Korem 133/NW Gorontalo Melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Gorontalo, Merdeka News -  Komando Resort Militer 133/Nani Wartabone (Korem 133/NW) Gorontalo melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Korem 133/NW Tahun 2022, di Aula Kusno Danupoyo Makorem 133/NW, Jln. Trans Sulawesi, Desa Tridarma, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo. Selasa (8/2/2022).

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Intrgritas ini dipimpin langsung oleh Danrem 133/NW Brigjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P dan hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Prov Gorontalo Dr. Faris R.A Jusuf, Kabinda Gorontalo Suryono, S.S, Sekda Prov. Gorontalo Dr. Darda Daraba, Ketua Pengadilan Tinggi Prov. GorontaloNugroho Setiadji S.H, Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo Samba Sadikin S.H, Karo Rena Polda Gorontalo Kombes Pol Suratno, S.I.K, M, Si, Para Kasi Kasrem 133/NW, Dandim 1314/Gorut Letkol Kav Embi Triono. ST.M.Si, Dandim 1313/Pohuwato Letkol Inf Togu Pandapotan Gabriel Malau, SE, M.Sc, Danyonif 713/ST Letkol Inf Lawdewick Brucelle Kathrine.S.Sos, Para Kabalak Aju Korem 133/NW.

Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P mengatakan, kegiatan ini untuk lebih menekankan integritas Korem 133/NW dalam setiap kegiatan untuk lebih transparan dan bebas dari segala bentuk korupsi.

“Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), program reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 4 mencapai Governance. Good and Clean Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil program tersebut, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) termasuk dilingkungan kerja Korem 133/NW”, terang Danrem 133/NW.

Brigjen TNI Amrin Ibrahim menjelaskan Keberhasilan Pembangunan Zona Integeritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan masing-masing kualitas integritas individu, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan.

Selaku pimpinan Korem 133/Nani Wartabone dengan ini, saya mengajak kepada seluruh anggota Korem 133/Nani Wartabone beserta jajaran untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan disegala lini guna meningkatkan kinerja pencegahan praktek korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Korem 133/NW sebagai Satker memiliki predikat bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani”, pungkas Danrem 133/NW

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya Sekda Prov. Gorontalo Dr. Darda Daraba menyampaikan, Atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Korem atas langkah strategis yang diambil oleh Korem 133 Nani Wartabone terkait penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju kelembagaan birokrasi TNI AD khususnya Korem 133/NW.

Pencanangan ini tentunya merupakan komitmen dari TNI untuk mewujudkan satuan kerja melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan dan peningkatan pelayanan publik menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini tentunya merupakan suatu deklarasi khususnya program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2010 sebagai salah satu reformasi birokrasi TNI yang merupakan program Tata pola pemetaan yang bersih.

“Zona integritas tidak bisa hanya dilaksanakan pemimpin saja, namun juga harus didukung oleh seluruh jajaran Korem 133/NW, melalui pencanangan ini kami yakin Korem 133/NW dapat meraih WBK dan WBBM yang lebih baik lagi,” ujar Sekda Prov. Gorontalo.

Sekda Prov. Gorontalo juga mengajak seluruh institusi dan instansi di Provinsi Gorontalo untuk selalu mendukung pencanangan zona integritas, agar terwujud WBK dan WBBM dalam pelayanan melalui reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen Angkatan Darat sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan birokrasi formasi secara konsisten yang berkelanjutan untuk mendukung program reformasi birokrasi Angkatan Darat khususnya Korem 133/NW.

Penrem 133/NW

Danrem 133/NW Pimpin Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Korem 133/NW

Sukseskan GPDRR, Kapolri Siapkan Skenario Pengamanan Hingga Genjot Vaksin Booster di Bali

      Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri siap mensukseskan rangkaian acara global platform for disaster risk reduction (GPDRR) 2022 pada Mei 2022 di Provinsi Bali. 

        Salah satu bentuk dukungan Polri ialah dengan meningkatkan vaksinasi booster di Provinsi Bali, khususnya wilayah yang capaian vaksinasinya sudah bagus. 

        “Sehingga kita tingkatkan lagi khususnya yang sudah divaksin dan belum dibooster ulang, untuk menjadi daya tahan atau imunitas yang lebih baik,” kata Sigit saat rapat koordinasi bersama Menko PMK, Jumat (28/1). 

        Kemudian, pengawasan protokol kesehatan di bandara hingga pemeriksaan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) telah disiapkan secara matang hingga prosedur karantina khusus bagi delegasi negara-negara undangan GPDRR 2022. 

        “Pada prinsipnya prokes yang kita laksanakan secara cepat dan benar kemudian pola penanganan bisa berjalan. namun disisi lain terkait perkembangan dampak laju covid muncul nanti bisa betul-betul bisa dikelola sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan baik,” ujar Sigit. 

         Dari sisi pengamanan, mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan menyiapkan skenario pengamanan. 

    “Saya dengan bapak Panglima sudah mempersiapkan serangkaian keamanan khususnya untuk delegasi-delegasi mulai dari kedatangan, rute yang dilalui, tempat kegiatan, tempat yang dikunjungi kita laksananakan pengamanan terbuka dan tertutup dan kita antisipasi potensi ancaman mulai dari demo dan kejahatan-kejahatan yang muncul serta hal-hal yang lain bisa diamankan,” ucap mantan Kabareskrim ini. 

         Dengan demikian, Sigit menekankan, seluruh rangkaian acara bisa berjalan dari awal hingga akhir serta seluruh delegasi dalam kondisi terjaga dan Kamtibmas kondusif seperti yang diinginkan. 

        Pola pengamanan ini nantinya dibagi dalam tiga zona, yakni zona A di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali International Convention Center (BICC) atau Westin, Hotel Peninsula dan Graha Wisnu Kencana (GWK). Zona B di kawasan ITDC dan GWK serta zona C di luar ITDC dan GWK. Setiap pengamanan di zona tersebut dilakukan secara terbuka dan tertutup.

        Sigit menyatakan bahwa pihaknya juga telah mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan seperti adanya unjuk rasa pada saat kegiatan, meningkatnya kasus penyebaran Covid, bencana alam, penyusupan orang asing ke dalam lokasi kegiatan hingga ancaman terorisme. 

        “Polri akan melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Puri Agung selama tujuh hari dari tanggal 22 sampai dengan 29 Mei 2022 di seluruh jajaran Polda Bali,” tutup Sigit

Sosialisasi UU pesantren, Komisi VllI DPR RI hadiri di pondok pesantren Amanatul,ummah Mojokerto

     Mojokerto,.merdekanews.id - Pondok Pesantren unggulan dan ternama Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet Mojokerto Jawa Timur kedatanngan tamu penting. Sabtu, 22 Januari 2022.

        Rombungan delegasi Komisi VIII DPR RI datang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Dalam Rangka Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

        Tepat sekali Ponpes Amanatul Ummah dipilih sebagai lokasi tempat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Jawa Timur tersebut. Karena Sang Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Romo Prof. DR. KH. Asep Syaifuddin Chalim, MA telah menyiapkan tempat dan akomodasi yang memadai dan terhormat. Yaitu di Guest House (GH) milik Kampus IKHAC jalan Tirtowening Bendunganjati Pacet Mojokerto, yang tidak lain ownernya adalah Romo Kyai Asep sendiiri.

        Tamu para anggota Komisi VIII DPR RI itu diterima di sebuah ruang tamu yang lux sebelah Barat sendiri dengan fasilitas akomodasi yang deluxe yang biasa digunakan tamu-tamu istimewa termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

        Setelah ditunggu lama sejak jam 08.00 Wib rencana kedatangannya, akhirnya Delegasi Komisi VIII DPR RI itu hadir juga jam 11.00 Wib. Dipimpin lagsung oleh Ketua Komisi VIII yang tugasnya diantara membidangi masalah Agama, Yandri dengn delegasi total sebanyak 8 orang. Yaitu Yandri PAN, Muslik Zaenal Abidin PPP, Bukhari Yusuf PKS, Pariono PDIP, Tina Amelia PDIP, Umar Bashori PDIP, Anisa Syakur PKB dan Ahmad Fadhil Marzuqi Nasdem.

        Untuk serap aspirasi dari berbagai Pondok Pesantren ( Ponpes ) Kyai Asep mengundang beberapa Kyai dan Nyai pengasuh ponpes yang ada di Mojokerto sekitar 40 orang. Tampak Hadir KH.Abdul Ghofur Mojosari, KH. Wachid Rozaq Ngoro, KH. Abdul Adhim Alwi yang juga sebagai PC NU Mojokerto, KH.Ahmad Mutadlo Ponpes Darut Taqwa, KH. Zainul Ibad Ponpes Uluwiyah Mojosari, dan KH.Sholahuddin ponpes Darul Ma’arif Tinggarbuntut Bangsal.

       Prof.DR.KH. Asep Syaifuddin Chalim, MA dalam sambutnnya menyampikan bahwa Alhamdulillah kita para Kyai dan bu Nyai Pengasuh Pondok Pesantren yang hadir dalam majelis ini dapat bertemu dengan para anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi Agama termasuk Pesantren. Sehingga bisa berkenalan, tukar menukar nomor HP, berkomunikasi, tukar pikairan untuk kebaikan dankemajuan pesantren kita.

    "Saya kira implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentng Pesantern saya lihat tidak ada masalah. Bila memang menurut para Kyai ada masalahm atau berbeda pendapat ya bisa bicara dengan baik-baik, kita bisa selesaikan", kata Kyai Asep.

        "Hanya saja ada yang krusial menurut para kyai. Yaitu perihal pembentukan Dewan Masyayikh. Kenapa harus dibentuk oleh Pemerintah, para kyai tidak berkenan. Ya sebaiknya diserahkan saja pembentukannya kepada para Kyai di pesantren- pesantren lalu dikonsultasikan dengan pemerintah dalam hal ini Depag. Kata mereka para kyai. kok seperti dijaman penjajahan saja", lanjut Kyai Asep.

        Dalam lanjutan pidatonya kyai Asep masih ada kesenjangan. Kalau nanti undang-undang Pesantrem telah diundangkan maka Pesantren yang tidak mau nurut aturan undang-undang itu ya tidak akan diberi bantuan.Ya jangan begitulah pemerintah itu, Kan masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Masih banyak lho pesatren yang tidak mengharapkan bantuan dari pemerinrah.

        Selanjutnya, Romo Kyai Asep bercerita terkait perjalanan Ponpes Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet yang diasuhnya, sebuah sejarah beririnya ponpes sangat menarik dan patut menjadi teladan tekad dan ketekunannya dalam mendirikan pesantren dengan konsep dan gagasan yang matang dan yakin.

        Ponpes Amanatul Ummah Pacet didirikan pada tahun 2006. Hanya ada satu ruang berlajar dengan jumlah murid 48 orang siswa. Disaat itu ramai-ramainya orang mendirikan RMBI dan RSBI, saya lain malah mendirikan MBI ( Madrasah Bertaraf Internasional).

        Lullusan MBI Amanatul Ummah saat ini terbukti kemajuannya dengan diterima diberbagi Perguruan Tunggi Negeri terkemuka dalam Negeri maupun luar negeri. Mereka diterima di UI, ITB, Unair, Unbraw, UGM, di China, Sovyet, Inggris, Amerika, Jerman, Kanada, Maroko, Mesir, dan Arab Saudi.

        Ada ulama dari Jakarta yang mempunyai 8 Ponpes di Jakarta berlokasi ditengah tengah pemukiman penduduk, mencemooh Ponpes Amanatul Ummah didirikan di Pacet yang sepi jauh dari pemukiman penduduk  ini apa ga salah. Tempatnya di desa, digunung, sepi jauh dari kota apa laku ? Apa ada yang mau sekolah di sini. Apa yang sekolah nanti monyet-monyet yang berkeliaran dijalan itu ?

        Tapi anehnya 3 tahun kemudian Lembaga Pendidikan Ulama itu melakukan study banding ke Amantul Ummah.

           Tekad saya semakin mantab setelah mendapat referensi bahwa Allah mencintai orang-orang yang bercita-cita dan punya urusan yang tinggi.

        Saya tahu konsepnya bahwa lembaga Pendidikan yang mau besar dan tinggi haruslah berpijak kepada guru dan sistimnya. Maka saya pilih guru-guru yang baik dan sistim yang baik pula serta kompetitif.

        Tekad saya dan cita-cita saya saat itu, Amanatu Ummah Harus menjadi Lembaga Pendidikan yang paling maju di Indonesia; Amanatul Ummah harus menjadi qiblat dunia, kata Kyai Asep.   Alhamduliillah terkabul, muridnya sekarang ada 10.000 santri.

        Tahun 2017 baru 11 tahun kemudian cita-cita saya sudah tercapai. Ada yang memberi penghargaan atau award kepada ponpes Amanatul Ummah sebagai The most faovrite school in Indonesia ( Sekolah terfaforit di Indonesia). Tahun 2018 mendapat award sebagai The best tutoring system school in Indonesia (Sekolah terbaik sistim pendidikannya di Indonesia ). Bahkan di tahun 2019 mendapat award Pondok Pesantren Moderen Inspiratif Nomor satu di Indonesia.

        Kompetetornya adalah Pondok Modern Gontor, Pondok Darun Najah Jakarta dan pondok Al-Amin Perinduan Madura. Tetapi yang nomor satu ponpes Amanatul Ummah.

        Kedepan nantinya setelah mendirikan IKHAC dengan S1 dua tahun kemudian 2017 mendirikan S2 dan dua tahun setelahnya mendirikan S3. Akan didikan pula Intrnational Univercity disepanjang 2 Km dibelakan tembok dari sini sampai ponpes Amanatul Ummah di atas.

        Kami cepat berkembang karena kami punya visi yaitu untuk Agama dan untuk Indonesia.Visinya untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh,  bertaqwa kepada Allah Swt. Dan berakhaqul karimah guna kejayaan dan kemulyaan  Islam dan kaum muslimin, kemulyaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan.Tujuan peruntukan lulusan adalah :

1. Menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia.
2. Untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang senantiasa berupaya terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan utamanya di NKRI.
3. Untuk menjadi para konglomerat besar yang akan  bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteran bangsa Indonesia.
4. Untuk menjadi para professional yang berkwalitas dan beranggunng jawab.

        Terwujudnya visi Indonesia maju adil dan Makmur harus ditopang dengan 4 pilar tersebut di atas, menurut teori itu. Negara akan maju apabila ditopang oleh ilmuwan, ulama yang jujur dengan keilmuannya yang jadi referensi para birokratnya, ditopang oleh birokrat yang adil yang mementingkan kepentingan rakyat, ditopang oleh para konglomerat yang loman utamanya kepada guru-gurunya, gurunya bukan hanya dijadikan sebagai obyek eksploitasi tetapi gurunya dipandang sebagai kelompok yang memberikan kesejahteraan kepada mereka dan buruh-buruhnya dan orang-orang miskinnya akan senantiasa berdoa karena mendapatkan kepedulian dari komponen-komponen lainnya. Tetapi disini digantikan oleh kelompo-kelompok yang  professional.

        Ditempat yang sama, Wakil Bupati Mojokerto H.Muhammad AlBarraa, Lc., M.Hum dalam sambutannya mengatakan , Pemerintah Kabupaten Mojokerto menindak lanjuti keluarnya UU no. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, telah menerbitkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pesantren".

        "Setelah saya baca berulang-ulang, ini menurut saya bahwa UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren isinya atau pint-pointnya sangat mendukung bagi perkembangan pesantren", kata Wabup AlBarraa.

        Masih kata  AlBarraa yang  akrab disapa Gus Barra, dengan adanya Undang-undang tentang pesatren itu, Negara hadir memberikan kepedulian dan bantuan untuk kebaikan, perkembangan dan kemajuan pesantren. 

        Sementara, Yandri Susanto ketua Komisi VIII DPR RI dalam sambutan menyampaikan, Bahwa kehadiran Komisi VIII ini untuk evaluasi implentasi Undang-undang Pesantren tersebut setelah dua tahun berjalan".

        "Kami minta para Kyai pimpinan ponpes untuk berkenan memberikan usulan, masukan dan pendapatnya terkait undang-undang ini. Karena undang-undang ini buatan manusia pasti banyak bolong-bolongnya sehingga terbuka lebar untuk dilakukan revisi", lanjut Yandri.

       Selanjutnya, Yandri mengatakan, kami hadir disini untuk melihat, mendengar, meramu dan mengemasnya menjadi sebuah usulan revisi berangkat dari aspirasi yang disampaikan. Oleh karenanya kami mohon usulan, komentar dan pendapatnya dari para Kyai yang hadir dalam sesi dialog nanti".

        "Apa yang disampaikan Wabup Gus Barraa tadi benar adanya. Karena dengan terbitnya UU nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pesantren diakui negara sebagai sebuah Lembaga Pendidikan resmi. Sebelumnya tidak ada itu baik dalam undang-undang tentang Pendidikan nasional. Nah, sekarang Negara hadir untuk ikut mengembangkan dan membesarkan pesantren karena sudah ada payung hukumnya", ujar Yandri.

    "Meski Pemerintah memberikan bantun lalu kemudian dengan se-enaknya bisa mengatur-atur Pondok Pesantren. Masak dengan bantuan yang Rp. 20.000.000,- pertahun, maka dengan mudah mengatur pesanter". Pungkas ketua Komisi VIII itu.

Dalam sesi dialog ada tiga orang Kyai yang memberikan usulan dan masukan. Yang pertama adalah KH. Ahmad Murtadlo dari Ponpes Darut Taqwa Ngoro Mojokerto dengan 3 masukan :

1. Bagaimana menjaga setelah ada aturan UU Pesantren agar Sebuah Pesantren tidak berubah kulturnya. Ada kearifan lokal kultur. Karena pesantren itu punya kekhususan kulturnya. Misalnya ada pesantren dengan kultur kitab kuning, ada kitab-kitab modern, ada salafiyah dll.
2. Fasilitasi yang dimaksud dalam Undang-undang itu apakah ya fasilitasi, apresiasi apa dana abadi bagaimana jelasnya;
3. Harapannya mumpung ketemu, kalua ada bantuan atau kepedulian kepada Pesanttren yang cepat saja realisasinya. Kita tidak mencarai masalah, melihat saja kepada kebaikan dan manfaat UU Pesantren tersebut, jadi gak lama-lama. Segera saja realisasinya.

        KH.Zainul Ibad Pesanren Uluwiyah Mojosari Mojokerto, juga mengusulkan yaitu Naskah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tolong dibagi-bagikan kepada pondok-pondok Pesantren,

        Karena undang-undang ini masih baru, tolong ditentukan waktunya kapan bisa direvisi, apa 3 tahun apa 5 tahun kemudian. Ini supaya dimasukkan dalam undang-undang.

Dewan Mashayyikh yang 9 orang itu ada yang tidak sependapat. Lho iku apa gak radikal ta ? Seyogyanya ada perwakilan mashayyikh tiap kabupaten. Ini penilaian yang seeneaknya tadi disampaikan ada pondok yang melakukan pelecehan seksual kepada santrinya, Itu kan oknum bukan pondoknya yang buruk.Tapi banyak yang menilai seenaknya yok opo pondokmu iku ?

        Ketiga oleh KH. Sholahuddin dari ponpes Darul Ma’arif mengusulkan Hendaknya bantuan untuk pesantren itu tidak pakai proposal. Yang penting merata bukan besarnya sehingga adil. Kalau pakai proposal yaitu yang dapat ya dapat terus karena punya link dengan DPR dan lain-lain. Yang gak punya link yang gak pernah dapat batun terus. Apalagi pondok-pondok yang di des a itu gak bisa buat proposal, atau proposalnya salah terus gak bisa naik, ya selamanya gak akan terima bantuan. Apa lagi bantuan yang Rp.20.000.000,- lewat DPR itu dipotong segala sampai 30 % atau 40 % sehingga diterima tidak utuh.

        Jadi senenarnya yang penting bantuan itu merata semua pondok dapat, bukan besarnya semata.
Setelah masukan yang ada ditanggapi oleh para anggota Komisi VIII dan disimpulkan oleh Ketuanya maka ceremonial kunjungan kerja berakhir. Diteruskan meninjau dari dekat kondisi Ponpes Amanatul Ummah Kembangbelor Pacet yang jaraknya sekitar 2 Km dari GH tempat acara naik ke Selatan.

    Untuk diketahui, tampak hadir dalam acara kunjungan tersebut Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur H.Khusnul Maram dan Kantor Kementerian Agama Kanupaten Mojokerto H. Barozi.(SRI)

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Kapolri: Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optimal

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Menurut Sigit, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional. 

"Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Rabu (26/1).

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, di tengah perkembangan zaman dewasa ini, yang dimana hal itu juga akan adanya potensi tantangan dari segi modus kejahatan yang terus berkembang. Di era digital, kata Sigit, pelaku kejahatan juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, Sigit menyatakan, pelaku kejahatan bisa bergerak tanpa melihat batas negara. Sehingga, Ia menyebut, diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas antar-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. 

"Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan semakin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional kedepannya," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menekankan, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura juga menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan. 

Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Sigit menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya. 

"Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan," ucap Sigit.

Sebagai contoh nyata, Sigit memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas itu nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset. 

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif. Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, lanjut Sigit, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah. 

"Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan  recovery asset," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021 nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri meningkat 18,5 persen. 

Disisi lain, Sigit menyampaikan, di sepanjang tahun 2021, Polri telah berhasil menyelesaikan 2.601 kasus kejahatan transnasional atau setara dengan 52 persen dalam penyelesaian perkara. Angka itu di luar dari tindak pidana narkoba. 

Dalam hal ini, jumlah kejahatan transnasional yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 5.000 kasus. Angka itu menurun 698 kasus atau 12,2 persen dibandingkan tahun 2020. Kemudian, penyelesaian perkara sebesar 2.601 kasus. 

Yang dimana hal itu meningkat 630 kasus atau 31,9 persen. Adapun, kejahatan transnasional yang paling banyak terungkap adalah terkait siber, pencucian uang, perbankan dan uang palsu.

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., dan Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri., Menghadiri Rapat Kerja Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK, dan Kepala LKPP Dengan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Secara Virtual.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

        Kab. OKU, merdekanews.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Mengatakan terkait dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi, pada awal tahun 2022 ini terdapat ada beberapa kepala daerah terkena OTT oleh KPK. Ini perlu melibatkan kita semua karena selain juga akan berdampak pada individu, tetapi juga kepada sistem pemerintahan termasuk kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun di daerah.

        Namun demikian, Mendagri sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang telah berprestasi melakukan kinerja yang baik. Mendagri mengingatkan tindak pidana korupsi harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk merubah bangsa kita. Analisis yang dilakukan Kemendagri terjadinya tindak pidana korupsi paling tidak ada 3 hal utama antara lain, sistem, integritas, dan budaya. 

        Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri, Mengatakan dari survei yang dilakukan oleh KPK, KPK memberikan perhatian kepada kepala daerah yang mengikuti proses pemilihan dan pencalonan kepala daerah. Dari survei banyak kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah biaya Pilkada yang sangat tinggi.

        Pada kesempatan ini, ketua KPK menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait suksesnya penegakan hukum yang paling penting adalah ada perubahan dari budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi dan harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi kembali.

        Pada tahun 2022 ini sudah 3 kepala daerah yang terkait tertangkap tangan melakukan korupsi.
Ketua KPK mengatakan fenomena sekarang yang dilakukan tindak pidana korupsi antara lain, pengadaan barang dan jasa, perizinan, jual beli jabatan, dan pengesahan APBD.

        Sebagaimana amanat dari RPJMN 2020-2024 KPK harus melaksanakan survei penilaian integritas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

        Masih dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kepala LKPP Abdullah Azwar Anas melakukan terobosan yang bertujuan untuk mengimplementasikan secara lebih optimal pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dari penyusunan e-katalog baik yang dilakukan di tingkat nasional, sektoral, kementerian dan lembaga serta daerah.

    Hal ini penting untuk kepala daerah segera bergerak untuk menyusun e-katalog sehingga bisa membuat produk-produk yang makin banyak di kenal dalam tender atau lelang yang memotong kemungkinan ada potensi-potensi penyimpangan dalam lelang.

     Selain e-katalog, LKPP juga menyajikan aplikasi e-Purchasing, eksekusi pembelian secara elektronik semua digitalisasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi pertemuan fisik yang terkadang menjadi negosiasi.

        Toko Daring ini adalah gabungan antara e-katalog dan e-Purchasing untuk menghidupkan produk dalam negeri terutama UMKM agar mendaftarkan dan harganya diatur dalam e-katalog sehingga bisa ditampilkan dalam daftar pembelian barang yang ditawarkan,   pemerintah pusat dan daerah dapat membeli produk-produk ini dikarenakan lebih cepat pengadaannya, efisiensi uang negara sekaligus menghidupkan UMKM. Turut mendampingi, PLT. Asisten 2, OPD dan Kabag Terkait.

DUM..Terima Kasih 

Protokol& Komunikasi Pimpinan Pemkab OKU

Cegah Omicron Lewat PPLN, Kapolri Pastikan Prokes dan Karantina di PLBN Entikong

     Jakarta, merdekanews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek langsung penerapan protokol kesehatan (prokes) dan prosedur pelaksanaan karantina bagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). 

        Dalam tinjauannya bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Sigit menekankan soal penerapan prokes dan karantina yang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang telah ditentukan. 

    "Hari ini saya dengan pak Menkes meninjau langsung wilayah PLBN di Entikong. Karena di Entikong salah satu pintu masuk para PPLN, pekerja migran yang masuk ke wilayah Indonesia. Kita tahu saat ini varian baru Omicron masuk dan kebanyakan memang dari data yang kita punya rata-rata berasal dari PPLN," kata Sigit usai meninjau langsung PLBN Entikong, Rabu (19/1/2022).

        Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, semua personel TNI-Polri dan pihak terkait lainnya tidak boleh lengah ataupun abai terkait dengan penerapan prokes dan masa karantina wajib bagi para PPLN. Upaya tersebut, kata Sigit untuk melakukan pencegahan terhadap virus Covid-19 Omicron.  

      "Karena itu kita ingin memastikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap PMI ataupun PPLN yang masuk melalui PLBN Entikong," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

     Demi memastikan pintu wilayah Indonesia aman dari penyebaran Omicron, Sigit melakukan pengecekan langsung pemeriksaan kesehatan para PPLN hingga proses selanjutnya menuju ke lokasi tempat-tempat karantina yang telah disiapkan. 

       "Mulai dari pintu masuknya, bagaimana pengecekan terhadap protokol kesehatannya dan kemudian setelah itu bagaimana proses karantinanya. Sehingga, kita harus meyakinkan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik," ucap eks Kadiv Propam Polri itu. 

        Sigit merasa bersyukur, dalam tinjauannya di PLBN Entikong, prosedur protokol kesehatan dan karantina telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ia tetap mengimbau untuk tetap melakukan pemantauan dan pengawasan ketat kedepannya. 

        "Saya kira tadi bersama sama dengan pak Menkes sudah memantau dan sepanjang ini semua SOP-nya sudah di laksanakan dengan baik," tutur Sigit.

      Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Sigit telah menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan ketat terhadap PPLN yang masuk ke wilayah Indonesia. 

        Komitmen tersebut diwujudkan, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian Covid-19, salah satunya adalah Omicron. 

        Penggunaan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Diantaranya, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Gelar Vaksinasi Serentak Indonesia di Pamekasan, Forkopimda Jatim Genjot Capaian Vaksinasi di Pulau Madura

        Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Asisten Teritorial Kodam V/Brawijaya Kol Inf Ahmad Basuki yang mewakili Pangdam V/Brawijaya didampingi Pejabat Utama Polda Jatim dan Forkopimda serta Kadinkes Kabupaten Pamekasan, Madura. Rabu (19/1/2022) mengecek gelaran vaksinasi Serentak Indonesia di Bakorwil Kabupaten Pamekasan, dan dalam kesempatan ini pula Kapolda Jatim berdialog interaktif dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual dari kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

    Kegiatan vaksinasi serupa juga dilaksanakan di seluruh Jawa Timur, dengan target 26.109 dosis vaksinasi yang tersebar di 121 titik.

      Kapolda Jawa Timur bersama Forkopimda Kabupaten Pamekasan melakukan pengecekan vaksinasi Indonesia, yang digelar di Bakorwil Kabupaten Pamekasan, meliputi pengecekan pendaftaran, skrining peserta vaksin, vaksinasi serta observasi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, target vaksinasi di seluruh Jawa Timur sebanyak 26.109 dosis, sedangkan gelaran vaksinasi di Bakorwil Pamekasan ini ditargetkan 300 dosis vaksinasi dapat tercapai.

    "Kegiatan kami vaksinasi sasaran seluruh Jawa Timur ada 26.109 dosis, sedangkan di bakorwil pamekasan ini sasarannya sebanyak 300 dosis, dan dilaksanakan secara serentak dengan sasaran baik orang dewasa, kemudian remaja maupun anak-anak. didalam prosesnya petugas dari TNI, Polri, kemudian dari pemerintahan daerah, lalu stakeholder yang lainnya. Untuk vaksinasi sendiri berasal dari dinas kesehatan, yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten," jelasnya.

     Dalam rangka meningkatkan animo masyarakat di Jawa Timur untuk melaksanakan vaksinasi, khususnya Wilayah Madura. Polda Jatim berinovasi dengan memberikan kupon undian kepada masyarakat yang mau mengikuti vaksinasi. Kupon undian berhadiah itu nantinya akan diundi setiap akhir bulannya. 

       "Kami mohon kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin agar segera vaksin. Karena baik Pemkab maupun stakeholder yang lain menyediakan vaksinasi berhadiah. Artinya setelah divaksin mendapatkan tanda atau kupon setelah itu kuponnya nanti dimasukkan di kotak di akhir bulan di undi, ini sebagai upaya untuk membangkitkan keinginan masyarakat untuk vaksin," ujar Kapolda Jatim usai mengikuti vaksinasi serentak secara virtual bersama Kapolri.

        "Tapi yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat sendiri mau datang untuk divaksin, karena ini untuk kesehatan kita bersama," imbuhnya Irjen Pol Nico.

Cegah Omicron Terus Meningkat, Kapolri Tekankan Disiplin Prokes Hingga Vaksinasi Booster

        Kalimantan Barat, merdekanews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi serentak se-Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Lapangan Kantor Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (19/1/2022).

        "Di Kubu Raya sendiri target vaksinasinya 2.000. Namun total hari ini 24.000 untuk seluruh wilayah Kalbar. Saya kira ini perlu saya apresiasi. Kita juga tadi tersambung secara nasional dan target kita hari ini minimal di angka 1 juta," kata Sigit usai meninjau vaksinasi serentak.

        Menurut Sigit, akselerasi percepatan vaksinasi merupakan hal yang harus terus dilakukan. Mengingat saat ini, kata Sigit, selain sudah masuk ke Indonesia, virus Covid-19 varian Omicron telah memberikan dampak adanya peningkatan laju pertumbuhan virus corona.

        "Tentunya kita harus waspada karena ini terus meningkat. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, bagi yang belum vaksin tolong segera vaksinasi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri telah menyiapkan gerai-gerai," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

        Disisi lain, Sigit juga kembali mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis dua dan telah melewati waktu enam bulan, untuk segera mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster.

        Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk masyarakat mendapatkan vaksinasi booster. Dalam hal ini, Sigit menekankan, dengan dilakukannya booster hal itu akan kembali meningkatkan imunitas seseorang terhadap virus Covid-19.

        "Masyarakat silahkan yang belum vaksin untuk segera vaksin. Yang sudah dua kali namun sudah lewat dari enam bulan silahkan daftar ikuti vaksin booster. Karena memang ada kecenderungan setelah enam bulan pasti tingkat imunitas atau kekebalan akan turun. Sehingga perlu ada booster ulang untuk tingkatkan lagi," ucap Sigit.

        Tak hanya mengingatkan pentingnya vaksin maupun booster, Sigit juga menekankan soal perlunya kedisiplinan serta penguatan penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak.

        Sigit menegaskan, hal itu juga harus diperhatikan lebih khususnya untuk wilayah yang sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ia meminta agar pendidikan yang dihadiri fisik oleh para pelajar tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, setiap wilayah harus bisa menentukan apakah PTM sudah bisa berjalan 100 persen atau masih harus 50 persen.

        "Khususnya bagi yang laksanakan kegiatan tatap muka. Aturan terkait prokes di sekolah. Ikuti ketentuan. Mana yang sudah bisa 100 persen, mana yang 50 persen disesuaikan. Karena memang disatu sisi anak-anak kita tentunya harus dapatkan pembelajaran secara langsung. Karena memang ini sangat penting bagi anak-anak kita. Sehingga tidak ada risiko learning loss dan juga risiko kemiskinan belajar atau learning poverty," papar Sigit.

        Akselerasi vaksinasi dan penguatan prokes, kata Sigit, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Pasalnya, selain Imported Case, penyebaran jenis virus itu kini juga sudah ditemukan dari transmisi lokal.

        "Tolong untuk yang belum vaksin segera vaksin dan yang sudah dua kali vaksin harus booster silahkan laksanakan. Dan paling utama walaupun sudah vaksin tetap jaga prokes. Pakai masker terus jangan lupa. Cuci tangan jangan lupa dan selalu memastikan kita laksanakan cek rutin bila perlu swab antigen satu minggu sekali atau PCR. Itu menjadi kebiasaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi sehat," tutur Sigit.

        Dikesempatan yang sama, Menkes Budi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, namun tidak panik dalam menghadapi Covid-19 varian Omicron. Ia juga memaparkan varian itu kini paling banyak terdeteksi di wilayah DKI Jakarta.

        "Ciri-ciri Omicron kita akan lihat kenaikan kasus yang cepat dan tinggi. Kita sudah mulai lihat nasional naik dari 300 ke 1.400. Teman-teman harus terus waspada dan hati-hati tapi jangan panik," kata Budi.

        Selain meninjau vaksinasi di Kalbar, Menkes dan Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual di beberapa wilayah Indonesia yang menggelar kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi tersebut.

Peringati HKN ke 57, Kabid Dokkes Polda Jatim Dapat Penghargaan

 

        Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 Tahun 2021, yang berlangsung di Ballroom Ayola Hotel, Mojokerto pada Senin (13/12/2021). Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol Erwinn Zainul Hakim bersama pemerintah daerah lain, mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, atas upayanya dalam menangani Pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

        Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, seluruh penghargaan tersebut, merupakan sebuah bentuk reminder. Bahwa dalam upaya penanganan covid-19 di Jatim adalah sebuah kerjasama yang kuat.

        "Kita bisa sampai diposisi sekarang adalah hasil dari strong partnership kita semua," tandaanya. 
Adapun Penanganan Covid-19 terbaik di Provinsi Jatim kategori Pemerintah daerah diberikan kepada Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.

        Penghargaan Penanganan Covid-19 Terbaik di Jatim terdiri dari beberapa kategori. Untuk kategori Tim Penanganan Covid-19 bidang kesehatan diberikan kepada Ketua Gugus Kuratif Satgas Penanganan covid-19 Jatim Dr. Joni Wahyuadi, Ketua Gugus Tugas Tracing Satgas Penanganan covid-19 Jatim dr. Kohar Hari Santoso, Ketua Gugus Tugas Vaksinasi Satgas Penangan Covid-19 Jatim Dr. Herlin Ferliana, Ketua Gugus Tugas Logistik Satgas Penangan Covid-19 Jatim Suban Wahyudiono, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim dr. Erwinn Zainul Hakim.

     Sedangkan untuk kategori TNI diberikan penghargaan kepada Kodim Banyuwangi, Kodim Lamongan, Kodim Situbondo.

        Untuk Kategori Polri diberikan penghargaan kepada Polrestabes Surabaya, Polres Tuban, Polres Situbondo.

        Selanjutnya, untuk kategori RS Rujukan Kelas A diberikan kepada RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Saiful Anwar Kota Malang, RSPAL Dr Ramelan Kota Surabaya. Untuk RS Rujukan Kelas B diberikan kepada RS Universitas Airlangga, RSUD Sidoarjo, RS TK.II dr. Soepraoen Kota Malang.

       Untuk RS Rujukan Kelas C penghargan diberikan kepada RSUD Simpang Lima Gumul  Kabupaten Kediri, RSU Universitas Muhammadiyah Malang, RSUD Dolopo Kabupaten Madiun.

        Untuk RS Rujukan Tipe D penghargaan diberikan kepada RSUD Mohammad Noer Kabupaten Pamekasan, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang, RSUD  Dungus Kabupaten Madiun.

        Selanjutnya untuk Kategori RS Darurat/Lapangan milik Provinsi diberikan kepada Kepala Rumah Sakit Lapangan  Kogabwilhan II Surabaya, Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang, Rumah Sakit Lapangan Joglo Dungus Madiun, Rumah Sakit Lapangan Bangkalan.

        Untuk Kategori RS Darurat/Lapangan milik Pemerintah Kota/Kabupaten penghargaan diberikan kepada Kepala Pondok Observasi dan Rehabilitasi Pasien Covid-19 Kabupaten Gresik, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Rusumawa & Mahad IAIN Kabupaten Tulungagung, Rumah Sakit  Darurat Panggul Kabupaten Trenggalek, Rumah Sakit  Darurat Agro Techno Park (ATP) Ngrambe Kabupaten Ngawi.

        Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada tenaga teladan berprestasi Tingkat Nasional dalam penanganan covid-19 di Jatim diberikan dalam dua kategori. Untuk kategori pertama yakni Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) Puskesmas yang diberikan kepada Badriatus Solichatin asal Puskesmas Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk kategori Sopir Ambulance RS diberikan kepada Sigit Bantomo Putro asal RSUD Dr. Soetomo Kota Surabaya.

        Juga diberikan kepada Ka Dinas Prov Jatim atas Penanganan Covid-19 terbaik di Jatim sekaligus menerima penghargaan RS Darurat/Lapangan Bangkalan.

DVI Polda Jatim Terima 44 Kantong Jenazah Korban Erupsi Gunung Semeru di RSUD Dr Haryoto Lumajang

LUMAJANG, Pencarian korban Erupsi Gunung Semeru sampai saat ini terus dilakukan oleh petugas gabungan. Baik dari unsur TNI, Polri, BPBD maupun BNPB dan juga para relawan.

Ops Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur. Hingga hari Senin (13/12/2021) sampai pukul 17.00 WIB. Masih terus menerima jenazah korban Erupsi Gunung Semeru, yang diterima di Kamar Jenazah RSUD Dr. Haryoto Lumajang.

Total keseluruhan: 44 Kantong (36 Jenazah dan 8 Body Part)

Pada hari Minggu, 05 Desember 2021 menerima 12 Kantong (Jenazah), Senin, 06 Desember 2021, 10 Kantong (Jenazah), Selasa, 07 Desember 2021, 9 Kantong (8 Jenazah, 1 Body Part), Rabu, 08 Desember 2021, 3 Kantong (Jenazah), Kamis, 09 Desember 2021, 2 Kantong ( 1 Jenazah, 1 body part), Jumat, 10 Desember 2021, 2 Kantong (1 Jenazah, 1 body part), Sabtu, 11 Desember 2021

2 Kantong ( 2 Body part), Minggu, 12 Desember 2021, 2 Kantong (2 Body part) dan Senin, 13 Desember 2021, 2 Kantong (1 Jenazah, 1 Bodypart)

Dari 44 kantong jenazah, tim DVI polda jawa timur telah melaksanakan pemeriksaan. Dan 27 jenazah plus satu body part (sudah dirilis), sedangkan 9 jenazah dan tujuh body part belum teridentifikasi.

Tujuh jenazah berjenis kelamin laki laki, dua jenazah berjenis kelamin perempuan dan tujuh body part.

Sedangkan dari data Ante Mortem sebanyak 75, data DNA yang sudah diambil:

DNA Ante Mortem: 27 sampel DNA (21 Keluarga) dan DNA Post Mortem: 18 sampel DNA (17 jenazah dan 1 Body part)

POS AM:

1. RSUD Dr Haryoto Lumajang

2. RSB Lumajang

3. Posko Candipuro

4. Posko Sumberwuluh

5. Posko Penanggal

POS PM:

1. RSUD Dr. Haryoto Lumajang

2. RSB Lumajang

3. Puskesmas Penanggal

Data Jenazah teridentifikasi telah dirilis (Selasa, 07 Desember 2021):

1. Tn. Bawon Triono / umur 33 

    th / Curah kobokan 

    Supiturang Pronojiwo

2. Ny. Luluk 49 th/ Curah 

    kobokan

3. Ny. Yatipah 60 th/Curah 

    kobokan 

4. Tn. Paidi 70 th /Curah 

     kobokan

5. Bu poniyem 55 th/ Curah 

    kobokan 

6. Sdr. Nouval Daffa 15 th/ Kajar  

    kuning

7. Tn. Edi Pramono 35th alamat 

    Sumberwuluh

8. M. Roni 35 th/ Sumber 

    Wuluh, Candipuro, Lumajang

9. Nn. Kafela Ulisa 19 th/ Ds 

    Sumber Wulung, Candipuro, 

    Lumajang

10. Sdr Alfan 23 th/ Ds Sumber 

    Wuluh, Kajar Kuning 

    Lumajang

Data Jenazah teridentifikasi dirilis (8 Desember 2021): 7 Jenazah

11. Ny. Mani 60 th/ Dsn curah 

     kobokan, supit urang, 

     pronojiwo

12. An. Zakira Talita Salsabila 4 

      th/ Curah kobokan, supit 

      urang, pronojiwo

13. Ny. Ani Tri Hartini 23th/ 

      Curah kobokan, supit urang, 

      pronojiwo

14. Tn. Dwi Santoso 35 th/ Dsn 

      Sumberejo Lumajang

15. Tn. Mustofa 37th/ Dsn m.   

       Kebonagung Sumberwuluh 

      candipuro

16. Tn. Budi Cahyono 40th/ Ds 

      Wono cepoko ayu

17. Tn. Didik Aprianto 30th/ Dsn 

      Sriti Pronojiwo Sumberurip

Data Jenazah teridentifikasi dirilis (9 Desember 2021): 6 Jenazah

18. Tn. Misladi 60th/ Dsn Curah 

       Kobokan

19. Tn. Suminto 37 th/ Masjid 

       Kamar Kajang

20. Tn. Rully Efendi 45th, 

       Penangguh Klojan Malang

21. Tn. Mahmudi Karyono 43 th/ 

      Jambe arjo tajinan malang

22. An. Wildan 11 th/ laki-laki/  

       kebondeli

23. An. Talita 13 th/perempuan/ 

       kebondeli

Data Jenazah teridentifikasi dirilis (10 Desember 2021): 2 Jenazah

24. An. Andra 7th/ curah 

      kobokan

25. Tn.Djumat  50th/ curah    

       kobokan

Data Jenazah teridentifikasi telah dirilis (11 Desember 2021): 2 Jenazah 

26. Tn. Abdul Rohman 22th/ 

       sumbersari supit urang,   

       pronojiwo

27. Sdr. Dio Rangga Fani 20th/ 

      Kebonagung sumberwuluh, 

      candipuro

Kapolda Jatim dan Kapolres Lumajang Dampingi Kunjungan KSAD

 

        Lumajang, Merdeka News - Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afianta dan Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno nampak mendampingi kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman di lokasi pengungsi terdampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu. 

        Dijelaskan Kapolres, beberapa lokasi ditinjau oleh petinggi TNI Angkatan Darat itu, salah satunya ialah posko pengungsian yang berada di Lapangan Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Senin, 13 Desember 2021 pagi. 

        Selain meninjau beberapa posko pengungsian, Kapolres mengungkapkan jika mantan Pangkostrad tersebut juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan beberapa pengungsi. 

        “Pak KSAD juga mengecek kesiapan pasukan TNI-Polri yang sudah ada di lokasi pengungsian. Sejauh ini baik-baik saja, semua penanggulangan dan pelayanan untuk para pengungsi sudah cukup baik,” kata AKBP Eka Yekti. 

        Bukan hanya itu, Kapolres berujar dalam kunjungan yang dilakukan oleh KSAD kali ini, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq juga membahas adanya wacana relokasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Pemkab Lumajang terhadap beberapa pengungsi. 

        “Informasinya, ada beberapa Desa yang nantinya dijadikan lokasi relokasi. Proses relokasi itu, nantinya melibatkan aparat TNI-Polri dan pihak terkait,” ungkap Kapolres. 

        Berkaitan dengan adanya wacana itu, AKBP Eka Yekti pun memberikan dukungan penuh. Pasalnya, relokasi itu dinilai bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

        “Kalau terlalu lama di posko pengungsian, juga bisa mengganggu kesehatan para pengungsi,” ungkap Kapolres. 

        Kapolres juga menyebutkan bahwa upaya-upaya percepetan penanggulangan bencana erupsi semeru ini dilakukan oleh Polri bersinergi dengan TNI dan pihak terkait. 

        "Sebagai bentuk upaya-upaya kami di lapangan, bersama semua pihak terutama TNI dan kementerian terkait diantaranya menambah personel untuk pencarian dan evakuasi penyelamatan, selanjutnya Pengungsi kami akan penuhi kebutuhan dasarnya, dan penataan Pengungsi yang mengacu pada protokol kesehatan, serta pemantauan infrastruktur terdampak untuk pemulihan cepat akses darat, jadi kami akan segera membuka jalan Lumajang ke Malang tepatnya di dusun kamar kajang Desa Sumberwuluh Candipuro dan saat ini pengerjaannya sudah mencapai 50 persen," Pungkasnya. (Oborlmj)

Forkopimda Jatim Peringati Hakordia 2021

 

        Forkompimda Jawa Timur, peringati hari anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021, dengan mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi". Peringatan yang berlangsung di pondok pesantren Bumi Sholawat, Lebo, Sidoarjo ini, juga diikuti oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri, secara virtual, pada Senin (13/12/2021). 

        Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Pangdam V Brawijaya di wakili oleh Kolonel Infanteri Parawita, dan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, serta KH. Agoes Ali Mashuri atau yang akrab disapa Gus Ali, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo, peringati Hakordia 2021 untuk Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. 

        Dalam sambutannya, Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyampaikan, apresiasi untuk pemerintah provinsi Jawa Timur, yang memiliki semangat untuk menjadikan korupsi sebagai musih bersama. 

        "Kami menyampaikan apresiasi, Jawa Timur adalah yang memiliki semangat yang sama dengan KPK. Dan segenap pemerintah provinsi, kementrian lembaga yang sama-sama kita punya tekad sama. Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama kita. Jadi korupsi adalah musuh kita bersama," ucap Firli. 

        Firli juga mengatakan. Kita tentu sama-sama memiliki kepedulian tujuan utama, tentulah ini didasari karena semangat kebangsaan selaku sesama anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara.

        "Alhamdulillah di dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Tahun 1945, di dalamnya disebutkan bahwa kemerdekaan atas rahmat tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kita segenap anak bangsa memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya. 

        "Tetapi punya tujuan yang sama, memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tujuan cita-cita semangat kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut," lanjut Ketua KPK. 

        Selain itu, Ketua KPK Juga mengatakan kenapa temanya satu padu bangun budaya anti korupsi? Karena undang-undang korupsi sudah ada, penegak hukum sudah ada, regulasinya sudah sangat cukup, lembaga-lembaga juga sudah disiapkan. Tetapi kenapa tindak pidana korupsi masih saja ada. 

        "Salah satunya adalah karena budaya antikorupsi belum hidup dan bersembunyi serta berkembang, nopang di dalam setiap jiwa dan semangat seluruh anak bangsa," tandasnya. 

        Lanjut Firli mengatakan, melalui kesempatan ini, dirinya bersama segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan segenap para pejabat struktural, rekan-rekan Forkopimda Jawa Timur, dan segenap rakyat Jawa Timur, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya-upaya untuk tidak melakukan korupsi. 

        "Pada kesempatan ini pun kami sungguh merasa prihatin karena Jawa Timur saat ini sedang menghadapi suatu bencana, yang salah satu juga dari sekian banyak persoalan kebangsaan. Kita sungguh memahami, setidaknya ada empat persoalan kebangsaan yang kita hadapi. Yang pertama adalah bencana alam dan non alam, Korupsi, narkotika, dan terorisme, serta radikalisme," ujarnya. 

        "Setidaknya saya dan kawan-kawan semua, kita sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Jawa Timur kami memohon mudah-mudahan Gubernur dan segenap pimpinan yang ada di Jawa Timur diiberikan kekuatan bersama-sama dengan elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, mampu terhadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebutkan termasuk menghadapi bencana alam Semeru," paparnya

        Tetap semangat seluruh anak-anak bangsa yang ada di Jawa Timur. Katakan untuk saat ini bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, kita pun mampu akan menyelesaikan bencana alam yang saat ini sedang kita hadapi. Kita pun mampu mengatakan dan bertindak untuk tidak melakukan korupsi. Kita pun mampu untuk membangun budaya antikorupsi.  

        "Kami berharap dan mengajak kita semua, marilah kita berkarya untuk rakyat, bangsa, dan negara. Kita serahkan diri kita, semangat kita, komitmen kita, untuk mengabdi kepada negeri, bebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi," pungkasnya Ketua KPK saat memberikan sambutan Hakordia secara virtual.

Pembukaan Pendidikan dan Latihan Integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri TA 2021

        Mojokerto, Merdeka News - Sekolah Polisi Negara (SPN). Senin (13/12/2021) pagi, menggelar upacara Pembukaan Pendidikan dan Latihan Integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri TA 2021. Yang dilaksanakan di SPN Polda Jatim. Dalam upacara tersebut, dibuka secara langsung oleh Brigjen TNI R. Edi Setiawan S.H, selaku Dirren Kodiklat AD, dan didampingi Brigjen Pol Drs. Mujiono S.H, M.Hum, selaku Katim Integrasi Lemdiklat Polri.

        Upacara ini merupakan awal dimulainya rangkaian kegiatan Diklat Integrasi TNI-POLRI dalam bentuk latihan kolaborasi untuk peserta didik Dikmaba TNI AD dan peserta didik Diktukba POLRI. Yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari di seluruh Satdik Polri dan di 14 lembaga pendidikan TNI AD.

        "Kegiatan diklat integrasi TNI-POLRI merupakan implementasi tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara TNI AD dan POLRI. Nomor: PKS/29/2021 DAN NOMOR: PKS/39/IX/2021 tanggal 15 September 2021. Tentang penyelenggaraan kegiatan terintegrasi pada pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama," jelas Brigjen TNI R. Edi Setiawan, saat membacakan amanat, Senin (13/12/2021) pagi.

        Pendidikan pengembangan atau pendidikan pembentukan perwira dan pendidikan pengembangan umum. Sebagai tindak lanjut upaya peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang baik dapat diwujudkan dengan melaksanakan integrasi pendidikan di semua tingkat pendidikan TNI-POLRI.

      "Pelatihan sinergitas yang dilaksanakan menitik beratkan pada ketrampilan perorangan dalam berkomunikasi, memotivasi diri, kemampuan memecahkan permasalahan, kerjasama tim dan kepemimpinan yang memiliki jiwa samapta," lanjutnya.

        Untuk mendapatkan ketrampilan perorangan perlu dilaksanakan pelatihan sinergitas sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan terbangunnya rasa kebersamaan dan Esprit De Corps. Antara peserta didik Dikmaba TNI AD dan Diktuk Bintara Polri yang meliputi penanaman dan sikap tata nilai jiwa sinergitas, pengetahuan pendukung dan implementasi nilai nilai sinergitas yang meliputi:

        Ketrampilan komunikasi efektif, kemampuan membangun sinergitas dan membentuk fisik yang samapta, kemampuan membangun rasa kesetiakawanan dan menumbuhkan rasa kepedulian serta solidaritas antar sesama, kemampuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kerjasama dalam tim peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketrampilan mengasah kemampuan diri dalam bidang seni, kemampuan memahami sejarah TNI-POLRI dan kemampuan memahami tugas pokok TNI-POLRI.

     "Kegiatan tersebut diharapkan mampu menguatkan sinergitas antara TNI-POLRI. Sebagai komponen yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan Nasional," lanjut dia.

        Pelaksanaan kegiatan latihan kolaborasi antara peserta didik Dikmaba TNI AD dan Diktukba POLRI. Yang sedang berlangsung di Satdik Polri dan Rindam TNI AD. Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik Dikmaba TNI AD maupun peserta didik Dittukba POLRI.

        "Sehingga terjalin Silaturahmi dan sinergitas antara TNI AD dan POLRI. Yang dimulai dari lembaga pendidikan sampai nantinya bertugas di satuan masing masing," harapnya.

        Kegiatan diklat integritas TNI-POLRI. Pada level pendidikan pembentukan Bintara, merupakan kali pertama dilaksanakan secara serentak di seluruh Satdik Polri dan lembaga pendidikan TNI AD. Kedepan, dapat menjadi agenda rutin untuk pelaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan.

        Kepada peserta didik, laksanakan dan ikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan keikhlasan, jalin persahabatan dengan rekan rekan TNI dan POLRI. Sehingga mampu meningkatkan peran yang nyata dalam kerjasama dan kolaborasi antara TNI dan POLRI.

        Kegiatan kolaborasi ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan sinergitas melalui kegiatan kegiatan yang membangun rasa kebersamaan, kekompakan dan kesetiakawanan.

Gelar Lomba Orasi, Kapolri: Mari Ciptakan Alam Demokrasi yang Lebih Baik

        Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menciptakan alam demokrasi di Indonesia kedepannya untuk semakin jauh lebih baik lagi. Diantaranya adalah menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. 

        Hal itu disampaikan Sigit saat menutup lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 dalam rangka memperingati momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

        "Jadi mari kedepan kita ciptakan alam demokrasi yang lebih baik, kebebasan berekspresi, kebebasan mengkritik, kebebasan berpendapat. Yang memang itu dilindungi oleh Konstitusi dan UU. Dan ini harus kita jaga," kata Sigit. 

        Kesuksesan lomba orasi hari ini, kata Sigit, membuktikan bahwa Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi dari masyarakat luas. 

        Mantan Kapolda Banten ini juga berharap, lomba orasi ini dapat direfleksikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Polri, dengan menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat. 

        "Sebagaimana kita sampaikan di awal, Indonesia secara konstitusi sangat menghargai kebebasan demokrasi. Ini tentunya harus dipahami seluruh masyarakat Bangsa Indonesia. Tentunya juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk didalamnya adalah Polri yang selalu berhadapan setiap hari dengan kegiatan aksi unjuk rasa," ujar Sigit. 

        Eks Kabareskrim Polri ini memastikan, selama penyampaian aspirasi berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan, maka personel kepolisian harus memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik. 

        "Tentunya bahwa apabila kegiatan unjuk rasa ini berlangsung sesuai aturan perundang-undangan maka kewajiban bagi seluruh anggota Polri untuk amankan agar pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum betul-betul bisa terselenggara dengan baik," ucap Sigit. 

        Iklim demokrasi di Indonesia, kata Sigit, semakin hari makin baik. Oleh karena itu, menurut Sigit, tren positif tersebut harus tetap dipertahankan dengan memberikan wadah atau ruang dalam penyampaian pendapat dan aspirasi. 

        "Saya pesankan disini adalah, bagaimana kemudian di alam demokrasi makin hari makin baik ini, maka kebebasan menyampaikan ekspresi, kritik, dan aspirasi betul-betul bisa berjalan dengan baik," tutur Sigit. 

        Lebih dalam, Sigit menekankan, penyampaian aspirasi yang baik adalah terlepas dari segala bentuk kepentingan segelintir kelompok yang kerap memanfaatkan situasi dan kondisi. Dengan begitu, kata Sigit, penyampaian aspirasi tidak akan terganggu dengan Noise yang dapat menghambat pesan dari masyarakat itu sendiri. 

        "Yang akhirnya kemudian pesan yang ingin disampaikan dari aspirasi teman-teman justru tidak sampai. Kedepan bagaimana kita buat suasana iklim yang baik di alam demokrasi yang semakin maju ini. Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Sigit. 

        Disisi lain, dengan disaksikan oleh patung dua Pahlawan Bangsa Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, Sigit meyakini, para peserta lomba orasi yang didominasi generasi muda, dapat menjadi pemimpin kedepannya. 

        "Ditengah-tengah Tugu Proklamasi, disaksikan dua pahlawan kita Bung Karno dan Bung Hatta. Saya meyakini diantara adik-adik semua akan ada calon pemimpin di masa datang. Dan kita yakin, karena saya melihat adik-adik memiliki kemampuan untuk itu," ujar Sigit.

        Tak lupa, Sigit memuji ide kreatifitas dari para peserta lomba orasi yang telah menuangkan aspirasi dan ekspresinya dalam kegiatan ini. Hal itu membuat dewan juri kesulitan dalam menentukan pemenang. 

        "Kami sangat berterima kasih kepada seluruh adik-adik yang telah berekspresi, berinspirasi dengan ide-ide kreatif. Sehingga kita semua melihat dalam tayangan gimana penyampaian ekspresi, penyampaian pesan betul-betul menyentuh. Saya lihat semuanya memiliki kualitas sangat baik," ucap Sigit.

        Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyampaikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memberikan ruang atau wadah kepada masyarakat menyampaikan pendapat dengan menggelar lomba orasi. 

        "Terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran serta Kompolnas atas kerjasama yang hari ini kita wujudkan merupakan kelanjutan MoU kita. Mudah-mudahan Polri semakin maju, bangsa kita maju, demokrasi kita semakin maju," ujar Ahmad Taufan. 

        Ahmad Taufan menyebut, kegiatan ini diharapkan bisa membuat aparat kepolisian bisa semakin profesional dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. 

        "Karena itu mari kita hormati juga mereka sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang ingin membangun negeri ini. Tentu kita bersama-sama berjanji membangun bangsa kita untuk menjadi bangsa besar, bangsa yang menghormati norma hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta kemajuan kita bersama," ucap Ahmad Taufan. 

        Dalam lomba orasi ini melahirkan enam pemenang yang terdiri dari Juara I hingga III dan Juara Harapan I sampai dengan III. 

Adapun rinciannya;

• Juara I disabet oleh Tim Aman Kesal Unesa, Jawa Timur yang mengusung tema anti perundungan dan kekerasan seksual
• Juara II Tim Sembur Paus dari NTT dengan tema hak adat dalam cengkeraman negara 
• Juara III Tim Pemberantasan Tikus dari Sumatera Barat dengan tema koruptor dan pelakor
• Juara Harapan I Tim Justisia dari Maluku Utara dengan tema kekerasan seksual terhadap perempuan
• Juara Harapan II Tim Lingkar Hijau dari Sulawesi Selatan dengan tema orasi humanis HAM 
• Juara Harapan III Tim Uniba dari Kalimantan Timur yang mengusung tema memperingati hari HAM

Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN, Kapolri: Kita Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Antikorupsi

 

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

"Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan. 

"Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. 

"Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Sigit. 

Sigit menekankan, saat ini, Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran. 

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri. 

"Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki," tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset. 

"Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. 

Polri, dipastikan Sigit, telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

"Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi," tutup Sigit.

Buka Lomba Orasi, Kapolri: Komitmen Polri Junjung Tinggi HAM dan Nilai Demokrasi

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka lomba orasi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021). Kegiatan ini, juga dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang jatuh pada hari ini. 

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, diselenggarakannya lomba yang memperebutkan Piala Kapolri 2021 itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya. 

"Dalam kesempatan hari HAM ini kami, Polri, berusaha memberikan suasana lain dengan menyelenggarakan lomba unjuk rasa Piala Kapolri tahun 2021. Kegiatan kali ini merupakan komitmen dari Polri dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dengan memberikan wadah atau ruang dalam menyampaikan aspirasi," kata Sigit. 

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diberikan perlindungan secara universal serta diatur dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU). 

"Perkenankan saya mengucapkan hari HAM se-dunia yang mengusung tema Reducing Inequalities, Advancing Human Right atau kesetaraan yang memajukan hak asasi manusia. Dengan momentum peringatan hari hak asasi manusia se-dunia ini kita dapat berperan aktif menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya untuk kemajuan Bangsa Indonesia," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Semangat digagasnya ide lomba orasi unjuk rasa, kata Sigit berangkat dari munculnya beberapa fenomena di masyarakat yang berdampak pada menurunnya indeks persepsi hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya seperti diamankannya peserta unjuk rasa saat adanya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Blitar, Solo dan Cilacap. 

Kemudian, adanya penghapusan mural-mural yang merupakan ekspresi masyarakat. Seperti 'Jokowi 404: Not Found' hingga 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit'. Fenomena itu berkembang di masyarakat sehingga memengaruhi soal persepsi hak asasi manusia. 

"Hal ini tentunya menurunkan indeks persepsi terkait dengan kebebasan berpendapat atau kebebasan di dalam masyarakat untuk memberikan ekspresi dan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang," ucap Sigit.

Menurut Sigit, penurunan indeks persepsi terhadap HAM itu salah satu faktor penyebabnya adalah adanya masalah sumbatan komunikasi. Yang dimana, masyarakat pada dasarnya hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Namun, disisi lain, pihak berwenang hendak menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 

Oleh sebab itu, kata Sigit, lomba orasi unjuk rasa ini sekaligus momentum untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat maupun aparat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. 

"Oleh karena itu di lapangan sering terjadi perbedaan dalam hal menanggapi. Di satu sisi masyarakat ingin menyampaikan ekspresi, namun di sisi lain tentunya kita juga melihat bahwa ekspresi ini kemudian dinilai oleh anggota akan berdampak dan ada risiko yang mengganggu stabilitas kamtibmas. Tentunya hal ini yang kemudian kita akan edukasi, kita berdayakan. Sehingga pada saat masyarakat melaksanakan hak kebebasan ekspresinya, salah satunya adalah unjuk rasa tetap bisa berjalan dengan baik. Namun ada satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana kemudian kegiatan tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang akan mengarah pada hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan," papar Sigit.

Sigit juga menyinggung pesan dari Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Apel Kasatwil beberapa waktu lalu terkait dengan penurunan indeks persepsi hak asasi manusia. Ketika itu, Jokowi memberikan pesan kepada Polri untuk melaksanakan pendekatan persuasif, dialogis, menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya. 

"Tentunya arahan dari Bapak Presiden kita tindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang akan memberikan edukasi pembelajaran bagi kita semua. Sehingga sumbatan-sumbatan komunikasi yang ada itu, kemudian bisa terbuka antara petugas di lapangan dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan berekspresinya dapat terjalin komunikasi," tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkap alasan lomba unjuk rasa ini diselenggarakan di Tugu Proklamasi. Hal itu merupakan bentuk penghormatan dari Founding Father Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Apalagi, mereka juga dikenal sebagai orator yang selalu mengobarkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia.

"Dan tentunya hal ini juga yang kami harapkan dapat mengilhami rekan-rekan semua untuk bisa mengobarkan dan membangkitkan Semangat perjuangan HAM di Indonesia di kegiatan peringatan Hari HAM sedunia ini," kata Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM, Kompolnas, elemen buruh, aktivis HAM, mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan lomba orasi unjuk rasa ini. Kegiatan ini, juga dinilai oleh dewan juri yang memiliki kapabilitas dan kompetensi.

Lomba orasi unjuk rasa ini, kata Sigit, sangat disambut baik oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari antusias peserta yang awalnya berjumlah 2.041. Kemudian dalam tahap proses seleksi menjadi 243 tim dan dipilih kembali dengan enam tim terbaik. 

"Tentunya dalam kesempatan ini kita memberikan sub tema yang bebas, jadi seluruh rekan-rekan boleh memberikan kritikan saran masukan baik kepada Pemerintah, Kementerian, dan lembaga yang mungkin rekan-rekan rasa perlu dikritik, khususnya polisi. Jadi kami memang ingin, bahwa kegiatan ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi kita semua, evaluasi bagi kami untuk bisa mendengar apa yang dirasakan oleh masyarakat dan tentunya itu menjadi bagian evaluasi yang akan terus kita perbaiki," tutup Sigit.