Ratusan Guru Ikuti Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

PROBOLINGGO, Merdekanews.id 

Ratusan Kepala Sekolah dan guru dari jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo mengikuti sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Sabtu (12/8/2023).

Sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama dengan Komisi XI DPR RI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Karyadi, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan dialog interaktif dengan materi peran pengawasan DPR untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara oleh anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun serta peran dan tugas BPK dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Karyadi dengan moderator Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Asim.

Plt. Bupati Timbul mengatakan, dana BOS yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan sekolah. Dana BOS tidak saja sekedar melanjutkan kesinambungan operasional sekolah, tetapi lebih dari itu telah mampu meningkatkan mutu sekolah. Hal ini tampak nyata pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik serta iklim keamanan sekolah.

“Pada tahun 2022 kemampuan literasi anak-anak SD sebesar 50,14% naik menjadi 64,65% di tahun 2023. Sedangkan untuk jenjang SMP dari 49,23% naik menjadi 60,22% di tahun 2023. Demikian halnya kemampuan numerasi peserta didik juga mengalami peningkatan. Dari 28,23% jenjang SD pada tahun 2022 naik menjadi 49,95% di tahun 2023. Sedangkan untuk jenjang SMP dari 38,13% di tahun 2022 naik menjadi 44,34% di tahun 2023,” katanya.

Menurut Plt. Bupati Timbul, meningkatnya capaian kemampuan literasi dan numerasi tersebut menunjukkan bahwa dana BOS memiliki nilai manfaat yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan. Artinya bahwa value for money dana BOS dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomis, efisiensi maupun efektivitasnya. “Pada tahun 2023 ini pengelolaan dan penatausahaan dana BOS di Kabupaten Probolinggo yang jumlahnya sebesar Rp 105.762.980.000 telah dilakukan secara non tunai,” jelasnya.

Plt. Bupati Timbul menegaskan hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan sekolahpun.

“Dalam hal pengadaan barang/jasa, sekolah telah menggunakan aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Sekolah) sebagai e-katalog sektoral Kementerian Pendidikan serta melaksanakan amanat peraturan perundangan sekaligus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi,” terangnya.

Lebih lanjut Plt. Bupati Timbul menegaskan untuk semakin memastikan dana BOS digunakan bagi peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan, maka dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS, sekolah telah mengacu kepada rapor pendidikan sebagai data base perencanaan. “Rapor pendidikan merupakan alat bantu bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan,” tambahnya.

Plt. Bupati Timbul menambahkan rapor pendidikan merupakan perangkat bagi satuan pendidikan untuk dapat melakukan identifikasi permasalahan, refleksi terhadap akar masalah dan membenahi permasahan melalui program dan kegiatan yang terarah.

“Semoga melalui pengelolaan dan penatausahaan dana BOS yang amanah dan profesional, sekolah atau satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo tidak hanya mampu menghadirkan mutu dan kualitas pembelajaran, tetapi juga mampu melahirkan generasi unggul yang bermartabat,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan kegiatan ini sangat penting sekali bagi penerima BOS dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Peradaban sebuah bangsa itu dilihat dari keberpihakan kepada pendidikan. Sebab dari pendidikan inilah sebuah bangsa bisa membangun sebuah peradaban.

“Kalau kita lihat negara yang mempunyai peradaban tinggi itu sangat berpihak kepada pendidikan. Sekolah bagus dan kualitas pendidikan bagus sehingga mereka bisa menguasai teknologi,” ujarnya.

Misbakhun menjelaskan pendidikan sebenarnya bisa memutus mata rantai kemiskinan. Karena biasanya teorinya orang miskin itu akan menghasilkan orang miskin baru. Sebab orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya karena penghasilannya rendah. Biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya hanya bisa menyekolahkan anaknya pada tingkat tertentu.

“Kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan yang murah dan pendidikan inilah yang bisa menghasilkan peradaban bangsa. Salah satu tolak ukur kemajuan IPM ada di sektor pendidikan. Pendidikan umum dan pendidikan agama di Indonesia menunjukkan Indonesia mempunyai kekuatan yang luar biasa di bidang pendidikan,” terangnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengajak mitra kerjanya dalam hal ini BPK RI untuk mensosialisasikan apa yang ada ketika memeriksa dana BOS. Jangan sampai keberpihakan Negara dalam menganggarkan dana BOS tidak diikuti dengan akuntabilitas pengelolaannya.

“Guru bukan pengelola anggaran, tetapi karena mendapatkan dana BOS tersebut maka terpaksa harus bisa mengelola anggaran. BOS ini sangat strategis dan penting sekali dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sehingga Kabupaten Probolinggo bisa naik derajatnya melalui SDM yang unggul dan terdidik untuk membangun sebuah peradaban,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan cinderamata antara anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Plt Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Timur Karyadi dan Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Asim.