayanan sampai dengan keramahan petugasnya. Masyarakat kita minta untuk merespon apa kekurangan dan kelebihan sehingga nanti instansi pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo bisa langsung menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan paradigma pelayanan publik mengalami pergeseran dari pelayanan publik prima menjadi pelayanan publik prima yang berdampak.

“Artinya pelayanan publik yang dihadirkan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan dampak yang positif terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan reformasi birokrasi yang berujung kepada terciptanya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang lebih sejahtera,” katanya.

Menurut Wabup Timbul masyarakat bisa memotret semua pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemkab Probolinggo. Hal ini bagian bagaimana Pemerintah Daerah bisa melayani masyarakat dengan baik.

“Dalam hal pelayanan publik ini kami terbuka seiring dengan era keterbukaan sehingga masyarakat bisa menilai kami dan kami akan tahu sejauh mana pelayanan publik yang sudah kita lakukan,” jelasnya.

Meskipun demikian jelas Wabup Timbul, masyarakat juga perlu tahu bahwa Pemerintah Daerah sudah berusaha bergerak dengan cepat sehingga dengan adanya penilaian dari masyarakat ini nanti bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Ketika sistem pelayanan publik tersebut terpotret oleh masyarakat sehingga jika ada kekurangan nanti bisa bertindak dengan cepat,” pungkasnya.

Bapelitbangda Gelar Rakor Sinergitas Pembangunan Daerah Dengan CSR

PROBOLINGGO, Merdekanews.id 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) sinergitas pembangunan daerah dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR), Senin (12/6/2023) di ruang pertemuan Bale Hinggil Probolinggo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah OPD terkait, Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Kabupaten Probolinggo Sugeng Nufindarko, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo Zainul Hasan dan para pimpinan atau perwakilan dari perusahaan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara rakor sinergitas prioritas pembangunan daerah dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan Sugeng Nufindarko dengan Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko.

Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menjelaskan arah pembangunan di tahun 2024-2026 berada di kawasan Timur Kabupaten Probolinggo dan diawali dengan penataan kawasan Stadion Gelora Merdeka (SGM) Kraksaan. Untuk itu, memohon kerjasamanya untuk menyukseskan agenda daerah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

“Besar harapan saya pada pertemuan ini untuk membuat kesepakatan dalam menyukseskan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini terus berjalan dan tetap terjaga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, program pembangunan pemerintah daerah memang dianggarkan dalam APBD. Untuk mempercepat realisasi program-program yang menyentuh masyarakat, perlu adanya peran serta perusahaan. “Saya mengajak perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta terus bersinergi dan menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam membangun Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menambahkan, bahwa Pemkab Probolinggo mengajak para perusahaan di Kabupaten Probolinggo untuk berpartisipasi dalam program pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. “Sinergi memiliki manfaat yang lebih untuk masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.