Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad AlBarraa Terima Dengan Baik Audensi Aliansi LSM Bersatu (ALU

Bupati Mojokerto Ikfina )

Mojokerto Merdeka news  26 / 01 / 2022  Audensi  LSM  Yang  di terima dengan baik oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra (Gus Barra) dan Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menerima audiensi dengan Aliansi LSM Bersatu (ALU), Rabu (26/1/2022) di Ruang SBK Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Salah satu aktivis LSM Senior Mojokerto Machradji Mahfud saat diwawancarai media ini mengatakan bahwa kesimpulan dalam audiensi hari ini cukup bagus. Jadi sebenarnya audiensi ini adalah tindak lanjut dari unjuk rasa dan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Mojokerto agar Bupati Mojokerto dan Sekdakab Mojokerto mundur dari jabatannya.

“Jadi khusus tuntutan agar Bupati Mojokerto dan Sekdakab Mojokerto sengaja saat audiensi ini tidak kami sampaikan karena kami sudah sepakat hal itu bakal ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut dikatakannya, jadi dalam audiensi kali ini kami membahas menuju Mojokerto sejahtera tanpa retorika. Tidak basa-basi tapi langsung kenyataan.

“Kami tadi menyampaikan isu-isu yang sedang berkembang. Baik itu penanganan galian C, pupuk langka, pembagian beras dinsos yang tidak tepat sasaran, maraknya warung remang-remang, pungutan sekolah yang semakin banyak dan pengelolaan limbah,” jelasnya.

Masih kata Machradji, perlu diketahu juga, besok Kamis saya siap menghadiri undangan Satreskrim Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan terkait pelaporan saya terhadap H.M Rifa’i dan Supriyo Pimpinan LSM Mojokerto Watch.

Baca Juga :  Pemkab Mojokerto Bersihkan Sungai di Kawasan Langganan Banjir

“Mereka sudah mencurangi saya, membubarkan unjuk rasa saya dan menghina saya. Saya melapor ini untuk cooling down. Saya punya anak buah, Abah Rifa’i punya anak buah makanya saya suruh diam anak buah saya untuk meredam permusuhan. Jangan sampai main hakim sendiri. Makanya lebih baik saya lapor ke pihak berwajib. Perlu diketahui juga, saya dapat kabar Abah Rifa’i tidak akan mungkin minta maaf ke saya,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakannya, setelah kami demo dan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Mojokerto ternyata ada sisi positifnya. Bu Ikfina sadar akan peran Gus Barra untuk memimpin Kabupaten Mojokerto bersama. Hal ini terbukti dalam beberapa hari ini jadwal Gus Barra terlihat ada kegiatan setiap hari sekitar 2 sampai 5 kegiatan setiap harinya. Sebelumnya kadang satu hari tidak ada kegiatan sama sekali kalaupun ada hanya 1 sampai 3 kegiatan saja. IKBAR itu Ikfina-Barra. Komitmen yang muncul sejak kampanye itu Bu Ikfina dan Gus Barra sepakat untuk memimpin bersama. Kalau sekarang tidak harmonis itu sama halnya pembohongan publik.

 

“Iman itu naik turun. Ini imannya Bu Ikfina pas merosot dan ingkar ya kami sikat. Bahkan kalau iman Gus Barra merosot dan ingkar ya kami sikat juga. Tidak boleh karena senang dengan figur seseorang meskipun imannya merosot kita tetap merangkulnya. Terkait suara sumbang kalau saya ini disuruh Gus Barra untuk unjuk rasa dan Abah Rifa’i disuruh Bu Ikfina hal itu tidak benar ya. Perlu diketahui, Harimau Majapahit itu sudah diikat Gus Barra. Karena efeknya nanti dikira pergerakan unjuk rasa ini disuruh Gus Barra. Akhirnya saya pamit Ke Gus Barra dan Ketua Harimau Majapahit untuk melakukan aksi unjuk rasa karena tidak puas dengan kinerja Bu Ikfina dengan menggunakan LSM saya,” tutupnya.

Baca Juga :  Bupati Mojokerto Mengukuhkan 100 Kepala Sekolah

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat audiensi dengan Aliansi LSM Bersatu (ALU) merasa legowo dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan Machradji Mahfud dan teman-teman LSM lainnya.

“Pak Machradji ini guru saya. Dulu saya belajar public speaking ke Pak Machradji. Jadi aksi unjuk rasa itu saya anggap sebagai ujian untuk saya agar bisa lebih baik lagi. Terkait maraknya warung remang-remang, dalam waktu dekat ini Satpol PP akan terus berupaya untuk memperketat pengawasan utamanya disaat jam 10 malam   yang harus di pantau  harusnya ( srh )

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optimal

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Menurut Sigit, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional. 

"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, di tengah perkembangan zaman dewasa ini, yang dimana hal itu juga akan adanya potensi tantangan dari segi modus kejahatan yang terus berkembang. Di era digital, kata Sigit, pelaku kejahatan juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit menyatakan, pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara. Sehingga, Ia menyebut, diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. 

"Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menekankan, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan. 

Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Sigit menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya. 

"Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," ucap Sigit.

Sebagai contoh nyata, Sigit memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset. 

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, lanjut Sigit, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah. 

"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan  recovery asset," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen. 

Disisi lain, Sigit menyampaikan, di sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba. 

Dalam hal ini, jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus. 

Yang dimana hal itu meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan dan uang palsu.

Bidhumas Polda Jatim Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking

Bidang Humas Polda Jatim menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking Fungsi Humas Jajaran Polda Jatim di Ballroom Hotel Mercure Surabaya, pada Selasa (25/1/2022). 

Pelatihan ini dipimpin Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko dengan narasumber Frestian Greic Humalanggi dari Kompas TV dan diikuti Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas Polres jajaran secara daring, serta Kasi Humas Polres jajaran Polda Jatim. 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, Humas memiliki peranan sangat penting dan strategis sebagai komunikator publik. 

Humas Polri memiliki tugas dalam mengamankan kebijakan institusi, memberikan pelayan dan menyebar luaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang program kerja serta keberhasilan Polri. 

"Oleh karena itu diperlukan kegiatan public speaking agar setiap anggota yang berwenang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang tepat," kata Gatot. 

Kabid Humas menjaskan bahwa public speaking merupakan proses berbicara kepada masyarakat atau suatu organisasi dalam berbagai bentuk seperti suara, tulisan, lisan, simbol-simbol, gambar, dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan informasi. 

"Dengan menguasai public speaking dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan program presisi Kapolri," tutur Kabid Humas. 

Sementara itu narasumber, Frestian Greic Humalanggi memberikan materi terkair cara penyampaian petugas terkait informasi baik kepada media maupun masyarakat. 

"Kegiatan ini berguna untuk anggota dalam belajar cara menyampaikan informasi dengan tepat dihadapan media sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengingat Polri banyak berhubungan dengan pemberitaann yang kerap kali viral di masyarakat," ucap Frestian. 

Setelah pemberian materi, Frestian menggelar sesi tanya jawab, sekaligus praktek kepada para kasi Humas saat sedang wawancara baik secara live, door stop maupun via telepon dengan wartawan. 

"Sebetulnya setiap petugas setidaknya cukup memilik kemampuan untuk berbicara didepan awak media hanya saja masih malu atau belum terbiasa melakukan hal tersebut," ujar  Frestian. 

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaiam dari Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko bahwa sebelum melakukan public speaking diperlukan persiapan yang sangat baik. 

"Karena dengan persiapan yang baik akan mendapatkan hasil yang maksmal dalam penyampaian terhadap media," pungkas Gatot.

Polisi Rangkul Tokoh Agama dan Masyarakat Cegah Bentrok Susulan di Sorong

Jakarta - Polisi merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan di Kota Sorong, Papua Barat. 

"Polda jajaran langsung berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi lainnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (25/1).

Tak hanya itu, Dedi menyebut, Polda Papua Barat jajaran juga telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai. Tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun di ketentuan aturan hukum yang berlaku.

"Polsek Sorong Timur telah melakukan pertemuan antara kelompok," ujar Dedi.

Menurut Dedi, polisi juga telah melakukan penyelidikan serta penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dari peristiwa yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia tersebut. 

"Penyelidikan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk memproses tuntas kasus kejadian ini. Lalu jajaran juga menggelar olah tempat kejadian perkara (tkp)," ucap Dedi.

Disisi lain, sejauh ini korban tewas akibat bentrokan tersebut berjumlah 19 orang. Dari total tersebut satu meninggal dunia akibat bentrokan sedangkan 18 lainnya diduga meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan tersebut. 

"1 meninggal dunia karena bentrok dan 18 meninggal dunia di tempat hiburan yang terbakar. Masih di dalami," tutur Dedi.

Kemudian, kata Dedi, Polda Papua Barat jajaran saat ini melakukan pencarian terhadap pelaku dan aktor intelektual dari bentrokan tersebut. 

"Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap aktor intelektual dan pelaku dari dua kelompok tersebut," tutup Dedi.

Forkopimda Jatim Gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia*

Forkopimda Jatim menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covif 19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur, pada Senin (24/1/2022) di Convention Hall Mall Grand City Surabaya. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kajati Jatim Mohamad Dofir, dan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, secara langsung memimpin rakor yang dihadiri oleh seluruh Bupati, PJU Polda Jatim, PJU Kodam/V Brawijaya, Kapolres/ta, Dandim, dan seluruh Kajari di Jawa Timur. 

Pertama, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Joni Wahyuadi menyampaikan paparan mengenai varian Omicron di Jatim yang cukup meningkat selama sepekan ini. Oleh karena itu hal ini perlu di antisipasi agar tidak terjadi puncak pasien yanv terpapar Covid-19. 

"Resiko penularan Covid-19 varian Omicron ini lebih banyak berasal dari transmisi lokal artinya terjadi penularan di masyarakat. Meski antibodi sudah terbentuk karena telah mendapatkan vaksin tetapi prokes juga harus diberlakukan secara ketat," kata Joni. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarkat untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan puncak Covid-19 varian Omicron sekitar Maret 2022. 

Beberapa kota yang berpotensi menjadi lonjakan Covid-19 diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Matraman oleh karena itu adanya kordinasi yang solid dari seluruh stakeholder terkait. 

"Diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat saat ini aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Diwajibkan pengecekan aplikasi peduli lindungi di beberapa tempat wisata, mall, maupun tempat berkumpulnya masyarakat," ucapa Gubernur. 

Selain itu Gubernur menyebut bahwa dalam penangan PMI di Jatim yakni setiap PMI akan dipulangkan ke wilayahnya masing-masing bila sudah dipastikan kondisinha sehat. 

"Akan dipulangkan setelah benar-benar sehat. Ini merupakan bentuk kami dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Selain itu baik di sekolah maupun kampus yang sudah melaksanakan tatap muka juga wajib diberlakukan prokes ketat," pungkas Gubernur. 

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bekerja dengan baik dalam penanganan PPLN di penerbangan pertama yang sudah berjalan lancar. Menurutnya, Satgas ini merupakan benteng terdepan dalam masuknya omicron di Jatim.

"Setiap titik penanganan telah bekerja dengan baik, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mempertahankan kesiapan satgas dalam menerima PPLN di Bandara Juanda sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan," kata Kapolda. 

Kapolda juga menyebut bahwa pertahanan yang dilakukan oleh satgas ini harus diimbangi dengan penerapan testing dan tracing di wilayah se-Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sudah ditemukannya varian omicron di berbagai wilayah di Jawa Timur melalui transmisi lokal.

"Kita sudah pernah berhasil melewati masa-masa gelombang 1 dan 2 covid-19, jadikan pengalaman terdahulu sebagai persiapan langkah-langkah taktis jika terjadi kondisi kontijensi penyebaran varian omicron," jelasnya. 

Kapolda mengingatkan kepada anggotanya agar jangan pernah kendor atau bosan dalam menjaga masyarakat dari virus covid-19 untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan Preemtif, Preventif, dan Represif yaitu Sosialisasi, Ops Yustisi, Covid Hunter, Vaksinasi, Tracing, Testing, PPKM Mikro, Isolasi Terpadu.

Ia juga meminta kepada polres jajaran agar segera mempercepat vaksinasi booster terhadap lansia, remaja, dan anak-anak. "Saya meminta kepada polres jajaran agar segera mengoptimalkan kemampuan dalam percepatan vaksin baik secara gerai vaksin maupun door to door. Kami juga membantu satgas penanganan kedatangan PMI di Jatim," tutur Kapolda. 

Sedangkan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto menjelaskan mengenai mekanisme penanganan kedatangan PMI sewaktu tiba di Bandara Juanda hingga menuju ke tempat karantina dan hotel. 

"Kami kemarin menerima kedatangan 129 PMI, dan dua dinyatakan positif Covid-19. Setelah menjalani semua SOP selama di bandara baik pengecekan suhu, cek paspor dan visa, tes PCR baru yang hasilnya negatif menjalani karantina selama 7 hari. Saya minta kepada para Dandim agar PMI yang hasilnya negatif setelah karatina agar dijemput dan diantar ke wilayahnya masing-masing," pungkas Pangdam.

Gunakan Pamor Keris, Forkopimda Lumajang Cegah Penyebaran Pandemi Covid 19

Lumajang,- Forkopimda Lumajang berkomitmen mencegah adanya penyebaran Covid-19 melalui beragam cara, salah satunya dengan membentuk Satgas Patroli Motor Penegakkan Protokol kesehatan di masyarakat yang disingkat sebagai Satgas "Pamor Keris".

Pembentukan Satgas itu, ditandai dengan adanya apel Satgas Pamor Keris yang digelar di Mapolres Lumajang pada Senin, 24 Januari 2022 pagi.

Ditemui usai apel itu, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno menjelaskan, adanya Satgas itu nantinya diharapkan bisa membentuk berbagai inovasi, dan menjalankan strategi penegakkan disiplin prokes di masyarakat.

"Itu sebagai antisipasi penyebaran Omicron. Diketahui, sudah terjadi peningkatan kasus Omicron sebanyak 800 kasus per bulan November, tahun kemarin," kata Kapolres.

Kapolres mengungkapkan, untuk di Jawa Timur sendiri telah ditemukan 8 kasus orang yang telah terpapar Omicron tersebut.

"Diantaranya ada di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Surabaya. Varian Covid 19 baru ini, tingkat penyebarannya lebih cepat ketimbang varian Delta," bebernya.

Beberapa tugas, menurut Kapolres, nantinya harus bisa dilakukan oleh Satgas Pamor Keris, diantaranya melakukan razia penegakkan prokes secara humanis, termasuk memberikan sosialisasi dan mencari sasaran vaksinasi.

"Tidak boleh ada tindakan arogansi. Dan yang terpenting, harus melakukan upaya deteksi dini, dan mampu memprediksi pemetaan kerawanan. Untuk selanjutnya, dilakukan tindakan preventif," tegas AKBP Eka Yekti.

Usai pelaksanaan apel Satgas Pamor Keris yang juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur itu , Kapolres dengan didampingi oleh Dandim 0821/Lumajang, Letkol Inf Andi A. Wibowo dan Asisten Ekbang Sekda, Ir. Teguh Wijayono, langsung memberangkatkan Patroli Satgas Pamor Keris yang akan melalui beberapa rute, termasuk diantaranya Alun-Alun Lumajang, dan seluruh tempat yang dimungkinkan sebagai tempat rawan kerumunan, seperti pasar, tempat perbelanjaan, tempat wisata, kedai atau restoran dan sebagainya.

Tak hanya itu saja, selain Satgas Pamor Keris yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol-PP, Dishub, Dinas Kesehatan dan instansi terkait tersebut, Sebelumnya Kapolres telah mengerahkan anggota Polres Lumajang untuk mencari sasaran vaksinasi.

"Targetnya, per hari minimal 1 anggota Polri atau ASN. Wajib mendapat 2 sasaran vaksin dosis 1, baik itu dewasa, lansia dan anak-anak," tegasnya. "Tim Pamor Keris, nanti juga bersinergi dengan tim vaksinator Polres Lumajang, maupun Puskesmas, ini guna suksesnya program akselerasi vaksinasi yang telah digulirkan Pemerintah" pungkas Kapolres. (Oborlmj)

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., dan Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri., Menghadiri Rapat Kerja Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, dan Kepala LKPP Dengan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Secara Virtual.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

        Kab. OKU, merdekanews.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Mengatakan terkait dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi, pada awal tahun 2022 ini terdapat ada beberapa kepala daerah terkena OTT oleh KPK. Ini perlu melibatkan kita semua karena selain juga akan berdampak pada individu, tetapi juga kepada sistem pemerintahan termasuk kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun di daerah.

        Namun demikian, Mendagri sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang telah berprestasi melakukan kinerja yang baik. Mendagri mengingatkan tindak pidana korupsi harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk merubah bangsa kita. Analisis yang dilakukan Kemendagri terjadinya tindak pidana korupsi paling tidak ada 3 hal utama antara lain, sistem, integritas, dan budaya. 

        Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri, Mengatakan dari survei yang dilakukan oleh KPK, KPK memberikan perhatian kepada kepala daerah yang mengikuti proses pemilihan dan pencalonan kepala daerah. Dari survei banyak kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah biaya Pilkada yang sangat tinggi.

        Pada kesempatan ini, ketua KPK menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait suksesnya penegakan hukum yang paling penting adalah ada perubahan dari budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi dan harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi kembali.

        Pada tahun 2022 ini sudah 3 kepala daerah yang terkait tertangkap tangan melakukan korupsi.
Ketua KPK mengatakan fenomena sekarang yang dilakukan tindak pidana korupsi antara lain, pengadaan barang dan jasa, perizinan, jual beli jabatan, dan pengesahan APBD.

        Sebagaimana amanat dari RPJMN 2020-2024 KPK harus melaksanakan survei penilaian integritas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

        Masih dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kepala LKPP Abdullah Azwar Anas melakukan terobosan yang bertujuan untuk mengimplementasikan secara lebih optimal pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dari penyusunan e-katalog baik yang dilakukan di tingkat nasional, sektoral, kementerian dan lembaga serta daerah.

    Hal ini penting untuk kepala daerah segera bergerak untuk menyusun e-katalog sehingga bisa membuat produk-produk yang makin banyak di kenal dalam tender atau lelang yang memotong kemungkinan ada potensi-potensi penyimpangan dalam lelang.

     Selain e-katalog, LKPP juga menyajikan aplikasi e-Purchasing, eksekusi pembelian secara elektronik semua digitalisasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi pertemuan fisik yang terkadang menjadi negosiasi.

        Toko Daring ini adalah gabungan antara e-katalog dan e-Purchasing untuk menghidupkan produk dalam negeri terutama UMKM agar mendaftarkan dan harganya diatur dalam e-katalog sehingga bisa ditampilkan dalam daftar pembelian barang yang ditawarkan,   pemerintah pusat dan daerah dapat membeli produk-produk ini dikarenakan lebih cepat pengadaannya, efisiensi uang negara sekaligus menghidupkan UMKM. Turut mendampingi, PLT. Asisten 2, OPD dan Kabag Terkait.

DUM..Terima Kasih 

Protokol& Komunikasi Pimpinan Pemkab OKU