PROBOLINGGO, Merdekanews.id
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi L3GAM resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada jajaran Direksi Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo. Langkah ini diambil guna meminta klarifikasi dan keterbukaan informasi terkait manajemen serta tata kelola di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Aliansi L3GAM, yang terdiri dari Lembaga Independent Probolinggo seperti LPLH TN, Libas’88, LIN, G-APKM, AMPP, dan Madas Nusantara, mendasarkan permohonan ini pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Walikota terkait pengelolaan BUMD.
Rapor Merah Tata Kelola dan Isu Integritas
Dalam surat bernomor 0015/L3GAM/IV/2026 tersebut, Aliansi L3GAM menggarisbawahi dua poin krusial yang menjadi landasan tuntutan mereka:
Penegakan Peraturan Perundang-undangan:**
Aliansi mendesak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di lingkungan Perumdam Bayuangga.
Krisis Integritas Personil : Poin paling krusial yang disoroti adalah adanya isu kuat yang berkembang mengenai komposisi Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Aliansi menduga salah satu anggota SPI Perumdam Bayuangga adalah mantan narapidana kasus korupsi. Keberadaan sosok tersebut dinilai sangat meragukan integritasnya dalam mengawasi jalannya perusahaan daerah secara objektif.
“Peningkatan fungsi organ Perumdam Bayuangga dengan tata kelola dan personil yang memenuhi syarat adalah harga mati.
Bagaimana mungkin fungsi pengawasan internal bisa berjalan maksimal jika dipimpin oleh seseorang dengan rekam jejak kasus korupsi?” tulis Aliansi dalam poin tuntutannya.
Audiensi dan Rencana Aksi Damai Lanjutan
Surat permohonan tersebut telah diterima oleh pihak Perumdam Bayuangga, sebagaimana terlihat dari stempel resmi perusahaan pada dokumen.
Pihak Aliansi L3GAM kini tengah menunggu jadwal resmi untuk bertatap muka langsung dengan Direktur Perumdam Bayuangga guna mendapatkan jawaban pasti atas poin-poin yang dipertanyakan.
Namun, langkah Aliansi tidak berhenti pada meja audiensi saja. Diperoleh informasi tambahan bahwa salah satu anggota Aliansi L3GAM, bersama dengan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), tengah mempersiapkan langkah lanjutan.
Pihak Anggota L3GAM dan GMPK berencana akan menggelar aksi damai di depan kantor Perumdam Bayuangga. Aksi damai ini dipersiapkan sebagai respons langsung untuk menyikapi hasil audiensi antara perwakilan L3GAM dengan Direktur Perumdam Bayuangga kelak.
“Aksi damai ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil audiensi tidak hanya menjadi wacana, tetapi ada tindakan nyata dari pihak direksi untuk melakukan pembenahan total, termasuk pencopotan oknum yang tidak berintegritas sesuai tuntutan masyarakat,” tegas salah satu Ketua GMPK, Solehuddin.
Dalam waktu yang sama, di tempat berbeda Didit Laksana Ketua LPLH TN salah satu Anggota Aliansi L3GAM menyatakan, bahwa aksi damai ini tetap akan menyuarakan hasil audensi L3GAM dengan Direktur Perumdam Bayuangga. "Aksi damai akan kami gelar setelah Audensi dilaksanakan, yang intinya kami mendorong adanya audensi tersebut," jelas Didit Laksana.
Masyarakat Kota Probolinggo kini menanti keterbukaan dari Perumdam Bayuangga dan bagaimana pihak perusahaan akan menyikapi gelombang desakan transparansi serta integritas yang semakin menguat ini.
0 Comments