Polresta Banyuwangi Tangkap Mucikari Prostitusi Online

Banyuwangi, Merdekanews.net ---Wanita berprofesi mucikari inisial (N) asal Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore Banyuwangi  di tangkap polisi pasal nya kedapatan menjajakan wanita lain via online kepada pria sebagai pemuas nafsu. dan aneh nya wanita berpenampilan tomboy ini hanya menyediakan wanita berstatus janda.

Di depan polisi yang (N) , mengaku baru enam bulan berprofesi sebagai mucikari tersebut . Modus pemasaran nya menggunakan via online sosial media.

"dalam patroli cyber di media sosial Polresta Banyuwangi dalam akun facebooknya pelaku kemudian melakukan transaksi via WA (WhatsApp),” beber Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, Jumat (15/01/2021).

Via wa tersebut , lanjut Arman, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan dan terjadilah perbuatan yang semestinya dilakukan oleh pasangan suami istri di sebuah hotel di bilangan Banyuwangi. 

“ pasca sepakat via sosmed tersebut, perempuan yang dipesan dan harga bokingnya, dilakukanlah pertemuan dengan pria hidung belang di hotel melati di kecamatan Gambiran,” imbuhnya.

Arman menyebut, tarif paket setiap janda yang ditawarkan bervariasi. Mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu sekali kencan . (Anw)

JKONEK Media Siap Support PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Jember

 

Jember,Merdekanews.net --Keputusan JKONEK Media bergabung bersama PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Jember diterima dengan tangan terbuka oleh Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Jember, M. Holil Asyari, S. Ag, M. Pd.I, Legislator Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang kini menerajui Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (PDK Kosgoro 1957) Jember. 16/01/2020

Sejak resmi dilantik pada tanggal 5 Desember 2020 lalu, kiprah PDK Kosgoro 1957 Jember semakin dirasakan kehadirannya oleh berbagai lini masyarakat, dengan Tri Dharmanya yaitu Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas PDK Kosgoro 1957 Jember terua bergerak maju.

Dengan gaya kerjanya yang militan, tidak heran jika Organisasi ini diminati oleh banyak kaula muda yang berjiwa besar untuk bersama-sama PDK Kosgoro 1957 Jember membangun Indonesia yang lebih baik kedepanya.

Menjadi sebuah wadah organisasi yang diminati bagi kaum muda tidaklah semudah menterbalikkan telapak tangan, namun Kosgoro 1957 Jember di bawah kepimpinan M. Holil Asyari telah mampu menarik banyak kaula muda siap berada satu gerbong dengan organisasi ini. Hal inilah yang kami saksikan di ruang rapat Komisi A, DPRD Jember pertemuan antara Ketua PDK Kosgoro 1957 Jember dan CEO JKONEK COMMUNITY Young Leaders, Mr. Ilzam.

Pertemuan santai namun serius ini turut dihadiri oleh Sekretaris PDK Kosgoro 1957 Jember, saudara Sugianto. Berbagai program kerja jadi perbincangan hangat antara keduanya, hingga pada akhirnya CEO JKONEK KOMMUNITY Young Liaders mengucapkan siap bergabung dan mensinergikan berbagai agenda kerja dengan PDK Kosgoro 1957 Jember.

"Kosgoro 1957 Jember ini sangat support sekali dengan gerakan muda Indonesia, kebetulan di balik JKONEK Media ini ada ribuan pemuda yang siap dibentuk, semoga ini menjadi pijakan terbaik dalam menjenbatani generasi muda menjadi kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi Nusa Bangsa dan Agama. Oleh itu kami nyatakan siap bergabung dan bekerjasama dengan PDK Kosgoro 1957 Jember," ungkap Ilzam CEO JKONEK Media.

JKONEK Media yang aktif di bisnis pembuatan iklan digital yang didalamnya juga terdapat ruang sinau. Ruang sinau ini manampung banyak sekali pemuda Indonesia, sinau ini adalah sekolah inspirasi nambah usaha, media belajar gratis pertama Indonesia dengan 5 materi pembelajaran didalamnya.

Masih Ilzam, alasan kuat yang mendorong JKONEK Media berada satu gerbong dengan Kosgoro 1957 Jember adalah figur-figur pemimpin didalamnya, seperti sosok Ketua Kosgoro yang merupakan ayah dan panutan, sehingga dapat mendorong kami lebih berani lagi mewujudkan mimpi kedepanya dan juga berkalaborasi dengan banyak generasi muda Indonesia.

Kami merasakan Kosgoro hadir tepat pada masanya, dengan berkalaborasi bersama JKONEK Media Insya Allah dapat melahirkan generasi muda yang aktif kedepanya. " Indonesia sangat butuh sekali gerakan-gerakan seperti ini dan sangat membutuhkan wadah untuk menampung aspirasi dan kreatifitas yang belum tertampung selama ini, hadirnya Kosgoro ini merupakan mementum emas bagi kami," ungkap Ilzam.

Sementara itu, M. Holil Asyari selaku Ketua PDK Kosgoro 1957 Jember dalam merespon keputusan JKONEK Media yang memutuskan untuk bergabung dengan organisasinya menyampaikan" Alhamdulillah dari beberapa komunikasi yang di bangun dengan Ketua JKONEK Media, hari ini kami bisa bersamma-sama untuk saling bersinergi dan berkalaborasi," ujarnya.

Begitu banyak program kerja yang kami bisa sinergikan, bahwa adanya Tri Dharma Kosgoro yaitu Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas ini rupa-rupanya di JKONEK juga ada. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan itu betul-betul pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas, dengan kesamaan visi-misi ini  langsung bisa membuat kami nyambung, sehingga kehadiran JKONEK kami sambut dengan tangan terbuka.

"Saya berkomitmen, sebagai Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Jember Insya Allah akan mengayomi, membina dan akan bersinergi terus dengan JKONEK," pungkasnya. (Mon/Lik/afa) 

Menakar Kekuatan Dana BOS untuk Operasional Pendidikan

Banyuwangi, Merdekanews.net --Keberadaan peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat di harapkan terlebih lagi minim nya nominal BOS yang di gulir kan oleh Pemerintah,  syukur syukur jika Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan dana pendamping untuk BOS kemungkinan sedikit meringankan sekolah . 

Menyikapi dana BOS ketua Pengurus PGRI Kab. Banyuwangi, Sudarma berkomentar bahwa namanya memang seperti orang kaya yang banyak uangnya yaitu BOS. Namun di sini tidak membicarakan orang kaya tetapi kita akan menakar BOS Bantuan Operasional  Sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan.

Sejak munculnya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diikuti penyerahan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi pusat menjadi desentralisasi daerah kabupaten/ kota akhirnya berdampak juga pada pelaksanaan pendidikan serta pengaruhnya pada level kualitas.

Untuk  pendidikan pemerintah pusat hanya mengurusi SNPK ( struktur, norma, prosedur dan kebijakan)  sedangkan 3M ( man, money dan material ) diserahkan pada pemerintah daerah dengan koordinator gubernur sebagi pempinan di tingkat provinsi. 

Pria yang juga sebagai Kasek SMPN I Giri itu sengaja mengajak " berburu " pengalaman kala itu, antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Tentunya kita semua masih ingat betapa pendidikan saat itu tidak terurus dengan baik karena memang pemerintah daerah kekurangan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

Dengan kondisi ini akhirnya masyarakat wali murid yg terbebani untuk pengadaan dana operasional pendidikan.

Dari permasalahan itulah maka pada Juli 2005   DPR dan pemerintah sepakat untuk menganggarkan BOS ( Bantuan Operasional Sekolah)  dengan tujuan agar *SPM ( standar pelayanan minimal)* pendidikan bisa berjalan tanpa harus membebani masyarakat wali murid.

Dana BOS dianggarkan agar *standar pelayanan minimal* pendidikan bisa berjalan tanpa membebani wali murid.

Namun fakta di lapangan kata Darman *tidak semua sekolah*  cukup melaksanakan dengan standar minimal. Banyak stake holder sekolah  tertentu yang menginginkan sekolahnya dilaksanakan *di atas standar pelayanan minimal*

Pada sekolah sekolah yang stake holdernya ( pemangku kebijakan) berkeinginan melaksanakan pembelajaran di atas SPM maka harus menyusun semua perangkat lembaganya atau KTSP ( kurikukum tingkat satuan pendidikan) sesuai yg sudah diprogramkan.

KTSP harus memuat tidak hanya struktur kurikulum tetapi juga RKAS ( rencana kegiatan dan anggaran sekolah). 

Di sinilah sangat perlunya pemikiran para pengurus komite sesuai dengan tugas dan fungsinya yg sudah di atur dalam permendikbud No 75 tahun 2016.

Linierisasi regulasi antara UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas , PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan PP 17 tahun 2010 beserta perubahanya tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan serta Permendiknas 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan kiranya bisa kita yakini untuk disandingkan dengan permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Lalu,  tandas Darman Kembali pada fakta di lapangan bahwa kenyataannya banyak sekolah yang secara *de facto* melakukan pelayanan melebih dari sekedar standar pelayanan minimal. 

Bahkan ada beberapa sekolah yang menyandang predikat Sekolah Rujukan Nasional ( walaupun 2019 dihapus ), Sekolah Model, sekolah Potensial dan yang paling baru adalah *Sekolah Mutu*. 

Dari kenyataan itu  semua tentunya sependapat bahwa pendanaan pendidikan itu bergantung pada ABC ( Activities Based Costing). Pendanaan sekolah itu bergantung pada seberapa banyak kegiatan dan aktivitas yg dilaksanakan,  bergantung pada seberapa tinggi aktivitas sekolah itu dalam mengedukasi dan menginovasi lembaganya yang bahasa jawa terkenal dengan sebutan *rego gowo rupo*

Ketua PGRI Kab Banyuwangi itu berharap dan berdoa semoga pendidikan di indonesia semakin baik lebih -  lebih di Kabupaten kita tercinta yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Berubahnya proses Ujian Nasional menjadi Assesment Nasional harus dimaknai secara luas karena di dalamnya ada Survey karakter dan survey lingkungan belajar.

Sebahagia apa murid kita di sekolah, sebahagia apa guru2 kita di sekolah dan sebahagia apa wali murid kita terhadap sekolah kita, 

Itu adalah indikator keberhasilan survey karakter dan survey satuan pendidikan kita pungkas nya. (RED)

Banjir Di Desa Jombok Kabupaten Jombang Akibat Perbaikan Dam Sipo Yang Tidak Berfungsi

 

Jombang, Merdekanews.net ---  Banjir yang menggenangi Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, diduga akibat adanya proyek Dam Sipon baru di Kabupaten Mojokerto.

Banjir di lokasi tersebut tak kunjung surut setelah 13 hari terendam. Penyebabnya tak lain karena intensitas curah hujan cukup tinggi selama beberapa pekan dan tumpukan sampah yang menghambat aliran air di sungai Avur Watu Dakon ke Dam Sipon.

Ketinggian air yang menggenangi jalan hingga rumah-rumah warga bervariasi mulai 30-100 sentimeter

Suaman warga Dusun Beluk saat ditemui wartawan Rabu 13/01/2021 mengatakan, "Benar tiap tahun sudah menjadi langganan banjir, namun hanya di tahun ini lah banjir yang paling parah terjadi di Beluk. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya bangunan filter di Dam Sipon, sehingga menyebabkan banjir yang sangat parah pada bulan ini", terangnya

“Biasanya 4 hari banjir sudah surut, tapi tahun ini paling lama, sudah 13 hari.  Banjir ini akibat dari filter Dam Sipon tidak difungsikan untuk mengalirkan air, tapi apa yang terjadi saat ini, malah airnya tambah meluap dan sampai beberapa hari ini tidak bisa surut, ”ungkap Suaman Anggota BPD.

Kami dan semua warga terdampak sangat mengharapkan kepada pihak terkait serta pemerintah Kabupaten Jombang, agar segera melakukan perbaikan Dam Sipon sehingga banjir cepat surut.

“Masak habis dibenahi, bukan malah memperbaiki aliran air malah membuat banjir. Ya kendalanya bangunan baru itu,” paparnya.

Masyarakat menyayangkan dinas terkait seperti Perum Jasa Tirta (PJT) maupun BBWS Brantas tidak melakukan pembersihan sampah di aliran sungai. Sampah Eceng Gondok, kangkung, kayu dan lainnya selalu menumpuk di Desa Tempuran. “Ketika ada banjir baru dibersihkan, sehingga menumpuk di pintu air penyaringan," terangnya..

 

Sementara Welly Kepala Desa Jombok  Kecamatan Sumombito Kabupaten Jombang  waktu di konfirmasi awak media ini soal banjir yang menimpa daerahnya tidak mau di temui dengan alasan tidak tahu menahu  soal banjir dan diahlihkan ke Kepala Dusun Beluk kalau pingin konfirmasi

Sampai berita ini diturunkan  Kepala Dusun Beluk tidak dapat dihubungi. (Tim)

Ning Ita Bersama Jajaran Forkopimda Kompak Sosialisasikan Penerapan PPKM di Kota Mojokerto

Mojokerto,Merdekanews.net----Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada 15 - 28 Januari 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Nomor 443.33/183/417.508/2021 tanggal 12 Januari 2021. Dalam rangka sosialisasi SE ini, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Rabu (13/1) bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto meninjau Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Wates. 

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Johan Iswahyudi, dan perwakilan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto. 

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyampaikan bahwa per tanggal 11 Januari 2021 kota Mojokerto kembali menjadi zona merah. Sebagaimana data per tanggal 12 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1.513 orang. Tingkat kesembuhan sebanyak 1.174 orang dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 107 orang. 

Menurut Ning Ita, sebagaimana Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021, Kota Mojokerto telah memenuhi unsur penerapan PPKM. "Ada empat parameter. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen),” jelas Ning Ita. 

Sosialisasi dilakukan di hadapan pengurus Kampung Tangguh Semeru (KTS) Kelurahan Wates. Terdiri dari, anggota PKK kelurahan, Kasi kelurahan, RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Hal-hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat semua adalah pelaksanaan 4 M wajib diperketat. Yaitu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tegas Ning Ita. 

Ning Ita menambahkan bahwa kegiatan belajar mengajar di semua lembaga pendidikan seluruhnya dilakukan secara daring. Kegiatan di tempat-tempat ibadah hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas tempat ibadah. Kegiatan perkantoran akan menerapkan perpaduan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor. "Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Tanpa, mengganggu kegiatan pelayanan publik bagi kantor-kantor yang memberikan pelayan pada masyarakat," imbuh Ning Ita. 

“Mohon menjadi perhatian karena tidak taat pada peraturan akan berimplikasi terhadap sanksi. Saya mengimbau mari semakin waspada. Tidak perlu takut kepada pasien yang terpapar covid. Tapi, kewaspadaan dan pemahaman terhadap peenrapan 4M yang akan menjadi benteng penyelamat bagi diri kita untuk tetap sehat, tidak terpapar covid 19,”  ujarnya. 

Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan bahwa ketaatan masyarakat adalah kunci bagi stakeholder untuk bisa menegakkan aturan dengan baik. Segala yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi efektif jika seluruh masyarakat sadar, paham bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keselamatan warga. "Jumlah yang terpapar semakin banyak, jumlah yang meninggal juga semakin banyak. Bantu kami agar tugas dan tanggung jawab yang kami emban menjadi lebih ringan dengan kesadaran dan kepahaman masyarakat semua. Peraturan akan efektif jika masyarakat punya komitment untuk membantu dalam pengendalian covid 19 yang ada di Kota Mojokerto,” pungkasnya. (yn).

Ketua PDK Kosgoro Jember Lakukan Konsilidasi Tingkat Kecamatan

 

Jember,Merdekanews.net ---- Semenjak mengemban amanah sebagai ketua Pimpinan Daerah Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PDK Kosgoro 1957) Jember M. Holil Asyari atau akrab disapa Ra Holil yang juga anggota Komisi A DPRD Jember ini terus menggelar konsolidasi Di tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa, tiada hari tampa konsolidasi seakan melekat kepada sosok ketua Kosgoro Jember ini.

Seperti yang dilakukan di Kecamatan Puger Jember pada Minggu tanggal 10 Januari 2021, didampingi Dewi Nurul Qomariyah, MPd

Wakil Ketua Kosgoro Jember Ra Holil terus melakukan konsolidasi.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan yang dihadiri 30 orang ini  berlangsung sederhana namun tetap meriah. Dalam kegiatan tersebut kekompakan dan kebersamaan amat dirasakan sekali.

Ditemui usai kegiatan, kepada Viralkata.com Ra Holil menyampaikan, sebagai ketua PDK KOSGORO 1957 Jember saya seperti di pacu oleh waktu, apalagi pasca bertemu dengan HR Agung Laksono yang memberikan sebuah motivasi untuk saya bisa menyelesaikan konsolidasi tingkat kecamatan hingga ke tingkat Desa di seluruh Kabupaten Jember.

Dalam pertemuan itu, Agung laksono semacam memberikan sebuah tantangan kepada saya bahwa" jika bisa menyelesaikan konsolidasi dari tingkat Kecamatan hingga Desa tahun ini, maka dirinya akan datang ke Jember untuk melantik secara keseluruhan, oleh karnanya, ini tantangan bagi saya. Pagi ini saya di Kecamatan Puger siang nanti saya di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk," ujarnya.

Dengan pola kerja terarah dan terukur, kami yakin bisa menyelesaikan konsolidasi ini sesuai dengan rencana, dimana untuk tingkat Kecamatan Insya Allah siap Januari ini, dan untuk tingkat Desa akan rampung di 3 bulan berikutnya.

Sebagai Tri Karya atau Hasta Karya dari Partai Golongan Karya, maka jelaslah kemana arahnya Kosgoro ini, jadi kami ini bukan sekedar kumpul tetapi di setiap pertemuan ini kita sudah bisa mendata mulai dari nama, alamat hingga nomor KTP kita sudah ada, ini sesuai dengan pola kerja kita terarah dan terukur.

Kosgoro dengan Tri Dharmanya, yaitu pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas, dengan menfokuskan pekerjaaan di bidang Pendidikan, Perekonomian dan sosial budaya, tiga kelompok ini nantinya akan kita lakukan pendekatan - pendekatan seperti pembinaan dan lain sebagainya.

"Arah perjuangan kami jelas, memang kami bukan partai politik, maka dari itu, nantinya akan kami pilah siapa kader Kosgoro yang akan ke Politik siapa yang tetap fokus di perjuangan Kosgoro yang kita sebutkan tadi itu," ungkapnya.(Nas/lik/afa)

Viral di MEDSOS Sikapi Wacana PSM di SMPN I Giri Padahal Belum Deadlock

 

Banyuwangi, Merdekanews.net--- Pembiayaan pendidikan yang cukup bakal melahirkan pendidikan yang diharapkan masyarakat yakni menghasilkan generasi ber IP tinggi, dan tak hanya itu proses pendidikan akan berkembang dengan baik jika pembiayaan nya cukup.  Seperti keberadaan pembiayaan pendidikan di tingkat SMP,  di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran pendidikan melalui BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) sebesar 1,1 juta per siswa pertahun, namun apakah anggaran itu sudah cukup untuk mensupport pendidikan? Padahal di tingkat SMP secara regional di butuhkan anggaran kurang lebih 2,5 juta persiswa pertahun, sehingga dana yang disiapkan pemerintah melalui BOS dirasa masih jauh dari harapan . Untuk itulah peran masyarakat dalam pendidikan sangat di pertaruhkan sebagaimana di sebut dalam UU Sisdiknas,  disebutkan keterlibatan masyarakat, langkah inilah yang kini ditempuh  SMPN I Giri melalui Komite untuk menalangi kurang nya anggaran melalui rapat komite yang digelar hari Selasa – Rabu 12 -14/1/2021 di aula SMPN I Giri,  Banyuwangi. 

 Menurut informasi yang diperoleh merdekanews.net bahwa sekolah memerlukan tambahan Rp 1,5 juta dari pagu yang diperlukan sebesar Rp 2,750 di sekolah tersebut , maka melalui rapat  yang menghadirkan Wali murid itu bisa di musyawarahkan untuk memperoleh kesepakatan. 

“ Rapat ini digelar untuk mencari masukan dari wali murid dan kami pun tidak menekan wali murid jika tidak mampu, “ tandas Ketua Komite,  Bowo yang diamini anggota Komite kepada Merdekanews.net. 

 Hal ini disebut demikian karena gagasan ini masih wacana, itu pun ramai diprotes oleh wali murid melalui medsos . “Ini yang sangat kami sayangkan, seolah olah ini pungutan paksaan, “ imbuhnya. 

 Menurut Bowo,  jika itu disetujui kata dia, pihak sekolah memberikan pilihan kepada wali murid yang sekiranya tidak mampu yakni dengan pilihan gratis.  Pengurus Komite SMPN I Giri ini pun meminta agar jangan keburu dipandang negatif atas gagasan tersebut.   Karena bagaimanapun upaya itu untuk memajukan pendidikan di lingkup SMPN I Giri.  

Sementara itu,  Kasek SMPN I Giri,  Sudarman mengatakan, bahwa atas gaduh tersebut, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Komite sekolah. 

 Menurut Darman andai tidak ada sumbangan masyarakat pihaknya tidak terlalu merisaukan hanya saja pendidikan di SMPN I Giri berproses apa adanya sesuai dengan anggaran BOS yang ada. 

“Apa nanti berkembang atau tidak yang jelas sulit berkembang terutama honor para GTT dan PTT yang tidak bisa dibayar, “ pungkas nya. (Anwar)