Probolinggo, Merdekanews.id
Proyek pembangunan yang berlokasi di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo, dengan nilai anggaran mencapai Rp38,8 M. Yang anggarannya Dari APBN Anggaran Tahun 2025. Waktu Pelaksanaannya Selesai 99 Hari Kalender tersebut, Diduga dikerjakan tidak sesuai dengan standar teknis yang semestinya. Sejumlah kalangan, mulai dari media hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), menyoroti kualitas pekerjaan yang dinilai asal jadi dan amburadul.
Ironisnya Pekerjaan tersebut baik Yudit maupun Kanstin itu dalam keadaan retak tapi dipaksakan untuk Dipasang sehingga di situ jangka panjangnya berkurang yang pasti ini proyek sembrono yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyedia Jasa.
Selain itu, dalam proses penyambungan antar-Yudit, tidak ditemukan penggunaan lem perekat khusus, yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur pengerjaan. “Padahal, dalam RAB-nya, pengadaan bahan perekat tersebut sudah dianggarkan,” ungkap salah satu pemerhati infrastruktur yang enggan disebut namanya.
Lebih lanjut, sejumlah bagian dari proyek tersebut juga menunjukkan retakan dan kerusakan dini, termasuk pada konstruksi kanstin dan beberapa saluran yang tampak tidak rapi serta banyak mengalami pecah atau retak. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pengerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas.
Sejumlah aktivis LSM dan jurnalis di Probolinggo menilai bahwa proyek bernilai besar seperti ini seharusnya dikerjakan dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat. Mereka mendesak agar pihak terkait, terutama dinas atau instansi pelaksana dari tingkat provinsi, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana proyek di lapangan.
“Dengan nilai sebesar itu, masyarakat berhak mendapatkan hasil yang baik dan sesuai spesifikasi. Tapi yang terlihat justru pekerjaan yang sembrono dan cenderung asal-asalan,” ujar salah satu aktivis LSM yang turut meninjau proyek tersebut.
Proyek yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat Kota Probolinggo ini kini justru menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Publik berharap agar aparat pengawasan, baik dari inspektorat maupun lembaga hukum, dapat turun tangan menelusuri dugaan adanya kelalaian dan pelanggaran teknis dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Awak media berusaha mengkonfirmasi kepada pelaksana itu selalu menghindar terus kemudian termasuk PPK-nya pun juga tidak bisa ditemui betapa sulitnya Untuk konfirmasi ini sehingga berita ini tetap tayang.
0 Comments