PROBOLINGGO, Merdekanews.id
Sorotan tajam Forum Wartawan Probolinggo (F-Wamipro) terhadap anggaran kegiatan seni “Harjakapro” Tahun 2026 sebesar Rp130 juta tidak dijawab dengan data rinci, melainkan pernyataan normatif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
Alih-alih membuka detail penggunaan anggaran, pihak dinas justru menekankan bahwa Harjakapro merupakan agenda rutin tahunan yang “selalu ada” dan dianggap lazim dilakukan oleh daerah lain. Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi kritik soal transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Ketua F-Wamipro, Suhri, sebelumnya menyoroti dua paket pengadaan dalam sistem pemerintah, yakni jasa event organizer senilai Rp100 juta dan belanja konsumsi Rp30 juta. Ia mempertanyakan kejelasan output kegiatan serta indikator keberhasilan yang hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan memberikan penjelasan yang cenderung umum. Ia menyebut kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak eksternal seperti UMKM, sponsor, hingga event organizer yang disebut “membantu” pelaksanaan acara di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru: jika pihak eksternal turut menopang kegiatan, lalu bagaimana sebenarnya komposisi pembiayaan dan peran APBD dalam event tersebut?
Dinas juga menyebut kegiatan ini bertujuan mendorong UMKM naik kelas serta mempromosikan produk lokal. Namun lagi-lagi, tidak ada penjelasan teknis mengenai indikator keberhasilan, jumlah pelaku UMKM yang terlibat, maupun skema kurasi dan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Dalih “gotong royong” yang disampaikan dinas juga dinilai tidak bisa dijadikan tameng untuk mengaburkan kewajiban transparansi. Dalam konteks pengelolaan anggaran negara, setiap rupiah yang bersumber dari APBD tetap wajib dipertanggungjawabkan secara detail, bukan sekadar dibungkus narasi kebersamaan.
“Kalau memang ini program strategis, tunjukkan datanya. Berapa UMKM yang naik kelas? Berapa transaksi yang terjadi? Jangan berhenti di slogan,” ujar Suhri dengan nada tegas.
Sorotan juga mengarah pada besarnya alokasi Rp100 juta untuk jasa event organizer. Tanpa rincian komponen biaya, angka tersebut dinilai rawan menimbulkan spekulasi publik. Hal serupa berlaku pada anggaran konsumsi Rp30 juta yang belum dijelaskan jumlah penerima manfaat maupun standar biaya yang digunakan.
Di sisi lain, pernyataan dinas yang menyebut masyarakat “seharusnya bersyukur” justru dianggap tidak sensitif terhadap prinsip akuntabilitas publik. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, masyarakat bukan diminta bersyukur atas penggunaan anggaran, melainkan berhak mengawasi dan meminta penjelasan.
F-Wamipro menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menolak kegiatan budaya, melainkan memastikan bahwa setiap program yang dibiayai uang rakyat benar-benar memiliki dampak nyata, terukur, dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo belum mempublikasikan dokumen rinci terkait Kerangka Acuan Kerja (KAK), breakdown anggaran, maupun indikator capaian kegiatan Harjakapro 2026.
Publik kini menunggu: apakah pemerintah daerah siap membuka data secara terang, atau tetap berlindung di balik kalimat-kalimat normatif yang tidak menjawab inti persoalan.(suh)
0 Comments