Sikap Tegas DPRD Jember Sikapi Gonjang Ganjing Birokrasi Jember

 

Jember,Merdekanews.net - Birokrasi Jember sedang sakit kronis dan akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat kepada Bupati - Wakil Bupati terpilih, inilah ungkapan kata yang disampaikan oleh Legislator Partai Nasdem, David Handoko Seto saat hadir pada rapat bersama Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief dan jajaran ASN di Aula PB Sudirman Pemkab Jember. 13/01/2021

Kegaduhan yang terus terjadi dan terjadi lagi ini menjadi keprihatinan banyak pihak, Kabupaten Jember betul-betul dalam kondisi sakit kronis, persoalan demi persoalan mengiringi perjalanan akhir dari Pemerintahan dr. Hj. Faida MMR yang tumbang dalam perhelatan Pilkada tanggal 09 Desember 2020 kemarin.

Kondisi Jember bukan lagi menjadi tuntunan, Jember sudah menjadi tontonan mulai dari ceruk Desa hingga level nasional, hal ini yang digambarkan oleh Kyai Muqit dihadapan Forkopimda dan ASN di Jember bahwa "kegaduhan di Jember bukan hanya jadi atensi bagi elit politik, rakyat kecilpun turut memberikan perhatian terhadap kegaduhan yang terjadi di Jember saat ini," jelas Kyai Muqit.

Bahkan dikesempatan itu Kyai Muqit menjelaskan, bahwa kalau ada yang menyatakan kegaduhan ini akibat dari pecah kongsi Bupati - Wakil Bupati, itu tidak benar sama sekali.  Gejolak ini sudah dimulai tahun 2019 lalu, ketika Mendagri melakukan Riksus. "Saya sedih dengan kondisi yang terjadi di Jember akhir-akhir ini," ungkap Kyai Muqit.

Mewakili pimpinan Dewan dan 50 anggota DPRD Jember, David Handoko Seto yang bersama beberapa anggota Dewan lainnya memberikan pernyataan keras dihadapan Forkopimda dan ASN. "  Jember sedang sakit kronis, birokrasi Jember dalam kondisi kronis dan ini harus segera disudahi, diakhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari Bupati Faida terus membuat kegaduhan," sergah David.

Sesuai dengan fungsi DPRD, bahwa DPRD Jember akan segera laporkan kepada instansi vertikal baik itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  Mendagri, maupun secara politik itu pasti dia lakukan sebagai bentuk fungsi pihaknya dalam melakukan pengawasan. 

Kepada para ASN, David meminta untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai pelayanan jadi lumpuh, kepada masyarakat, semua harus tenang jangan lagi terjebak dukung mendukung, jabatan bupati hanya menunggu hari.

"ASN harus mengikuti regulasi yang benar, dimata kami regulasi yang benar itu adalah KSOTK 2016, Artinya kalau kemarin muncul SK Plt tertanggal 8 Januari yang ditandatangani Bu Faida itu kami anggap ilegal.  Dan kalau sampai ada OPD yang berani melaksanakan SK Bupati tersebut,  kami akan lakukan sidak dan akan mengusir pejabat yang menduduki kursi jabatan tersebut," ancamnya.

Mengingat hanya menunggu hari pelantikan Bupati baru, David menggambarkan bahwa tugas Bupati Hendy dalam menata birokrasi di Jember sangat berat, kondisi birokraai Jember David gambarkan sedang sakit dan ini memerlukan waktu cukup lama, namun dirinya yakin kepada Bupati-wakil Bupati terpilih ini mampu menyelesaikan persoalan ini. Karena kita tahu bahwa dua sosok pemimpin ini sudah berpengalaman di birokrasi.

Sebelum menutup pembicaraannya, David berpesan kepada Bupati Faida, mengakhiri masa jabatannya sudahilah kegaduhan ini, masih ada waktu untuk bertaubat bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan mekanisme undang-undang dan tata pemerintahan yang ada. Bupati sedang diperiksa dan kita berharap atas kelakuan Bupati yang telah mengacak-ngacak Jember ini di jatuhi sangsi. (Nas/Lik/afa)

Ini Langkah Polri Dukung Pemerintah Bangun Ketahanan Pangan dan Kembangkan Sektor Pertanian

Jakarta,Merdekanews.net -- - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menerbitkan Surat Telegram Kapolri guna mendukung kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dan ketahanan pangan.

Kali ini Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/41/I/Ops.2./2021 tertanggal 12 Januari 2021, yang berisi langkah Polri dalam mendukung upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sektor pertanian.

Surat Telegram ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri sekaligus Kaopspus Aman Nusa II Penanganan COVID-19, Komjen Pol Agus Andrianto.

Melalui keterangan tertulisnya, Rabu 13 Januari 2021 Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, Surat Telegram tersebut diterbitkan sebagai langkah Polri mendukung semua upaya pemerintah dalam rangka antisipasi peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) akan potensi krisis pangan akibat pandemi COVID-19.

"Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan, terutama di sektor pertanian, yang masih dapat tumbuh positif di masa pandemi COVID-19, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan," terangnya.

Menurut Komjen Pol Agus Andrianto, ada tiga kebijakan pemerintah pusat yang menjadi titik tekan dalam Surat Telegram yang dialamatkan kepada seluruh Kapolda se-Indonesia tersebut. Ketiganya adalah:

1. Pembangunan food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah seluas 600.000 hektare serta di Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara seluas 30.000 hektare.

2. Penyerahan 2.929 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 3.442.000 hektare bagi 651.000 Kepala Keluarga, 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare, dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

3. Alokasi redistribusi lahan kawasan hutan seluas 1.300.000 hektare untuk masyarakat dalam rangka program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Terkait hal itu, kami meminta para Kapolda untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA berdasarkan SK tersebut di atas di wilayah masing-masing," ungkap Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain itu, para Kapolda juga diminta melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota dan stakeholder lainnya untuk melanjutkan kegiatan kerja sama dengan seluruh stakeholder untuk program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur/terlantar/tidak produktif di wilayah masing-masing guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Terakhir, para Kapolda diinstruksikan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK tersebut di atas di wilayah masing-masing.

"Ini dilakukan untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bio energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain," kata Komjen Pol Agus Andrianto.

"Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," tegasnya. (to2/afandi/muklas/hms) 

Lesbumi Jadikan Pesantren Sebagai Pusat KebudayaanLembaga Seni Budaya Muslim Indonesia

 

Jember,Merdekanews.net--- Program Lesbumi ke depan harus menjadikan pesantren sebagai pusat kebudayaan lembaga seni budaya muslimin Indonesia atau Lesbumi.  Sebab, pesantren merupakan satu kesatuan proses kebudayaan Nusantara yang panjang dan sudah teruji.  

       Demikian ditegaskan   Dr. Akhmad Taufiq, Dosen FKIP UNEJ sekaligus pembina Lesbumi NU Jember, di sela-sela Musyarawah Kerja Lesbumi periode 2020-2024,  dengan tema Garis Lurus Ruang Kosong di pondok pesantren As Syifa dan Panti Asuhan Noer Mulyani, di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe,  Minggu kemarin.  

 Taufik menjelaskan, bahwa sudah tepat pesantren menjadi suatu sentrum gerak kebudayaan Lesbumi di tengah pihak-pihak lain mencoba membuka ruang kebudayaan yang berada di luar pesantren, misalnya mall, pasar, ruang terbuka.  

Sebab, pesantren merupakan satu kesatuan proses kebudayaan nusantara yang sangat panjang. 

 Oleh karena itu, Lesbumi Jember harus mengambil peran strategis itu untuk mengembalikan sentrum kebudayaan ke pesantren.  Dia meyakini Lesbumi Jember mampu berdialektika, mampu mewarnai gerak kebudayaan di Jember khususnya, dan nusantara pada umumnya.  

      Taufik yang juga wakil ketua PCNU Jember ini menguraikan bahwa Musyawarah Kerja Lesbumi dimulai dengan pemaparan Bidang Literasi yang menawarkan desain pengembangan literasi pesantren, baik literasi yang mendasar maupun yang sifatnya pengembangan. 

  Selanjutnya pemaparan Bidang Seni Tradisi yang mencoba ingin menginvetarisasi dan melestarikan bentuk-bentuk seni budaya tradisional yang dekat dengan nilai-nilai Islami.  Seperti macopatan di pelosok-pelosok kampong. 

 Sedangkan, bidang-bidang lainnya memulai dengan program kerja yang bersifat kolaboratif untuk menyongsong agenda nasional yakni Hari Santri 2021," ujar Taufiq. 

     Hal senada disampaikan pengurus Lesbumi NU Jember lainnya,  KH Nisful Laila Iskamil, pengasuh PP Asy Syifa dan Panti Asuhan Noer Mulyani. 

 Dia menjelaskan, pondok dan panti asuhannya, selalu mengupayakan bagaimana beragama sekaligus berbudaya.  Sehinga agama nantinya menjadi budaya, membantu orang menjadi budaya, shadaqah menjadi budaya. 

 Contoh konkretnya dapat dilihat ornamen-ornamen arsitektur masjid di kompleks tersebut, yang penuh dengan budaya pandhalungan, mulai dari pintu, kubah, mimbar, dan jendela yang mengadopsi kultur Jawa Jepara, Madura Prenduan dan jawa Matraman.  Jadi, cita rasa budaya yang tinggi selalu dekat dengan kelembutan hati, sehingga beragama menjadi lebih sejuk dan menyejukkan. 

      Rangkaian MusKer tersebut  kemudianditutup dengan wisata kuliner khas Sumber Jambe, sambil menikmati kabut tipis yang memeluk bukit Gunung Raung. (iza/afandi/muklas) 

Ketua PDK Kosgoro Jember Gelar Konsolidasi

Jember,Merdekanews.net - Semenjak mengemban amanah sebagai ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PDK Kosgoro 1957) Jember M. Holil Asyari atau akrab disapa Ra Holil yang juga anggota Komisi A DPRD Jember ini terus menggelar konsolidasi Di tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa, tiada hari tampa konsolidasi seakan melekat kepada sosok ketua Kosgoro Jember ini.

Seperti yang dilakukan di Kecamatan Puger Jember pada Minggu tanggal 10 Januari 2021, didampingi Dewi Nurul Qomariyah, MPd

Wakil Ketua Kosgoro Jember Ra Holil terus melakukan konsolidasi.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan yang dihadiri 30 orang ini  berlangsung sederhana namun tetap meriah. Dalam kegiatan tersebut kekompakan dan kebersamaan amat dirasakan sekali.

Ditemui usai kegiatan, kepada Media ini Ra Holil menyampaikan, sebagai ketua PDK KOSGORO 1957 Jember saya seperti di pacu oleh waktu, apalagi pasca bertemu dengan HR Agung Laksono yang memberikan sebuah motivasi untuk saya bisa menyelesaikan konsolidasi tingkat kecamatan hingga ke tingkat Desa di seluruh Kabupaten Jember.

Dalam pertemuan itu, Agung laksono semacam memberikan sebuah tantangan kepada saya bahwa" jika bisa menyelesaikan konsolidasi dari tingkat Kecamatan hingga Desa tahun ini, maka dirinya akan datang ke Jember untuk melantik secara keseluruhan, oleh karnanya, ini tantangan bagi saya. Pagi ini saya di Kecamatan Puger siang nanti saya di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk," ujarnya.

Dengan pola kerja terarah dan terukur, kami yakin bisa menyelesaikan konsolidasi ini sesuai dengan rencana, dimana untuk tingkat Kecamatan Insya Allah siap Januari ini, dan untuk tingkat Desa akan rampung di 3 bulan berikutnya.

Sebagai Tri Karya atau Hasta Karya dari Partai Golongan Karya, maka jelaslah kemana arahnya Kosgoro ini, jadi kami ini bukan sekedar kumpul tetapi di setiap pertemuan ini kita sudah bisa mendata mulai dari nama, alamat hingga nomor KTP kita sudah ada, ini sesuai dengan pola kerja kita terarah dan terukur.

Kosgoro dengan Tri Dharmanya, yaitu pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas, dengan menfokuskan pekerjaaan di bidang Pendidikan, Perekonomian dan sosial budaya, tiga kelompok ini nantinya akan kita lakukan pendekatan - pendekatan seperti pembinaan dan lain sebagainya.

"Arah perjuangan kami jelas, memang kami bukan partai politik, maka dari itu, nantinya akan kami pilah siapa kader Kosgoro yang akan ke Politik siapa yang tetap fokus di perjuangan Kosgoro yang kita sebutkan tadi itu," ungkapnya.(Mon/Lik)

DPRD Kota Mojokerto Akan Panggil Kontraktor dan Kosultan Terkait GMSC

Mojokerto,Merdekanews.net-- Pasca runtuhnya plafon lantai II gedung mal pelayanan publik GMSC di jalan Gajah mada kota Mojokerto jadi atensi bagi banyak pihak aparat penegak hukum (APH) dan DPRD kota Mojokerto. Pada hari selasa (12/1/2021) DPRD kota Mojokerto dari komisi II langsung inspeksi mendadak (sidak) di lapangan untuk mencari keterangan awal bagi dinas terkait.

“Untuk hasil temuan sementara, kami tidak bisa masuk langsung ke polis line lokus, kami hanya dapat keterangan rekan-rekan OPD dari Dinas PU, Dinas Perijinan”, tutur ketua komisi II, Mohammad Rizky Pancasilawan.

Untuk itu rombongan komisi II mengungkap belum menjelaskan penyebab runtuhnya plafon gedung GMSC yang tampak gagah dengan kerusakan 40 persen pada lantai II.

“Memang belum ada kepastian penyebab yang ada di gedung GMSC ini, kemungkinan sementara pembangunan struktur rangka gavalumnya masih dalam pemeriksaan Kepolisian juga Kejaksaan," lanjutnya.

Sementara Komisi II  akan melakukan dengar pendapat dengan pihak kontraktor juga DPUPR yang dulunya menjadi kewenangan pembangunan gedung GMSC tersebut. 

“Kami tetap berharap, komisi II akan mengundang kontraktor kemarin yang mengerjakan, terkait instansi juga akan mengundang pertanyakan terkait anggaran, spesifikasi, juga konsultan pengawasnya juga akan diundang nantinya di hearing,” tegasnya.

Di pastikan dalam waktu dekat, Komisi II akan cepat melakukan hearing kepada kontraktor dengan instansi terkait. Nantinya akan dilakukan evaluasi secepatnya karena di khawatirkan akan menjadi timbul susulan pada pelayanan publik sehingga mengakibatkan banyak korban. “Karena terkait pelayanan publik banyak masyarakat yang lalu lalang masuk keluar di gedung itu, kita khawatir nanti adanya karena ada susulan seperti itu akan menimbulkan korban,” tambahnya.

Untuk masalah pelayanan, tetap berjalan seperti biasanya, akan tetapi nantinya akan di evaluasi oleh pihak eksekutif untuk masalah kekuatan atau kokohnya gedung tersebut.(yn)

Cegah Lonjakan Covid-19, Pekan Ini Kota Mojokerto Terapkan PPKM

 

Mojokerto, Merdekanews.net ---Kota Mojokerto akan menyusul 11 daerah di Jawa Timur yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini, disampaikan Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Ruang Galery, Rumah Rakyat, Selasa (12/1).

Penerapan PPKM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Menurut Ning Ita sapaan akrab wali kota, sesuai dengan Inmendagri, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. "Dari parameter yang ada, Kota Mojokerto ini sudah memenuhi keempat unsur yang ada," jelas Ning Ita. Untuk diketahui, sesuai Inmendagri, PPKM diberlakukan untuk Provinsi, Kabupaten/Kota yang memenuhi empat unsur. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; 

tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; 

tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).

Penerapan PPKM nantinya, akan dimulai pada 15-28 Januari 2021. Pembatasan ini pun, berlaku di seluruh sektor. Baik pada sektor perdagangan, perkantoran, pendidikan, institusi pemerintah dan lain sebagainya. Dimana, untuk rumah makan, restoran, supermarket, mall, akan diterapkan jam operasional hingga 20.00 WIB. Tentunya, penerapan jam operasional ini dibarengi juga dengan sanksi, jika para pemilik usaha kedapatan melanggar aturan. 

"Sosialisasi PPKM, akan kami lakukan mulai besok (13/1). Semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. Kami yakin, semua pihak dapat bersinergi dalam menjalankan PPKM di Kota Mojokerto. Karena, berpengalaman dari pembatasan sosial skala mikro di Kota Mojokerto sebelum Idul Fitri dan awal pandemi, Kota Mojokerto dapat menekan angka lonjakan kasus Covid-19," tegas Ning Ita. 

Selain pembatasan jam operasional di tempat perbelanjaan dan rumah makan, lanjut Ning Ita, Pemerintah Kota Mojokerto juga menerapkan pembatasan jumlah kapasitas di tempat ibadah sebesar 50 persen dari biasanya. Tidak hanya itu, dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Seperti hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan keagamaan. 

"Sementara waktu, tempat wisata dan tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan belajar mengajar secara daring atau online bagi semua satuan pendidikan akan dilaksanakan secara 100 persen. Dan membatasi tempat kerja atau perkantoran  dengan menerapkan WFH (work from home) sebesar 75 persen dan WFH (work from office) sebesar 25 persen. Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," jelas Walikota perempuan pertama di Mojokerto ini. 

Lebih jauh Ning Ita menjelaskan, pada akhirnya Kota Mojokerto diharuskan menerapkan sistem PPKM seperti daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Ning Ita berharap dengan adanya PPKM dalam waktu dekat ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan memberikan dukungan. " Penerapan PPKM ini kami jalankan untuk melindungi masyarakat secara luas. Mohon dukungan dalam pelaksanaannya, agar penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan. Dan, kegiatan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal," pungkasnya. (yn) 

Pasca Plafon Ruangan Pelayanan Publik Di GMSC Ambrol, Untuk Melayani Warga Pindah di Lantai 3

 

Mojokerto,Merdekanews.net ---Pasca ambrolnya plafon lantai 2 (dua) Gedung Mall Pelayanan Public Graha Mojokerto Service City (GMSC) pada hari Sabtu malam, ruangan tersebut adalah tempat pelayanan pemerintah Kota Mojokerto untuk masyarakat yang mengurus perijinan dan mengurus akte serta tempat masyarakat membayar pajak kendaraan. Karena ambrol, untuk sementara ruangan pelayanan tersebut dipindah di lantai 3 di gedung GMSC.

Sampai berita ini ditulis, belum diketahui pasti penyebab ambrolnya bangunan berlantai 4 tersebut. Namun beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. 

 Berdasarkan hasil laporan petugas keamanan yang berjaga di gedung GMSC, ambrolnya atap tersebut terjadi pukul 19:02 WIB. 

 Kondisi atap bangunan yang ambrol menimpa 3 (tiga) counter layanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM-PTSP NAKER), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil),dan Samsat Corner. Luas plafon yang rusak berkisar 40 % dari luas plafon yang ada di lantai 2.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo ATD MM saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian Plafon yang ambrol tersebut.

Namun untuk tetap memberi pelayanan ke masyarakat, Pemerintah Kota Mojoketo untuk sementara kantor pelayanan public dipindah ke lantai 3 (tiga). Gedung GMSC yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto merupakan bangunan berlantai 4, sementara pelayanan public berada di lantai 2.

“Dengan adanya insiden ambrolnya plafon di gedung GMSC masyarakat tidak perlu kuatir karena pelayanan masih buka di lantai 3 (tiga) bersamaan dengan pelayanan administrasi perkantoran yang lain.”Tandasnya.

Menurut Gaguk yang juga Kepala Diskominfo Kota Mojokerto ini, pihaknya akan dibantu dari Dinas PUPR bersama tim teknis yg akan melakukan identifikasi penyebab terjadinya tragedi tersebut. Demi keamanan saat ini sudah terpasang police line di lokasi tersebut.

“Saat ini kita di bantu oleh Dinas PUPR Kota Mojokerto untuk mencari penyebab ambrolnya plafon di lantai 2 di Gedung GMSC tersebut,dan saat ini layanan tetap seperti biasa cuma di pindah di lantai 3,”tambah Gaguk Tri Prasetyo kepada wartawan Senen (11/1/2021). (YN)