Kejuaraan Pencak Silat Kapolres Cup Lumajang 2022 Cetak Atlet Berprestasi

LUMAJANG, Merdekanews.id Kejuaraan Pencak Silat Kapolres Cup Lumajang 2022 antar polsek se-Kabupaten Lumajang dalam rangka HUT bhayangkara ke - 76, tiba di penghujung acara. Tercatat, sejumlah atlet silat yang berasal dari wilayah polsek di jajaran Polres Lumajang, tuai prestasi senada membuktikan sportivitas dalam arena laga.

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H mengaku salut dan bangga, pada adik - adik ( pesilat / peserta ) semua. "Sesuai janji, saya akan memberikan uang pembinaan yang menjadi juara di tiap masing - masing kelas dan tetap junjung tinggi sportivitas. Kegiatan ini menjadi kali pertamanya dalam jajaran Jawa Timur yang bekerjasama dengan IPSI Kabupaten Lumajang," ucap Kapolres Lumajang.

Diwaktu yang sama Kapolres juga menyampaikan, bahwa kegiatan Kejuaraan Pencak Silat Kapolres Lumajang Cup antar Polsek 2022 tersebut, selain diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 76 2022, juga sebagai sarana / media meraih prestasi, serta dapat menjalin silaturohmi yang kondusif antar perguruan yang tersebar diberbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang.

Tercatat kategori pesilat terbaik Pra Remaja Putra diraih oleh M  Fauzi wilayah asal Polsek Gucialit ), sementara Putri diraih oleh Rahma Nurain wilayah asal Polsek Tempeh.

Sementara kategori pesilat terbaik Remaja Putra, diraih oleh Bintang wilayah asal Polsek Randuagung, sementara Putri diraih Zahrotul Ain wilayah asal Polsek Kunir.

Berikut Juara Umum Kejuaraan Kapolres Cup Lumajang Tahun 2022 dengan rincian :

- Juara 1 : Polsek Gucialit ( 5 Medali Emas dan 1 Medali Perak )

- Juara 2 : Polsek Tekung ( 3 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu ).

- Juara 3 : Polsek Jatiroto ( 3 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu ).

Disisi lain, atlet yang mendapatkan Juara 1, 2 dan 3 di masing - masing kelas memperoleh medali dan piagam sebanyak 128 atlet serta memperoleh uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut :

- Juara 1 : Rp. 200.000,- (34 atlet).

- Juara 2 : Rp. 150.000,- (34 atlet).

- Juara 3 : Rp. 100.000,- (60 atlet).

Dari awal dibuka hingga pungkas acara kemarin, tahap demi tahap pertandingan berjalan sesuai harapan. Berikut juga perihal protokol kesehatan, telah dilakukan dan upaya mencegah kerumunan yang pada ujungnya, rentan pada sebuah pelanggan protokol kesehatan.

PLH Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah Menerima Audiensi Kapolres dan Jajaran Polres OKU Dalam Rangka Rencana Penerapan ETLE di Kabupaten OKU, Bertempat di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU. (Senin, 30/05/2022)

OKU Merdekanews.id Kapolres OKU AKBP. Danu Agus Purnomo, S.I.K., Beserta jajaran melakukan audiensi dengan PLH Bupati OKU terkait penerapan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcemnet (ETLE), khususnya di Wilayah Kabupaten OKU. Rencana ini mendapat dukungan penuh PLH Bupati OKU.

Kapolres OKU AKBP Danu Agus Purnomo, S.I.K., Menyampaikan bahwa hari ini memang direncanakan untuk bertemu dengan Ketua DPRD OKU dan PLH Bupati OKU dalam rangka dukungan upaya kita terkait dengan menjaga situasi dan kondisi khususnya keamanan dan ketertiban lalu lintas. 

Di awal tahun ini sudah ada rencana dari Kapolda, yang dimulai dari wilayah Kota Palembang, sudah ada beberapa titik yang dipasang sistem yang bernama ETLE (Electronic Traffic For Law Enforcement) serta program ini juga sudah mulai dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Sumsel. 

Kapolres OKU, program ETLE ini merupakan inovasi dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam upaya penegakan hukum kepada para pelanggar lalu lintas.

 ETLE adalah sistem penegakan hukum berbasis teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik (CCTV) yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

Dikatakan Kapolres OKU rencana penerapannya tahap awal akan dibuat pada dua titik, yakni di jalan Sudirman dekat Simpang Ramayana dan Simpang Empat Air Paoh, alasannya karena di dua titik ini angka pelanggaran lalu lintasnya cukup tinggi. 

ETLE ini adalah komitmen kepolisian untuk mendorong penegakan hukum yang transparan. Untuk itu dalam penerapannya kami mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU.

Kapolres OKU menjelaskan bahwa penerapan ETLE ini memberikan banyak manfaat terutama dalam mendisiplinkan masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas.

Sistem ETLE ini bisa memberikan efek sehingga masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas, selain itu juga bisa mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak, tentu hal ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU.

Kapolres OKU menjelaskan bahwa ETLE ini juga berguna untuk mendeteksi orang dengan catatan kriminal misalnya mendeteksi DPO dan sebagainya

ETLE ini juga berguna dalam mengungkap kasus kejahatan, karena memiliki teknologi Face Recognition 9 Megapiksel. Sistem ETLE berjalan 24 jam penuh. bukan hanya pelanggaran, tetapi juga bisa memantau trafic kendaraan, dan juga dikembangkan untuk mendeteksi Kendaraan Over Load Over Dimension atau ODOL, dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

Sementara itu PLH Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah dalam kesempatan ini mengapresiasi dan akan mendukung serta mendorong kegiatan ini dapat terlaksana di Kabupaten OKU. Teddy juga menginstruksikan perangkat daerah terkait agar berkoordinasi dalam penganggaran penerapan program ETLE ini.

Kita sepakat mendukung program ini, dan ada baiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Teddy Meilwansyah Menyatakan kesiapannya dalam mendukung rencana penerapan ETLE di Kabupaten OKU.

Kami akan segera tindak lanjuti dan berkoordinasi dengan DPRD OKU untuk membahas penerapan ETLE di Kabupaten OKU. 

Terimakasih kepada Kapolres OKU beserta jajaran atas program ini dan Insha Allah niat baik kita ini dapat terwujud dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten OKU.

"Kami sangat mendukung, sesuai dengan aturan yang ada, hal ini akan segera kita tindak lanjuti bersama OPD terkait, agar ETLE ini dapat segera kita terapkan di Kabupaten OKU", Ujar Teddy Meilwansyah.

Teddy Meilwansyah berharap dapat terlaksana di tahun 2022 ini, dan silahkan nanti di laporkan ke Polda bahwa kami siap untuk mendukung ini, dan kita akan upayakan secepatnya berkoordinasi dengan DPRD OKU untuk tindak lanjut dari pertemuan ini. 

Dihadiri oleh, Wakapolres OKU, PJU Polres OKU, Sekwan, Kepala BPKAD, Kadishub, Kaban Kesbangpol, Kabag Umum dan Kabag Hukuk Setda OKU.

DUM..Terima Kasih 

Protokol&Komunikasi Pimpinan Pemkab OKU

Workshop Penyusunan Kurikulum SD

Kota Mojokerto -Merdeka news.id Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar workshop penyusunan kurikulum pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD). Kegiatan yang rencananya berlangsung selama dua hari ini (30-31/5) diikuti oleh 122 peserta yang terdiri atas para kepala sekolah dan pengembang kurikulum sekolah dasar negeri/ swasta se-Kota Mojokerto.

Workshop tersebut sebagai upaya pemkot Mojokerto meminimalisir dampak fenomena learning loss yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Tidak bisa dipungkiri, banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga mengalami kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.

"Tujuan nasional di tahun 2045, Indonesia mencapai generasi emas. Sehingga akses dan kualitas pendidikan ini harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Terlebih dengan adanya pandemi, banyak yang harus dikerjakan untuk memulihkan kembali tatanan pendidikan yang ada," ujar Wali kota Ika Puspitasari, Senin (30/5/2022).

Pihaknya juga menekankan bahwa pendidikan sebagai salah satu layanan wajib dasar bagi masyarakat. Bahkan dalam misi pembangunan di Kota Mojokerto yang diusungnya, ia mencantumkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai yang utama.

"Ada yang namanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Yang mana pendidikan menjadi salah faktor penentu IPM tersebut," ujar sosok yang akrab disapa Ning Ita ini.

Lebih lanjut, kebijakan pembelajaran akan difokuskan pada pengembangan Kurikulum Merdeka. Kurikulum yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.

"Kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplor potensi masing-masing anak kita. Karena mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Hal ini harusnya bisa menjadi dasar dalam memberikan model pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita," tutur Ning Ita.

Dengan landasan hal tersebut, pendidikan akan berpatokan pada esensi belajar. Berbeda dengan sistem lama yang lebih menekankan pada nilai akhir dan menganggap setiap anak memiliki kompetensi yang sama.

"Jadi peran panjenengan di sini semua sangat fundamental, sangat strategis. Panjenengan berperan besar dalam mensukseskan rencana pembangunan nasional dan daerah," pungkasnya. yn.

Penyusunan Kurikulum Kecakapan Dasar Keagamaan

Kota Mojokerto –Merdekanews.id Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam membentengi generasi penerus bangsa dari berbagai bentuk kenakalan remaja terus dilakukan, salah satunya dengan menyusun Kurikulum Kecakapan Dasar (KKD) keagamaan “penguatan program Ning Ita di Sekolah” atau Peningkatan Iman dan Taqwa di Sekolah.

Sebanyak 60 guru agama dan anggota Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran (FKPQ) diundang dalam forum yang dibuka oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kota Mojokerto. Senin (30/5/2022).

Dalam Sambutannya Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, di era keterbukaan informasi saat ini pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan menjadi poin penting yang harus dikuatkan sebagai benteng dari kenakalan remaja.

"Kita tidak mungkin akan terus mendampingi anak- anak kita 24 jam, satu - satunya cara untuk membentengi dari hal negatif tersebut adalah penanaman pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan sejak dini," ungkapnya.

Petinggi Pemkot Mojokerto tersebut berharap agar program Ning Ita di Sekolah sebagai salah satu upaya penanaman pendidikan karakter melalui pendidikan keagamaan akan terus lanjutkan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. "Program ini harus terus dilanjutkan, harus dilakukan secara bersama– sama agar tidak ada celah untuk hal negatif masuk kepada anak-anak kita,” imbuhnya.

Dengan upaya yang masif, diharapkan mampu membentengi generasi penerus bangsa dari hal - hal negatif seiring dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia generasi emas di tahun 2045 mendatang.

Sementara Amin Wachid, Kepala Dinas P & K Kota Mojokerto menjelaskan, selain untuk penguatan program Ning Ita di Sekolah, penyusunan KKD Keagamaan juga diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program kecakapan dasar keagamaan dan program Ning Ita di Sekolah.

"Harapan kami agar tidak ada tumpang tindih, bahkan kalau bisa akan bisa memperkuat peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa di sekolah," imbuh Amin Wachid.Turut hadir sebagai Narasumber, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Moh. Zaeni dan Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran (FKPQ) Kota Mojokerto, Rusman Hadi. yn.

DPRD atas Raperda Pertanggung jawaban APBD TA 2021

Kota Mojokerto-Merdekanews.id DPRD Kota Mojokerto telah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mojokerto TA 2021. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua Sonny Basoeki Rahardjo dan Junaedi Malik dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (30/5/2022) di ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto.

Dihadapan anggota dewan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD atas sumbangan pemikiran dan kerjasama yang baik dalam proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto sehingga tercapainya persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

“Saya percaya semua ini adalah bagian upaya kita bersinergi untuk menuju perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan tema RKPD yang telah disepakati.”jelas Wali Kota.

Ning Ita sapaan Wali Kota, juga berharap kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif bisa terus ditingkatkan untuk bersama-sama mewujudkan good government dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membaik.

Pada kesempatan ini jubir Banggar DPRD Sulistiyowati juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan secara berturut-turut. Meski demikian ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan setiap rekomendasi dari BPK. “Idealnya seturut pencapaian WTP, rekomendasi yang diberikan BPK tiap tahunnya semakin berkurang jumlahnya. Sehingga pada kurun waktu tertentu laporan hasil pemeriksaan BPK tanpa terdapat rekomendasi sama sekali.”jelasnya.

Ia menambahkan untuk mencegah proyek pembangunan yang mangkrak, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan. “Perlu ada evaluasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir, apa kendala dan hambatannya. sehingga di tahun 2022 ini tidak ada lagi program pembangunan yang tidak terselesaikan.”ungkapnya.

Ia juga berharap dengan anggaran yang besar diharapkan program peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan dapat dilaksanakan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal.

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Mojokerto Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 akan dikonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dan kemudian disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.yn.

BARRACUDA RESMI LAPORKAN TOKO SWALAYAN SANRIO MOJOKERTO, TERKAIT PERDAGANGAN KURMA IRAN TANPA IJIN

MOJOKERTO, Merdekanews.id Sanrio salah satu swalayan legendaris dan terbesar di Mojokerto yang berada di Jalan Bhayangkara No. 22 Kota Mojokerto Dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur oleh Barracuda Indonesia.Senin (30/5/2022)

Dalam Laporanya. Barracuda menilai, Santrio duga telah memperdagangkan Kurma Iran tanpa mempunyai izin edar terlebih dahulu.

“Hari ini Kami resmi melaporkan Sanrio Swalayan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terkait

dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangandan/atau Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sanrio  Swalayan telah memperdagangkan kurma impor dengan merk DIAMOND BLACK DATES, Selama bulan Puasa Ramadhan kemarin,” terang Kayat Begawan selaku Kadiv Humas Barracuda kepada sejumlah Media

Begawan juga menjelaskan, bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Barracuda selama bulan April 2022 di Sanrio Swalayan Mojokerto.

Kegiatan tersebut merupakan peran aktif Barracuda Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan standardisasi dan penilaian kesesuaian terhadap barangbarang yang diperdagangkan ke masyarakat luas.

“Kami melakukan penelitian di Sanrio Swalayan selama tiga kali. Pertama pada 14 April 2022 untuk menemukan hipotesa dasar terkait kategori barang yang diperdagangkan, kedua pada

18 April 2022 Kami menguji hipotesa dasar tersebut dan ketiga pada 21 April 2022 untuk menemukan kesimpulan utama hasil penelitian Kami. Dalam peneltian ini Kami total

melakukan pembelanjaan tiga kali,” papar Begawan.

Sementara itu Ketua Umum Barracuda, Hadi Gerung saat diklarifikasi menjelaskan bahwa

memang benar Barracuda melaporkan Sanrio Swalayan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

hari ini. Terkait hasil penelitian di Sanrio Swalayan, salah satu tokoh pergerakan Jawa Timur

yang identic dengan masyarakat bawah ini menjelaskan bahwa kurang lebih ada 20 produk dalam berbagai merk baik lokal maupun impor yang Kami temukan diperdagangkan oleh

Sanrio Swalayan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku selama bulan Puasa Ramadhan kemarin.

“Sebagian besar adalah produk biskuit impor yang tidak ber-SNI, beberapa merk buah kurma

impor tanpa izin edar dan beberapa jenis biskuit lokal yang tidak ber-SNI. Biskuit wajib berSNI. Apabila tidak, maka ketentuan pidana akan menjerat para Pelaku Usaha nakal tersebut. Akan Kami kupas satu persatu produk tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada mafia

perdagangan yang bermain,” tandas Hadi Gerung yang merupakan salah satu lulusan terbaik

ITN Malang Jurusan Teknik Industri tahun 2000 ini.

Terkait Kurma Iran yang dapat masuk ke Indonesia dan dapat diperdagangkan oleh Sanrio

Swalayan Mojokerto tanpa memiliki izin edar terlebih dahulu, Hadi Gerung menerangkan bahwa patut diduga ada jaringan mafia perdagangan dalam hal ini.

Dalam label kemasan dijelaskan bahwa kurma tersebut berasal dari Iran. Akan tetapi didalam label kemasan tidak

disebutkan nama Pelaku Usaha yang memproduksi dan mengimpor serta yang menditribusikan barang ini.

“Fatal lagi kurma ini tidak memiliki izin edar. Kasihan masyarakat dijadikan objek

perdagangan barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sangat bahaya dikonsumsi masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa kurma ini aman dikonsumsi manusia. Pemilik dan Manager Sanrio Swalayan harus bertanggungjawab terkait masalah

ini. Beberapa kali Kami ingatkan, terkesan mereka tidak bersalah,” tegas Hadi Gerung.

Hadi Gerung berharap Kapolda Jawa Timur dan jajarannya segera dapat menangkap para pelaku dan segera mengambil tindakan tegas dengan menutup swalayan ini.

Diterangkan juga, Terkait dapat diperdagangkannya kurma Iran ini di Sanrio Swalayan Mojokerto pada khususnya dan di Kota Mojokerto pada umumnya karena lemahnya kinerja Walikota Mojokerto dan jajarannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

barang yang masuk di Kota Mojokerto.

Dalam hal ini, kami menilai kurang adanya pemerintah daerah dan kurang bisa menjadi pengayom masyarakat. Kurma impor saja bisa

diperdagangkan bebas tanpa izin edar di Kota Mojokerto bagaimana tanggungjawabnya. 

Ditambahkan kurang adanya pengawasan dari dinas terkait tidak pernah pelakukan sidak, kasihan masyarakat terutama khususnya warga kota Mojokerto dan warga diluar kota Mojokerto pada umumnya, tutupnya (EVA)

Kegiatan: Pelantikan Pejabat Pengawas Ahli Madya

Kota Mojokerto-Merdekanews id  Wali kota Ika Puspitasari melantik sejumlah pejabat pengawas sekolah ahli madya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto, Jumat (27/5/2022). Para pejabat baru tersebut antara lain Rina Herawati, Arminingsih, Zakiyah Udiyati, Endang Soenarijati, Gathot Asrianta, Mochamad Alimas Huda, Nur Budiono, serta Suwar.

Pemilihan nama-nama tersebut sebelumnya telah berdasarkan pertimbangan yang matang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, serta tanpa membedakan latar belakang, sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di aula Dinas P dan K hari ini. Selain melantik, dalam kesempatan tersebut wali kota juga mengucapkan selamat serta harapannya kepada 8 ASN baru saja dilantik.

“Semoga seluruh pejabat dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tulus, jujur, serta dapat mempertanggungjawabkan jabatannya. Karena jabatan merupakan amanah/kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara”, pesan Wali kota Ika yang dibacakan oleh Amin Wachid, Kadis P dan K.

Lebih lanjut, pihaknya meminta agar mereka yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru yang diemban. Kedepan, mereka diharapkan dapat membawa perubahan yang dinamis dan lebih baik, dengan membentuk budaya birokrasi yang baik dan cekatan dalam pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

"Bekerjalah dengan benar dan sesuai aturan. Jangan hanya bekerja ‘asal beres’. Karena pekerjaan yang ‘asal beres’ belum tentu benar. Namun pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan sesuai aturan sudah pasti akan beres,” pesan wali kota. yn.

AKBP Dewa, Buka Ajang Kejuaraan Pencak Silat Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke 76 Tahun.

LUMAJANG , Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H resmi membuka Kejuaraan Pencak Silat Kapolres Cup Lumajang 2022 Antar Polsek se-Kabupaten Lumajang di GOR Wira Bhakti Lumajang, Jalan Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Tompokersan Kecamatan / Kabupaten Lumajang, Jum'at (27/5/2022) pagi.

Hadir dalam pembukaan tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang diantaranya Bupati Lumajang, Dandim 0821, Kepala Dispora, Ketua KONI, Pengurus IPSI Kabupaten Lumajang, para Kapolsek jajaran Polres Lumajang.

Ajang kejuaraan tersebut diselenggarakan selain dalam rangka memperingati HUT ( Hari Ulang Tahun ) Bhayangkara ke 76 di tahun 2022, juga sebagai bentuk pembinaan terhadap atlet di Kabupaten Lumajang, dalam rangka persiapan menghadapi event - event kejuaraan pencak silat di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Dalam sambutannya, Kapolres berkata pelestarian terhadap budaya pencak silat perlu dilakukan. Dikarenakan pencak silat merupakan salah satu budaya asli indonesia dan harapan saya tetap junjung tinggi sportivitas, kejujuran dan menumbuhkan rasa persaudaraan.

"Tantangan event kejuaraan pencak silat ke depan yaitu Porprov 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Dimana Kabupaten Lumajang menjadi tuan rumah untuk Cabor pencak silat. Diharapkan, melalui ajang ini, Lumajang akan memperoleh medali di event tersebut karena lumajang wani prestasi. Dan ini merupakan ajang kejuaraan yang diselenggarakan pertama kali di Jajaran Polda Jatim dalam momentum peringatan hari Bhayangkara," ungkap Kapolres Lumajang.

Juga kata Kapolres, dengan diselenggarakannya pertandingan pencak silat antar polsek ini, diharapkan para Kapolsek dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh - tokoh perguruan silat di wilayah masing - masing, sehingga tercipta kerukunan antar perguruan, serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat.

Adapun peserta yang mengikuti ajang dalam jangka waktu 3 hari ke depan hingga Minggu (29/5), tercatat sebanyak 368 pesilat dari 22 perguruan dalam naungan IPSI Kabupaten Lumajang.

Berasal dari masing - masing wilayah Polsek Jajaran Polres Lumajang, dengan rincian: 

Polsek Lumajang 15 pesilat.

Polsek Sukodono 15 pesilat.

Polsek Sumbersuko 11 pesilat.

Polsek Tekung 11 Pesilat.

Polsek Rowokangkung 4 pesilat.

Polsek Jatiroto 11 pesilat.

Polsek Yosowilangun 10 pesilat.

Polsek Kunir 16 pesilat.

Polsek Tempeh 18 pesilat.

Polsek Pasirian 20 pesilat.

Polsek Candipuro 13 pesilat.

Polsek Pronojiwo 9 pesilat.

Polsek Tempursari 4 pesilat.

Polsek Pasrujambe 12 pesilat.

Polsek Senduro 12 pesilat.

Polsek Gucialit 13 pesilat.

Polsek Padang 19 pesilat.

Polsek Kedungjajang 16 pesilat.

Polsek Klakah 10 pesilat.

Polsek Randuagung 20 pesilat.

Polsek Ranuyoso 8 pesilat.

Sementara jumlah partai sebanyak 234 partai. Terbagi dari partai Pra remaja sebanyak 96 partai, dengan rincian 48 partai putra, dan 48 partai putri.

Kemudian partai remaja, berjumlah sebanyak 138 partai dengan rincian 99 partai putra, dan 39 partai putri.

Diwaktu yang sama, Setiawan purnomo S.T M.T usai membacakan jumlah peserta dan partai yang manjadi bagian didalamnya, berterima kasih pada Polres Lumajang yang telah mendefinisikan langkah ajang perlombaan ini, menjadi rangkaian peringatan HUT Bhayangkara di tahun ini.

Cegah Meluasnya Virus 'PMK' Forkopimda Lumajang Sterilisasi Pasar Hewan

LUMAJANG , Merdekanews.id Kepala Kepolisian Resor Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H bersama Jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, diantaranya Bupati Lumajang Thoriqul Haq M.ML, Dandim 0821 Letkol Czi Gunawan Indra Yitno T, S.T M.M dan sejumlah pimpinan Kepala Dinas di jajaran Pemkab Lumajang, melakukan penyempurnaan disinfeksi ( sterilisasi ) di areal pasar hewan di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan / Kabupaten Lumajang, Kamis (26/5/2022) siang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk langkah atau upaya dalam rangka antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) di wilayah Kabupaten Lumajang.

Kapolres menegaskan, jika pihaknya siap mendukung upaya pemerintah dalam hal penanganan wabah tersebut. Dengan inisiatif dan ide kreatif, yang sebelumnya telah digiatkan hingga lini tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas disetiap wilayah polsek jajaran.

"Bhabinkamtibmas sudah disiagakan mengawal atau mendampingi petugas penanganan wabah PMK di tingkat desa, sehingga lebih mudah memetakan, mendata dan melakukan upaya - upaya lanjut terlebih karantina ( pemisahan ) bagi hewan yang terindikasi," kata Kapolres Lumajang.

"Dan hari ini, kami bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang melakukan sterilisasi di pasar hewan di Lumajang. Ini dilakukan serentak di seluruh pasar di Kabupaten Lumajang, pasca aktivitas yang untuk sementara dalam dua pekan terhitung sejak saat ini pasar hewan sementara ditutup," imbuhnya.

Selebihnya, AKBP Dewa berharap, masyarakat menyadari upaya dan langkah yang dilakukan, yang mana tujuannya tidak lain, semata - mata demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

Senada dengan Kapolres, Bupati Lumajang berkata, pemerintah bersama dengan TNI dan Polri terus bersinergi, untuk membatasi mobilisasi hewan yang sakit agar di sterilisasi, diberikan vitamin sehingga sehat kembali agar harga jual tetap stabil.

"Penyemprotan disinfektan di areal pasar hewan, dalam rangka sterilisasi pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) di wilayah Kabupaten Lumajang karena pasar merupakan tempat hilir mudik jual beli hewan baik sapi maupun kambing," ucap Bupati. 

Bupati mengimbau, sapi yang mengalami tanda - tanda sakit, agar segera periksakan dan mengecek kesehatannya kepada Dinas terkait, dan jangan sampai dibawa ke pasar untuk dijual dan di khawatirkan akan menyebar kepada yang lainnya.

"Apabila terdapat hewan yang terkonfirmasi, jangan dikeluarkan dari kandang atau pisahkan dengan yang lainnya agar tidak menyebar kemana-mana," pesan Bupati. 

Diharapkan, dari serangkaian langkah yang ditempuh, akan menuai hasil dengan kembali normalnya situasi dan keadaan seperti sediakala. (HUMAS).

Kapolres Lumajang Minimalisir Dampak Kerugian Di Tengah Mewabahnya Virus 'PMK'

 

LUMAJANG, Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H menghadiri rapat koordinasi menindaklanjuti wabah PMK ( Penyakit Mulut dan Kuku ) bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Lumajang, di Ruang Mahameru Pemerintah Kabupaten Lumajang Jalan Alun - Alun Utara, Senin (23/5/2022).

Kapolres Lumajang berkata, selain menilai langkah dan upaya Pemkab sudah maksimal dalam penanganan dan upaya dini, pihaknya menegaskan jika akan siaga mensupport, disetiap tahapan upaya lanjut.

"Rakor ini membahas berkaitan dengan kebijakan - kebijakan yang akan diterapkan dalam tahap selanjutnya, intinya dalam rangka penyelamatan. Kami duduk bersama membahas itu semua, dan secara prinsip ini semata - mata demi masyarakat, dimana PMK ini kian mewabah, dan dampak - dampak kerugian harus kita cegah," kata Kapolres Lumajang.

Inisiasi disampaikan oleh Kapolres, jika Jum'at (27/5) besok, aktivitas di pasar hewan di Lumajang akan di tutup sementara. Akan dilakukan sterilisasi dan penyemprotan cairan disinfektan.

"Aktivitas di Pasar Patok Kota Lumajang, pasar hewan Krai Kecamatan Yosowilangun, Pasar hewan Kecamatan Pasirian, Pasar hewan Kalakah, ini sementara di tutup. Selanjutnya akan disterilkan," imbuhnya.

Perluasan sosialisasi dalam rangkaian penanganan, diuraikan oleh Kapolres jika besok akan mengundang para Kepala Desa / Lurah berikut Camat, agar lebih mengintensifkan Satgas di tingkat ujung yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

"Termasuk para penyembelih hewan ternak / jagal, ini juga akan kami libatkan dalam sosialisasi. Ini betul - betul kami sikapi, jangan sampai wabah ini berpengaruh pada perekonomian, dimana saat ini fasenya jelang hari raya Qurban atau Idul Adha," ulas Kapolres Lumajang.

Selebihnya, orang nomer satu di Kepolisian Resor Lumajang itu juga mengungkapkan jika diwaktu sebelumnya, Bhabinkamtibmas sudah disiagakan mengawal atau mendampingi petugas penanganan wabah PMK di tingkat desa, sehingga lebih mudah memetakan, mendata dan melakukan upaya - upaya lanjut terlebih karantina ( pemisahan ) bagi hewan yang terindikasi.

"Dan yang terpenting, kami berharap pengertian dan kerjasamanya dari masyarakat di Kabupaten Lumajang, harapannya dengan kebersamaan pikir dan niat, situasi dan kondisi akan segera kembali seperti sediakala," pungkas AKBP Dewa. (Humas).

Pastikan Tepat Sasaran, Kapolres Dampingi Wabup Pantau Pendistribusian Minyak Goreng Curah

LUMAJANG,Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. S.IK., M.H., bersama Dandim  0821 Lumajang Letkol Czi Gunawan Indra Y.T  mendampingi Wakil Bupati Ir. Hj. Indah Amperawati melaksanakan peninjauan langsung kegiatan pendistribusian minyak goreng curah kepada masyarakat di depan Kantor Pemkab Lumajang, Senin (25/4/2022).

Operasi minyak goreng tersebut digelar oleh Pemkab Lumajang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan menyasar masyarakat umum khususnya para pedagang kecil.

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan, bahwa dirinya senang dengan adanya operasi pasar murah ditengah lonjakan harga minyak goreng di pasaran, karena dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah  dengan harga yang terjangkau.

"Operasi pasar murah kali ini, kami menyiapkan stok sebanyak 7.200 liter minyak goreng curah dengan harga per liternya 13.800 rupiah dan masing masing orang bisa membeli sebanyak 18 liter," ujarnya

 Kegiatan operasi pasar minyak goreng curah tersebut hampir 90 persen warga yang ikut antrian adalah ibu rumah tangga serta pedagang kecil seperti penjual gorengan, keripik, kerupuk maupun warung.

"Saya harap masyarakat senang dan tidak panik dengan melambungnya harga minyak goreng. Kita lihat mereka rela panas-panas untuk antri sepanjang ini. Semoga ini menjadi perhatian untuk pemerintah pusat, bahwa minyak goreng itu menjadi sebuah kebutuhan bagi ibu rumah tangga maupun para pengusaha kecil," tambahnya

Pun disampaikan oleh Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, bahwa pihaknya akan selalu melakukan kegiatan pemantauan  dilapangan untuk memastikan minyak goreng curah sampai ke masyarakat.

Tak hanya itu Kapolres sudah meminta pada semua Polsek jajaran untuk melakukan pemantauan serupa.

" Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa pendistribusian minyak goreng tersebut tepat sasaran, sekaligus juga melakukan pengamanan dan pemantauan agar dalam pendistribusiannya tidak terjadi kerumunan sehingga bisa dipastikan kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif," pungkasnya (Humas)

Skandal buku LKS yang di lakukan DPRD kabupaten Mojokerto dan di loporkan ke polres. ....

mojokerto merdeka News..id

Hadi purwanto ST bersama staf.kerjanya baracuda untuk melaporkan lanjutan ke polres mojokerto kasus buku LKS AkY yang di terbitkan dari perusahaan buku penjasorkes , sekitar 10,pagi Hadi Purwanto ST berangkat menuju polres jl gajah Mada Mojosari anggota DPRD komisi lV kabupatenmojokerto perkaranya memang sempat berhenti dan setelah di tunggu2 belum ada Reaksi maka perkara tetap di lanjutkan setelah ada rekomendasi dari kompolnas Republik indonesia , CV Dewi pustaka milik satu komisi DPRD kabupaten mojokerto yang bernama Akhiyat sebagai(Anggota Komisi lV) yang membidangi Diknas Pendidikan.(EDY)

KAPOLRESTA BANYUWANGI BERSAMA DANDIM 0825 SERTA DAN LANAL PANTAU HARGA MINYAK

Banyuwangi,Merdekanews.id Polresta Banyuwangi bekerjasama dengan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi  memantau harga minyak goreng (migor) di sejumlah pasar . Kapolresta Banyuwangi, AKBP Deddy Foury Millewa, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Kav Eko Julianto Ramadan, serta Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Ansori,  turun langsung di lapangan, Kamis (26/05/22) .

Dengan didampingi para personelnya, mereka memantau harga migor di pasar maupun di distributor yang ada di Banyuwangi. Dari hasil pemantauan di lapangan, harga minyak di tingkat distributor sudah di harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

”Pemantauan ini dilakukan untuk memantau harga minyak goreng baik tinggat distributor maupun tingkat pengecer. Tujuannya, agar para pedagang minyak menjualnya sesuai HET,” tegas Kapolresta Banyuwangi, AKBP Deddy Foury Millewa.

Dan langkah ini akan rutin di geber oleh Forpimda Banyuwangi soal pengecekan harga. Agar para penjual minyak goreng menjual sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Tujuannya adalah menormalkan harga, agar tidak ada harga tinggi maupun harga rendah, maupun harga batas atas dan harga batas bawah,” jelas Kapolresta Banyuwangi.

Dia pun menegaskan, bahwa harga di distributor masih tetap di harga Rp 14 ribu per liter. Sedangkan harga satu kilogram yaitu Rp Rp 15.500. ”Alhamdulillah selama ini, tidak ada kelangkaan minyak di Kabupaten Banyuwangi,” pungkasnya. (hms/anw)

Bersama Titik Temu Consulting, Pemdes Dapet Gelar Visitasi Lapang Guna Penyusunan Fasibility Study Wisata Desa

GRESIK, 

Pemerintah Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dibawah Kepemimpinan Siswadi, SP.,  terus menunjukan existensinya dalam mewujudkan pembangunan khususnya rencana mewujudkan desa Wisata Budaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang pada akhirnya membawa kemajuan desa dengan masyarakat yang Sejahtera.

Seperti yang terpantau hari ini (Rabu, 25/5/2022) bersama dengan team TITIK TEMU CONSULTING, Pemdes Dapet selenggarakan rapat koordinasi dan survey lapangan Dalam rangka Visitasi lapang dalam penyusunan Fasibility Study atau study kelayakan Wisata Desa.

Kegiatan tersebut selain Kades Siswadi dan perangkat desa juga didampingi oleh Ketua BPD Poniran, Pengurus Bumdesa dan Pengurus Pokdarwis Desa Dapet, serta team dari Titik Temu Consulting (Murjito, SH, Indra Krishernawan, SE, MSM., Teguh Sulaksono, SE., Umi Maslufah, SE., Okta, Hilmi dan Sulaiman Wello).

Sebelum menuju lokasi Kades Dapet Siswadi menyampaikan paparan tentang sejarah singkat perjalanan gagasan  rencana mewujudkan desa Wisata Budaya. 

Selain itu Siswadi yang juga Ketua AKD Kecamatan Balongpanggang ini berharap kepada team Titik Temu Consulting untuk secara inten dalam melakukan pendampingan guna terwujudnya desa wisata budaya tersebut.

Siswadi juga berharap kepada semua unsur desa agar senantiasa pro aktif dalam setiap proses dan tahapan, agar tercipta satu kebersamaan dalam mewujudkan program program desa, pungkasnya.

Sementara Koordinator team Titik Temu Consulting Murjito, SH., memberikan paparan tentang tahapan dan prosedur yang harus dilalui baik dari pihak desa maupun dari pihak team Titik Temu Consulting.

Selanjutnya Murjito juga menjelaskan bahwa Titik Temu Consulting ini tidak hanya sekedar menghasilkan produk yang berupa konsep dan pembangunan saja, namun lebih jauh Titik Temu Consulting juga akan memformulasi konsep pengembangan khususnya pada sisi pangsa pasar guna terwujudnya destinasi wisata yang produktif didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu Murjito juga menjelaskan tahapan selanjutnya adalah pengolahan data empiris dengan kajian akademis dan uji publik untuk menghasilkan dokumen study kelayakan yang layak secara yuridis, sosialis dan politis.

Semoga kebersamaan ini mampu menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat, pungkasnya, Sembari berharap semua bergerak sesuai dengan tugas yang telah dibagi.

Selanjutnya kegiatan berlanjut ke lokasi yang menjadi target program

Ngopi bareng berlangsung hangat “KAPOLRESTA BANYUWANGI DENGAN AWAK MEDIA “

Banyuwangi, Merdekanews.id

Bertempat di Restaurant Tree B,  Kapuran Kec Kalipuro,  Banyuwangi,  Rabu siang (25/6/22) , Kapolresta Banyuwangi Kombes Deddy Fours Melliaw ,SH.SIK mengadakan “Ngopi bareng awak media dan Polresta Banyuwangi “ dengan maksud merajut silatur rahmi dengan sejumlah awak media di Banyuwangi.  Dalam kegiatan silatur rahmi dengan awak media itu,  Kapolresta Banyuwangi yang baru di lantik 13 Mei 2022 di Polda Jatim itu mengajak awak media untuk ikut menjaga Banyuwangi yang sudah kondusif melalui pemberitaan .  

“jika Banyuwangi kondusif,  maka masyarakat nya produktif “ungkap pria kelahiran Makassar itu . kenapa itu di inginkan imbuh Deddy dengan pemberitaan yang sifat nya membangun, otomatis tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat . 

“ayo kita bangun Banyuwangi bersama secara sinergi agar lebih maju “tandas pria yang pernah menjabat Kapolres Bangkalan itu dengan humor yang khas .

Unik nya dalam sambutan di besut humoris dan hangat tersebut, Kapolresta Banyuwangi unjuk kemampuan di depan awak media berupa hipnotis yang membuat audiens yang hadir berdecak kagum . (Anw)

Gelar Perkara Terkait Skandal Buku LKS Milik Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto

MOJOKERTO.,Merdekanews.id  Wakil wali murid "Hadi Purwanto" menghadiri gelar perkara terkait pelaporannya atas dugaan skandal buku LKS Milik Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Berinisial AKY  di Satreskrim Polres Mojokerto, Rabu (25/5/2022).

Dalam hal ini "Hadi Purwanto" mengatakan kepada awak media, bahwa gelar perkara ini tak lain  adalah menindaklanjuti keberatan pihaknya atas  Kompolnas terkait protes pihaknya karena tanggal 3 Agustus 2021 dikarekan perkara buku LKS ini dihentikan oleh Satreskrim Polres Mojokerto.

Lebih lanjut, kami menyampaikan keberatan ke Kompolnas dan keberatan tersebut diterima. Maka untuk itu gelar perkara dibuka kembali dan perlu diketahui kasus ini sebenarnya kompleks,  jadi kasus ini menyangkut sebuah jaringan mafia buku, pemalsuan ISBN, pembayaran pajak tidak ada, penggunaan isi buku LKS orang lain alias hanya mengganti sampulnya saja dan diperdagangkan oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dengan ini sial AKY, apalagi anggota DPRD itu sebenarnya membidangi Pendidikan. 

Dikatakan pula Pak Dewan ini hampir menguasai 89% satuan pendidikan. Jadi kurang lebih ada 380 SD se-Kabupaten Mojokerto, jelas Hadi Purwanto. 

Disampaikan pula bahwa Gelar Perkara tadi diikuti oleh 16 Perwira yang siap menindaklanjuti dengan memutuskan hasil Gelar Perkara hari ini. Insha Allah ada tersangka dalam kasus ini dan penyelidikan yang dilakukan dahulu kabur karena tidak runut menjadi paparan. Tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada seorang pejabat yang kebal hukum mari kita kupas, Kita percayakan sepenuhnya kepada Polres Mojokerto untuk segera melakukan tindakan tegas, terukur untuk menemukan pelaku yang menyuruh memasukkan ISBN pada buku Penjasorkes kelas 6. 

Dikatakan pula oleh "Hadi Purwanto" salah satu wali murid bahwa laporan pertama kami yang dihentikan itu dengan alasan sederhana, tidak ditemukan unsur pidana, dari awal disampaikan bahwa pada buku ini tertulis ISBN palsu karena dari Perpustakaan Nasional sudah menyatakan bahwa nomor itu tidak valid. Jadi ISBN itu rekayasa atau dusebut palsu. Sedangkan penulis buku tidak pernah dipanggil dan itu dibuktikan dengan tidak adanya di SP2HP otomatis Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dengan inisial AKY tidak pernah membayar pajak usaha LKSnya.

Dikatakan juga oleh"Hadi Purwanto“ kami selaku konsumen, kekuatan kami ada di Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 bisa dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).pungkasnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya terkait gelar perkara  Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang berinisial AKY mengatakan tidak apa apa, dan saat ditanya terkait pemalsuan ISBN dan tidak adanya pembayaran pajak, AKY menjelaskan, ISBN tidak ada hubungannya dengan pajak, pajak percetakan itu urusannya percetakan sedangkan isi buku dengan isi yang sama dengan penerbit lain tidak masalah dikarenakan sudah ada MOU dengan penerbit tersebut. 

Dan bilamana percetakan beli naskah dan diterbitkan oleh beberapa penerbit tidak jadi masalah dikarenakan hak dari percetakan tersebut, kalau isi materi menyimpang dari kuri kulum maka penerbit wajib menarik semua produk yang tidak sesuai, pungkasnya. (EVA)

"NING ITA DI SEKOLAH" DI APRESIASI KEMENAG RI

 

 

Kota Mojokerto -Merdeka-news.id  Program Peningkatan Iman dan Taqwa di Sekolah "Ning Ita di Sekolah" mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Apresiasi berupa tanda mata ini diberikan oleh Wakil Menteri Agama RI. DR. Zainut Tauhid Sa'adi M.Si pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, bertempat di Denpasar – Bali.

Selain program "Ning Ita di Sekolah", kebijakan lain yang juga mendapat apresiasi adalah pemberian sarana dan prasarana bagi siswa MI dan MTs, pemberian subsidi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru PAI jenjang TK, SD dan SMP, dan pemberian hibah honorarium Guru RA, MI, MTs sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan per orang.

"Saya mengucapkan terimakasih atas tanda mata yang diberikan oleh Kemenag yang merupakan apresiasi kepada pemerintah kota atas kontribusi yang diberikan dalam bidang pendidikan agama Islam," ungkap Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Senin (23/5/2022) di Rumah Rakyat.

Lebih lanjut petinggi Pemkot Mojokerto tersebut menjelaskan akan terus berkomitmen dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi Pendidikan Agama Islam di sekolah guna mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekualitas dan berakhlahul karimah.

"Semoga upaya yang kami lakukan ini bisa mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan juga berakhlahul karimah, sehingga generasi emas di tahun 2045 menjadi cita- cita Indonesia yang bisa diwujudkan di Kota Mojokerto," imbuhnya.

Sebagai informasi, selain kepada Ning Ita, apresiasi tanda mata dari Kemenag RI ini juga diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Bupati Pamekasan, Bupati Jombang, dan Bupati Lumajang.yn.

"KEPEDULIAN NING ITA TERHADAP PAI DI SEKOLAH, KEMENAG RI ANUGERAHI TANDA MATA

 

 

Kota Mojokerto - Merdeka-newsKepedulian dan komitmen Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sepanjang tahun 2021, mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Apresiasi berupa tanda mata tersebut diberikan atas kontribusi Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberian sarana dan prasarana bagi siswa MI dan MTs, pemberian subsidi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru PAI jenjang TK, SD dan SMP, pemberian hibah honorarium Guru RA, MI, dan MTs sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan per orang, serta muatan lokal pembelajaran peningkatan Iman dan Taqwa di Sekolah melalui program Peningkatan Iman dan Taqwa di Sekolah (Ning Ita di Sekolah).

Ditemui di Rumah Rakyat, Jl. Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut menjelaskan, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto selama ini dalam rangka mensetarakan seluruh pendidikan baik yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun dibawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

"Upaya ini kami lakukan dalam rangka mensetarakan, bahwa seluruh pendidikan tidak hanya yang menjadi kewenangan kami dibawahnya Kemendikbud, namun yang dibawah kewenangan Kemenag pun, karena ini menyangkut pendidikan anak- anak bangsa, SDM warga Kota Mojokerto maka kami pun ambil peran disini dengan memberikan berbagai bantuan yang kami alokasikan tersebut," ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut ia berharap, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto selama ini akan dapat mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekualitas dan berakhlahul karimah, menyongsong Indonesia generasi emas tahun 2024.

"Semoga upaya yang kami lakukan ini bisa mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan juga berakhlahul karimah, sehingga generasi emas di tahun 2045 menjadi cita- cita Indonesia yang bisa diwujudkan di Kota Mojokerto," imbuhnya.

Tanda mata diberikan oleh Wakil Menteri Agama RI. DR. Zainut Tauhid Sa'adi M.Si pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, bertempat di Denpasar – Bali.

Tanda mata penghargaan tersebut diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Bupati Pamekasan, Walikota Mojokerto, Bupati Jombang, dan Bupati Lumajang.yn

SILATURAHMIBERSAMA WALI KOTA, PENGURUS NU SAMPAIKAN ASPIRASI

 

Kota Mojokerto-Merdeka-news.id Dalam setiap pertemuan dengan warga maupun komunitas, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari senantiasa membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya. Termasuk saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kota Mojokerto mulai dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Majelis Wakil Cabang (MWC) NU dan Pengurus Ranting se-Kota Mojokerto di Pendopo Sabha Krida Tama Rumah Rakyat pada Senin (23/5).

Disamping itu Ning Ita juga mensosialisasikan program-program pembangunan yang tentunya setiap pembangunan itu membawa manfaat bagi warga, dan meninggalkan kebaikan selama menjabat sebagai wali kota. “Saya ingin menyelesaikan dengan khusnul khotimah, karena itulah saya berharap ada masukan dari njenengan, dalam rangka menyempurnakan apa yang jadi tugas saya,"tutur orang nomor satu di Kota Mojokerto ini.

Kesempatan dari Ning Ita, sapaan akrab wali kota ini pun disambut baik oleh jajaran pengurus NU di Kota Mojokerto. Diantara usulan yang disampaikan adalah perbaikan tempat ibadah yang ada di beberapa lingkungan serta kepastian pelebaran jalan di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Ketidur dan di Jalan Prapanca.

Ketua PCNU Kota Mojokerto KH. Sholeh Hasan usai menghadiri pertemuan ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Wali kota Mojokerto karena sudah mau bersilaturahmi dengan PCNU. Menurutnya, dengan kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi.

"Ini merupakan suatu kejutan dan manfaatnya insyaallah besar sekali karena dari PCNU, MWC, Ranting bisa menyampaikan uneg-uneg yang selama ini tidak bisa ketemu dengan Wali kota," ungkapnya.

Menurutnya, Ning Ita merupakan orang yang sangat terbuka dalam menerima masukan dan saran yang membangun. Khususnya bagi pembangunan Kota Mojokerto kedepan."Bu Wali menyampaikan kebebasan kepada teman-teman untuk bicara apa yang disampaikannya, bahkan terakhir tadi yang kali ini belum tersampaikan bisa disampaikan di waktu yang akan datang yang tidak seformal ini," katanya.

Ia berharap, agar pertemuan serupa dapat kembali digelar sehingga PCNU dapat terus bersinergi dengan Pemkot Mojokerto. "Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan akan ketemu kembali pada kesempatan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya," tuturnya.

Disamping menerima aspirasi dan sosialisasi program pembangunan, dalam kesempatan ini Ning Ita juga menyampaikan bahwa Kota Mojokerto menjadi salah satu yang mendapatkan apresiasi dari Kementrian Agama (Kemenag) RI atas partisipasi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama islam di sekolah yang diberikan pada 20 Mei 2022 lalu.yn.

Pastikan Insfrastruktur World Surf League, Bupati Ipuk dan Forpimda Banyuwangi Tinjau G-Land

Banyuwangi, Merdekanews.id Kompetisi selancar paling prestisius di dunia, World Surf League (WSL) Championship Tour bakal digeber di Pantai Plengkung (G-land), 28 Mei-6 Juni. Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi tinjau memastikan kesiapan insfrastruktur ajang yang diyakini bakal berimbas positif terhadap pemulihan ekonomi Banyuwangi dan Indonesia tersebut.

Bupati Ipuk Festiandani, Kapolresta AKBP Deddy Flory Millewa, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi Letkol Laut (P) Ansori, dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono datang langsung ke G-Land untuk meninjau kesiapan WSL, Senin (23/5). Mereka didampingi Balai Besar Taman Nasional Alas Purwo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Tipi Jabrik dan Manajer Operasional WSL, Steve. 

"Kita kontrol lapangan agar semua kesiapan bisa tepat waktu. Semua kesiapan perlu kita cek, karena ini event internasional yang tentunya membawa nama baik Indonesia juga," kata Ipuk. 

Mereka meninjau pembangunan judge tower yang sudah hampir rampung. Selain itu tribun penonton juga sudah berdiri. Akses internet dan listrik juga telah terpasang. 

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras saling bahu membahu untuk kesuksesan acara ini," kata Ipuk.

Bukan hanya meninjau kesiapan infrastruktur penunjang, tetapi juga kesiapan pelaksanaan event internasional dengan social media engagement terbesar ketiga di dunia untuk ajang olahraga tersebut.

Bupati Ipuk mengatakan, melalui peninjauan lapangan, pihaknya ingin memastikan bahwa semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyukseskan ajang WSL bisa diselesaikan oleh pihak pelaksana proyek. 

“Hasilnya, sejauh ini proses pengerjaan berjalan on the track. Inshaallah berjalan dengan lancar di hari H nanti,” ujarnya.

"Dengan pengalaman Banyuwangi menjadi tuan rumah ajang sport tourism kelas dunia seperti Tour de Ijen, kita akan menyukseskan ajang selancar WSL ini untuk menjadi milestone baru bagi Banyuwangi, khususnya untuk mendorong pemulihan pariwisata,” tambah Ipuk.

(hms/anw)

Kapolres: Sebagai Agent Of Change Kaum Milenial Harus Disiplin Dan Taat Hukum

LUMAJANG, Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. S.I.K., M.H., menghadiri sarasehan kaum milenial yang digelar di auditorium perpustakaan Mula Manurung Lumajang. Sabtu (21/5/2022) siang

Kegiatan dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen organisasi pemuda di kabupaten Lumajang tersebut dihadiri oleh narasumber lain yaitu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang H. Anang Achmad Syaiffudin, Ketua Kadin Lumajang Agus Setiawan. 

Kapolres Lumajang mengatakan dari perspektif Polri kaum milenial ini adalah agen of change atau agen perubahan dari mereka harus memikirkan bagaimana di Lumajang ini harus taat hukum  dan disiplin. 

" awalnya dari situ tergali juga bahwa banyaknya kejadian kejadian kriminal yang ada dilumajang adalah dampak dari lack of knowledge putus pendidikan," ujar AKBP Dewa 

Menurutnya dengan banyaknya kaum muda yang mengalami putus sekolah menjadi faktor kesulitan utama mereka dalam mencari pekerjaan karena dinilai kemampuan SDM nya rendah.

 Hal tersebut yang seringkali mendorong mereka untuk bergabung dengan para pelaku dan berpotensi melakukan tindak kriminal  dalam tuntutan memenuhi kebutuhannya.

" itu yang akan kita  coba petakan dan mencari cara menanggulangi tentunya bersama dengan Pemerintah Daerah dan pihak pihak terkait , karena tidak bisa  hanya dengan penegakan hukum saja yang bermain, kita tunjukkan caranya, sehingga kedepan mereka bisa menjadi kaum pemuda yang produktif," bebernya

"generasi milenial Lumajang adalah penerus para pemimpin Lumajang, berbuatlah sesuatu, hingga  pada saatnya  rekan milenial ini berada diposisi leader di lumajang bisa betul betul merasakan manfaatnya.  Kalau sekarang tidak berbuat  maka nanti tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan, maka mumpung ada kesempatan. kalau ini tidak kita laksanakan maka ini akan cuma jadi sebuah wacana," imbauhnya

Sementara itu Zainul Arifin selaku koordinator pelaksana kegiatan  mengatakan, kreativitas dan produktifitas para kaum milenial harusnya diberikan wadah untuk bisa mengarahkan kreatifitas yang mereka miliki sehingga bisa menjadikan generasi muda tersebut bisa mandiri secara finansial serta tidak terjerumus dalam kegiatan kegiatan yang negatif.

 Karena diketahui sekarang ini banyak sekali tindak kriminal yang pelakunya kebanyakan masih diusia usia produktif, ini tentunya menjadi beban  bersama yang harus dicari solusinya. 

" Dalam forum sarasehan inilah kami mensupport teman teman pemuda di Lumajang supaya berfikir produktif dan kreatif," pungkasnya (Humas)

AKBP Dewa Putu Eka Bersama Jajaran Forkopimda dan Bupati, Wakil Bupati Lumajang Menyambut Atlet Yang Meraih Piala Emas dan Perak di SEA Games di Vietnam.

LUMAJANG Merdekanews.id Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.Si bersama jajaran Forkopimda Lumajang diantaranya Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Wakil Bupati Indah Ampera Wati, pejabat teras dan para kepala OPD Jajaran Pemkab Lumajang, Ketua Koni, Ketua Cabor ISSI Lumajang, Goweser, perwakilan pelajar, menyambut Zaenal Fanani dan Ihza Muhammad, di Kawasan Wonorejo Terpadu ( KWT ) Kabupaten Lumajang  Lumajang.

Zaenal Fanani dan Ihza Muhammad, merupakan atlet dari Kabupaten Lumajang yang meraih piala emas dan perak di SEA Games Vietnam, Senin (16/5) kemarin, kategori MTB Cross Country Olympic Men. Dengan kata lain, mengharumkan nama Bangsa Indonesia.

Kapolres Lumajang merasa sangat bangga atas capaian yang menurutnya luar biasa. Senada berharap, akan menjadi cerminan bagi atlet - atlet yang lain, sehingga bisa meneruskan capaian baik dari Kabupaten Lumajang, untuk Bangsa Indonesia.

"Saya cukup bangga dengan Zaenal Fanani dan Ihza

Muhammad yang dapat membanggakan Lumajang dan juga Indonesia. Lumajang eksotik ini kian terwujud. Harapanya, agar atlet - atlet Kabupaten Lumajang agar dibina lagi, supaya bisa mencetak atlet yang berprestasi lagi ," ungkap Kapolres Lumajang AKBP Dewa dengan raut ceria.

Kapolres menambahkan, kehadiran pihaknya ( Polres Lumajang ) dalam kegiatan penjemputan kedua atlet peraih medali emas dan medali perak tersebut, merupakan bentuk dorongan dan support dari Polri, atas apresiasi dan reward yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Dispora Kabupaten Lumajang.

Selebihnya, Kapolres menilai keberhasilan ini merupakan hadiah kita semua. Sepatutnya disyukuri dan diharapkan, akan timbul atlet berprestasi berikutnya, di cabang - cabang kejuaraan

"Bagi atlet - atlet lain, terutamanya di Kabupaten Lumajang, tentu ini harus menjadi dorongan atau motivasi, untuk dikemudian hari akan meraih hasil serupa. Kami ( Polri ) bersama semua stakeholder yang ada, juga pemerintah daerah siap atas sesuatu yang diperlukan terlebih suatu dukungan. Intinya ini adalah capaian yang luar biasa, di Kabupaten Lumajang makin banyak atlet berprestasi yang membawa nama baik bangsa. Juga kepada semua tim yang tergabung termasuk official, pelatih dan tim dokter serta rekan-rekan lain, kami sampaikan terimakasih," imbuhhya.

Senada, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, menyampaikan jika hari ini Lumajang telah memberikan yang terbaik atau prestasi untuk Indonesia.

Diwaktu yang sama, kedua atlet selain berterima kasih pada Pemkab Lumajang, mereka juga mengungkapkan apresiasi dan terimakasih pada Polri, yang menurutnya telah memberikan banyak fasilitas dan sangat baik, terutama pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga sebagai Ketua Umum PB ISSI. (HUMAS).

Polres Lumajang Cek ke Pasar Hewan Bareng Stakeholder Terkait.

 

LUMAJANG Merdekanews.id- Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H bersama sejumlah stakeholder diantaranya Dinas Peternakan, Dinas Pertanian berikut anggota TNI, melakukan pengecekan sapi di pasar hewan / patok di Lumajang

Giat pengecekan itu, sebagai bentuk kewaspadaan pada virus penyakit mulut dan kuku ( PMK ), yang belakangan ini kian merebak. Memastikan setiap sapi yang masuk ke area pasar sehat dan aman, petugas bersiaga di pintu masuk, melakukan disinfeksi dan penyemprotan pada tiap - tiap sapi yang lewat.

Kapolres mengutarakan, jika sebelumnya, diwilayah Polsek jajaran juga dilakukan hal yang sama, melibatkan petugas dari Pusat Kesehatan Hewan ( Puskeswan ) Mantri Hewan.

"Disini sudah dilakukan upaya disinfeksi dan penyemprotan pada ternak yang lewat. Demikian ternak yang lewat ini sebelumnya sudah ada upaya dari Mantri Hewan di tingkat Kecamatan untuk mengecek apakah kondisinya sehat apa tidak," ucap Kapolres Lumajang.

Menyikapi situasi dan kondisi yang ada, AKBP Dewa selanjutnya berencana akan mendorong pemerintah kabupaten Lumajang, untuk melock down berikut penutupan sementara, pasar hewan.

"Jadi di tingkat kecamatan akan dilokalisir dan didata betul - betul," imbuhnya.

Hasil pendataan, Kapolres mengungkapkan jika hingga saat ini, tercatat sudah ada 300 ekor sapi yang terpapar virus, 7 dinyatakan mati. Tegasnya, ke depan harapannya bisa cepat - cepat ditangani, agar harga sapi tetap tinggi.

Dalam kegiatan, pihaknya belum menemukan adanya sapi dari luar daerah yang masuk ke pasar hewan Lumajang. Hanya transaksi di dalam lingkup lokal kabupaten Lumajang saja.

"Ke depan akan dipersempit lagi, untuk pasar sapi ini kemungkinan saya sarankan ditutup sementara, kita cek dulu ke kecamatan semua, yang sehat bisa dilakukan jual - beli, dan yang sakit bisa diobati dulu. Kita bikin isolasi lokal tingkat desa atau kecamatan. Perihal penutupan, kami akan terlebih dulu menyampaikan pada pemerintah," tutupnya.

HUT RSUD RA Basoeni Ke-17, Bupati Mojokerto Tekankan Komitmen ‘Berakhlak’

MOJOKERTO, Merdekanews.id Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA Basoeni yang ke-17, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan komitmen sesuai yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Berakhlak (berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, kaloborasi).

Hal tersebut disampaikan Bupati Ikfina saat menghadiri senam bersama pegawai RSUD RA Basoeni, Sabtu (21/5) pagi. Dalam kesempatan ini, Bupati Ikfina didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barraa, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Terguh Gunarko, Plt Direktur RSUD RA Basoeni, dr. Ulum Rokhmat Rokhmawan, dan Forkopimca Gedeg.

Ikifina menekankan, ke depannya RSUD RA Basoeni dapat memegang dua komitmen, yang pertama yaitu Berakhlak (berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, kaloborasi) dan yang kedua yakni, integritas, profesional, dan pengabdian yang merupakan komitmen dari semua SDM yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan Kabupaten Mojokerto

"Nomor satu adalah berorientasi pada pelayanan, hanya ada beberapa titik yang dinilai terkait dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, salah satunya adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, selanjutnya akuntabel, mari kita bersama-sama berkomitmen dan saling mengingatkan semua kegiatan yang kita lakukan ini bisa dipertanggung jawabkan secara kuantitatif, akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku," bebernya. 

Menduduki usia yang ke-17 tahun ini, lanjut Ikfina, pihaknya mengapresiasi perkembangan serta pembangunan RSUD RA Basoeni. Dimana dari masa ke masa, RSUD RA Basoeni bisa menjadi rumah sakit yang pelayanannya semakin baik dan diakui masyarakat Kabupaten Mojokerto.

"Diusia 17 tahun, ada yang mengikuti proses bagaimana dulu RA Basoeni diawal-awal berdirinya, kemudian mengupayakan supaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat dalam hal pelayanannya dan kemudian berkembang menjadi rumah sakit yang tidak hanya diakui, tetapi rumah sakit yang betul-betul bisa memberikan peran yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai permaslahan, terutama menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat," ucapnya.

Terlebih, selama masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini, perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Mojokerto ini mengapresiasi perjuangan tenaga kesehatan (nakes) RA Basoeni yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

"Saya menerima laporan, selama mengahadapi pandemi Covid-19 dan menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada para penderita Covid-19, dua tahun terakhir ini ternyata tidak ada satu pun dari nakes keluarga besar RA Basoeni yang dinyatakan gugur," ucapnya.

Ikfina berharap, ke depannya RSUD RA Basoeni tetap menjadi rumah sakit primadona di wilayah utara Kabupaten Mojokerto, dan tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang representatif. "Kita berharap rumah sakit RA Basoeni ini betul-betul bisa menjadi rumah sakit primadona, terutama di wilayah utara sungai," harapnya. (EVA)

MOJOKERTO, Merdekanews.id- Ketua Ormas Pagar Jati " Hadi Purwanto. ST. SH bersama Opik warga Surodinawan Mojokerto melaporkan Yani Arif ke Ditreskimun Polda Jatim, terkait dugaan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan Akta Otentik, Minggu (22/5/2022)

Yani Arif warga Desa Bawangan kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, resmi kami laporkan ke Ditreskimum Polda Jawa Timur telah membawa uang korban senilai total 160 juta dengan modus menerbitkan SK palsu yang menyatakan bahwa putra korban telah lulus seleksi CPNS dan telah diangkat menjadi PNS

, dalam hal ini kami sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah digubris oleh Yani Arif. 

" Kayat" Sekjen Ormas Pagar Jati Jawa Timur kepada awak media mengatakan, dengan berat hati kami melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan bagi korban, Yani Arif kami laporkan dengan jerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal. KUHP tentang pemalsuan Dokumen Negara, jelasnya. 

Sedangkan bukti bukti yang kami lampirkan adalah kuwintasi pembayaran kepada Yani Arif tertanggal 15 Maret 2021 senilai Rp 50 juta diserahkan langsung kepada Yani Arif dan tanggal 22 Maret 2021 korban transfer Rp 100 juta, bukti transfer Bank BRI dengan nomer rekening 002301031441508 atas nama Yani Arif Santoso sedangkan tanggal 1 Agustus 2021 korban menyerahkan kembali uang senilai Rp. 10 juta dengan bukti kwitansi pembayaran. 

Lanjut "Kayat" bukti lainnya adalah print out percakapan whatsapp Yani Arif dan korban, Surat Penetapan Nomor Induk Pegawai, Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya Nomor : 43/748 BKN tentang Penetapan Calon Aparatur Sipil Negara Daerah Sumber Honorer Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020 dan Keterangan Lulus Badan Kepegawaian Negara No. SK :83/PANPELBKN/CPNS/XII/ 2020.

“Didalam bukti-bukti surat tersebut menyatakan bahwa putra korban telah lulus seleksi CPNS 2021 dan telah mendapat SK Pengangkatan sebagai PNS. Surat yang dikirimkan Yani Arif kepada korban tersebut mencatut nama Bima Hariana Wibisana selaku Kepala Badan

Kepegawaian Negara pada 22 Maret 2021, Dr. Herman, M.Si. selaku Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian pada 6 April 2020 dan Tauchid Djatmiko selaku Kepala BKN Kantor Regional II,” jelas Kayat. 

korban "Opik" saat diklarifikasi oleh awak media, menyatakan bahwa dirinya merasa ditipu oleh Yani Arif. Maksud hati ingin menata masa depan putranya, “Beberapa kali Kami datang bersama istri saya ke rumah Yani Arif, dia selalu banyak alasan. Tidak terasa hampir satu tahun lebih Kami dipermainkan. Saya hanya ingin memperjuangkan keadilan buat keluarga saya, mohon dengan hormat bapak Polisi agar Yani Arif dihukum seberat beratnya dan masih banyak yang menjadi korban penipuan seperti saya, harapnya. 

"Kayat" selaku Sekjend Ormas Pagar Jati Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat yang telah menjadi korban Yani asal Bawangan Ploso Jombang yang menjadi calo PNS tidak takut melaporkannya., ungkapnya. 

Sementara itu, Yani Arif saat dihubungi awak media di nomor pribadinya 082257951628 beberapa kali untuk diklarifikasi terkait permasalahan ini tidak tersambung.

Harapan kami Kapolda Jatim beserta jajarannya bergerak cepat segera menangkap Yani Arif dan jaringannya dan kami seyakin yakinnya masih banyak korban lainnya yang belum berani melapor, sekali lagi harapan kami segera menangkap siapa pemalsu dokumen-dokumen negara tersebut,” tegas Kayat (EVA)

PGN Makoda Surabaya Menolak Keras Kehadiran Para Penceramah Agama yang Dapat Merusak Kerukunan Beragama.

SURABAYA – Patriot Garuda Nusantara (PGN) Makoda (Markas Komando Daerah) Surabaya, sangat menolak dengan keras adanya para penceramah agama  yang dapat merusak kerukunan beragama dan NKRI.

Ketua PGN Makoda Surabaya, Mochamad Syaifudin Basuki, atau yang akrab dipanggil Cak Bas mengatakan, “ menolak hadirnya para pensiar agama yang dapat merusak tatanan kerukunan beragama di Kota Surabaya tercinta ini”.

Menurut Cak Bas, apalagi pada momen istimewa kelahiran Kota kita tercinta Surabaya ini, kami Patriot Garuda Nusantara Makoda Surabaya siap mengamankan dan membubarkan acara ceramah ceramah agama yang dapat merusak kerukunan antar agama.

“PGN Makoda Surabaya akan selalu menjaga Kota Surabaya tetap tenang dan damai, saling menjaga kerukunan beragama”, ungkap Cak Bas.

Surabaya adalah kota yang saling menjaga kerukunan beragama, banyak cotohnya tempat ibadah yang berdampingan, tetapi mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain, maka jangan lah ada yang merusak tatanan kerukunan beragama di Kota Surabaya ini, bila ada yang berani merobek tatanan kerukunan beragama mereka akan berhadapan dengan kami PGN Makoda Surabaya, ungkap Cak Bas.

Cak Bas, menghimbau kepada pengurus Masjid Nurul Iman, Jalan Bendul Merisi Airdas 68 Surabaya, supaya tidak menyelenggarakan acara Pengajian Subuh pada Senin (23/5/2022) atau  meminta pengurus Takmir Masjid supaya dalam mendatangkan para penceramah agama tidak berbau SARA atau dapat memecah belah kerukunan umat beragama.

Boleh mereka mendatangkan para penceramah agama, kami tidak melarang, akan tetapi bila dalam isi ceramah itu ada ujaran kebencian pada pemerintah atau golongan agama, kami sangat melarang dan akan kami bubarkan.

Reporter : ahmad

DIDUGA PROGRAM NYA ( PTSL ) DI KABUPATEN OKU / SARANG NYA PUNGLI."

Media Merdeka New.id  Oku,  Diduga program nya  ( PTSL) Di kabupaten oku jadi ajang nya pungli didesa -desa,  atas pembuatan sertefikat tanah pada tahun 2021.     

 

Ketua pimpinan wilayah Lembaga swadaya masyarakat (KCBI)  kemilau cahaya bangsa indonesia Oku,  Ak. melaporkan indikasi dugaan pungli  pendaftaran tanah sistematis lengkap, oleh panitia PTSL  didesa marga bakti dan desa marga mulya, kecamatan sinar peninjauan kabupaten Oku.   Ak, selaku ketua pimpinan wilayah kabupaten oku pengurus membenarkan ( LSM KCBI ) melaporkan adanya dugaan pungli atas pembuatan sertefikat didesa tersebut. laporan diterima langsung oleh ibu resti di ruang kajari oku pada tanggal 17/5/2022, dengan nomor surat: 003/KCBI/sum-sel/V/2022.

Laporan ini berdasarkan dari laporan masyarakat dan hasil tim investigasi (LSM KCBI) dilapangan,  menemukan beberapa hal yang kami anggap janggal atas pembuatan sertefikat didesa marga bakti dan desa marga mulya kecam sinar peninjauan, bahkan tidak sesuai dengan aturan (SKB) 3, menteri tahun 2017. 

sedangkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong terbetuknya tata kelola pemerintahan yang baik,  transparan, dan profesional dangan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan pembinaan dan  pemberdayaan masyarakat, yang sesuai dengan amanat peraturan perundang -umdangan, dengan merujuk pada undang-undang No, 8 Tahun 1981  tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana peraturan menteri Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018, tentang (PTSL) pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  

" serta mengacu pada surat keputusan bersama /3 menteri dalam Negeri, menteri desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A, Tahun 2017. Nomor 34 Tahun 2017, tentang pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis.  Undang-undang No, 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas undang -undang No,  31 Tahun 1999. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :undang-undang No, 16 Tahun 2004. tentang kejaksaan Republik Indonesian beserta peraturan pelaksananya undang -undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, beserta peraturan pelaksananya." jelas..  

sehubungan dengan adanya fakta dan informasi dari keterangan masyarakat didesa marga bakti (unit 11) dan desa marga mulya (unit 15)  Ada nya program (PTSL) pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021,  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Oku.   

Desa marga bakti ( unit 11) sebanyak  448, persil pembuatan sertefikat. A,  Rp: 1.200.000, bagi warga yang belum memiliki surat keterangan tanah (SKT)  B, Rp: 700.000, bagi warga yang telah memiliki surat keterangan tanah (SKT).

Dan desa marga mulya sebanyak  90 persil, pembuatan sertefikat.  masyarakat di punggut biaya sebesar  Rp:1.500.000. Persil."     

Itu sudah jelas melanggar aturan yang ada, (SKB)  3, menteri.    

bedasarkan surat keputusan bersama,  menteri Agraria dan tata Ruang /Kepala badan pertanahan Nasional, menteri dalam Negeri, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,  nomor 25/SKB/V/2017.  nomor 590-3167 A tahun 2017. nomor  34 tahun 2017. tentang pembiayaan  persiapan  PTSL,"  untuk wilayah provingsi Sumatera selatan, biaya pembuatan sertefikat tanah hanya Rp:200.000 ribu rupia,  untuk di bebankan ke masyarakat.  itu sudah jelas, di atur dalam undang -undang  (SKB) 3 menteri.   

" untuk para penegak Hukum / APH,  menyikapi laporan masyarakat  marak nya pungli. pembuatan sertefikat,.program nya (PTSL)   pungkas nya. "   (JN /AK )