Diduga Salahi Prosedur, ALIANSI L3GAM Kritik Keras Komisi III DPRD Probolinggo Terkait Penggunaan Gedung Dewan Untuk Kepentingan Proyek

PROBOLINGGO, Merdekanews.id 

Sikap Aliansj L3GAM terhadap kinerja wakil rakyat dikursi DPRD Kabupaten Probolinggo semakin keras ditunjukkan setelah adanya temuan bahwa gedung DPRD dijadikan mess pekerja proyek pemasangan lift. Langkah L3GAM ini ditunjukkan dengan mengirimkan surat protes ke Komisi III DPRD setempat.

Seperti diketahui bahwa para pekerja menempati ruang di lantai atas gedung dan menggunakan listrik serta air milik kantor dewan selama pengerjaan proyek berlangsung.

Humas Aliansi L3GAM, H. Luthfi Hamid, menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam pengawasan aset negara oleh lembaga legislatif.

> “Gedung DPRD adalah kantor resmi negara. Ketika gedung itu disalahgunakan menjadi tempat hunian pekerja, itu menandakan fungsi pengawasan Komisi III benar-benar lemah dan tidak berjalan,” tegas H. Luthfi, pada Minggu (16/11/2025).

Ia menambahkan bahwa kontraktor memang keliru memanfaatkan fasilitas pemerintah, namun Komisi III tidak bisa berdalih tidak tahu.

> “Tidak mungkin pekerja bisa tinggal di ruangan dewan tanpa ada unsur pembiaran. Jika tidak tahu, berarti pengawasannya buruk. Jika tahu dan diam, berarti ada pelanggaran etik,” ujarnya.

H. Luthfi Hamid menegaskan bahwa ALIANSI L3GAM siap mengambil langkah lebih jauh jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari Komisi III.

> “Kami akan melaporkan seluruh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo ke Badan Kehormatan. Mereka wajib dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dan dugaan pembiaran ini,” tegasnya.

Menurutnya, Badan Kehormatan memiliki mandat untuk menilai apakah terjadi pelanggaran kode etik, kelalaian jabatan, atau tindakan yang merendahkan martabat lembaga.

> “Jika mengawasi gedungnya sendiri saja mereka tidak mampu, bagaimana mereka mau mengawasi proyek pembangunan di seluruh Kabupaten Probolinggo?” kritik H. Luthfi.

Kasus penggunaan gedung DPRD sebagai mess pekerja kini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas, etika, dan tata kelola aset negara. Publik menunggu langkah tegas dari DPRD, terutama Komisi III, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.