Bupati Faida:Jember Tak Perlukan Perubahan Untuk Dana Pilkada

Jember,Kabarejember.com
--Bupati Jember, dr. Faida, MMR.,
didapuk menjadi narasumber seminar virtual yang diselenggarakan Kemeterian Dalam Negeri. Itu semua tidak  seperti membalik telapak tangan, tapi salah satunya atas  berhasilnya bupati wanita pertama di Jember dalam
pengelolaan anggaran daerah untuk menghadapi Pilkada 2020. (16/6/2020)

Webinar yang mengangkat tema “Dukungan Pendanaan Pilkada tahun 2020” tersebut diikuti oleh para kepala daerah maupun pimpinan lembaga negara lainnya di Indonesia.


Bupati menegaskan, Pilkada menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk menganggarkan di APBD. Anggaran itu juga perlu disiapkan untuk menghadapi situasi Covid-19.

Anggaran untuk Pilkada, jelas bupati, menggunakan mekanisme hibah daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Jember telah mendapatkan dana hibah tersebut.
Bupati mengajak dua lembaga tersebut untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Rasionalisasi itu dilakukan pada anggaran kegiatan pertemuan di luar kota, yang memang tidak mungkin dilakukan dalam situasi Covid-19. Upaya ini membuat penghematan anggaran hingga mencapai Rp. 3 miliar.

Namun, situasi wabah juga mengharuskan ada tambahan anggaran. Penambahan itu akibat ada kebutuhan tambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Ada penambahan 362 TPS. Termasuk penambahan untuk honor petugas maupun pengelola TPS tambahan tersebut.

Namun penghematan masih tetap terjadi. Anggaran perjalanan dinas luar kota yang digunakan membiayai penambahan TPS dan honor petugas masih ada sisa.

“Masih ada sisa 330 juta rupiah, dan anggaran tersebut ditetapkan sebagai anggaran cadangan,” jelas bupati.

Karena itu, di Kabupaten Jember tidak memerlukan perubahan jumlah anggaran yang tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) milik KPU maupun Bawaslu sebelumnya.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan saat pemungutan suara, bupati menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu telah mengajukan anggaran untuk itu.

Kebutuhan seperti alat pelindung diri, rapid test, masker, cairan pencuci tangan, dan alat pemeriksa suhu dipenuhi melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) pada APBD Kabupaten Jember tahun 2020.

“Harus dipenuhi, ada ataupun tidak ada covid-19, supaya semua teratasi. Mudah-mudahan ini berguna buat pejabat yang mengelola keuangan daerah,” pungkasnya. ( Red / tim )

9 Pasien Sembuh Dan 0 Positif Di Kabupaten Jember

Jember,Kabarejember.com
-- Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jember Gatot Triyono  memaparkan pada hari ini pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 9 orang. Sedangkan tambahan yang terkonfirmasi positif tidak ada (0).

Gatot Triyono menyebut per hari ini, Rabu, (17/06/2020) total pasien COVID-19 yang sembuh di Jember mencapai 27 orang.

"Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur yang luar biasa pada Allah swt atas terus bertambahnya pasien Covid-19 di Jember yang telah dinyatakan sembuh. Ini menjadi optimisme bagi kita semua bahwa pandemi Covid-19 bisa kita atasi bersama, semoga terus membaik. Yang sembuh makin banyak yang meninggal semakin menurun bahkan bisa nol," kata Gatot.

 Recovery rate atau tingkat kesembuhan pasien hari ini menjadi angka recovery rate tertinggi di Kabupaten Jember sepanjang pandemi Covid-19 di Jember.   

Kesembuhan pasien yang cukup menggembirakan ini berkat upaya seluruh tenaga medis dan paramedis yang bekerja keras luar biasa.

Tenaga kesehatan telah bekerja keras dan ikhlas dengan kesungguhan hati memberikan yang terbaik untuk melayani dan mengobati pasien Covid-19.

Tak lupa, Bupati Jember, dr. Faida  mengajak para pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan kekuatan dan kesembuhan.

Untuk data kasus positif Covid-19 hari ini, tidak ada penambahan
kasus baru. Kini, total kasus positif Jember tetap 90  kasus.

Sementara itu, per hari 17 / 6 / 2020  pasien  dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Jember sebanyak 200 orang.  Untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 1.293 orang, sedangkan orang dalam resiko (ODR) sebabyak 37.824 orang, dan total kasus orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 2.470 orang. ( Red / tim )

4 Warga Sidomulyo Positif DBD, PMI Jember Lakukan Fogging

Jember, kabarejember.com
 - Sebanyak 40 rumah milik warga di Dusun Rowo Tengu RW.05 dan RW.06 Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, menjadi sasaran pengasapan atau fogging PMI Jember, Rabu (17/06). Pasalnya, di lokasi tersebut sudah 4 warga yang positif menderita Demam Berdarah Dengue (DBD).

Mendapati beberapa penduduknya menderita DBD, Pemerintah Desa Sidomulyo segera mengajukan permintaan fogging pada PMI Jember karena khawatir  penyebaran penyakit tersebut semakin meluas. Permintaan Pemdes Sidomulyo direspon PMI dengan melakukan survei lapangan dan selanjutnya tim PMI melakukan pengasapan.

"Setelah dilakukan assessmentdi lokasi yang dilaporkan tim PMI, kami kemudian menerjunkan tim fogging. Fogging yang dilakukan PMI dalam rangka mencegah dan memberantas nyamuk aedes aegypti yang menyebarkan DBD,"  kata Humas PMI Jember Ghufron Eviyan Efendi.

Gufron menambahkan tim fogging PMI melakukan pengasapan di rumah warga yang positif DBD, dilanjutkan pengasapan ke area sekitar radius jarak 100 meter dari rumah tersebut.

"Pengasapan dilakukan berpusat pada rumah penderita DBD. Kemudian pengasapan dilakukan melingkar dari titik rumah korban DBD," terangnya.

Sementara itu menurut Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro, Wasiso mengatakan  pengasapan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi meluasnya penyebaran wabah DBD di lingkungan desanya.

"Kami melakukan fogging menindaklanjuti informasi dari ketua RW yang mengabarkan adanya empat warga yang positif terjangkit DBD. Dan alhamdulillah hari ini tim fogging PMI Jember melakukan pengasapan, semoga upaya ini dapat membunuh nyamuk dewasa," terangnya.

Didampingi Babinsa, kader posyandu serta perangkat desa, Kades Wasiso juga mengatakan kegiatan fogging ini merupakan salah satu cara untuk mematikan dan memotong siklus penyebaran nyamuk aedes aegypti.

"Kami terus menghimbau kepada warga agar peduli dan menjaga kebersihan lingkungan, salah satu caranya jangan membuang sampah sembarangan,” jelasnya.

Wasiso menambahkan, untuk mencegah menjangkitnya DBD warga dapat melakukan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang yang tidak diperlukan.

"Sebab barang-barang yang tidak terpakai ini berpotensi menjadi sarang nyamuk penyebab DBD, apalagi sekarang pergantian musim penghujan ke musim kemarau," ucapnya.

Kades Wasiso juga menyampaikan ucapan terima kasih atas keterlibatan Koramil, PMI Kabupaten Jember serta warga. "Sinergi seperti ini sangat bagus, tentu saya berharap kegiatan seperti ini dapat di laksanakan secara berkala," pungkasnya. (her/gee)

PPL Melempem, Ribuan Buruh Tani Tak Terima Bansos

Jember, kabarejember.com
 - Buruh tani yang jumlahnya ribuan di beberapa desa Kecamatan Puger  tidak menerima bantuan peduli buruh tani dari Pemkab Jember.  Pasalnya, mereka tidak masuk dalam daftar nama penerima bantuan Jember peduli buruh tani.

Hal ini disebabkan karena beberapa Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian tidak koordinasi dengan pihak pemerintah desa wilayahnya bekerja.

Padahal, perannya di pertanian yang paling sentral adalah mengubah pola pikir dan cara kerja para petani supaya mampu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian. Tak heran kadang kala penyuluh pertanian harus bertindak sebagai pendidik, pemimpin, dan penasihat secara bersamaan.

Selain itu PPL juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan desa. Program-program dari pemerintah yang berkaitan dengan petani tentu akan berjalan baik apabila ada sinergi antara PPL dan pemerintah desa. Peran inilah yang tidak dilakukan beberapa PPL di masa pandemi covid-19, sehingga berakibat tidak diterimanya bantuan peduli covid-19 dari pemkab jember untuk  buruh tani.

Berdasar informasi yang dihimpun kabarejember.com, sejumlah  PPL tidak berkoordinasi dengan pemdes. Pihak pemerintah desa tidak tahu kalau ada bantuan bagi buruh tani terdampak pandemi covid-19 dari pemerintah kabupaten Jember.
 Selama ini tidak ada permintaan data buruh tani dari PPL, makanya beberapa desa hanya mendapat bantuan dalam jumlah sangat sedikit, padahal buruh tani  beberapa desa di Kecamatan Puger jumlahnya banyak. (Berita terkait : //www.kabarejember.com/2020/06/ jumlah-penerima-btt-buruh-tani-di.html).

"Kami baru mengetahui adanya bantuan peduli Covid-19 bagi buruh tani pada saat pembagian bantuan sosial Jember peduli buruh tani pada Rabu (10/06). Sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau permintaan data buruh tani dari PPL. Pemerintah desa Kasiyan selalu siap menyediakan data apabila dibutuhkan," kata kepala desa Kasiyan kecamatan Puger, M Mahfud.

Mahfud mengatakan, selama dirinya menjabat kepala desa beberapa bulan lalu, PPL yang wilayah kerjanya di desa Kasiyan tidak pernah ke desa untuk memperkenalkan diri, apalagi membahas program apapun. "Saya baru mengenal dan bertatap muka pertama kalinya dengan PPL desa Kasiyan pada hari Rabu (10/06),"imbuhnya.

Pernyataan serupa dilontarkan oleh kepala desa Mojomulyo kecamatan Puger, Edi Purwanto, selama ini PPL tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa menyangkut permintaan data buruh tani untuk mengajukan bantuan Jember peduli  buruh tani dari pemkab Jember, sehingga desa Mojomulyo hanya menerima 3 paket bantuan. "Kami sangat kecewa dengan kinerja PPL Desa Mojomulyo yang tidak berkoordinasi dengan desa dalam penyusunan data buruh tani, sehingga banyak buruh tani di Desa Mojomulyo yang jumlahnya diperkirakan ratusan, tidak menerima bantuan Jember peduli buruh tani dari pemkab Jember," katanya.

Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Wilayah IX Balung, Mohammad Safi'i kepada kabarejember.com menyatakan tidak semua PPL kinerjanya kurang baik.  "Kami mohon maaf apabila kerja kami kurang maksimal. Kedepannya kami akan memperbaikinya dan koordinasi dengan pemerintahan desa-desa," katanya.  (her)

Tanggapan Anggota DPR RI Charles Meikiyansyah Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021

Jakarta,kabarejember.com
--Kerangka kerja ekonomi makro Indonesia mengalami koreksi akibat adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tahun 2021 mendatang pemerintah terlihat serius untuk mengelola dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, dengan berfokus kepada upaya-upaya pemulihan ekonomi serta reformasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang.

Menurut Charles Meikyansyah anggota DPR RI, bahwa kerangka kerja ekonomi makro Indonesia disusun dengan mempertimbangkan dampak dari Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian nasional.

"Salah satu sektor perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah sektor pertanian, yang merupakan sektor terbesar yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat Indonesia," terang anggota dewan dari partai Nasdem.

Charles menjelaskan, bahwa pada masa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan kesejahteraan petani, yang dapat dilihat berdasarkan Data Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang mengalami penurunan.

Penurunan NTP sebesar 102,09 atau turun 1,22 persen dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP terjadi karena adanya penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (lt), yaitu sebesar 1,08 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,14 persen.

Data NTUP  pada Maret 2020 menunjukkan adanya penurunan sebesar 102,90 atau turun 1,18 persen dibandingkan dengan NTUP bulan sebelumnya.

Berkaca pada data tersebut penting untuk pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara melakukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani.

Dijelaskan anggota DRR RI dari Dapil IV bahwa,  NTP dan   NTUP berdampak tidak baik terhadap petani, khususnya di tengah perlambatan ekonomi di tengah pandemi saat ini. " Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, kita perlu memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan," jlentreh Charles.

Apalagi kata dia, mengingat dari penduduk kita di Indonesia, berpofesi sebagai petani. Data dari Food Agricultural and Organization (FAO) tahun 2018 menunjukkan bahwa 93 persen mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil (smallholder farmers).

Hingga saat ini masih terdapat 88 kabupaten/kota rentan pangan, sebagaimana dilansir oleh Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada tahun 2018 lalu.

Sebagian besar daerah rentan pangan tersebut terletak di wilayah timur Indonesia. Masalah ini semakin serius dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengancam perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Langkah strategis harus dilakukan untuk memastikan daerah-daerah rawan pangan bisa melewati masa pandemi ini dengan keadaan yang baik, tanpa adanya permasalahan di sektor pangan.

Oleh karena itu, produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan di daerah-daerah rentan pangan. Tentu jalur distribusi (supply-chain) dipastikan agar tidak ada kendala dalam distribusi kebutuhan pangan.

Kebijakan yang tepat di sektor pertanian sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan cara pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) yang kemudian berdampak terhadap produksi yang meningkat. Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam menjaga performa baiknya sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

" Misalnya kita bisa melihat data Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan 1 tahun 2020 tumbuh positif 12,84 persen (y on y) dibandingkan triwulan 1 tahun 2019 lalu, sebesar 12,65 persen. Meski hanya tumbuh 0,02 persen, PDB Pertanian adalah ketiga terbesar kontribusinya bagi PDB nasional di triwulan 1 tahun 2020," ungkapnya.

Pertumbuhan dan kontribusi ini tentu harus diapresiasi di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini.
Agar sektor pertanian tetap tumbuh secara positif di masa yang rentan ini akibat Covid-19, pemerintah harus tetap bisa mempertahankan performa yang baik di sektor pertanian, terutama untuk memberikan bantuan kepada petani.

Untuk yang sangat penting adalah menjaga kesejahteraan petani tetap baik di tengah pandemi, melalui peningkatan NTP dan NTUP. (tok/iza)

Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Sholat Maghrib di Masjid Jami Nurul Mubin

Jakarta,kabareprobolinggo.com ---Senin,15 Juni 2020, pukul 17.30  di Masjid Jami Nurul Mubin Jl. Pluit Selatan Raya No.01 RT.022/017 Penjaringan Jakarta Utara, dilaksanakan kegiatan
Dir Binmas PMJ KBP Badya Wijaya,SH, MH. yang di dampingi Kasubdit Bintibsos, melaksanakan sholat Maghrib berjamaah dilanjutkan satu jam mengaji bersama polisi dan
Sholat Isya berjamaah.


Hadir dalam giat:
- Kasubdit Bintibsos Dit Binmas / AKBP Jajang Hasan Basri, S.Ag., M.Si.
- Paur Subbagminopsnal Dit Binmas / AKP Heru Fahrian A. S.Sos.
- Anggota Dit Binmas PMJ
- Babhinkamtibmas Polsek Penjaringan
- Ketua DKM Masjid Jami’ Nurul Mubin / H. Abdul Mujid
- Pengurus Masjid Jami’ Nurul Mubin

Sambutan Dir Binmas PMJ:
 1. Program  Satu Jam mengaji Bersama Polisi
sebagai Upaya Polri Mengajak Warga memakmurkan Sholat berjamaah di Mesjid dan membaca Alquran
2. Implementasi Polmas kesetaraan tidak ada jarak antar Polri dgn masyarakat
3. Ucapan terima kasih Mesjid Jami’ Nurul Mubin telah melaksanakan Protokol kesehatan.

Isi Pengajian:
1. Silaturahmi dengan warga / jamaah Masjid Jami Nurul Mubin.
2. Mengajak warga /jamaah untuk mengaji dan memakmurkan Masjid.
3. Mengajak warga /jamaah untuk saling toleransi antar umat beragama dan saling membantu warga masyarakat yang tidak mampu.
4. Mengajak masyarakat dapat mencegah virus corona dengan sosial distance dan physical distance dgn menjaga jarak.
5. Mengajak masyarakat wajib menggunakan masker, jaga kesehatan dan selalu cuci tangan.
6. Agar masyarakat mendisipilnkan diri memasuki era kehidupan New Normal dgn tetap pedomani protokol kesehatan pada Transisi fase II pekan ke 2.
7. Agar masyarakat bijak dalam menggunakan medsos dengan tidak mudah percaya berita yang belum tentu kebenarannya.

6. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menerapkan Protokol Physical Distancing.

7. Diserahkan Bantuan Beras
Kpd DKM Mesjid Jami Nurul Nuhun. (MH/hms)

Asosiasi Nelayan Siap Tampung Lobster

Jember,kabarejember.con

Sikapi Aturan Baru Diperbolehkannya Tangkap Benih Lobster,  Nelayan di Jember Bentuk Asosiasi

JEMBER –Para nelayan di Jember membentuk asosiasi nelayan lobster  di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Jumat (11/6/2020). Asosiasi itu dibentuk karena  adanya Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster.

Sebelumnya,  peraturan  Menteri Susi Pudjiastuti dalam Permen KP nomor 1 tahun 2015 melarang nelayan menangkap benih lobster.  Namun larangan itu sekarang dicabut oleh mentri KKP yang baru, yakni Edhy Prabowo.
ketua asosiasi nelayan lobster Jember Supriyadi mengatakan melalui asosiasi itu, pihaknya  ingin memberikan rasa aman pada nelayan dalam menangkap lobster .

Menurut dia, peraturan menteri yang lama, nelayan tidak boleh menangkap lobster yang beratnya dibawah 2 ons. Namun, Peraturan Menteri yang baru ini sudah melegalkan nelayan menangkap lobster.

“Kalau dulu  tidak boleh ditangkap, apalagi diekspor,”tutur dia. Untuk itu,  pihaknya bersama nelayan membentuk asosiasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang peraturan baru tersebut. 

Selain itu, juga  wadah untuk membuat Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) sebagai syarat untuk menjual benih lobster. Harapannya, ketika sudah mendapat SKAB, nelayan tersebut bisa tenang dan aman bekerja. 

Selain itu, juga  mewadahi kartu anggota nelayan lobster sebagai syarat utama dalam menangkap lobster. Sebab, kartu tersebut wajib dimiliki oleh para nelayan.  Kalau nelayan bekerja dengan tenang, nelayan bisa mendapat tangkapan lobster lebih banyak.

Dia mengatakan  asosiasi itu juga menfasilitasi nelayan lobster yang hendak menjual tangkapannya. Bahkan, dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang siap membantu menjualkan.

Heri Sugata, salah satu nelayan pantai watu ulo  mengapresiasi kebijakan baru menteri KKP. Selama ini nelayan khawatir tertangkap saat melaut  melalui operasi. Sebab ada larangan menangkap lobster yang membuat nelayan tidak tenang.

Selain itu,  harga benih lobster  naik turun, tidak stabil. Nelayan menjualnya pada  pada pengepul. Melalui asosiasi itu, diharapkan  nelayan terbantu dalam menjual benih lobster. Sebab, jumlah nelayan lobster di watu ulo mencapai sekitar 800 orang.  “Selama ini tidak ada asosiasi, berjalan sendiri. Kami berharap agar kerja kami aman,” ucap dia. (Mia/iza)